Provinsi Kalsel – Laman 6 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Dewan dan TPAD Kalsel Gelar Rapat Banggar, Dorong Anggaran 2027 Efisien dan Pro-Rakyat

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar Rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Banggar DPRD Kalsel, Selasa (21/7).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, serta dihadiri seluruh anggota Banggar, Sekretaris DPRD, dan jajaran TAPD Provinsi Kalimantan Selatan.

Pertemuan tersebut menjadi tahapan penting penyusunan arah kebijakan anggaran daerah yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam arahannya, Supian HK menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan secara serius agar APBD yang disusun benar – benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, dokumen KUA-PPAS menjadi pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

“KUA-PPAS ini adalah dokumen penting. Kita harus memastikan arah kebijakan anggaran tahun 2027 selaras dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di kabupaten kota,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pembahasan anggaran harus berpegang pada tiga prinsip utama, yakni efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

Dengan demikian, setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, TAPD memaparkan proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 beserta arah kebijakan belanja yang difokuskan pada sejumlah sektor prioritas.

Di antaranya pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ketahanan pangan, serta penanggulangan bencana.

Ketua DPRD Kalsel menegaskan bahwa seluruh pihak harus mengawal target pendapatan daerah agar mampu mendukung program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banua.

“Target pendapatan ini harus kita kawal bersama. Alokasikan anggaran untuk program yang langsung dirasakan masyarakat Banua. Prioritaskan pengentasan kemiskinan, penguatan layanan dasar, pembangunan di daerah, serta wilayah-wilayah yang rawan bencana,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi menjadi kunci agar proses pembahasan anggaran berjalan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan.

Kolaborasi yang baik diharapkan mampu menghasilkan APBD 2027 yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Hasil pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

“Proses tersebut, diharapkan anggaran yang disusun semakin efisien, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/apr)

Anggaran Turun, Bappeda Kalsel Sesuaikan Program 2027

Banjarbaru – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan tetap mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan pada 2027, meski alokasi anggaran mengalami penurunan.

Penyesuaian dilakukan seiring proyeksi berkurangnya postur APBD Kalimantan Selatan pada tahun mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti, usai menghadiri rapat pembahasan Rancangan Anggaran Tahun 2027 bersama Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, baru-baru tadi.

Astuti mengatakan, dalam rapat tersebut DPRD menanyakan kesiapan Bappeda menjalankan program kerja dengan anggaran yang lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau kita bicara ideal tentu semua merasa masih kurang. Namun karena harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah, Bappeda sebagai instansi perencana harus memberi contoh bahwa dengan anggaran yang terbatas kita tetap harus kreatif agar seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Berdasarkan pembahasan sementara, anggaran Bappeda Kalsel pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp47 miliar, turun dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp53 miliar.

Menurut Astuti, penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi dari menurunnya proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027 yang diperkirakan berada di kisaran Rp8,2 triliun.

Ia menjelaskan, struktur APBD Kalimantan Selatan tidak hanya bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dipengaruhi besaran transfer dari pemerintah pusat yang diproyeksikan mengalami penurunan.

“Kami tentu mengapresiasi capaian PAD yang bisa terpenuhi. Namun kita juga harus melihat bahwa transfer pusat ke daerah berkurang. Karena itu APBD Kalsel tahun 2027 diproyeksikan hanya sekitar Rp8,2 triliun, lebih rendah dibanding tahun 2026,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, seluruh perangkat daerah diminta menyesuaikan perencanaan belanja tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan program prioritas.

Astuti menegaskan, pemerintah daerah tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, termasuk penganggaran program – program prioritas yang menjadi komitmen kepala daerah.

“Dengan postur anggaran sebesar Rp8,2 triliun, semua SKPD harus siap melakukan efisiensi belanja. Namun kami memastikan belanja-belanja wajib tetap menjadi prioritas dan dialokasikan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya. (SYA/RIW/APR)

Silaturahmi Bid Humas Polda Kalsel Bersama Media, Perkuat Sinergi Penyampaian Informasi Publik

Banjarbaru – Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) Polda Kalimantan Selatan menggelar kegiatan silaturahmi bersama insan pers dari media cetak, online, dan elektronik sebagai upaya mempererat kemitraan serta memperkuat sinergi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu rumah makan di Kota Banjarbaru pada Kamis (23/7) tersebut juga menjadi momentum perkenalan Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Selatan yang baru, Kombes Pol Nur Khamid, kepada para wartawan yang selama ini menjadi mitra kerja Polda Kalimantan Selatan.

