Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan selama tahun 2021, menunjukkan prospek pemulihan perekonomian yang terus berlanjut. Penurunan kasus COVID-19 yang cukup signifikan, perlu terus dijaga dengan mematuhi protokol kesehatan dan peran aktif masyarakat melalui pelaksanaan vaksinasi, sehingga akan mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah terus bekerja keras dalam mengatasi pandemi, memberikan perlindungan sosial dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Membaiknya kondisi perekonomian terasa semakin nyata, dengan melihat pengaruhnya kepada peningkatan angka penerimaan negara selama kurun waktu tahun 2021, terutama yang ditopang dari penerimaan pajak dan bea cukai.

“Realisasi Pendapatan Negara di Kalimantan Selatan hingga akhir Desember 2021 mencapai 11.877,23 miliar rupiah atau 119,41 persen terhadap target. Realisasi tersebut tumbuh 31,14 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Sedangkan di sisi belanja negara sampai dengan Desember 2021 di Kalimantan Selatan, mencatat angka sebesar 26.406,44 miliar rupiah (98,50 persen dari pagu APBN 2021). Angka tersebut naik sebesar 1,29 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu”, jelas Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah kepada wartawan saat jumpa pers dikantornya Kamis (20/1) siang.

Sulaiman menambahkan, realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Desember 2021 telah mencapai Rp10,708,77 miliar atau 119,47 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp8.963,71 miliar. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 35,80 persen (y-o-y). Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp1.015,32 miliar hingga akhir Desember 2021, atau mencapai 2.993,77 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di wilayah Kalimantan Selatan mencapai nilai Rp1.168,46 miliar atau 118,83 persen dari target.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar dari wilayah Kalimantan Selatan berasal dari PNBP Sumber Daya Alam Non Migas, khususnya dari pengolahan mineral dan batubara.

“Pada tahun 2021, penerimaan dari PNBP tersebut tercatat sebesar 6,89 trilyun rupiah, mengalami pertumbuhan sebesar 112,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3,29 trilyun rupiah. Tren pergerakan jumlah PNBP dalam kurun waktu 2018-2021 ini, sejalan dengan tren penerimaan sektor perpajakan di wilayah Kalimantan Selatan dengan arah yang semakin membaik”, ujarnya.

Dari sisi realisasi belanja negara sampai dengan Desember 2021, mencapai Rp26.406,22 miliar atau 98,50 persen dari pagu, dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 1,29 persen, dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020. Yaitu sebesar Rp26.071,13 miliar.
Untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp9.290,62 miliar (97,92 persen pagu), tumbuh 17,72 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp7,892,78 miliar.

Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut, utamanya dipengaruhi realisasi belanja modal yang mencapai Rp2,67 triliun (96,23 persen dari pagu) tumbuh 104,74 persen (yoy) dari tahun sebelumnya yang hanya merealisasikan dana sebesar Rp1,30 triliun.

Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan sampai dengan akhir Desember 2021 tercatat sebesar Rp17.115,82 triliun atau 98,82 persen dari pagu. Bila dibandingkan realisasi tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 5,85 persen (yoy) yang disebabkan belum terpenuhinya dokumen persyaratan oleh Pemda dari berbagai jenis TKDD, serta kegagalan lelang.

Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan bulan Desember 2021 masing-masing telah mencapai Rp4.065,45 miliar (134,65 persen) dan Rp7.486,17 miliar (100 persen). Sementara itu untuk penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai dengan akhir Desember 2021, masing-masing mencapai Rp1.332,01 miliar (91,81 persen pagu) dan Rp2.270,31 miliar (96,77 persen pagu). Sedangkan penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan telah mencapai Rp1.515,41 miliar atau sebesar 99,32 persen dari pagu. (DJKNKalsel-RIW/RDM/RH)

Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia

JAKARTA – Presiden Joko Widowdo mendorong sektor jasa keuangan untuk terus bersinergi dengan sektor riil, mendorong perekonomian nasional yang tengah berada dalam momentum pemulihan.

“Saya mengapresiasi jajaran OJK yang dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lain. Antara sektor jasa keuangan dan sektor riil harus saling mendukung dan menguatkan, karena tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan baik dan berkelanjutan,” kata Presiden dalam sambutan virtual pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2022, yang digelar secara hybrid di Jakarta, Kamis (20/1).

