Provinsi Kalsel – Laman 93 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Lantik 54 Kepala Sekolah, Kalsel Dorong Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melantik dan mengambil sumpah, 54 guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Pelantikan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (16/3).

Pelantikan ini dilaksanakan, setelah sebelumnya sempat tertunda, dan akhirnya digelar bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, pelantikan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kepemimpinan di sekolah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

“Pelantikan kepala sekolah SMA, SMK, dan juga SLB ini sebelumnya sempat tertunda. Hari ini dalam momen bulan puasa kita melantik para kepala sekolah tersebut,” ujarnya.

Ia berharap para kepala sekolah yang baru dilantik, mampu meningkatkan kinerja sekolah serta berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan, khususnya pada sektor pendidikan.

Menurutnya, salah satu indikator penting dalam pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang saat ini masih berada di kisaran 8,6 hingga 8,9 tahun.

“Harapan kita dengan dilantiknya para kepala sekolah ini, kinerja sekolah semakin meningkat. Selain itu, kita juga ingin meningkatkan indeks pembangunan manusia pada sektor pendidikan, terutama lama sekolah. Harapan kita tentu semakin banyak masyarakat yang bersekolah,” jelasnya.

*Sekda Kalsel melantik 54 Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB di Gedung Idham Chalid Banjarbaru.(foto : MC Kalsel)*

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim menjelaskan, pelantikan kali ini mencakup 54 kepala sekolah yang berasal dari berbagai SMA, SMK, dan SLB di Kalsel.

“Untuk pelantikan hari ini ada 54 orang yang diangkat menjadi kepala sekolah, baik melalui rotasi, mutasi, maupun pengangkatan,” katanya.

Ia menambahkan, penugasan guru sebagai kepala sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2025, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

Dalam aturan tersebut, masa jabatan kepala sekolah berlaku selama empat tahun untuk satu periode dan dapat diperpanjang hingga dua periode apabila kinerjanya dinilai baik.

Saat ini, jumlah kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Selatan mencapai lebih dari 200 orang.

Abdul Rahim juga memastikan, bahwa pelantikan ini telah direncanakan sebelumnya sebagai bagian dari upaya penguatan manajemen pendidikan di daerah.

“Kegiatan ini sudah dirancang sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan setiap ada kebutuhan pengisian jabatan kepala sekolah bisa langsung kita laksanakan,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik agar mampu meningkatkan kinerja, disiplin, serta mutu pendidikan di sekolah masing-masing.

“Kami memohon kepada seluruh kepala sekolah yang sudah dilantik agar meningkatkan kinerjanya, menjaga disiplin, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan,” tegasnya.

Selain itu, Abdul Rahim mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 14 sekolah yang dipimpin pelaksana tugas (PLT) kepala sekolah. Kondisi tersebut terjadi karena adanya kekosongan jabatan serta beberapa kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.

Abdul Rahim menargetkan, pengisian jabatan kepala sekolah yang masih kosong dapat segera dilakukan setelah Hari Raya Idulfitri.

“Untuk yang kosong masih ada sekitar 14 sekolah yang sementara dipimpin PLT. Mudah – mudahan pada April nanti sudah bisa kita isi semuanya, karena saat ini juga sudah memasuki masa ujian sekolah sehingga kita tidak ingin sekolah dipimpin terlalu lama oleh plt,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Ideologi Pancasila, Penguat Persatuan di Tengah Dinamika Global

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menilai, ideologi Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai penguat persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, terutama di tengah dinamika geopolitik internasional yang semakin kompleks dan rawan konflik.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, usai menggelar kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Ideologi Pancasila bersama sejumlah perwakilan media cetak, elektronik, dan online, akhir pekan tadi.

Menurutnya, perkembangan situasi global saat ini menunjukkan bahwa berbagai konflik masih terus terjadi di sejumlah kawasan dunia, termasuk di wilayah Timur Tengah.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya menjaga persatuan serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki keragaman suku, agama, budaya, serta latar belakang sosial yang berbeda. Namun justru di tengah keberagaman tersebut, bangsa Indonesia mampu berdiri kokoh sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan besar yang harus dijaga bersama. Karena itu, ideologi Pancasila menjadi fondasi utama dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa,” katanya.

