Banjarbaru – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan perannya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, dengan mendorong 1.774 usulan pokok – pokok pikiran (pokir) menjadi arah konkret pembangunan daerah tahun 2027.
Komitmen ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD 2027, di Gedung Auditorium K.H. Idham Chalid, Selasa (7/4).
Ketua DPRD Kalsel Supian HK, secara langsung membacakan seluruh usulan pokir yang merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat di berbagai daerah.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.
Supian HK menegaskan, pokir DPRD bukan sekadar daftar administratif, melainkan cerminan kebutuhan riil masyarakat yang harus menjadi pijakan utama dalam perencanaan pembangunan.
DPRD Kalsel berharap, seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi secara optimal dalam dokumen RKPD 2027, sehingga program yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pokir ini adalah suara masyarakat. Karena itu, harus benar-benar menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Supian HK menekankan, pentingnya Musrenbang sebagai ruang strategis untuk melahirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat perekonomian daerah, serta menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan.
Apresiasi turut disampaikan kepada Bappeda Kalimantan Selatan, atas perannya dalam menyusun perencanaan yang partisipatif dan inklusif.
Foto bersama sumber Humas DPRD Kalsel.
“DPRD menilai, kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menghadirkan program pembangunan yang inovatif, efektif, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Supian HK menambahkan, aspek mitigasi bencana juga menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, untuk memastikan Kalsel lebih tangguh menghadapi berbagai risiko.
Pihaknya mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi demi mewujudkan pembangunan Kalimantan Selatan yang merata dan berkelanjutan.
“Musrenbang sudah dilaksanakan, saatnya kita wujudkan Kalsel yang bekerja untuk semua,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Kalsel Muhidin, jajaran anggota DPRD, Sekretaris DPRD Muhammad Jaini, serta para pemangku kepentingan lainnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)
Tanah Bumbu – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), menggelar rapat koordinasi Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) sekaligus kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan se-wilayah Laboratorium PTPH Mudalang, Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, pada Kamis (2/4).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni, bersama jajaran, diantaranya Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura, serta Kasubbag Tata Usaha.
Rapat koordinasi POPT sekaligus kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan se-wilayah Laboratorium PTPH Mudalang, Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.
Rapat ini membahas berbagai agenda penting, mulai dari penyampaian arahan pimpinan hingga laporan para petugas POPT terkait kondisi terkini Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di wilayah kerja masing-masing.
Informasi tersebut menjadi dasar, menyusun langkah antisipasi terhadap potensi serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) menjelang musim tanam 2026/2027.
Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni, menekankan pentingnya deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi serangan hama dan penyakit tanaman. Menurutnya, peran petugas POPT di lapangan sangat strategis dalam menjaga stabilitas produksi pertanian di daerah.
Ia menjelaskan, melalui koordinasi yang intensif dan pelaporan yang akurat, langkah pengendalian dapat dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, sinergi antara petugas lapangan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menghadapi ancaman OPT yang dapat berdampak pada produktivitas pertanian.
“Upaya perlindungan tanaman harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan, pencegahan, hingga pengendalian. Ini penting agar produksi pertanian tetap terjaga, terutama dalam menghadapi musim tanam mendatang,” ujar Sri Lestari, saat ditemui dikantornya, Senin (6/7) siang.
Sementara itu, kunjungan kerja yang juga dihadiri langsung Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi ekonomi dan keuangan, dipimpin Muhammad Yani Helmi bersama anggota Burhanuddin, dimana kehadiran legislatif ini dalam rangka melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengamanan produksi pertanian dari serangan OPT dan dampak perubahan iklim, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, bahwa sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian daerah, sehingga perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam hal perlindungan tanaman dari ancaman hama dan penyakit.
Menurutnya, penguatan peran petugas POPT serta dukungan sarana dan prasarana menjadi hal yang penting agar upaya pengendalian OPT dapat berjalan maksimal.
Ia juga mendorong adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan petugas di lapangan, sehingga setiap potensi gangguan dapat segera ditangani.
