Kategori: Provinsi Kalsel

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), untuk memastikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Pembahasan tersebut dilaksanakan pada rapat Pansus II bersama mitra kerja, pada Rabu (4/3) di ruang rapat Komisi III. Diantara mitra kerja yang hadir, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Supriati Astuti dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Agus Mulia menyampaikan, pembahasan raperda ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014, tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional maupun kebutuhan riil daerah saat ini.

Perubahan perda ini bukan sekadar revisi normatif, tetapi upaya memperkuat tata kelola CSR agar lebih transparan, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kita ingin fokuskan penyamaan persepsi terhadap kerangka regulasi yang tengah disusun, bukan sekadar revisi normatif, tetapi upaya memperkuat tata kelola CSR agar lebih transparan, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” katanya.

Agus menegaskan, selama ini pelaksanaan CSR masih berjalan dengan pendekatan masing-masing perusahaan. Sehingga, diperlukan penguatan regulasi agar program yang dijalankan lebih terarah dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Pansus II mendorong adanya mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara perusahaan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Setiap pogram CSR jangan sampai tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dengan program pemerintah,” katanya.

Agus menambahkan, Pansus II juga menggarisbawahi pentingnya pemetaan kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelestarian lingkungan hidup.

Regulasi yang baru nantinya mampu mengatur pelaporan, monitoring, dan evaluasi program CSR secara lebih sistematis.

“Langkah ini dinilai penting agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dapat mengetahui kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan daerah, dalam membangun Kalimantan Selatan yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menyoroti minimnya anggaran yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2026. Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja yang digelar di ruang rapat Komisi IV DPRD Kalsel, Rabu (4/3).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menyampaikan, dalam rapat terungkap, pagu anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalsel hanya sebesar Rp69 miliar setelah dilakukan penyesuaian, akibat kebijakan efisiensi.

Kondisi ini memantik perhatian serius jajaran Komisi IV, mengingat Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang menjalankan program – program strategis, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat rentan.

“Kami sangat prihatin, karena cakupan tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial yang meliputi penanganan kemiskinan, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, hingga penanganan korban bencana sosial,” ucapnya.

Disampaikan Gusti Iskandar, kebijakan efisiensi anggaran memang menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. Namun demikian, efisiensi seharusnya diterapkan secara selektif dan proporsional.

“Program sosial kemanusiaan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, jangan sampai dikurangi. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

Lebih lanjut Gusti Iskandar menambahkan,
program sosial bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bentuk kehadiran negara dalam menjamin perlindungan terhadap masyarakat miskin, lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta kelompok rentan lainnya.

“Persoalan ini sebagai atensi serius dalam pembahasan anggaran bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, baik pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni maupun pada APBD Perubahan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan pelatihan peningkatan Digitalisasi Marketing bagi wirausaha muda, di salah satu hotel Kota Banjarmasin, Kamis (5/3). Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Pebriadin Hapiz didampingi Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zainab.

Dalam sambutannya, Pebriadin menyampaikan, perubahan teknologi yang cepat dan semakin masif, menuntut wirausaha muda memiliki strategi pemasaran efektif dan efisien, untuk meningkatkan visibilitas produk secara signifikan.

“Di era transformasi digital ini, tantangan wirausaha tidak lagi hanya kualitas produk, tetapi seberapa cepat kita beradaptasi dengan teknologi,” ungkap Pebriadin.

Oleh karena itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Produksi Kalimantan Selatan melaksanakan pelatihan ini.

“Peningkatan kompetensi digital, seperti digital marketing dan public speaking, menjadi kunci agar produk lokal kita baik jasa, kuliner, maupun olahan hasil perkebunan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, profesional, dan berdaya saing,” tuturnya.

Sehingga, lanjut Pebriadin, kegiatan ini diharapkan mampu mewujudkan sinergi dan perhatian pemerintah, untuk menciptakan wirausaha muda yang tangguh, inovatif, dan adaptif, sekaligus mendukung target peningkatan rasio kewirausahaan nasional.

“Saya berpesan peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini dengan maksimal, menjadikan Digitalisasi Strategi Marketing sebagai senjata utama, untuk menaikkan kelas usaha peserta, sehingga berkontribusi langsung pada perekonomian Kalimantan Selatan,” ucap Pebriadin.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga meminta wirausaha muda, agar dapat bertahan dan berjuang dalam menjalankan usaha.

Mengingat, saat menjalankan usaha tidak ada yang menginginkan kegagalan. Oleh karena itu pihaknya meminta para pengusaha muda dapat bertahan, dan menjadikan digitali marketing ini sebagai pangsa pasar yang potensial.