Selain itu, momentum pemulihan ekonomi ini juga diperkuat dengan pembiayaan di sektor UMKM yang kontribusinya sangat besar dalam perekonomian masyarakat.

“Target kita di 2024 (porsi kredit UMKM) bisa mencapai 30 persen dan untuk mencapai ke situ diperlukan strategi terobosan dan aksi-aksi serius, konsisten dan berkelanjutan,” kata Presiden.

Presiden mengharapkan dengan dukungan sektor jasa keuangan ke pembiayaan, maka tidak akan ada lagi keluhan soal akses kredit ke UMKM atau ke sektor informal.

“Ini harus terus kita permudah dan percepat sehingga memberikan peluang yang besar bagi generasi muda untuk memulai usaha dan UMKM untuk berkembang. UMKM bisa jadi komponen penting untuk pemulihan perekonomian,” katanya.

Presiden juga menekankan pentingnya kebijakan untuk mengembangkan sumber ekonomi baru untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Antara lain yang dikaitkan dengan lingkungan hidup.

Pada kesempatan itu, Presiden meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia yang diprakarsai OJK sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah, yang menjadi Presidensi G20 pada tahun ini, serta bukti komitmen OJK terhadap pengembangan ekonomi hijau sebagai sebagai sektor ekonomi baru.

Taksonomi Hijau Indonesia yang disusun bersama delapan Kementerian ini, berisi daftar klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup, dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Taksonomi Hijau Indonesia telah mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi dengan 919 di antaranya telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait, dan menjadikan Indonesia salah satu dari sedikit negara di dunia, yang telah memiliki standar nasional terkait sektor ekonomi hijau, seperti China, Uni Eropa, dan ASEAN.

Taksonomi Hijau Indonesia ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan (insentif dan disinsentif) dari berbagai Kementerian dan Lembaga termasuk OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya mengaku optimis, kinerja industri jasa keuangan pmtahun ini akan semakin membaik, didorong stabilitas sektor keuangan yang terjaga, kebijakan pengawasan yang solid serta laju perekonomian yang mulai pulih dari dampak pandemi COVID-19.

“Kami memproyeksikan, di 2022 kredit perbankan akan meningkat pada kisaran 7,5 persen ± 1 persen (6,5 – 8,5 persen) dan Dana Pihak Ketiga tumbuh di rentang 10 persen ± 1 persen (9 – 11 persen),” kata Wimboh.

OJK juga memerkirakan, penghimpunan dana di pasar modal akan meningkat dikisaran Rp125 triliun – Rp175 triliun. Sedangkan piutang pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan juga akan tumbuh sekitar 12 persen ± 1 persen (11-13 persen). Aset perusahaan asuransi jiwa serta aset perusahaan asuransi umum dan reasuransi diperkirakan tumbuh 4,66 persen dan 3,14 persen. Sementara, pertumbuhan aset dana pensiun akan mencapai 6,47 persen.

Menurut Wimboh, proyeksi optimis itu didorong kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan yang terus membaik didukung keberhasilan penanganan COVID-19 yang dilakukan Pemerintah. Sistem keuangan Indonesia pun terjaga dengan baik, yang terlihat dari indeks stabilitas sistem keuangan yang terkendali di 2021.

Untuk mencapai proyeksi tersebut, OJK menetapkan lima kebijakan prioritas di 2022, yang ditujukan untuk terus memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional serta terus meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen.

Yakni memberikan insentif bersama untuk mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas Pemerintah. Yaitu kendaraan bermotor, listrik berbasis baterai (KBL BB) dari hulu sampai hilir. Selanjutnya adalah stimulus lanjutan, untuk mendorong kredit ke sektor properti.

Kebijakan kedua, menyiapkan sektor keuangan menghadapi normalisasi kebijakan di negara maju dan domestik. Antara lain dengan mendorong konsolidasi sektor jasa keuangan agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas, percepatan pembentukan cadangan penghapusan kredit agar tidak terjadi cliff effect pada saat dinormalkan di 2023, penataan industri reksadana dan penguatan tata kelola industri pengelolaan investasi, serta percepatan dan penyelesaian reformasi IKNB.

