Provinsi Kalsel – Laman 64 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Musim Barat di Perairan Kalsel, Muatan Nelayan di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Berkurang

Banjarmasin – Sejumlah kapal nelayan tetap masuk ke Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Kamis (13/11), meskipun dengan muatan ikan yang mengalami penurunan. Hal ini karena nelayan mengurangi aktivitas melaut, akibat musim barat di perairan Kalsel.

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki menjelaskan, musim barat di laut, umumnya diiringi dengan angin kencang serta gelombang tinggi.

“Saat ini di laut sedang terjadi musim barat, dapat kita rasakan angin kencang bertiup di kawasan Dermaga Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, apalagi di laut,” ungkap Jaki.

Situasi seperti ini, lanjutnya, membuat nelayan mengurangi aktivitas melaut, yang berdampak pada berkurangnya ikan hasil tangkapan.

“Situasi angin kencang serta gelombang tinggi ini, membuat nelayan hanya melakukan penangkapan ikan di kawasan pinggiran saja,” ujar Jaki.

Karena itu, tambahnya, hasil tangkapan ikan mengalami penurunan.

“Jika biasanya kapal nelayan dapat menangkap ikan sampai 20 ton, pada musim barat ini hasil tangkapan hanya setengahnya saja,” ucap Jaki.

Dikatakan Jaki, musim barat di laut ini biasanya terjadi hingga tiga bulan ke depan, yakni, November, Desember, hingga Januari 2026 mendatang.

Karena itu, pihaknya mengimbau, nelayan untuk berhati hati saat melaut, pada kondisi musim barat ini.

“Saat ini musim barat sedang berlangsung di perairan Kalimantan Selatan. Dimana kondisi ini sering dibarengi dengan angin kencang dan gelombang tinggi, karena itu kami minta nelayan diminta berhati hati saat melaut,” ucapnya.

Ditambahkan Jaki, saat ini di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin sudah tersedia monitor prakiraan cuaca, yang dapat dimanfaatkan para nelayan, untuk mengetahui kondisi cuaca di perairan, demi menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan.

“Berdasarkan keterangan para nelayan, pada saat melaut mereka juga menggunakan aplikasi prakiraan cuaca yang saat ini sudah tersedia, untuk mengetahui kapan angin kencang dan gelombang tinggi berlangsung,” ucap Jaki.

Seperti diketahui, musim barat di laut Kalimantan Selatan telah atau sedang berlangsung, karena diperkirakan puncak musim hujan terjadi pada November 2025 hingga Februari 2026, yang ditandai dengan angin kencang dan gelombang tinggi.

Secara umum, musim barat adalah periode dengan kondisi laut kurang menguntungkan bagi nelayan, yang biasanya berlangsung selama 3 bulan. (SRI/RIW/APR)

Jalin Kerja Sama dengan Pemprov Bali, Pemprov Kalsel Dorong Kemajuan Sektor Perindustrian dan IKM

Banjarbaru – Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, resmi menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai tindak lanjut kolaborasi pengembangan sektor perindustrian antar daerah.

Kesepakatan ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat daya saing industri daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim menyampaikan, bahwa kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek penting. Mulai dari pertukaran pengetahuan dan teknologi industri, peningkatan kualitas produk lokal, hingga perluasan akses pasar antar daerah.

*Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, Abdul Rahim*

Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada pengembangan sektor industri besar, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap pelaku IKM di Kalimantan Selatan dapat belajar dan menyesuaikan diri dengan standar pengelolaan industri yang diterapkan di Bali, baik dari segi inovasi produk, manajemen usaha, maupun promosi pasar,” ungkap Rahim Kepada Abdi Persada FM, baru – baru ini.

Lebih lanjut Rahim menjelaskan, Provinsi Bali dipilih sebagai mitra strategis, karena dikenal memiliki sistem pengelolaan IKM yang maju dan berdaya saing tinggi.

Selain itu, Rahim juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk memperkuat ekosistem industri lokal melalui pendampingan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia industri.

“Sinergi antara Kalsel dan Bali diharapkan membawa manfaat timbal balik, terutama dalam peningkatan produktivitas dan pengembangan produk unggulan yang berorientasi ekspor,” lanjut Rahim

Kerja sama ini sekaligus menjadi momentum bagi Kalsel untuk memperluas jejaring kemitraan antar daerah, serta menyiapkan langkah konkret dalam menjawab tantangan globalisasi industri.