*Silaturahmi Bid Humas Polda Kalsel Bersama Insan Pers*

Selain menjadi ajang memperkenalkan diri, kegiatan ini dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi antara Polda Kalimantan Selatan dengan insan media sebagai mitra strategis menyampaikan informasi akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Nur Khamid, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini telah menjalin kerja sama yang baik dengan Polda Kalimantan Selatan dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat.

“Media memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat, sehingga hubungan yang harmonis perlu terus dipelihara,” ungkapnya.

Ia menegaskan, bahwa Bid Humas Polda Kalsel akan selalu terbuka menerima masukan, kritik membangun, maupun koordinasi dengan para wartawan dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

“Dengan ini diharapkan informasi mengenai tugas, fungsi, serta pelayanan kepolisian dapat tersampaikan secara cepat, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” lanjutnya.

Nur Khamid juga berharap sinergi antara Polda Kalimantan Selatan dan insan pers semakin erat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, pemberitaan yang objektif, berimbang, dan berdasarkan fakta akan memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Melalui kegiatan ini, Bid Humas Polda Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh insan pers,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Resmi Dimulai, Gubernur Kalsel Dukung Turnamen PSSI Grassroots Football Day 2026

Banjarmasin – Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Dinansyah, membuka Turnamen PSSI Grassroots Football Day 2026, di lapangan Mini soccer SKB Mulawarman Banjarmasin, Kamis (23/7).

Dalam sambutannya yang dibacakan Dinansyah, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada PSSI bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan atas terselenggaranya kegiatan ini.

Dimana turnamen ini digelar dalam rangka memeringati Hari Anak Tahun 2026, dan menjadi salah satu langkah penting pembinaan sepakbola usia dini di Provinsi Kalimantan Selatan.

*Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Dinansyah didampingi Wakil Ketua Asprov PSSI Kalsel Muhammad Syarifuddin*

“Digelarnya kegiatan ini dalam rangka memeringati Hari Anak Tahun 2026,
Kegiatan ini adalah salah satu langkah penting pembinaan sepakbola usia dini di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Dinansyah.

Selain itu, lanjutnya, turnamen ini merupakan salah satu langkah penting untuk pembinaan sepakbola usia dini. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, yang menekankan pentingnya pembinaan bakat sejak usia dini secara berjenjang.

“Lebih dari itu, kegiatan ini juga sejalan dengan semangat Hari Anak Nasional yang juga kita peringati hari ini,” ujarnya.

Yaitu, Pemprov memfasilitasi kegiatan yang memberikan ruang tumbuh kembang yang sehat, gembira, dan berkarakter bagi anak anak Banua.

“Khususnya, melalui kegiatan olahraga yang mengajarkan kedisiplinan, kerjasama, dan sportivitas sejak dini,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin berpesan, kepada seluruh tim yang mengikuti kegiatan ini, agar bermain dengan gembira dan sportif.

“Kepada pelatih dan orang tua, teruslah mendampingi dengan penuh kesabaran, karena bisa jadi dari lapangan ini muncul benih benih prestasi sepakbola Kalimantan Selatan di masa depan,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Asprov PSSI Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan, turnamen ini diikuti Kelompok usia 8 serta 9 tahun.

“Karena ini dalam rangka memeringati Hari Anak Nasional, maka semua peserta mendapatkan medali dan sertifikat,” ucapnya.

Karena turnamen ini, untuk mengajak anak anak bergembira memeringati Hari Anak Nasional Tahun 2026. (SRI/RIW/APR)

Gelar FGD, BKD Kalsel Himpun Aspirasi Purna Tugas ASN

Banjarbaru – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menghimpun aspirasi para pejabat purna tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kalimantan Selatan. Kegiatan berlangsung di Aula Maksid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (22/7).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pensiunan ASN atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan hingga saat ini tidak terlepas dari kontribusi dan kerja keras para ASN yang kini telah memasuki masa purna tugas.

“Saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun mengemban tugas sebagai Aparatur Sipil Negara. Keberhasilan pembangunan daerah Kalimantan Selatan hingga saat ini tidak lepas dari kontribusi dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian pada masa aktif bertugas,” ujar Dinansyah.

Ia menegaskan, memasuki masa purna tugas bukan berarti berakhirnya peran para pensiunan ASN dalam pembangunan daerah.

Sebaliknya, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan yang dimiliki masih sangat dibutuhkan sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Memasuki masa purna tugas bukan berarti berakhirnya peran Bapak dan Ibu dalam membangun Kalimantan Selatan. Para pensiunan ASN tetap menjadi bagian dari keluarga besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki pengalaman berharga yang dapat menjadi inspirasi sekaligus masukan dalam pembangunan daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi mengatakan, FGD menjadi wadah menyerap berbagai gagasan, pengalaman, serta masukan konstruktif dari para pensiunan ASN yang dinilai masih memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan Banua.

*Suasana FGD penghimpunan aspirasi pejabat purna tugas ASN*

“Hari ini kami melaksanakan FGD bersama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), yang merupakan organisasi para pensiunan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan ini kami berharap terjalin kolaborasi yang semakin erat antara PWRI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Noryadi menjelaskan, seluruh masukan yang dihimpun dalam FGD akan dirumuskan menjadi rekomendasi dan disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepegawaian dan pengembangan birokrasi.

“Seluruh masukan yang bersifat positif akan kami himpun dan laporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan,” jelasnya.

Melalui FGD tersebut, BKD Kalsel berharap dapat membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan para purna tugas ASN, sekaligus memanfaatkan pengalaman panjang mereka di bidang birokrasi sebagai kontribusi nyata dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Dua Pelajar Kalsel Ikuti Pemusatan Latihan Paskibraka Nasional Jelang HUT ke-81 RI

Banjarbaru – Dua pelajar asal Kalimantan Selatan resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional dalam rangka persiapan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

Kedua pelajar tersebut adalah I Nyoman Harya dari SMA Negeri 7 Banjarmasin dan Siti Nur Adlina dari MA Hidayatullah Martapura, Kabupaten Banjar.

Keduanya menjadi wakil Kalimantan Selatan setelah melalui rangkaian seleksi berjenjang yang ketat mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, melalui Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, Ihda Wardati mengatakan, kedua pelajar tersebut telah diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan sejak 14 Juli hingga 22 Agustus 2026.

“Mereka akan mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan sebelum bertugas pada Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional,” ujar Ihda, Rabu (22/7).

Ia menjelaskan, proses seleksi Paskibraka di Kalimantan Selatan dilaksanakan secara berjenjang, transparan, dan objektif. Setiap kabupaten/kota mengirimkan tiga peserta putra dan tiga peserta putri terbaik untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi.

Sebanyak 88 peserta yang terdiri dari 45 putra dan 43 putri dari 13 kabupaten/kota mengikuti seleksi tingkat provinsi selama empat hari.

Dari proses tersebut dipilih tiga putra dan tiga putri terbaik untuk mengikuti seleksi tingkat nasional di Jakarta.

“Materi seleksi meliputi verifikasi administrasi, tes wawasan kebangsaan, tes intelegensi umum, observasi psikologi, pemeriksaan kesehatan, parade dan peraturan baris-berbaris, hingga penilaian kepribadian, komunikasi, minat, dan bakat. Dari seluruh tahapan tersebut akhirnya terpilih satu putra dan satu putri sebagai wakil Kalimantan Selatan di tingkat nasional,” jelasnya.

Sebelum diberangkatkan ke Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kesbangpol memberikan pembinaan intensif kepada para calon peserta.

Pembinaan meliputi penguatan fisik dan kesehatan, pembekalan mental dan karakter, serta penanaman nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika.