Kebijakan lainnya, adalah menyusun skema pembiayaan yang berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi baru, dengan prioritas pengembangan ekonomi hijau. Antara lain dengan pendirian bursa karbon dan penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia. OJK bersama Bursa Efek Indonesia, KSEI dan KPEI serta Pemerintah sedang mempercepat kerangka pengaturan bursa karbon Indonesia.

Berikutnya, adalah memperluas akses keuangan kepada masyarakat, khususnya UMKM untuk mencapai target penyaluran kredit sebesar 30 persen pada 2024, dengan model klaster dalam satu ekosistem pembiayaan, pemasaran oleh off-taker, pembinaan serta optimalisasi lahan yang belum tergarap. Program-program KUR Kluster, kredit/pembiayaan melawan rentenir, digitalisasi BPR, dan Lembaga Keuangan Mikro, Bank Wakaf Mikro serta skema pemasaran, salah satunya melalui program Gerakan National Bangga Buatan Indonesia. Di Pasar Modal, terus akan dikembangkan pembiayaan UMKM melalui security crowd funding.

Kebijakan terakhir adalah memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan agar sejalan dengan pengembangan ekosistem ekonomi digital, dalam meningkatkan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan dengan harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, dan akses yang cepat, termasuk literasi dan perlindungan kepentingan konsumen dan juga penegakan hukum.

OJK akan terus memitigasi ekses pinjaman online dengan meningkatkan aturan prudensial dengan pemodalan yang lebih tinggi, dan penerapan market conduct yang lebih baik. Kinerja Industri Jasa Keuangan, hingga Desember 2021, OJK mencatat stabilitas sektor keuangan dalam kondisi terjaga dengan kinerja industri jasa keuangan yang terus membaik ditunjang kerja pengaturan dan pengawasan serta kebijakan OJK yang solid serta kondisi perekonomian yang mulai membaik.

Penyaluran kredit sampai Desember 2021, tercatat naik sebesar 5,2 persen (yoy) atau membaik dibanding Desember 2020 yang minus 2,41 persen. Sementara itu, risiko kredit masih terjaga di bawah 5 persen dengan NPL gross 3,00 persen atau membaik dibanding 2020 sebesar 3,06 persen.

Rendahnya NPL ini, ditopang kebijakan restrukturisasi kredit yang telah diperpanjang hingga Maret 2023 dengan tetap menekankan prinsip kehati-hatian dalam penerapannya.

Hingga November 2021, nilai outstanding restrukturisasi kredit dalam tren melandai dengan nominal mencapai Rp693,6 triliun yang sebelumnya sempat mencapai Rp830,5 triliun. Jumlah debitur restrukturisasi juga menurun signifikan dari angka tertingginya 6,8 juta debitur, kini menjadi 4,2 juta debitur. Dari jumlah tersebut, telah
dibentuk pencadangan sebesar 14,85 persen atau sekitar Rp103 triliun untuk restrukturisasi COVID-19.

Selain itu, kondisi permodalan perbankan sampai Desember 2021 terjaga menguat jauh di atas threshold minimum (12 persen) yaitu sebesar 25,67 persen dengan llikuiditas yang ample, didukung juga dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 12,21 persen.

Sementara kondisi Pasar Modal telah pulih kembali seperti pada level sebelum masa pandemi yang ditunjukkan dengan IHSG mencapai 6.693 pada14 Januari 2022. Angka ini jauh di atas IHSG pada masa pandemi COVID-19, dimulai pada 2 Maret 2020, yakni 5.361,25. Capaian indeks ini merupakan peringkat ke-3 terbaik di Asia.

Sedangkan kapitalisasi pasar telah mencapai Rp8.252 triliun pada 30 Desember 2021, angka ini merupakan yang terbaik kedua di ASEAN setelah Thailand. Investor di pasar modal juga melonjak cukup signifikan menjadi 7,5 juta akhir 2021 lalu, yang naik 93 persen dibanding 2020, yang lebih dari 80 persen adalah investor milenial.

Penghimpunan dana di pasar modal pun terus meningkat, mencapai Rp363,3 triliun, atau naik 206 persen dari 2020 silam dan menjadi yang terbaik di kawasan Asia Pasifik.