Melalui pelatihan ini, para wirausaha muda di Kalsel, dapat terus meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usahanya.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zainab mengatakan, pelatihan ini sudah tidak asing lagi bagi para wirausaha muda di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Karena itu, Dispora Kalsel hanya tinggal melakukan pembinaan serta peningkatan kemampuan wirausaha muda,” ucap Rika.

Pelatihan Peningkatan Digitalisasi Marketing bagi wirausaha muda ini diikuti sebanyak 50 peserta dari Kota Banjarmasin. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Momen Ramadan dimanfaatkan dengan maksimal oleh PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Bank Syariah berstatus BUMN ini, menargetkan pemberian santunan berupa THR kepada 5.000 anak yatim dhuafa diseluruh Indonesia.

Di wilayah Kalimantan, tepatnya di Kantor Regional IX di Banjarmasin, penyerahan THR anak yatim dan dhuafa, dilaksanakan pada Rabu (4/3), saat agenda buka puasa bersama insan pers, Ramadan Media Connect, disalah satu hotel di Banjarmasin.

THR diserahkan langsung Regional CEO BSI RO IX Kalimantan, Saefudin Suria Hidayat bersama jajaran direksi, kepada anak yatim dhuafa, dari Yayasan Pendidikan Islam dan Tahfidz Dar Al Masyhur.

Dalam sambutannya, Saefudin Suria Hidayat mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial perusahaan, di bulan suci yang penuh berkah.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya mendapat berkah dan pahala yang berlimpah dari Allah SWT,” harapnya.

Saefudin juga berterima kasih kepada insan pers yang hadir, dan berharap kerjasama serta jalinan silaturahmi yang selama ini terjalin, akan terus berlanjut.

“Insan pers sangat membantu kami memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat. Semoga kerjasama ini dapat terus terjalin,” tutupnya.

Selain penyerahan THR Anak Yatim Dhuafa, kegiatan Ramadan Media Connect juga diisi dengan tausiyah serta doa bersama. Selanjutnya seluruh tamu yang datang, termasuk jajaran direksi dan manajemen BSI Regional IX Kalimantan, serta insan pers berbuka puasa bersama. (RIW/EPS)

Banjarmasin – Dalam rangka merumuskan langkah kebijakan untuk menjawab berbagai isu sosial di daerah, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Forum Perangkat Daerah di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (3/3).

Forum ini menghadirkan narasumber dari unsur Biro Umum, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bappeda Kalimantan Selatan, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie menegaskan, forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat arah kebijakan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan arahan Presiden RI serta visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan.

“Forum ini merupakan momentum penting bagi kita untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjawab berbagai isu sosial di masyarakat, sehingga terwujud kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Farhanie.

Ia menekankan, kebijakan sosial ke depan harus berbasis pada data tunggal terpadu yang akurat dan mutakhir. Validitas serta pemutakhiran data secara berkala dinilai krusial agar seluruh program perlindungan dan pemberdayaan sosial tepat sasaran.

“Data menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Selain penguatan data, Dinas Sosial Kalsel juga memprioritaskan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya yang berada di dalam panti.

Peningkatan kapasitas panti sosial dan tenaga pendukung menjadi fokus agar layanan semakin optimal dan berkualitas.

Di bidang pemberdayaan, Farhanie menyebut penguatan program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian PPKS secara berkelanjutan.

“Program UEP-P harus dikelola secara holistik, mulai dari pendampingan usaha, akses pasar, hingga monitoring keberlanjutan usaha. Dengan demikian, penerima manfaat dapat berkembang secara ekonomi dan tidak kembali pada kondisi rentan,” jelasnya.

Ia juga mengakui keterbatasan anggaran, masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Karena itu, kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga filantropi perlu terus diperkuat.

“Kita harus lebih aktif mengoptimalkan potensi pendanaan kesejahteraan sosial dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berdaya saing,” tambahnya.

Tak kalah penting, Farhanie menekankan optimalisasi peran pilar – pilar kesejahteraan sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta relawan sosial lainnya.

“Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan ketepatan sasaran program sosial sekaligus memberikan dukungan langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Terakhir, Ia menyoroti pentingnya peningkatan penanganan bencana berbasis masyarakat dalam perencanaan strategis. Dengan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan respons bencana, risiko dampak sosial dapat ditekan dan proses pemulihan pascabencana berlangsung lebih cepat dan efektif.

“Melalui forum ini, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menghadirkan kebijakan sosial yang adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Banua,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – Izin nikah menjadi permintaan pelayanan terbanyak di Kecamatan Banjarmasin Utara, selama Ramadan 1447 Hijriah.