“Kami membekali mereka dengan penguatan fisik, menjaga kebugaran, pemeriksaan kesehatan, serta pembinaan mental agar memiliki rasa percaya diri dan mampu bersaing di tingkat nasional. Selain itu, kami juga menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika sebagai bekal selama mengikuti pemusatan pelatihan,” kata Ihda.

*Dua pelajar Kalsel mengikuti pelatihan Paskibraka*

Menurutnya, keberhasilan dua pelajar tersebut merupakan hasil dari proses seleksi yang komprehensif. Selain kemampuan baris-berbaris, peserta juga dinilai dari aspek administrasi, kesehatan, psikotes, postur tubuh, ketahanan jasmani, hingga karakter dan jiwa kepemimpinan.

Ihda berharap kedua wakil Kalimantan Selatan dapat mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dengan baik serta mampu mengemban tugas sebagai Paskibraka Nasional di Istana Negara.

“Kami berharap keduanya selalu menjaga kesehatan, kedisiplinan, serta membawa nama baik Kalimantan Selatan. Jadilah duta daerah yang mampu memperkenalkan budaya Banua di tingkat nasional dan mengharumkan nama Kalimantan Selatan melalui prestasi yang membanggakan,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh generasi muda Kalimantan Selatan untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila, memperluas wawasan kebangsaan, serta menjaga disiplin dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

“Generasi muda merupakan modal utama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena itu, karakter yang kuat, integritas, semangat kebangsaan, dan kecintaan terhadap tanah air harus terus ditanamkan sejak dini,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Komisi III Kawal Prioritas Infrastruktur 2027, PUPR Kalsel Hadapi Pemangkasan Anggaran 800 Miliar

Banjarmasin – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya mengawal penyusunan program pembangunan tahun anggaran 2027 agar tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, meski Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus menghadapi pemangkasan pagu anggaran hingga Rp800 miliar.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas PUPR dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Selasa (21/7).

Pertemuan tidak hanya membahas usulan program tahun 2027, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan tahun berikutnya.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, mengatakan, seluruh program yang diajukan harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran mengharuskan pemerintah daerah menetapkan skala prioritas secara lebih selektif.

“Yang pastinya program – program yang mereka susun itu pasti akan berkurang. Tetapi nanti kita akan bahas kembali, kita akan lihat lagi mana-mana program yang memang masih bisa digeser angkanya,” ujarnya.

Ia menegaskan, Komisi III akan mengawal agar alokasi anggaran tetap diarahkan pada program strategis mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan.

“Kita akan terus mengawal setiap tahapan perencanaan agar pembangunan infrastruktur tetap menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan daerah secara berkelanjutan,” ungkap Mustaqimah.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib mengungkapkan, bahwa pagu anggaran instansinya mengalami penurunan signifikan akibat kebijakan efisiensi pemerintah yang berdampak pada berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.

Dari usulan awal sebesar Rp2,4 triliun, Dinas PUPR hanya memperoleh alokasi sekitar Rp1,6 triliun atau berkurang Rp800 miliar.

“Kita dipangkas sebesar Rp800 miliar, dari usulan Rp2,4 triliun menjadi Rp1,6 triliun,” kata Yasin usai rapat.

Menurutnya, kondisi tersebut memaksa Dinas PUPR melakukan penyesuaian rencana pembangunan tahun 2027 dengan menyusun ulang skala prioritas.

Program yang berkaitan langsung dengan visi-misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta proyek multiyears akan tetap menjadi fokus utama.

“Kami memastikan pembangunan Stadion Internasional Kalimantan Selatan dan rumah dinas gubernur tetap masuk dalam daftar prioritas. Sementara sejumlah proyek lain berpotensi mengalami penundaan, salah satunya pembangunan kantor DPRD Kalsel yang hingga kini masih menghadapi persoalan pembebasan lahan,” jelasnya.

Di sisi lain, Dinas PUPR juga terus berupaya memperjuangkan tambahan anggaran. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Kalsel melalui Komisi III agar sejumlah program strategis tetap dapat dilaksanakan.

Selain mengandalkan APBD, PUPR juga berharap beberapa proyek infrastruktur dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui program seperti Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah maupun pembangunan jaringan irigasi.