“Dengan dukungan teknologi, kolaborasi, dan inovasi, sektor industri di Kalimantan Selatan diharapkan mampu terus berkembang secara berkelanjutan, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat posisi ekonomi daerah di tingkat nasional maupun internasional,” tutup Rahim. (MRF/RIW/APR)

Bapemperda Tetapkan 22 Raperda Prioritas, Dorong Reformasi dan Peningkatan PAD Kalsel

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), menuntaskan finalisasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2026, Kamis (13/11).

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan, penetapan Prolegda ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi hukum daerah, dan mempercepat realisasi program pembangunan.

Penetapan 22 Raperda ini bukan sekadar angka, tapi komitmen bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Dari total 22 Raperda, terdapat tiga sumber utama, yakni 7 usulan Pemerintah Provinsi, 8 inisiatif DPRD, serta 7 carry over dari Prolegda 2025,” ujarnya.

Menurut Firman, komposisi ini menunjukkan kuatnya sinergi antara legislatif dan eksekutif, dalam memastikan kesinambungan kebijakan daerah.

“Raperda diusulkan mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, hingga penguatan tata kelola investasi,” jelasnya.

Firman Yusi menambahkan, beberapa Raperda juga diarahkan untuk mendukung efisiensi perencanaan anggaran dan memperkuat regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Dengan Prolegda 2026 ini, DPRD Kalsel menargetkan terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif, kepastian hukum bagi dunia usaha, serta pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan tepat sasaran.

Raperda yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalsel.

Hasil finalisasi Prolegda ini selanjutnya akan dibawa ke Sidang Paripurna DPRD Kalsel untuk disahkan sebagai pedoman kerja legislasi tahun 2026. Melalui agenda ini, DPRD dan Pemprov Kalsel berkomitmen menjaga ritme kerja legislasi yang produktif dan berorientasi pada manfaat nyata bagi warga Banua. (ADV-NHF/RIW/APR)

Komisi II DPRD Kalsel, Fasilitasi Audensi Penyelesaian Permasalahan Petani dan PTPN

Banjarmasin – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar audensi bersama perwakilan masyarakat petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Makati Makmur Bersama, dengan pihak PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

*Ketua Komisi II DPRD Kalsel (ditengah) didampingi Wakil Ketua Komisi II dan Sekretaris Komisi II (Ki-Ka)*

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Kalsel pada Rabu (12/11), dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhamad Yani Helmi. Audensi ini juga di hadiri Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, drh. Suparmi.
‎
‎Audensi tersebut bertujuan untuk mencari solusi, atas permasalahan kerja sama kemitraan antara petani dan pihak PTPN yang telah berlangsung sejak tahun 2013. Masyarakat petani yang diwakili Jenul Urifin, Ketua KUD Makati Makmur Bersama, menyampaikan sejumlah keluhan dan aspirasi terkait pelaksanaan kemitraan, yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat yang adil, bagi para petani di wilayah mereka.
‎
‎Adapun para petani yang tergabung dalam KUD Makati Makmur Bersama berasal dari Desa Besuang, Desa Sekalimun dan Desa Mulyadi di Kabupaten Kotabaru. Dalam kesempatan tersebut, mereka menjelaskan bahwa sejak awal kerja sama, para petani berharap kemitraan dengan PTPN dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit yang berkeadilan.

Namun, menurut mereka, sejumlah kendala muncul dalam pelaksanaan teknis dan pembagian hasil yang dianggap tidak transparan serta tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
‎
‎Sementara itu, pihak PTPN yang diwakili Erwan menjelaskan, bahwa perusahaan tetap berkomitmen menjalankan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Ia juga menegaskan bahwa PTPN siap membuka ruang dialog lebih lanjut, untuk meninjau kembali mekanisme kerja sama, dengan tujuan memastikan keseimbangan hak dan kewajiban, antara pihak perusahaan dan para petani mitra.
‎
‎Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhamad Yani Helmi, dalam arahannya menekankan pentingnya duduk bersama, untuk menyelesaikan persoalan ini secara bijak dan berkeadilan.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi II berkomitmen untuk menjadi mediator yang objektif dalam mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

“Kami berharap ke depan, pola kemitraan yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan investasi di daerah,” ujarnya.
‎
‎Muhamad Yani Helmi juga menambahkan, bahwa Komisi II akan menindaklanjuti hasil audensi dengan melakukan koordinasi bersama instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, agar proses penyelesaian permasalahan dapat berjalan efektif dan terukur.
‎
‎Dalam suasana yang kondusif dan penuh keterbukaan, audensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara masyarakat petani, pihak perusahaan, dan pemerintah daerah.