“Kami ingin memastikan bahwa upaya pengamanan produksi pertanian berjalan dengan baik. Jika produksi terganggu akibat serangan OPT, tentu akan berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat,” tegas Yani Helmi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, petugas teknis, dan legislatif dalam menjaga produktivitas pertanian di Kalimantan Selatan.
Selain itu, langkah – langkah antisipatif terhadap serangan OPT dan dampak perubahan iklim dapat semakin diperkuat, sehingga musim tanam 2026/2027 dapat berjalan optimal. (MRF/RIW/EYN)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perindustrian, menggelar sosialisasi verifikasi dan validasi emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai langkah strategis mendukung pengendalian perubahan iklim, sekaligus mendorong transformasi menuju industri hijau di daerah.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Miftahul Chair, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Selasa (7/4).
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Miftahul Chair.
Dalam sambutannya, Miftahul Chair menegaskan, bahwa isu perubahan iklim saat ini telah menjadi perhatian global yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk sektor industri.
Menurutnya, peningkatan emisi gas rumah kaca memberikan dampak nyata terhadap lingkungan, ekonomi, serta keberlanjutan industri itu sendiri.
“Peningkatan emisi gas rumah kaca memberikan dampak nyata terhadap lingkungan, ekonomi, dan keberlanjutan industri. Oleh karena itu, sektor industri tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan emisi,” ujar Miftahul Chair.
Ia menambahkan, pelaksanaan verifikasi dan validasi emisi GRK merupakan langkah penting, untuk memastikan pelaporan emisi dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel.
Hal ini juga sejalan dengan komitmen nasional Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement serta Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon.
Menurut Miftahul, Kalimantan Selatan sebagai daerah dengan aktivitas industri yang cukup signifikan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional.
Dengan ribuan unit industri kecil dan menengah serta ratusan industri besar dan sedang yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar, namun di sisi lain potensi emisinya juga perlu dikelola dengan baik.
Melalui kegiatan ini, Dinas Perindustrian Kalsel mendorong pemetaan profil emisi sektor industri secara lebih komprehensif. Selain itu, upaya efisiensi energi dan pemanfaatan teknologi rendah karbon juga terus didorong sebagai bagian dari transformasi industri berkelanjutan.
“Verifikasi dan validasi emisi bukan sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing produk industri Banua di pasar nasional maupun global,” lanjut Miftahul.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Perindustrian, juga terus mendorong penguatan kawasan industri serta hilirisasi produk unggulan daerah. Dalam konteks tersebut, transparansi data emisi dan kepatuhan terhadap standar lingkungan menjadi nilai tambah yang penting bagi pelaku industri.
Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada pelaku industri, termasuk dalam penerapan efisiensi energi dan produksi bersih.
“Kami mengajak seluruh pelaku industri di Kalimantan Selatan untuk menjadikan pelaporan dan verifikasi emisi sebagai bagian dari transformasi menuju industri hijau yang berkelanjutan,” tutup Miftahul Chair. (MRF/RIW/EYN)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau seluruh masyarakat, untuk berperan aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama menjelang musim kemarau yang rawan terjadi kebakaran.
Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra menjelaskan, bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci utama, menekan angka kejadian karhutla di daerah.
Menurut Ronny, sebagian besar kasus kebakaran hutan dan lahan disebabkan aktivitas manusia, khususnya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apapun, serta lebih berhati-hati dalam beraktivitas di lingkungan yang rawan kebakaran.
“Peran masyarakat sangat penting, karena pencegahan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kesadaran bersama menjadi faktor utama agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun,” ujar Rony, pada Senin (6/4).
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menjaga lingkungan sekitar, khususnya di kawasan permukiman, dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan serta menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya api.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menghadapi potensi karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah mengeluarkan surat edaran terkait kesiapsiagaan kepada seluruh kabupaten kota.
Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari edaran yang sebelumnya diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup.
Ronny menjelaskan, melalui surat edaran tersebut pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mulai dari pemantauan wilayah rawan, kesiapan personel dan peralatan, hingga pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.
“Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terpadu. Dengan langkah ini, diharapkan seluruh daerah di Kalimantan Selatan dapat lebih siaga dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan,” lanjut Rony.
Lebih lanjut, Ronny mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan potensi kebakaran di lingkungan sekitar, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas terkait.
Menurutnya, deteksi dini sangat penting untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
“Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan potensi karhutla di Kalimantan Selatan dapat ditekan seminimal mungkin, serta lingkungan tetap terjaga dan aman selama musim kemarau berlangsung,” tutup Rony. (MRF/RIW/APR)
Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) kembali menegaskan perannya sebagai motor penggerak ekonomi umat, dengan menyalurkan zakat perusahaan dan pegawai sebesar Rp289 miliar kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI. Dengan penyerahan dana zakat tersebut, BSI kembali menegaskan posisinya sebagai pembayar zakat korporasi terbesar di Indonesia.
Total dana zakat yang disetorkan BSI pada tahun 2025 naik 7,77% (YoY), memperkuat tren peningkatan kontribusi zakat BSI yang konsisten sejalan dengan pertumbuhan kinerja bisnis perseroan. Secara kumulatif, sejak berdiri pada 2021 hingga 2025, total zakat yang telah disalurkan BSI mencapai Rp1,07 triliun.
Zakat BSI sejak berdirinya telah menjadi katalisator penggerak ekonomi umat terutama dari sisi penerima manfaat. Pada tahun 2025, dari dana zakat Perseroan tahun 2024 sebesar Rp268,6 miliar, BSI dapat menjangkau lebih dari 1,2 juta penerima manfaat melalui lebih dari 40 program di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi.
Penyerahan secara resmi zakat yang terdiri atas Rp250,3 Miliar zakat Perseroan dan Rp39,5 miliar zakat pegawai, dilakukan Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo kepada Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid di Jakarta, Rabu (1/4 disaksikan pimpinan BAZNAS dan jajaran BSI.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo menegaskan, bahwa zakat merupakan bagian dari strategi utama perusahaan dalam menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan kepada rakyat Indonesia.
“Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga memastikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Zakat kami posisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi umat dan mendorong pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.
Peran strategis ini semakin relevan mengingat potensi zakat nasional yang sangat besar dan terus berkembang, sehingga optimalisasi pengelolaannya menjadi kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi inklusif berbasis syariah.
Untuk distribusi penguatan ekonomi, BSI berkolaborasi dengan BAZNAS RI dan BSI Maslahat melalui program pemberdayaan mustahik, menyalurkan diantaranya dalam bentuk program ekonomi (77 Desa BSI termasuk Sentra UMKM BSI di seluruh Indonesia) dan progam pendidikan (BSI Scholarship untuk pelajar dan mahasiswa dengan total penerima lebih dari 10 ribu pelajar dan mahasiwa), Progran Rumah Qur’an dan lainnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid dalam sambutannya mengatakan, sangat berterima kasih kepada Bank Syariah Indonesia yang sudah menjadi kontributor terbesar pembayar zakat.
“Kami siap mengembangkan dan mendistribusikan untuk program-program yang berdampak terhadap ekonomi umat dan BAZNAS siap melanjutkan pada program-program strategis lainnya”, ujarnya.
Lebih lanjut, Anggoro juga mengungkap, bahwa sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual, BSI menyediakan kemudahan pembayaran ZISWAF bagi masyarakat melalui kanal offline (cabang BSI yang berjumlah 1.130) serta e-channel melalui ATM, QRIS, BYOND by BSI, BSI Mobile dan Fitur Transaksi Terjadwal, maupun yang dilakukan melalui jalur pindah buku dari bank lain.
Terdapat juga program khusus seperti wakaf untuk rumah sakit, sekolah yang dapat diakses nasabah BSI melalui aplikasi BYOND by BSI di mana program tersebut kerjasama dengan nazhir terpercaya.