Terkait usulan pokok – pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, Yasin menegaskan, pihaknya siap mengakomodasi seluruh usulan yang menjadi kewenangan Dinas PUPR, selama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Insya Allah usulan yang sesuai kewenangan PUPR dan sejalan dengan RPJMD akan kami upayakan untuk direalisasikan. Melalui sinergi antara DPRD, Bappeda, dan Dinas PUPR, penyusunan program pembangunan tahun 2027 diharapkan tetap berjalan efektif meski di tengah keterbatasan anggaran,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Perkuat Layanan Informasi Publik, Diskominfo Kalsel Gelar Asistensi PPID

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (21/7).

Kegiatan dibuka Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, dan diikuti perwakilan Diskominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Selain asistensi, kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Sosialisasi menghadirkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, Ketua Komisi Informasi Kalimantan Selatan, Rijani, serta Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, sebagai narasumber.

Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kapasitas pengelola layanan informasi publik melalui penyelenggaraan asistensi sekaligus sosialisasi regulasi terbaru.

“Kami dari Kementerian Dalam Negeri hadir di Provinsi Kalimantan Selatan untuk memenuhi undangan pemerintah daerah. Kami mengapresiasi Diskominfo Kalsel yang berinisiatif menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi PPID, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga melibatkan PPID kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat tata kelola layanan informasi publik,” ujar Benni.

Ia menjelaskan, Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 merupakan penyempurnaan dari Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, salah satu substansi penting dalam regulasi tersebut adalah perluasan cakupan pengelolaan layanan informasi publik hingga ke tingkat pemerintahan desa yang juga memiliki kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat.

“Pada regulasi sebelumnya, pengaturan mengenai pemerintah desa belum diakomodasi secara khusus. Padahal, pemerintah desa merupakan badan publik yang menyelenggarakan berbagai program dan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, prinsip keterbukaan informasi publik juga harus diterapkan secara optimal hingga ke tingkat desa,” jelasnya.

*Suasana kegiatan Asistensi PPID se Kalsel*

Benni menambahkan, Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 juga memperkuat kelembagaan PPID, di antaranya melalui perubahan nomenklatur dari PPID Utama menjadi PPID dan PPID Pembantu menjadi PPID Pelaksana.

Selain itu, regulasi tersebut menghadirkan bab khusus mengenai perencanaan layanan informasi publik sebagai landasan dalam penyelenggaraan layanan yang lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

“Salah satu pembaruan yang paling mendasar dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 adalah pengaturan mengenai perencanaan layanan informasi publik. Dengan adanya perencanaan yang baik, penyelenggaraan layanan informasi publik akan menjadi lebih terarah, terukur, serta mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim berharap, asistensi dan sosialisasi ini dapat menjadi bekal bagi seluruh PPID kabupaten/kota meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Menurutnya, kehadiran langsung Kapuspen Kemendagri menjadi kesempatan berharga bagi peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026.

“Kami berharap seluruh materi yang disampaikan dapat menjadi pedoman bagi PPID di kabupaten dan kota dalam memperkuat tata kelola layanan informasi publik. Momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat memperoleh akses informasi publik yang semakin cepat, mudah, dan akuntabel,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Gelar FGD, Dispar Susun Rencana Aksi Pariwisata Kalsel

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Rencana Aksi Pengembangan Kepariwisataan Kalimantan Selatan, Selasa (21/7).

Kegiatan ini menjadi langkah lanjutan dalam penyusunan arah pengembangan sektor pariwisata yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady menjelaskan, FGD ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya dilakukan pemaparan pendahuluan sekitar dua bulan lalu.

Penyusunan kajian dilakukan bersama tim Universitas Indonesia yang ditunjuk menyusun rekomendasi strategis pengembangan pariwisata di Kalimantan Selatan.

Menurut Iwan, forum ini tidak hanya menjadi ajang pemaparan hasil kajian sementara, tetapi juga menjadi ruang diskusi untuk menyerap berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar rencana aksi yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Pada hari ini Alhamdulillah, kami bersama tim penyusun dari Universitas Indonesia melaksanakan FGD laporan antara penyusunan kajian rencana aksi pengembangan kepariwisataan Kalimantan Selatan,” katanya.