Gusti Iskandar menekankan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara formal, tetapi juga harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, DPRD Kalimantan Selatan berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga nilai-nilai persatuan, toleransi, serta semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami ingatkan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang dapat memicu perpecahan. Perbedaan pandangan maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekayaan sosial yang memperkuat persatuan bangsa,” jelasnya.

Lebih lanjut Gusti Iskandar menambahkan,
konflik sosial sering kali berawal dari persoalan kecil yang kemudian dibesar-besarkan tanpa adanya upaya penyelesaian yang bijak.

Karena itu, semangat kebersamaan dan dialog menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Namun perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merusak persatuan dan keharmonisan sosial.

“Melalui sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila ini, DPRD Kalimantan Selatan juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk terus berperan aktif dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Gelar Ramcek, Dishub Kalsel Pastikan Angkutan Mudik Lebaran 2026 Laik Jalan

Banjarmasin – Inspeksi teknis menyeluruh terhadap kelaikan jalan kendaraan umum, atau rump check, lazim digelar instansi terkait / untuk menjamin keselamatan penumpang. Baik untuk bus, angkutan AKAP/AKDP) . Dimana pemeriksaan meliputi unsur teknis (rem, lampu, ban) dan administrasi (SIM, STNK, KIR). Ramp check sering dilakukan menjelang mudik Lebaran atau rutin untuk memastikan keamanan.

Ramp check inipun, digelar di kawasan Terminal Tipe B Kalsel, pada Jumat (13/3) pagi, pada sejumlah armada angkutan darat, yang akan digunakan pada program Mudik Gratis 2026.

Ramp check digelar secara terpadu oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) Kalimantan Selatan, dan operator angkutan.

Kadishub Kalsel memantau proses pemeriksaan kesehatan sopir angkutan lebaran.

Selain ramp check, juga digelar pemeriksaan kesehatan serta tes urine bagi para pengemudi angkutan mudik. Giat ini didukung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Badan Narkotika Nasional Kalsel.

Aktivitas ini dilakukan, untuk memastikan kesiapan kendaraan, pengemudi, serta awak angkutan dalam memberikan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi pemudik.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, M Fitri Hernadi mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh kendaraan dan pengemudi yang melayani angkutan lebaran, dalam kondisi layak dan memenuhi standar keselamatan.

Dimana untuk memastikan hasil ramp check yang maksimal, pihaknya bekerja sama dengan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia Kalimantan Selatan, untuk menguji seluruh kendaraan yang beroperasi di Terminal induk km 6 Banjarmasin.

“Dengan demikian kita memiliki keyakinan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai standar pelayanan minimal dan benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat,” jelasnya.

Tidak hanya kondisi kendaraan, para pengemudi pun menjalani pemeriksaan kesehatan serta tes narkoba, untuk memastikan kondisi mereka benar-benar siap memberikan pelayanan kepada penumpang.

“Mudah-mudahan hasilnya semuanya sehat, fit, dan prima untuk melayani masyarakat. Kemudian dari hasil pemeriksaan BNN kita juga berharap seluruhnya negatif, tidak ada yang terindikasi menggunakan narkoba,” harapnya.

Dishub Kalsel juga melakukan pengecekan menyeluruh, terhadap kelengkapan administrasi dan aspek teknis kendaraan.

“Dengan kendaraan dan pengemudi yang sama – sama dalam kondisi baik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal,” tambahnya.

Kadishub Kalsel memasang stiker pada armada angkutan lebaran yang selesai menjalan ramp check.

Ia juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, baik menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi, untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum berangkat.

“Termasuk komponen penting seperti fast moving agar tidak terjadi kendala selama perjalanan,” tutupnya. (DishubKalsel-RIW/EYN)

Diskominfo Kalsel, Inisiasi Forum Komunikasi Keamanan Informasi, Perkuat Ketahanan Siber Daerah

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antar instansi dalam pengamanan informasi serta meningkatkan ketahanan siber daerah, khususnya dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kegiatan yang dirangkai dengan pembahasan rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut, digelar di Aula Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (12/3).

