Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, seiring dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Bulan April Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Senin (6/4).

Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni itu, turut dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan Penilaian Maladministrasi dan Opini Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025.

Penghargaan diberikan kepada Dinas Sosial Kota Banjarbaru, RSD Idaman Banjarbaru, serta SMP Negeri 5 Banjarbaru. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi pencegahan kanker leher rahim (kanker serviks).

Dalam arahannya, Sirajoni menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan pelayanan berjalan optimal tanpa hambatan, dengan mengedepankan sikap yang humanis.

Penerapan budaya 3S (Senyum, Salam, dan Sapa) menjadi salah satu langkah konkret yang ditekankan untuk menghadirkan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional.

“Selain itu, keberadaan petugas di unit layanan publik juga harus selalu siap dan responsif guna meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ucapnya.

Tak hanya itu, upaya pencegahan praktik pungutan liar (pungli) juga menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Banjarbaru akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah, baik secara internal maupun pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Ini penting untuk memastikan seluruh proses pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Rakor ini juga menjadi momentum konsolidasi dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru. Seluruh perangkat daerah diminta berperan aktif dan berkontribusi maksimal dalam setiap agenda kegiatan.

Di sisi lain, Sirajoni menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal. Ia menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus menjadi prioritas bersama seluruh perangkat daerah.

“Dengan kondisi negara saat ini, PAD kita harus ditingkatkan. Kemandirian fiskal perlu menjadi prioritas kita bersama,” tambahnya.

Selain itu, Ia juga mendukung penerapan sistem Work From Home (WFH) sebagai bagian dari strategi efisiensi, khususnya dalam penghematan energi listrik di lingkungan perkantoran pemerintah.

“Saya sepakat dengan sistem WFH, apalagi dalam konteks penghematan energi listrik di kantor-kantor. Budaya hemat listrik ini juga harus kita bangun bersama,” ungkapnya.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap seluruh perangkat daerah semakin solid dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga integritas birokrasi, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-107 Pemadam Kebakaran, dan ke-76 Satpol PP, serta HUT ke-64 Satlinmas, Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan menggelar aksi sosial donor darah di Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/4).

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian rutin, yang dilaksanakan setiap tahun, sekaligus bentuk kontribusi nyata dalam membantu pemenuhan kebutuhan darah di Kalimantan Selatan.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dany Matera Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, Maulana Fatahillah mengatakan, aksi donor darah ini menargetkan pengumpulan sekitar 90 hingga 100 kantong darah.

“Seperti tahun sebelumnya, kita menargetkan di angka 90 sampai 100 kantong. Ini diharapkan bisa membantu mengatasi kekurangan stok darah di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan menjadi agenda rutin yang digelar hingga tiga kali dalam setahun.

“Donor darah ini merupakan bagian dari upaya kami membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan darah. Kegiatan ini rutin kami laksanakan tiga kali dalam setahun,” jelasnya.

Partisipasi dalam kegiatan ini tidak hanya datang dari jajaran Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas, tetapi juga melibatkan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Maulana, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kebutuhan kemanusiaan, khususnya dalam menjaga ketersediaan stok darah yang selama ini kerap mengalami kekurangan.

“Kami bersyukur antusiasme anggota dan karyawan cukup tinggi. Ini menjadi bukti bahwa semangat berbagi dan kepedulian sosial terus terjaga di lingkungan pemerintah,” tambahnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) se- Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai upaya menyusun arah kebijakan pembangunan sektor pertanian ke depan. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Senin (6/4).

Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalimantan Selatan, Dinansyah, dalam sambutannya, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran strategis, menjaga ketahanan pangan daerah, sekaligus menjadi penopang perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

Ia menambahkan, perencanaan yang matang dan berbasis data menjadi kunci, menghadapi berbagai tantangan ke depan, seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga keterbatasan infrastruktur pertanian.

“Oleh karena itu, melalui Musrenbangtan ini diharapkan lahir program-program prioritas yang benar – benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” sahut Dinansyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menyampaikan, bahwa Musrenbangtan merupakan forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan pertanian antara pemerintah provinsi dan daerah.

Ia menekankan, bahwa perencanaan yang terintegrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani.