Jumlah penghimpunan donasi melalui berbagai channel pembayaran BSI tahun 2025 menembus Rp236 miliar dengan total transaksi 10,5 juta transaksi.
“Kami lihat tren 2026 angka pengumpulan ZISWAF per bulannya lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Dan sebagai bank kami cukup bangga”, tambahnya.
Selain kontribusi sosial, BSI juga terus memperkuat peran dalam pembangunan ekonomi nasional melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk pembiayaan sektor riil dan UMKM, dukungan terhadap program prioritas pemerintah, serta pengembangan ekosistem keuangan syariah yang inklusif.
Kinerja bisnis yang solid turut menopang kontribusi tersebut, dengan laba perusahaan mencapai Rp7,57 triliun pada 2025 (tumbuh 8,02% YoY) dan basis nasabah yang telah mencapai 23 juta.
Ke depan, BSI berkomitmen untuk terus memperluas dampak sosial melalui optimalisasi penghimpunan dan penyaluran ZISWAF, termasuk melalui penguatan layanan digital seperti superapps BYOND by BSI. Melalui fitur “Berbagi”, masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan zakat, infak, wakaf, dan donasi yang saat ini telah terintegrasi dengan 49 Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi di Indonesia. (RIW/EPS)
Banjarmasin – Sinergi antara TNI Kodim 1007 Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarmasin, kembali diwujudkan melalui aksi nyata pembangunan infrastruktur. Yaitu berupa pembangunan Jembatan Garuda di Kelurahan Basirih, Senin (6/4). Pembangunan ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama Jembatan Garuda, yang menjadi bagian dari program pembangunan serentak di wilayah Kodam Tambun Bungai.
Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus menyampaikan, bahwa pembangunan jembatan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah kesulitan rakyat.
“Dimana kendala geografis, selama ini menjadi penghambat utama mobilitas warga di wilayah terpencil,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Pembangunan Jembatan Perintis Garuda ini, menurutnya, merupakan hasil kolaborasi erat antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.
“TNI memastikan akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, dan distribusi logistik menjadi lebih efisien demi meningkatkan taraf hidup warga secara signifikan, dengan adanya jembatan Garuda,” ujar Yunus.
Secara keseluruhan, di wilayah Korem 101/Antasari, pembangunan ini dilakukan serentak di 16 titik, yang tersebar di berbagai Kodim di Banua, salah satunya di Kota Banjarmasin.
“Proyek tersebut terdiri dari 8 jembatan gantung dan 8 jembatan beton, yang difokuskan pada daerah daerah sulit terjangkau,” jelas Danrem.
Untuk wilayah Banjarmasin, lokasi pembangunan dipilih di kawasan Basirih berdasarkan aspirasi masyarakat, melalui perangkat RT dan Kelurahan setempat.
“Kondisi jembatan lama yang sudah sangat memprihatinkan menjadi alasan utama urgensi pembangunan tersebut,” ucapnya.
Sementara itu, Dandim 1007/Banjarmasin, Kolonel CZI Slamet Riyadi menjelaskan, bahwa jembatan ini merupakan akses vital bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah.
Mengingat kondisi tanah di lokasi merupakan area rawa, pihaknya memberikan perhatian khusus pada konstruksi jembatan.
Dirinya menargetkan, waktu pengerjaan ini kurang lebih 3 bulan, diusahakan lebih cepat. Jika di tanah darat ditargetkan 45 hari, namun karena kondisi rawa, waktu pengerjaan disesuaikan agar hasil lebih maksimal dan kokoh.
“Kondisi sebelumnya memang sangat memprihatinkan dan ini akses yang sangat diperlukan. Kami menargetkan dalam 3 bulan selesai, mudah – mudahan bisa lebih cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” pungkas Kolonel CZI Slamet Riyadi.
Dengan dimulainya pembangunan jembatan dengan panjang 74 meter dan lebar 2 meter ini, diharapkan keterbatasan akses yang selama ini dirasakan warga Basirih segera berakhir, membawa harapan baru bagi kemajuan ekonomi dan pendidikan di wilayah tersebut. (SRI/RIW/EPS)
Jakarta – Tidak sekadar menjadi penyalur aspirasi, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengambil langkah progresif, dengan mengantarkan langsung suara mahasiswa ke tingkat pusat.
Dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, rombongan legislatif daerah bertemu dengan anggota DPR RI dari Komisi III di Ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), Kamis (2/4).
Foto : Ketua DPRD Kalsel, Supian HK
Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen DPRD Kalsel, untuk memastikan aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalsel, tidak berhenti di tingkat daerah, melainkan naik menjadi perhatian nasional.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mengatakan, dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis disampaikan, mencerminkan keresahan sekaligus harapan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.
Aspirasi yang disuarakan meliputi, evaluasi menyeluruh sistem penegakan hukum agar lebih adil dan merata, penguatan peran Kompolnas dalam mengawasi kinerja kepolisian, perbaikan regulasi perizinan pelaut di wilayah pesisir seperti Kotabaru dan penindakan tegas terhadap tambang ilegal dan mafia tanah.
“Dorongan lahirnya regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, pihaknya di Senayan bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya strategis memperjuangkan aspirasi daerah,” katanya.
Foto : suasana pertemuan sumber Humas DPRD Kalsel
Supian HK berharap, DPR RI segera menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui rapat bersama mitra kerja terkait, terutama menyangkut isu-isu krusial seperti penegakan hukum, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan langkah ini, DPRD Kalsel menegaskan perannya bukan hanya sebagai lembaga representatif.
Sinergi antara mahasiswa, legislatif daerah, dan legislatif pusat ini dapat menjadi momentum penting dalam menghadirkan kebijakan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat luas.
“Kami juga sebagai penggerak perubahan yang menjembatani suara rakyat hingga ke pusat pengambilan kebijakan,” tutupnya.
Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah anggota Komisi III DPR RI, di antaranya Rikwanto, Mahfud Arifin, dan Endang Agustina. Mereka menyatakan komitmennya untuk membawa aspirasi tersebut ke pembahasan tingkat nasional. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, meninjau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademi (TKA) untuk tingkat SMP, serta Try Out TKA untuk tingkat SD. Sekolah yang ditinjau yaitu SMP Negeri 20 Banjarmasin, serta SD Negeri Basirih 1 Banjarmasin, Senin (6/4).
“Hari ini kami meninjau pelaksanaan TKA di SMPN 20 Banjarmasin,” ungkap Wali Kota Yamin, kepada sejumlah wartawan.
Yamin mengatakan, pelaksanaan TKA ini tidak memengaruhi nilai kelulusan mendatang, tetapi untuk evaluasi kemampuan para siswa.
“Meski TKA ini tidak memengaruhi nilai kelulusan, tetapi nilainya menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin,” ucap Yamin.
Dimana, kedatangan dirinya melakukan peninjauan ini, menurut Yamin, adalah untuk memberikan motivasi dan semangat belajar kepada para siswa yang sedang mengikuti TKA.
“Kami berharap para siswa yang mengikuti TKA, dapat terus semangat belajar,” tutur Yamin.
Pelaksanaan TKA ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan, sehingga Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan untuk kesuksesan pelaksanaannya di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama mengatakan, sebanyak 25 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Banjarmasin, mengikuti Tes Kemampuan Akademi (TKA).
“Seluruh SMP di Kota Banjarmasin melaksanakan Tes Kemampuan Akademi, meskipun Kementerian Pendidikan tidak mewajibkan,” ungkap Rian.
Tetapi, lanjutnya, Kota Banjarmasin tetap mengikuti program ini, karena hasil TKA, akan menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
“Selain itu, hasil TKA ini juga dapat menjadi komponen nilai tambahan untuk jalur Akademi ke jenjang sekolah selanjutnya. Sehingga pelaksanaan TKA ini diwajibkan di Kota Banjarmasin,” ucap Rian.
Pada pelaksanaan TKA ini, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin membagi menjadi 3 gelombang.