Pertemuan ini melibatkan berbagai instansi strategis, di antaranya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, Korem 101/Antasari, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalsel, Lanud Syamsuddin Noor, serta Lanal Banjarmasin.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, bahwa penguatan keamanan informasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di tengah meningkatnya ancaman serangan siber terhadap sistem digital pemerintahan.

Berdasarkan hasil pemantauan Diskominfo Kalsel, setiap bulan terdeteksi belasan hingga puluhan anomali pada sistem digital milik pemerintah daerah.

“Dari data yang kami pantau, setiap bulan terdapat belasan bahkan puluhan anomali yang terdeteksi. Beberapa waktu lalu aplikasi dan website milik pemerintah daerah juga sempat mengalami gangguan. Apakah itu sekadar uji coba atau sudah mengarah pada tindakan kriminal, tentu hal tersebut perlu kita waspadai bersama,” ujarnya.

Ket : Suasana kegiatan Forum Komunikasi Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel

Sebagai langkah antisipasi, Diskominfo Kalsel telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas menangani insiden keamanan siber secara cepat dan terkoordinasi. Saat ini, tim CSIRT telah terbentuk di seluruh 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Artinya jaringan respon cepat terhadap insiden siber sudah terbentuk di seluruh daerah. Namun masih banyak hal yang perlu diperkuat ke depan, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas pendukung, hingga optimalisasi sistem keamanan yang ada,” jelasnya.

Muslim menambahkan, ancaman siber yang semakin kompleks tidak hanya berpotensi mengganggu sistem informasi pemerintahan, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas keamanan wilayah secara lebih luas.

Melalui forum ini, Diskominfo Kalsel mendorong terbangunnya koordinasi lintas instansi dalam melakukan identifikasi dini, langkah preventif, serta respon cepat terhadap berbagai potensi ancaman keamanan sistem informasi di daerah.

“Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab masing – masing instansi. Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan dalam butir-butir kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan tahap awal atau brainstorming dalam merumuskan konsep kerja sama antar lembaga. Diskominfo Kalsel telah menyiapkan sejumlah draf awal yang akan menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan lanjutan.

Ke depan, hasil kesepahaman tersebut diharapkan dapat melahirkan tim terpadu yang memiliki mekanisme respon cepat terhadap berbagai indikasi gangguan keamanan siber di Kalimantan Selatan.

“Harapannya nanti dapat terbentuk tim terpadu dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Tim ini juga memungkinkan untuk disahkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Selatan agar memiliki kekuatan koordinasi yang lebih kuat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Kalsel, Sucilianita Akbar mengungkapkan, bahwa berdasarkan data pemantauan terbaru, jumlah serangan siber yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan masih cukup signifikan.

Pada bulan Desember tercatat sebanyak 36.925 serangan siber yang terdeteksi. Sementara pada bulan Januari tercatat 11.617 serangan, dan pada bulan Februari sebanyak 9.663 serangan.

“Memang terlihat ada penurunan jumlah serangan pada awal tahun ini, namun hal tersebut tidak berarti ancaman ke depan akan berkurang. Potensi lonjakan serangan tetap harus kita waspadai secara serius,” jelasnya.

Sucilianita menambahkan, sebagian besar serangan siber yang terdeteksi menargetkan alamat IP jaringan milik pemerintah daerah. Untuk itu, Diskominfo Kalsel secara rutin melakukan pemantauan harian terhadap potensi ancaman pada infrastruktur digital pemerintah.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Forkom KAMI ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) yang mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk forum komunikasi terkait keamanan informasi.

“Melalui forum ini kami ingin mempercepat tindak lanjut rekomendasi tersebut, salah satunya dengan menyusun nota kesepahaman antar instansi terkait langkah penanganan serangan siber maupun anomali yang terjadi di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Penyegaran Birokrasi, Gubernur Muhidin Rotasi Enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (11/3) sore.

Pelantikan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kalsel.

Ket : Gubernur Kalsel, Muhidin saat menyampaikan sambutan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi, sehingga setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

“Rotasi ini untuk penyegaran sekaligus menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pemerintahan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, bahwa seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan.

Muhidin menjelaskan, pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan dipertahankan dan berpeluang memperoleh pengembangan karier.

Sebaliknya, pejabat yang dinilai kurang optimal akan dievaluasi kembali dan dapat dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai.