“Melalui forum ini berbagai usulan dan permasalahan dari daerah dapat dibahas secara bersama, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, pengelolaan sumber daya air, hingga tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks,” sahut Syamsir.

Dengan demikian, program yang dirumuskan diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan sektor pertanian di Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan yang sama, Syamsir Rahman juga mengimbau para petani di Kalimantan Selatan, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, khususnya saat memasuki musim kemarau.

Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat kondisi cuaca kering.

“Berdasarkan pengalaman tahun – tahun sebelumnya, praktik pembakaran lahan untuk membuka area persawahan saat ini sudah mulai berkurang,” lanjut Syamsir.

Lebih lanjut, Syamsir menyebut, perubahan perilaku petani ini juga tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta aparat terkait yang terus melakukan pendampingan di lapangan.

“Kesadaran petani kini semakin meningkat, terutama terkait dampak negatif pembakaran lahan terhadap lingkungan dan kesehatan, serta risiko kebakaran yang dapat meluas dan sulit dikendalikan,” ujarnya.

Ia berharap, tren positif ini dapat terus dipertahankan, sehingga praktik pembukaan lahan tanpa bakar dapat menjadi kebiasaan baru di kalangan petani.

“Pemerintah terus mendorong penggunaan metode pembukaan lahan yang ramah lingkungan dan aman, serta meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada petani agar pengelolaan lahan dapat dilakukan secara berkelanjutan,” tutup Syamsir.

Untuk diketahui, Musrenbangtan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Dinansyah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman, Kepala BPS Provinsi Kalsel, serta Kepala SKPD Dinas Pertanian kabupaten dan kota. Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan sinergi pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan semakin kuat dan berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin memastikan, kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat, tidak akan diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Hal tersebut disampaikannya, menanggapi kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Muhidin menegaskan, kondisi di Kalimantan Selatan dinilai masih terkendali, sehingga tidak ada urgensi untuk menerapkan sistem kerja dari rumah.

“Tidak ada WFH, karena di sini tidak ada kendala. Semua masih terkendali, baik itu mobilitas maupun hal lainnya,” ujarnya, di Banjarbaru, Senin (6/4).

Selain itu, Ia juga menyoroti potensi dampak negatif jika kebijakan tersebut diterapkan, terutama terkait disiplin kerja ASN.

Menurutnya, penerapan WFH berisiko disalahartikan sebagai hari libur, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di luar pekerjaan.

“Saya khawatir nanti dianggap seperti libur. Bisa saja ASN memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah, apalagi kalau pekerjaannya bisa dilakukan lewat ponsel atau perangkat lain,” jelasnya.

Muhidin juga mengingatkan, bahwa anggaran kegiatan pemerintah telah berjalan sesuai perencanaan. Jika WFH diterapkan, dikhawatirkan akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan program.

“Kalau memang ingin WFH, berarti anggaran kita harus dikurangi, karena anggaran sudah berjalan,” tegasnya.

Meski tidak menerapkan WFH, Pemprov Kalsel tetap akan mengoptimalkan kegiatan produktif bagi ASN, khususnya pada Jumat. Salah satunya melalui pelatihan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

“Kita akan isi dengan kegiatan seperti pelatihan manajemen risiko bersama BPKP, misalnya. Jadi tetap bekerja, sambil kita kontrol juga,” tutupnya.
(SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mencatat tren inflasi yang mulai menunjukkan perbaikan pada awal 2026. Hal ini terungkap usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (6/4).

Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel, Eddy Elminysah Jaya mengatakan, secara month-to-month inflasi di Kalimantan Selatan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Kalau kita lihat dari sisi month-to-month, inflasi Kalsel sudah lebih terkendali. Dari sebelumnya 0,86 persen, kini turun menjadi sekitar 0,5 persen. Posisi kita juga membaik dari lima besar menjadi peringkat 13 secara nasional,” ujarnya.

Meski demikian, Eddy menjelaskan, secara year-on-year inflasi masih dipengaruhi beberapa faktor, terutama tarif dasar listrik dan harga emas perhiasan.

Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi karena adanya perbandingan dengan periode awal tahun 2025, dimana saat itu pemerintah memberikan diskon tarif listrik hingga 50 persen.

“Ketika dibandingkan dengan tahun lalu yang ada diskon, tentu terlihat ada kenaikan. Tapi untuk April ini tarif listrik sudah normal, sehingga kita harapkan tekanan inflasi bisa berkurang,” jelasnya.

Selain itu, harga emas perhiasan juga mulai menunjukkan tren penurunan secara bulanan, sehingga diharapkan tidak lagi menjadi faktor dominan pendorong inflasi ke depan.

Fokus pengendalian inflasi saat ini, lanjut Eddy, diarahkan pada sektor pangan yang dinilai masih berpotensi memicu kenaikan harga.

Untuk itu, Pemprov Kalsel bersama Satgas Pangan, Dinas Perdagangan, serta instansi terkait, akan mengintensifkan langkah intervensi melalui operasi pasar dan pasar murah.

“Kami bersama Satgas Pangan sudah berdiskusi untuk melakukan operasi pasar. Dinas Perdagangan juga akan menggelar pasar murah secara masif agar harga pangan tetap terkendali,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel gabungan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel, di halaman Kantor Gubernur di Banjarbaru, Senin (6/4). Apel dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin.

Dalam arahannya, Sekdaprov menekankan pentingnya penegakan disiplin bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik dari sisi kehadiran maupun kinerja secara menyeluruh.

Ia bahkan menyoroti masih adanya laporan rendahnya tingkat kehadiran pegawai di sejumlah instansi saat apel pagi.

“Apel hari ini harus menjadi tonggak untuk memulai disiplin 100 persen, bukan hanya kehadiran, tetapi juga dalam seluruh aktivitas pemerintahan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, apabila tingkat kedisiplinan masih rendah, maka akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap SKPD terkait dengan melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat.

“Kalau masih rendah, saya minta BKD, Inspektorat, dan kepala SKPD melakukan evaluasi. Disiplin ini sangat menentukan kualitas birokrasi dan daya saing daerah,” ujarnya.

Selain soal disiplin, Sekda juga menyampaikan sejumlah arahan strategis kepada seluruh ASN. Diantaranya terkait penghematan energi, mengingat kondisi global yang menuntut efisiensi penggunaan energi.

Ia mengimbau pegawai untuk bijak menggunakan fasilitas, termasuk kendaraan dinas, serta memaksimalkan penggunaan angkutan bersama bagi karyawan.

“Kalau tidak terlalu penting, tidak usah menggunakan kendaraan. Maksimalkan angkutan karyawan agar lebih efisien,” katanya.

Selanjutnya, Syarifuddin juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang yang diprakirakan BMKG, khususnya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Tak hanya itu, Ia juga mengajak seluruh pegawai menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor sebagai bagian dari budaya kerja yang baik.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Sekda Syarifuddin meminta seluruh kepala SKPD, aktif memantau realisasi fisik dan serapan anggaran, serta memastikan setiap program berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi.

Menutup arahannya, Syarifuddin mengingatkan bahwa setiap amanah sebagai aparatur pemerintah tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi juga di akhirat.

“Kita bisa saja menyembunyikan dari pimpinan, tapi tidak dari catatan amal. Semua akan dimintai pertanggungjawaban,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh, terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan sistem Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diberlakukan setiap Jumat.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis, dalam upaya efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), di tengah dinamika kondisi global, termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang turut memengaruhi sektor energi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, baru-baru ini menyampaikan, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan merupakan bagian dari upaya pemerintah, menjaga stabilitas energi nasional, sekaligus mengurangi konsumsi BBM, khususnya dari sektor transportasi pegawai.

Menurutnya, dengan berkurangnya mobilitas ASN ke kantor, diharapkan penggunaan bahan bakar dapat ditekan secara signifikan, tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan.

“Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara efisiensi energi dan tetap menjaga produktivitas kerja ASN,” ujar Ariadi.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap menyesuaikan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal ini penting agar kualitas pelayanan publik tidak mengalami penurunan meskipun pola kerja mengalami penyesuaian.

“Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi akan terus dioptimalkan untuk mendukung sistem kerja jarak jauh. Dengan dukungan sistem digital yang memadai, ASN diharapkan tetap dapat menjalankan tugas secara efektif, efisien, dan terukur, meskipun bekerja dari rumah,” lanjut Ariadi.

Ariadi juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab ASN, dalam menjalankan sistem kerja WFH. Sehingga kinerja pemerintahan tetap terjaga. Ia berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi energi, tetapi juga mendorong transformasi pola kerja yang lebih fleksibel dan modern di lingkungan birokrasi.

“Dengan penerapan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis dapat berkontribusi dalam upaya penghematan energi nasional, sekaligus tetap menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan, sekaligus meningkatkan pelaksanaan Kalsel Innovation Award (KIA) pada tahun 2026.

Langkah ini dinilai penting, untuk mendorong kinerja pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan pada kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Inovasi Daerah Tahun 2026 yang digelar di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Selasa (31/3).

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat mengungkapkan, bahwa pelaksanaan Kalsel Innovation Award tahun 2025 telah mencapai sekitar 85 persen, baik dari sisi partisipasi maupun penilaian inovasi daerah.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah pada tahun 2026. Ia menilai, ajang Kalsel Innovation Award memiliki peran strategis dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Dengan peningkatan pelaksanaan Kalsel Innovation Award, diharapkan budaya inovasi di Kalimantan Selatan semakin kuat serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ujar Thaufik.

Thaufik menambahkan, pihaknya akan terus mendorong seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk lebih aktif menghadirkan inovasi.

Tidak hanya sekadar ide, inovasi yang dihasilkan diharapkan mampu diimplementasikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, BRIDA Kalsel juga akan meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah, guna memastikan setiap inovasi dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

“Pendekatan ini dinilai penting agar inovasi yang dihasilkan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar dapat diterapkan secara nyata,” lanjut Thaufik.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor menegaskan, bahwa pembangunan budaya inovasi menjadi kunci menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Menurutnya, pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan cara-cara konvensional, melainkan harus mampu menghadirkan terobosan-terobosan baru yang kreatif dan solutif.

Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus efektivitas program pembangunan.

“Budaya inovasi harus terus diperkuat agar pemerintah mampu beradaptasi dengan perubahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelas Ariadi.

Ia juga menambahkan, bahwa melalui penguatan budaya inovasi, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat lebih kreatif dan adaptif dalam menjalankan tugasnya.

Inovasi yang dihasilkan pun diharapkan mampu memberikan manfaat nyata serta mendorong percepatan pembangunan di daerah.

“Dengan sinergi antara penguatan budaya inovasi dan peningkatan pelaksanaan Kalsel Innovation Award, maka akan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih inovatif, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, dengan mengusung tema “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi”, di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru, Senin (30/3).

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menegaskan, Musrenbang bukan sekadar tahapan formal dalam perencanaan, tetapi menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Ini bukan hanya tahapan formal perencanaan, tetapi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder untuk memastikan arah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, sehingga perencanaan yang disusun tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga implementatif dan berdampak nyata.

“Dokumen perencanaan yang kita susun harus tepat sasaran, realistis, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Lisa Halaby juga menyoroti dinamika perkembangan Kota Banjarbaru, sejak ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan pada 2022. Status tersebut mendorong peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan akibat urbanisasi dan migrasi.

“Kondisi ini menghadirkan tantangan dalam pemerataan pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, kinerja pembangunan Banjarbaru dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai 6,49 persen, tertinggi di Kalimantan Selatan dan berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional.

Pertumbuhan tersebut ditopang sejumlah sektor unggulan, seperti transportasi dan pergudangan, konstruksi, serta perdagangan jasa.

“Ke depan, kita ingin sektor riil semakin ditingkatkan, terutama pengembangan ekonomi kreatif di Kota Banjarbaru,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Banjarbaru juga berkomitmen untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional, termasuk memerhatikan pokok-pokok pikiran DPRD.

“Dengan sinergi tersebut, diharapkan pembangunan Kota Banjarbaru ke depan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, serta mampu menjawab tantangan sebagai ibu kota provinsi yang terus berkembang,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)