Iwan menjelaskan, setelah pemaparan pendahuluan beberapa waktu lalu, pihaknya ingin mendapatkan berbagai masukan agar dokumen yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi daerah.

*Suasana : Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Rencana Aksi Pengembangan Kepariwisataan Kalimantan Selatan*

FGD diikuti berbagai unsur, mulai dari pelaku industri pariwisata seperti ASITA, PHRI, dan ASTINDO, kepala dinas pariwisata dari 13 kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hingga instansi vertikal seperti Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan.

“Keterlibatan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam penyusunan rencana aksi. Pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut Iwan menambahkan, dokumen rencana aksi yang dihasilkan nantinya mampu menjadi pedoman pembangunan sektor pariwisata yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Selain meningkatkan daya saing destinasi wisata, rencana aksi tersebut juga diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, pembukaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui penyusunan rencana aksi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki di seluruh kabupaten dan kota.

“Kita ingin memperoleh masukan dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga instansi terkait. Setelah seluruh masukan dihimpun, tim penyusun akan melakukan penyempurnaan sebelum nantinya disusun menjadi laporan akhir yang menjadi dasar rencana aksi pengembangan pariwisata Kalimantan Selatan,” tutup Iwan. (NHF/RIW/APR)

Lomba Mading 3D Wasaka, Sarana Menumbuhkan Nasionalisme dan Cinta Sejarah di Kalangan Pelajar

Banjarmasin – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Kebudayaan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman menggelar Lomba Edukatif Kultural Majalah Dinding (Mading) 3 Dimensi Wasaka.

Kegiatan yang berlangsung pada 21–23 Juli 2026 ini diikuti 16 sekolah yang terdiri dari SMA, SMK, dan SLB dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, serta Kabupaten Barito Kuala.

*Sekretaris Disdikbud Kalsel Nurhasanah, didampingi Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman, Arry Risfansya*h

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurhasanah mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kreativitas bagi pelajar, tetapi juga media edukasi dalam memahami sejarah perjuangan para pahlawan.

Lomba ini juga menjadi salah satu upaya memperkenalkan sejarah perjuangan bangsa kepada generasi muda sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, dan kecintaan terhadap budaya daerah.

“Para peserta memanfaatkan Museum Wasaka sebagai sumber pembelajaran sejarah untuk mengangkat berbagai tema perjuangan rakyat Kalimantan Selatan, khususnya pada masa revolusi fisik,” ucapnya.

*Salah satu juri saat memberikan materi*

Disampaikan Nurhasanah, melalui lomba ini para peserta didorong untuk mengenal lebih dekat nilai-nilai perjuangan yang menjadi bagian penting dari sejarah Kalimantan Selatan, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah.

Selain itu, di Museum Wasaka, mereka dapat mengenal lebih dekat sejarah perjuangan, khususnya revolusi fisik di Kalimantan Selatan agar semakin bangga terhadap sejarah dan budaya daerahnya sendiri.

“Kegiatan ini menjadi sarana menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat integrasi. Selain itu, menjadi wadah pertemuan dan diskusi bagi siswa-siswi SMA, SMK, termasuk peserta dari SLB,” katanya.

Lebih lanjut Nurhasanah berharap, kegiatan ini mampu menjadi media pembelajaran sejarah yang lebih menarik dan interaktif bagi pelajar.

Dengan pendekatan kreatif melalui mading tiga dimensi, generasi muda diharapkan semakin memahami perjuangan para pahlawan, menghargai warisan budaya.

“Ini akan menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi dalam membangun karakter yang berjiwa nasionalis, cinta tanah air, dan peduli terhadap pelestarian budaya daerah,” pungkasnya.

Lomba kompetisi kreativitas, menghadirkan dewan juri berkompeten, yakni Wajidi, Budi Kurniawan, dan Syahril M. Noor.

Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek artistik mading tiga dimensi, tetapi juga ketepatan penyampaian informasi sejarah, kreativitas penyajian, serta kemampuan peserta mengangkat nilai-nilai perjuangan dalam karya yang ditampilkan. (NHF/RIW/APR)