Camat Banjarmasin Utara Norrahmawati menjelaskan, pada bulan Ramadan, pelayanan yang diberikan di Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara, sama dengan bulan lainnya.

“Pelayanan kami Senin sampai Kamis jam pelayanan buka dari pukul 08.00 sampai 14.30 WITA. Sedangkan hari Jumat dari pukul 08.00 sampai 10. 30 WITA,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Selasa (3/3).

Selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara banyak melayani pengajuan berkas pernikahan. Karena banyak calon pengantin memilih melangsungkan pernikahannya saat bulan Ramadan, ataupun setelah lebaran.

“Bulan puasa ini banyak yang menggelar nikahan dan mungkin ada juga memilih mengurus sekarang untuk resepsinya setelah lebaran,” ujarnya lagi.

Selain itu, permintaan pelayanan lainnya di Bulan Ramadan ini adalah masalah waris.

“Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara juga banyak melayani warga yang ingin mengurus Surat Keterangan Waris (SKW), dua keperluan ini yang banyak kami layani,” ucap Norrahmawati.

Selama Ramadhan ini, lanjutnya, ada penyesuaian jam pelayanan di Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara dari hari biasanya.

“Tapi kami tetap memberikan pelayanan sampai jam kepulangan, apabila memang masih ada yang mengurus,” ujar Norrahmawati.

Pihaknya berharap, warga dapat terlayani dengan maksimal, meski sedang menjalankan ibadah puasa. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Lambung Mangkurat, menggelar Asesmen Lapangan (AL) Akreditasi untuk Program Studi Kedokteran Gigi (PSKG), dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi (PSPPDGPP), yang berlangsung pada 1–5 Maret 2026 di Banjarmasin.

Kegiatan asesmen ini dilaksanakan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes), sebagai bentuk evaluasi eksternal, untuk memastikan mutu tata kelola, proses pembelajaran, serta luaran pendidikan tinggi kesehatan sesuai standar nasional.

Hari pertama asesmen, Senin (2/3), difokuskan pada pembukaan resmi, presentasi pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi, klarifikasi dokumen evaluasi diri, hingga wawancara bersama alumni, pengguna lulusan, dosen, serta mahasiswa.

Selain itu, tim asesor juga melakukan verifikasi implementasi sistem penjaminan mutu internal dan tata kelola akademik.

Tim asesor yang hadir terdiri dari drg. Sri Oktawati, Sp.Perio(K) dari Universitas Hasanuddin, drg. Haris Nasutianto dari Universitas Mahasaraswati Denpasar, serta drg. Abu Bakar, dari Universitas Baiturrahmah.

Dekan FKG ULM, drg. Maharani Laillyza Apriasari menyampaikan, asesmen lapangan merupakan momentum strategis untuk merefleksikan capaian, sekaligus memperkuat komitmen peningkatan mutu berkelanjutan.

Akreditasi bukan sekadar penilaian administratif, tetapi bagian dari upaya memastikan bahwa seluruh proses pendidikan, baik akademik maupun profesi, berjalan sesuai standar.

“Kami ingin menghasilkan dokter gigi yang kompeten, berintegritas, serta siap melayani masyarakat,” katanya.

Disampaikan Maharani, FKG ULM terus melakukan penguatan kurikulum berbasis capaian pembelajaran, peningkatan kapasitas dosen, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan, termasuk integrasi pembelajaran klinik dengan wahana pendidikan.

Sebagai rumah sakit pendidikan utama Program Profesi Dokter Gigi, RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, turut menjadi bagian penting dalam proses asesmen ini.

“Tim asesor melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas, sistem pelayanan, serta proses pembelajaran klinik yang dijalankan mahasiswa profesi,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Mashuda menambahkan, pihaknya berkomitmen penuh mendukung peningkatan mutu pendidikan klinik dokter gigi di Kalsel, dengan memastikan pelayanan dan pendidikan berjalan beriringan.

“Mahasiswa profesi mendapatkan pengalaman klinis yang komprehensif dengan tetap mengedepankan keselamatan pasien dan standar pelayanan rumah sakit pendidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut drg. Mashuda menambahkan, sinergi antara FKG ULM dan RSGM menjadi fondasi penting dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga terampil secara klinis, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat.

“Seluruh civitas akademika FKG ULM bersama jajaran rumah sakit pendidikan menunjukkan kesiapan dokumen, implementasi program, serta komitmen terhadap budaya mutu,” tutupnya. (RSGMKALSEL-NHF/RIW/EPS)