“Evaluasi tetap kita lakukan. Kalau kinerjanya baik tentu kita pertahankan, kalau tidak sesuai maka akan kita evaluasi kembali,” tegasnya.

Terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Kalsel, Muhidin mengungkapkan, bahwa saat ini masih terdapat kekosongan pada posisi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kekosongan tersebut terjadi karena belum ada kandidat internal yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk menduduki jabatan tersebut. Untuk sementara waktu, posisi tersebut akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt),” tutupnya.

Adapun enam pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut yaitu, Galuh Tantri Narindra, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, kini menjabat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Abdul Rahim, sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel.
Miftahul Chair, sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian Kalsel.

Rahmaddin, sebelumnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kini menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel.

Rusma Khazairin, sebelumnya Kepala Biro Organisasi, kini menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dewi Fuziarti, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalsel. (BDR/RIW/EPS)

Pansus III DPRD Kalsel, Dalami Raperda Pengelolaan Air Tanah

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Tanah, dengan menggelar rapat kerja bersama sejumlah stakeholder terkait, Rabu (11/03)

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kalsel untuk menghadirkan regulasi yang komprehensif dalam pengelolaan sumber daya air tanah secara berkelanjutan di Banua.

Foto : suasana rapat pansus III DPRD Kalsel

Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Husnul Fatahillah. Dalam forum itu, Pansus III mengundang berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan air tanah, untuk menghimpun berbagai masukan, saran, serta pandangan konstruktif terhadap substansi raperda yang sedang disusun.

Menurut Husnul Fatahillah, pelibatan stakeholder menjadi langkah penting agar regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan air tanah.

“Pembahasan raperda ini tidak hanya melihat dari sisi regulasi semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek teknis, lingkungan, serta kepentingan para pelaku usaha dan masyarakat yang memanfaatkan air tanah,” ujarnya.

Husnul menjelaskan, dalam rapat tersebut, salah satu pihak yang turut diundang adalah perwakilan Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN).

Namun pihak ASPADIN menyampaikan bahwa draf raperda baru mereka terima pada hari yang sama, maka memerlukan waktu untuk mempelajari lebih lanjut isi dokumen tersebut secara menyeluruh.

“Mereka meminta waktu untuk mempelajari draf raperda ini terlebih dahulu dan akan merapatkannya bersama anggota ASPADIN lainnya. Rencananya mereka akan melakukan pertemuan internal terlebih dahulu,” jelasnya.

Husnul menambahkan, hasil pembahasan dari pertemuan internal tersebut nantinya akan disampaikan kembali kepada Pansus III DPRD Kalsel sebagai bahan masukan dalam proses penyempurnaan raperda.

Masukan yang disampaikan tentunya tetap harus mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun sejumlah poin penting yang menjadi fokus dalam pembahasan Raperda Pengelolaan Air Tanah ini. Diantaranya terkait mekanisme perizinan pengeboran air tanah, pengaturan penggunaan air tanah, termasuk ketentuan mengenai kedalaman pengeboran, serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air tanah.

Selain itu, aspek perpajakan dari pemanfaatan air tanah juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam raperda tersebut.

“Kita ingin pemanfaatan air tanah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber daya alam,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Sambut Idul Fitri, Stok Sembako di Banjarmasin Aman

Banjarmasin – Stok sembako jelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah di Kota Banjarmasin, dipastikan aman.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichroom Muftezar mengatakan, pemerintah kota telah beberapa kali meninjau ke Pasar Tradisional serta Pasar Modern, serta distributor, untuk memastikan ketersediaan sembako aman, saat perayaan Idul Fitri nanti.

Ket foto : Kadisperdagin Kota Banjarmasin Ichroom Muftezar

“Pemerintah Kota Banjarmasin sudah beberapa kali turun ke lapangan, untuk memonitor apakah stok pangan di Kota Banjarmasin ini aman,” ungkap Tezar, kepada sejumlah wartawan, Rabu (11/3).

Bahkan, lanjutnya, sampai saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terus melakukan komunikasi kepada pihak distributor untuk stok sembako tersebut.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan beberapa distributor pangan di kawasan Muara Kelayan, serta daerah lainnya, untuk beberapa komiditas sembako, dan dipastikan aman,” jelas Tezar lebih lanjut.