“Komisi II berharap hasil pertemuan ini menjadi awal dari penyelesaian menyeluruh terhadap permasalahan kemitraan yang telah berlangsung lama tersebut,” tutupnya (ADV-NHF/RIW/APR)

DPRD Kalsel Tetapkan Perda GDBK, Gubernur Muhidin Berikan Respon Positif

Banjarmasin – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2025–2045 yang resmi ditetapkan menjadi Perda, mendapat pandangan positif Gubernur Kalsel, Muhidin. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Muhidin, usai Rapat Paripurna Rabu (12/11).

Muhidin mengatakan, bahwa pengelolaan kependudukan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Mencakup aspek kuantitas, kualitas dan juga tak kalah penting, adalah mobilitas penduduknya.

“Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat juga memegang peran penting dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), memaparkan gambaran umum tentang isi raperda dan proses panjang di balik penyusunan bersama pansus dan tenaga ahli.

“Melalui kesamaan gagasan antar eksekutif dan legislatif ini, kolaborasi akan terus berjalan dengan baik, sehingga terwujud pembangunan Kalsel yang berkualitas,” tutup Gubernur.

Untuk diketahui, DPRD Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan DPRD dalam rangka perubahan materi dan jadwal kegiatan DPRD bulan November 2025, Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Propemperda Tahun 2026, Pengambilan Keputusan DPRD Persetujuan Bersama terhadap Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Tahun 2025-2045, dan Pendapat Akhir Gubernur Terhadap Pengambilan Keputusan DPRD atas persetujuan bersama Raperda tentang Grand Design Kependudukan Kalsel Menjadi Perda.

Rapat paripurna bertempat di Ruang Rapat Paripurna Mansyah Addrian Gedung DPRD Provinsi, dan dipimpin Ketua DPRD Kalsel Supian HK, didampingi Wakil Ketua Alpiya Rahman dan Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini.

Hadir langsung Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, beserta kalangan legislatif dan eksekutif, unsur Forkopimda Kalsel, serta Tim Ahli Gubernur. (ADV-NHF/RIW/APR)

Gelar Apel Siaga Bencana Batingsor, Pemprov Kalsel Minta Pemda Aktifkan Posko Siaga

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di musim hujan tahun ini. Hal tersebut ditandai dengan digelarnya Apel Siaga Bencana Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor (Batingsor) Tahun 2025, yang berlangsung di halaman perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (12/11).

Apel dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, dan diikuti unsur TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Tagana, relawan, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Kalsel.

Dalam sambutannya, Syarifuddin menegaskan, bahwa apel siaga ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh unsur terkait, siap siaga dmmenghadapi berbagai potensi bencana di musim hujan.

Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan bencana alam, khususnya di wilayah rawan yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

“Apel siaga ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Dengan kesiapan yang matang, kita bisa bergerak cepat, tepat, dan terpadu melindungi masyarakat Banua,” ucap Syarifuddin.

Lebih lanjut, Syarifuddin juga mengimbau seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk segera mengaktifkan Posko Siaga Penanggulangan Darurat Batingsor.

Posko tersebut, berfungsi sebagai pusat koordinasi penanganan bencana, baik dalam hal pendataan wilayah terdampak, distribusi bantuan, hingga mobilisasi petugas di lapangan.

Ia menjelaskan, keberadaan posko siaga sangat penting, agar setiap daerah dapat merespon cepat setiap kejadian bencana, sekaligus meminimalkan potensi kerugian dan korban jiwa.

“Setiap daerah harus memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta jalur evakuasi di titik-titik rawan bencana. Pemerintah provinsi juga terus memantau kondisi lapangan melalui BPBD dan perangkat daerah lainnya,” lanjut Syarifuddin.

Selain itu, pemerintah provinsi bersama BPBD Kalsel juga telah melakukan pemetaan daerah berisiko tinggi terhadap banjir dan tanah longsor, terutama di kawasan daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah yang rawan pergerakan tanah.

Sementara itu, Ketua Pokja Pengelolaan Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas I Kalsel, Wiji Cahyadi, menyampaikan, bahwa seluruh wilayah Kalsel telah resmi memasuki musim hujan sejak awal November 2025.

Dirinya menjelaskan bahwa intensitas curah hujan mulai meningkat sejak akhir Oktober dan diperkirakan akan terus berlangsung hingga awal tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, sebagian besar wilayah Kalsel akan mengalami curah hujan kategori menengah hingga tinggi, terutama pada periode Desember hingga Februari 2026.

“Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama bagi daerah dengan potensi banjir dan tanah longsor. Faktor pemicunya antara lain karena aktifnya fenomena Monsun Asia dan suhu permukaan laut yang lebih hangat di sekitar perairan Kalimantan bagian selatan, sehingga memperkuat pembentukan awan hujan,” ucap Wiji.

Wiji juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem seperti hujan deras disertai angin kencang dan petir, serta tidak beraktivitas di daerah berisiko tinggi saat hujan deras terjadi.

“Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat sistem peringatan dini dan memastikan kesiapsiagaan sarana penanggulangan di lapangan berjalan optimal,” tutup Wiji. (MRF/RIW/APR)

Kenalkan Permainan Tradisional Kepada Pelajar, Museum Lambung Mangkurat Gelar Museum Keliling di SMAN 1 Alalak

Batola – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menghadirkan program Museum Keliling yang kali ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Rabu (12/11).

Kegiatan ini menjadi pelaksanaan keempat dari rangkaian Museum Keliling tahun 2025, dengan diikuti sebanyak 110 siswa.

Mengusung tema “Ragam Koleksi Museum”, kegiatan dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, yang diwakili Kasubbag Tata Usaha Museum Lambung Mangkurat, Agus Antasari.

Dalam sambutannya, Agus menyampaikan, Museum Lambung Mangkurat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Disdikbud Kalsel, memiliki peran penting dalam pelestarian benda budaya dan sejarah Banua.

“Museum memiliki tugas tidak hanya mengumpulkan koleksi budaya, tetapi juga merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah melalui kegiatan Museum Keliling seperti hari ini,” ujarnya.

*Kasubbag TU Museum Lambung Mangkurat saat menyampaikan sambutan.(foto : MuslamKalsel)*

Agus menjelaskan, Museum Lambung Mangkurat berkomitmen menghadirkan museum yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pelajar. Program Museum Keliling, lanjut Agus, menjadi sarana edukatif agar generasi muda memahami makna penting benda budaya serta nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya.

“Museum adalah harta karun tak ternilai. Didalamnya tersimpan benda-benda bersejarah yang menjadi saksi perjalanan bangsa kita. Dengan mengenal museum, kita belajar menghargai akar budaya dan menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia,” tuturnya.

Selain mengenalkan koleksi museum, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi interaktif dan permainan tradisional seperti bagasing dan balogo. Melalui aktivitas tersebut, siswa diajak untuk mengenal dan melestarikan permainan rakyat khas Kalimantan Selatan yang mulai jarang dimainkan di era digital.

“SMA Negeri 1 Alalak menjadi satu-satunya sekolah di Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Museum Keliling tahun ini,” ungkapnya.

Program tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman pelajar mengenai sejarah dan budaya daerah sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan lokal.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di sekolah-sekolah lain. Karena museum bukan hanya tempat benda kuno disimpan, tetapi sumber ilmu yang hidup dan menginspirasi,” harapnya.

*Salah seorang siswa saat memainkan permainan tradisional balogo.(foto : MuslamKalsel)*

Sebagai penutup, pihak Museum Lambung Mangkurat mengajak para siswa untuk berkunjung langsung ke Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru.

“Selain melihat langsung berbagai koleksi peninggalan sejarah dan budaya Kalimantan Selatan, pengunjung juga dapat mengikuti kegiatan edukatif lainnya seperti workshop, tur tematik, dan pameran temporer,” imbuhnya.

Kepala Sekolah SMAN 1 Alalak, Rasyidi, menyampaikan apresiasinya, atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai program Museum Keliling sangat bermanfaat bagi pelajar karena memberikan pengalaman belajar yang berbeda dari biasanya.

Selain itu, menurutnya, kegiatan seperti ini juga membantu sekolah dalam mendukung proyek penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya pada aspek gotong royong, kebhinekaan global, dan pelestarian budaya daerah.

“Kami sangat berterima kasih kepada Museum Lambung Mangkurat yang telah membawa kegiatan ini ke sekolah kami. Siswa dapat belajar langsung tentang benda budaya dan sejarah daerahnya, bukan hanya dari buku, tetapi dari pengalaman nyata. Ini penting untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal,” ujarnya.(MuslamKalsel-SYA/RIW/APR)

Buka Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan, Ini Harapan Gubernur Muhidin

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menegaskan komitmennya, dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah terpencil yang masih terbatas fasilitas dan tenaga medis.

Komitmen ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, saat membuka Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang digelar di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Selasa (11/11).