Stabilitas IKNB terjaga dengan baik, didukung oleh permodalan yang cukup kuat, hal ini ditandai dengan Risk Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa (539,8 persen), dan asuransi umum (327,3 persen), jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120 persen.

Gearing ratio Perusahaan Pembiayaan juga menurun menjadi 1,98 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali. Risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan terpantau stabil, dengan NPF di level 3,53 persen, setelah sebelumnya sempat mencapai level di atas 5 persen di 2020. Hal ini ditopang kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang mencapai Rp218,95 trilyun dari 5,2 juta kontrak pembiayaan yang merupakan 60,1 persen dari piutang pembiayaan.

Hingga akhir 2021, akses masyarakat terhadap keuangan digital juga terus meningkat, seperti pertumbuhan peminjam peer-to-peer lending mencapai 29,69 juta peminjam. Jumlah ini meningkat 68,15 persen dibandingkan 2020. Selain itu pertumbuhan pemodal Securities Crowdfunding telah mencapai 93.733 pemodal, sejak diluncurkan pada awal 2021.

Dalam kesempatan acara rutin tahunan tersebut, OJK memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai berkontribusi besar dalam pengembangan sektor jasa keuangan. Diantaranya penggerak program inklusi Keuangan Nasional, yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Umar Zunaidi Hasibuan. Kemudian penghargaan Penggerak Program Edukasi Keuangan Nasional, diberikan kepada (Alm) Wiji Purwanta, Pendiri Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia. Penghargaan Penggerak Keuangan Mikro Syariah dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kepada KH. Abdul Khalim, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Assa’idiyyah – BWM Assa Berkah Sejahtera Kudus. Penghargaan Penggerak KUR Klaster dalam mendukung Program PEN yaitu Nanda Budi Prayuga, Pembina JIFSI (Jeruk Tanpa Musim Integrated Farming System Indonesia). Dan penghargaan kelima, Penggerak Fintech dalam mendukung program PEN yaitu kepada Marshall Pribadi, Pelopor Penyelenggara Identitas dan Tandatangan Elektronik Tersertifikasi. (HumasOJK-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 Bidang Pemerintahan dan Hukum menggelar rapat internal bersama tenaga ahli di ruang Komisi I DPRD Kalsel, Kamis (20/1).

Wakil Ketua Pansus I Raperda tentang RPJMD Kalsel Tahun 2021-2026, Suripno Sumas mengatakan rapat tersebut dilakukan dalam rangka penjabaran lima misi yang ada di RPJMD.

Dari lima misi tersebut, menurutnya, ada tiga misi yang ditekankan yang menjadi ranah Pansus I yaitu membangun SDM berkualitas dan berbudi pekerti luhur, tata kelola pemerintahan yang lebih fokus kepada pelayanan publik dan memperkuat ketahanan bencana.

“Kami ingin dalam rekomendasi nanti tiga misi ini yang ditekankan. Contohnya untuk misi ketahanan bencana, kami menginginkan ada narasi disampaikan nanti dalam Raperda RPJMD tersebut yaitu agar Pemprov merencanakan upaya penataan sungai dalam rangka penanggulangan banjir. Kalimat itu sebenarnya kalimat cantolan hukum kepada Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengatasi banjir di tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Begitu juga misalnya Kalsel sebagai gerbang Ibukota Negara (IKN) baru maka menurut Suripno, Pansus I meminta ada narasi yang dicantumkan dalam RPJMD tersebut terkait penataan kembali tata batas antar Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

“Narasi itu menjadi cantolan agar nantinya Biro Tata Pemerintahan memprogramkan pembangunan batas kota yang permanen,” katanya.

Suripno menambahkan narasi-narasi tersebut akan dimasukan oleh tenaga ahli sebagai rekomendasi Pansus I terhadap Raperda RPJMD Kalsel Tahun 2021-2022.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus I DPRD Kalsel Rachmah Norlias dan didampingi Wakil Ketua Pansus I Suripno Sumas dan Anggota Pansus I Hariyanto. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Sumatera Utara. Kunjungan kerja ini, dipimpin langsung oleh Ketua Tim Komisi B DPRD Sumatera Utara Dodi Taher, yang disambut oleh Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Faried Fakhmasyah, di Ruang Rapat Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Kamis (20/1),

Dalam sambutannya Dodi Taher menyampaikan, pihaknya menilai Pemerintah Provinsi Kalsel telah berhasil dalam meningkatkan perekonomian di wilayahnya, selain perekonomian, Provinsi Kalsel juga termasuk dalam penyumbang terbesar dalam tambang dan sawit ditingkat Nasional. Sehingga pihaknya tertarik, untuk melakukan studi banding ke wilayah Provinsi Kalsel.