Meski stok aman, namun menurut Tezar, pihaknya juga menemukan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga menjelang perayaan Idul Fitri ini, namun kenaikan masih dalam batas yang wajar.

“Walaupun ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga saat ini,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Tezar menyampaikan pesan kepada warga Kota Banjarmasin, untuk tidak melakukan aksi borong, karena pemerintah kota sudah memastikan ketersediaan sembako.

“Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan pesan, kepada masyarakat untuk tidak panik buying, karena Pemko Banjarmasin akan menjamin ketersediaan pangan yang diperlukan menjelang perayaan Idul Fitri mendatang,” tutur Tezar.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, juga memberikan dukungan kepada instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan Pasar Murah Ramadan.

“Berdasarkan arahan Wali Kota Banjarmasin, kami memberikan dukungan kepada instansi vertikal untuk melaksanakan Pasar Murah BCSR di tempat masing masing,” ujarnya.

Karena kegiatan tersebut, mendukung Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk menjaga inflasi selama berlangsungnya bulan Ramadan tersebut.

“Salah satu kolaborasi yang telah dilakukan antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan TVRI Kalsel, pada kegiatan tersebut Pemko Banjarmasin menyediakan 500 paket sembako bersubsidi untuk masyarakat sekitar,” ucap Tezar. (SRI/EPS)

Perkuat Kolaborasi Daerah, Diskominfo Kalsel Koordinasi Program Bersama HST

Hulu Sungai Tengah – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar koordinasi program dan kegiatan urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Diskominfo SP Kabupaten HST, di Barabai, Selasa (10/3).

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, khususnya pada bidang komunikasi, informatika, statistik, serta persandian.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim mengatakan, koordinasi ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program ke depan.

Menurut Muslim, pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi bersama untuk mengidentifikasi berbagai peluang kolaborasi antara pemerintah provinsi dan daerah.

“Koordinasi dengan teman-teman Diskominfo Hulu Sungai Tengah ini sekaligus menjadi bagian dari silaturahmi kita untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi apa saja yang bisa kita kolaborasikan, serta memperkuat sinergi terhadap berbagai program dan kegiatan di tahun 2026 hingga 2027,” ujarnya.

Ia menambahkan, hubungan yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sangat penting, mengingat banyak indikator pembangunan daerah yang menjadi bagian dari indikator komposit pada tingkat provinsi.

“Provinsi sangat membutuhkan dukungan daerah, karena berbagai indikator di daerah nantinya akan menjadi bagian dari indikator komposit di tingkat provinsi. Karena itu, sinergi ini penting agar kita bisa saling menguatkan,” jelasnya.

Muslim juga menekankan pentingnya percepatan transformasi digital yang harus mampu menjangkau hingga ke tingkat desa sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik.

“Transformasi digital ini penting karena harus sampai ke level desa. Diskusi hari ini berlangsung sangat baik, santai namun tetap mengerucut pada beberapa poin penting yang nantinya dapat kita koordinasikan lebih lanjut,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Darkuni menyampaikan, apresiasi atas kunjungan dan koordinasi yang dilakukan Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia menilai pertemuan tersebut menjadi kesempatan berharga untuk memperkuat komunikasi dan sinergi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman dari Dinas Kominfo Kalimantan Selatan untuk berkunjung. Ini merupakan momen yang sangat berharga bagi kami, dan hasil diskusi hari ini sangat penting sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai masukan serta pembahasan dalam pertemuan tersebut akan menjadi dasar dalam memperkuat sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Melalui koordinasi ini diharapkan tercipta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mendukung percepatan transformasi digital, peningkatan kualitas layanan informasi publik, serta penguatan pengelolaan statistik dan persandian di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Dorong Penguatan Keamanan Siber Daerah, Kalsel Perkuat Benteng Digital

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfo) terus memperkuat sistem keamanan informasi l, untuk menjaga kedaulatan data di era digital. Melalui sistem inovatif SI KAMI (Sistem Keamanan Informasi), Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan capaian yang menempatkan daerah ini di jajaran terdepan nasional dalam pengelolaan keamanan siber.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa penguatan keamanan siber tersebut telah dimulai sejak tahun 2024 untuk melindungi ruang digital di lingkup Pemerintah Provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.