Gubernur Muhidin menyebutkan, forum musyawarah ini menjadi wadah penting dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar program kesehatan di daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

*Gubernur Kalsel, Muhidin saat membuka musyawarah perencanaan dan evaluasi kesehatan 2025*

“Saya berharap evaluasi seperti ini benar-benar menjadi momen untuk memperkuat pelayanan kesehatan, terutama hingga ke pelosok daerah. Saya minta seluruh kepala daerah menjadikan sektor kesehatan sebagai program prioritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhidin menekankan pentingnya perencanaan dan alokasi anggaran yang matang, agar seluruh program kesehatan, termasuk penanganan stunting dan peningkatan pelayanan dasar, dapat dirasakan merata, masyarakat di Banua.

*Suasana Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi kesehatan 2025*

“Rencanakan dengan baik anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, supaya pelayanan kesehatan tidak hanya terpusat di perkotaan, tapi juga menjangkau masyarakat di pedesaan,” tambahnya.

Sebagai wujud keseriusan, kegiatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan, yang menandai tekad bersama memperkuat sistem kesehatan daerah.

Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Muhidin turut memberikan penghargaan kepada kabupaten kota berprestasi di bidang pelayanan kesehatan, sebagai bentuk apresiasi atas upaya nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (BDR/RIW/APR)

Jaga Stabilitas Harga Bapok, Kalsel Masuk Jajaran Provinsi Dengan Inflasi Terendah Nasional

Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan berhasil masuk dalam jajaran provinsi, dengan tingkat inflasi terendah secara nasional. Capaian ini menjadi bukti nyata dari kerja keras Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat di seluruh wilayah Banua.

Usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Selasa (11/11), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Mursyidah Amini menjelaskan, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, yang terus berupaya menjaga kestabilan harga di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.

*Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Mursyidah Amini*

Menurutnya, berbagai langkah strategis telah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari pengawasan distribusi bahan pangan, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, hingga pelaksanaan operasi pasar di sejumlah kabupaten kota, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional yang kerap memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah Provinsi Kalsel akan terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau pergerakan harga secara berkala dan merumuskan kebijakan cepat serta tepat sasaran dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen,” ungkap Mursyidah, kepada Abdi Persada FM.

Mursyidah menambahkan, capaian ini tidak hanya menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, tetapi juga mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta instansi vertikal seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, agar daya beli masyarakat tetap stabil, dan distribusi pangan berjalan lancar di seluruh wilayah,” lanjut Mursyidah.

Mursyidah melanjutkan, dengan inflasi yang terkendali, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan dapat terus meningkat, serta perekonomian daerah semakin tangguh menghadapi tantangan ekonomi global di masa mendatang. (MRF/RIW/APR)

PWI- Adaro Cup 2025, Sarana Gali Bibit Futsal dari Kalangan Wartawan

Banjarmasin – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalsel, bekerjasama dengan PT Adaro Indonesia, kembali menggelar turnamen futsal antar wartawan. Kegiatan yang akan melibatkan wartawan dari seluruh penjuru Kalsel itu, bertajuk PWI-Adaro Cup 2025.

Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie mengatakan, kegiatan ini menjadi kalender rutin antara PWI Kalsel dan PT Adaro sejak 2016 lalu.

“Artinya turnamen ini sudah digelar kali ke sembilan,” ucapnya, Senin (10/11).

Kegiatan yang didukung PT Adaro Indonesia, PT SIS, PT BUMA serta Alam Tri Geo ini akan digelar pada 15 dan 16 November 2025.

Helmie pun memberikan apresiasi yang tinggi untuk Adaro dan mitra lainnya, yang terus mendukung kegiatan ini. Selain untuk menumbuhkan semangat berolah raga di kalangan wartawan, turnamen ini juga sebagai wadah mencari bibit-bibit atlet futsal, khususnya dari kalangan wartawan.

“Hasilnya bisa kita lihat, Tim Futsal PWI Kalsel berhasil mengamankan dua medali emas dałam Porwanas 2024 lalu,” ungkapnya.

Hasil membanggakan ini, ujarnya, tak lepas dari kontribusi besar PT Adaro Indonesia yang memberikan dukungan terhadap PWI Kalsel.

Ia berharap ke depan, kerjasama ini akan terus terjalin dan memberikan dampak lebih besar terhadap perkembangan pers serta pembangunan di daerah.

Turnamen ini rencananya akan diikuti sebanyak 16 Tim Futsal wartawan dari seluruh Kalsel. (PWIKalsel-RIW/APR)