“Untuk gelombang pertama ini diikuti sebanyak 25 sekolah, sedangkan sisanya pada gelombang kedua serta ketiga,” jelas Rian.
Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menilai, pada pelaksanaan TKA di gelombang pertama ini, tidak menemukan adanya kendala yang berarti.
“Secara keseluruhan pelaksanaan TKA di hari pertama ini lancar, hanya ditemukan adanya sedikit kendala pada saat logging, yang sedikit error, terjadi pada satu, dua peserta,” ucapnya.
Sedangkan, untuk antisipasi kendala di server, pemerintah pusat telah menyiapkan segalanya. Termasuk adanya satgas.
“Sehingga apabila terjadi kendala pada server, cepat teratasi,” tutup Rian. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menunjukkan keseriusannya membenahi persoalan sampah, dengan menyiapkan arah baru pengelolaan yang dimulai dari sumbernya.
Komitmen ini diperkuat melalui kunjungan studi tiru ke Kelurahan Rorotan pada Sabtu (4/4), dengan meninjau langsung berbagai model pengelolaan sampah modern yang terintegrasi.
Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Banjarbaru untuk mempelajari secara komprehensif sistem pemilahan sampah organik dan anorganik yang terbukti efektif, bahkan di wilayah padat penduduk.
Agenda diawali dengan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut, rombongan menerima pemaparan strategis terkait roadmap pengelolaan sampah yang dirancang secara sistematis, mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga, pengolahan di fasilitas antara, hingga proses akhir yang memiliki nilai ekonomi.
Paparan tersebut menegaskan, bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.
Selanjutnya, rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota, Erna Lisa Halaby ini, mengunjungi Pusat Edukasi KIE RBU (Recycle Business Unit), yang berfungsi sebagai pusat edukasi lingkungan sekaligus fasilitas pengolahan sampah kering dan daur ulang terintegrasi.
Di lokasi ini, para camat dan lurah se-Kota Banjarbaru bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melihat langsung bagaimana pengelolaan sampah dapat menjadi bagian dari gerakan edukasi masyarakat, sekaligus menciptakan nilai tambah dari limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai.
Perjalanan berlanjut ke kawasan ProKlim RW 01 Tugu Utara, sebuah kampung iklim yang menjadi contoh nyata upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis komunitas.
Di kawasan tersebut, rombongan mempelajari berbagai inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti produksi pellet dari SOD, budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF) sebagai pengurai sampah organik, hingga penggunaan sistem drop point bambu untuk fermentasi sampah.
Pembelajaran semakin lengkap saat rombongan meninjau fasilitas pengolahan sampah modern RDF Plant Rorotan. Fasilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini mampu mengolah sekitar 2.500 ton sampah per hari menjadi bahan bakar alternatif Refuse Derived Fuel (RDF).
Teknologi yang digunakan melibatkan proses mekanis, mulai dari pemilahan, pencacahan, hingga pengeringan sampah non-organik untuk menghasilkan bahan bakar berukuran 2 hingga 10 sentimeter dengan kadar air di bawah 25 persen, serta memiliki nilai kalor setara batu bara muda.
Di lokasi tersebut, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby bersama rombongan, tampak serius menyimak setiap tahapan proses pengolahan sampah hingga menjadi energi alternatif.
“Ini menjadi pengalaman, wawasan, dan ilmu yang sangat berharga bagi kami. Harapannya, hasil kunjungan ini dapat segera diimplementasikan di Banjarbaru dengan menyesuaikan karakteristik wilayah serta terus berinovasi dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru harus dimulai dari sumbernya, melalui kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.
“Ini harus kita dorong bersama. Tidak bisa dilakukan secara individu, tetapi membutuhkan peran aktif lurah dan camat untuk memberdayakan masyarakat. Kita harus mengubah perilaku agar pemilahan sampah bisa diselesaikan dari sumbernya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, Shanty Eka Septiani menyampaikan, bahwa pihaknya akan segera menyusun strategi konkret pengelolaan sampah di tingkat kelurahan setelah kembali ke Banjarbaru.