Ket : Kabid Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar

Salah satu langkah strategis yang dilakukan, adalah pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2024.

“Kalimantan Selatan merupakan provinsi kedua di Indonesia yang berhasil membentuk CSIRT secara serentak. Ini menjadi bukti kesiapan kita dalam menghadapi ancaman siber yang semakin dinamis,” ujar Sucilianita.

Selain itu, pada tahun yang sama Diskominfo Kalsel juga membentuk Agen Siber di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Agen siber tersebut berperan sebagai garda terdepan dalam merespons potensi serangan siber yang dapat mengganggu sistem informasi di masing – masing instansi.

Upaya penguatan keamanan informasi ini terus berlanjut pada tahun 2025. Pemprov Kalsel bahkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) secara serentak di seluruh kabupaten/kota.

Hasilnya menunjukkan capaian yang menggembirakan. Berdasarkan Penilaian Tingkat Keamanan Siber dan Sandi (PTKSS), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih skor sebesar 71 persen, melampaui target nasional.

“Capaian ini menjadi indikator bahwa tata kelola keamanan informasi di Kalimantan Selatan telah berada pada tingkat yang baik dan terus berkembang,” katanya.

Ke depan, Diskominfo Kalsel juga akan membentuk Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) pada tahun 2027.

“Forum ini dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepolisian Daerah dan Badan Intelijen Negara Daerah,” tutupnya.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan ekosistem digital di Kalimantan Selatan tidak hanya berkembang secara teknologi, tetapi juga semakin kuat dari sisi keamanan, hukum, dan intelijen demi melindungi data serta kepentingan masyarakat. (BDR/RIW/EPS)

724 Kebakaran di Kalsel, Banjarmasin Catatkan Kasus Tertinggi

Banjarbaru – Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 724 kejadian kebakaran terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Data tersebut dihimpun dari laporan seluruh kabupaten dan kota oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalsel.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kalsel, Maulana Fatahillah mengatakan, selain kebakaran, petugas pemadam juga menangani ribuan kegiatan penyelamatan lainnya.

“Untuk tahun 2025 total kejadian kebakaran yang tercatat ada 724 kejadian. Sementara untuk kegiatan penyelamatan, karena pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan api tetapi juga menangani berbagai jenis penyelamatan, totalnya mencapai 6.043 kejadian,” ujarnya di Banjarbaru, belum lama tadi.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi sepanjang 2025.

“Kalau untuk kejadian kebakaran, yang tertinggi itu ada di Banjarmasin dengan 128 kejadian selama tahun 2025,” jelasnya.

Jumlah tersebut mencakup berbagai jenis kebakaran, mulai dari kebakaran permukiman, bangunan gedung, hingga kendaraan bermotor.

Sementara itu, daerah dengan jumlah kejadian kebakaran terbanyak berikutnya adalah Kabupaten Tanah Laut dengan 93 kejadian, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Kemudian disusul Kabupaten Banjar dengan 86 kejadian sepanjang tahun.

Maulana menjelaskan, Damkar Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa peran penting, terutama dalam pembinaan dan pengawasan layanan pemadam kebakaran di kabupaten dan kota.

“Kami melaksanakan pembinaan terhadap unit pemadam kebakaran, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sub urusan kebakaran di tingkat provinsi maupun kabupaten kota,” katanya.

Selain itu, Damkar provinsi juga melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran serta memberikan fasilitasi pemadaman dan penyelamatan di wilayah yang masih dapat dijangkau pos Damkar provinsi.

Saat ini Damkar Provinsi Kalimantan Selatan memiliki dua pos pemadam kebakaran, yakni di Kota Banjarbaru dan Banjarmasin.

Pos pertama berada di kawasan Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, sementara pos kedua berada di sekitar Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Untuk mendukung operasional di lapangan, Damkar Provinsi Kalsel saat ini memiliki sejumlah armada, di antaranya satu unit medium pressure, delapan unit water supply atau mobil tangki, serta dua unit kendaraan rescue, yang ditempatkan di pos Banjarbaru dan Banjarmasin.

“Radius pelayanan kami mengikuti standar SPM (Standar Pelayanan Minimal), yaitu respons maksimal 15 menit sejak laporan diterima hingga petugas siap melakukan pemadaman atau penyelamatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)