“Setiap kelurahan akan memetakan jumlah penduduk hingga tingkat RW, termasuk estimasi sampah organik dan anorganik. Kami akan memulai dari beberapa rumah terlebih dahulu untuk penerapan pemilahan sampah, dengan target setiap bulan minimal bertambah 10 rumah yang menerapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pola pengelolaan sampah di Banjarbaru saat ini masih didominasi sistem kumpul – angkut – buang, sehingga perubahan pola pikir masyarakat menjadi tantangan utama ke depan.
“Melalui studi tiru ini, kami berharap dapat mengubah pola tersebut. Sampah tidak lagi sekadar dikumpulkan dan dibuang, tetapi harus diselesaikan dari sumbernya,” katanya.
Rangkaian kunjungan ditutup dengan peninjauan ke RPTRA Rorotan Indah I. Di lokasi ini, rombongan melihat berbagai fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti rumah pilah, bioreaktor kompos untuk sampah taman, serta sistem pengolahan sampah yang mampu menangani berbagai jenis material seperti plastik, kaca, dan kaleng.
Selain itu, rombongan juga meninjau aktivitas di TPS 3R Rorotan yang mengedepankan pengelolaan sampah komunal berbasis partisipasi masyarakat dalam memilah sampah organik.
Fasilitas tersebut terbukti mampu mengurangi volume sampah secara signifikan sejak dari sumbernya, sekaligus menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Dengan berbagai pembelajaran dari Rorotan, rombongan Pemkot Banjarbaru tidak hanya membawa catatan teknis, tetapi juga semangat baru untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
Studi tiru ini diharapkan menjadi titik awal perubahan besar, di mana pengelolaan sampah di Banjarbaru tidak lagi berakhir di tempat pembuangan, melainkan dimulai dari kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolahnya sejak dari rumah. (PEMKOBJB-BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, seiring dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Bulan April Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Senin (6/4).
Ket : Penyerahan penilaian maladministrasi dan opini Ombudsman oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni
Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni itu, turut dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan Penilaian Maladministrasi dan Opini Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025.
Penghargaan diberikan kepada Dinas Sosial Kota Banjarbaru, RSD Idaman Banjarbaru, serta SMP Negeri 5 Banjarbaru. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi pencegahan kanker leher rahim (kanker serviks).
Dalam arahannya, Sirajoni menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan pelayanan berjalan optimal tanpa hambatan, dengan mengedepankan sikap yang humanis.
Penerapan budaya 3S (Senyum, Salam, dan Sapa) menjadi salah satu langkah konkret yang ditekankan untuk menghadirkan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional.
“Selain itu, keberadaan petugas di unit layanan publik juga harus selalu siap dan responsif guna meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ucapnya.
Tak hanya itu, upaya pencegahan praktik pungutan liar (pungli) juga menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Banjarbaru akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah, baik secara internal maupun pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Ini penting untuk memastikan seluruh proses pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Rakor ini juga menjadi momentum konsolidasi dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru. Seluruh perangkat daerah diminta berperan aktif dan berkontribusi maksimal dalam setiap agenda kegiatan.
Di sisi lain, Sirajoni menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal. Ia menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus menjadi prioritas bersama seluruh perangkat daerah.
“Dengan kondisi negara saat ini, PAD kita harus ditingkatkan. Kemandirian fiskal perlu menjadi prioritas kita bersama,” tambahnya.
Selain itu, Ia juga mendukung penerapan sistem Work From Home (WFH) sebagai bagian dari strategi efisiensi, khususnya dalam penghematan energi listrik di lingkungan perkantoran pemerintah.
“Saya sepakat dengan sistem WFH, apalagi dalam konteks penghematan energi listrik di kantor-kantor. Budaya hemat listrik ini juga harus kita bangun bersama,” ungkapnya.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap seluruh perangkat daerah semakin solid dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga integritas birokrasi, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. (BDR/RIW/EPS)