“Menurut saya Provinsi Kalsel berhasil dalam hal meningkatkan sektor perekonomian mereka, disini terdapat pengusaha – pengusaha yang sudah diakui keberadaannya hingga tingkat Nasional, bahkan ada pengusaha yang sudah membangun Pabrik Smelter di Kecamatan Batulicin beberapa waktu lalu, yang memiliki omzet memcapai hingga 44 Triliun Rupiah,” ungkap Dodi Taher.

Dodi Taher menambahkan, ia menilai Provinsi Kalsel termasuk salah satu Provinsi terkaya yang ada di Indonesia, bahkan sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang ada di Banua ini, merupakan salah satu penghasil terbesar ditingkat Nasional.

“Seluruh jalan di Kalsel menurut saya baik, Infrastruktur banua ini pun dibangun dengan baik, sehingga kami melakukan studi banding ke Provinsi ini,” tutup Dodi Taher.

Sementara itu, Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Faried Fakhmasyah menyampaikan, pihaknya bersyukur bahwa Provinsi Kalsel telah mendapat kunjungan dari Komisi B DPRD Sumatera Utara. Kunjungan kerja ini merupakan sebuah kebanggan dan kehormatan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel, dikarenakan saling membagikan ilmu-ilmu pembangunan antar provinsi.

“Saat ini para anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara sedang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel, untuk meningkatkan Pembangunan Kota Banjarbaru, maka ditahun 2009 yang lalu Perkantoran Pemprov Kalsel yang dulunya terletak di Kota Banjarmasin dipindahkan secara terstruktur ke Komplek Perkantoran di Kota Banjarbaru,” ungkap Faried Fakhmansyah.

Faried Fakhmansyah menambahkan, Secara historis, Provinsi Kalsel memiliki kelebihan karena menjadi induk pembangunan untuk Provinsi di Kalimantan, yang sekarang terdiri dari 5 Provonsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.

“Provinsi Kalsel merupakan Provinsi Pertama yang dibangun sebelum adanya 5 Provinsi Kalimantan. Kalsel penyedia kebutuhan batubara untuk kebutuhan energi tingkat Nasional, dan kondisi sektor batubara sangat signifikan bagi Kalsel bukan hanya untuk pendorong ekonomi namun juga untukpeningkatan lapangan kerja,” tutup Faried. (MRF/RDM/RH)

JAKARTA – Ekosistem mangrove memiliki fungsi sangat penting karena berperan sebagai sabuk hijau bagi area pesisir, dan sebagai ekosistem dengan simpanan karbon terbesar. Tak hanya itu, melalui skema perdagangan karbon, Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan pendapatan hingga 350 triliun rupiah dari transaksi jual beli sertifikat emisi karbon ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, hutan mangrove memiliki sejumlah fungsi penting. Salah satunya mampu mencegah abrasi laut.

“Dari sisi fisik, mangrove berakar banyak dan batangnya kukuh mampu mencegah bahaya tsunami, ombak, dan abrasi laut,” kata Siti Nurbaya dalam sambutannya sekaligus membuka Workshop Percepatan Rehabilitasi Mangrove salah satu hotel berbintang di Jakarta, pada Kamis (20/1).

Dia juga menjelaskan mangrove memiliki fungsi ekologi, yaitu menjadi filter polusi air dan udara karena sifatnya yang bisa tumbuh pada kondisi tanah berlumpur dan mampu menyerap polusi dari udara.

“Mangrove sebagai habitat tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya,” ujar politikus Partai Nasdem itu.

Siti mengatakan, mangrove memiliki fungsi ekonomi karena menghasilkan buah atau biji yang bisa dijadikan makanan atau minuman. Kulit batang dan daun mangrove juga bisa menjadi bahan baku pewarna batik. Manfaat lainnya ialah hutan mangrove bisa dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi spot lokasi wisata alam.

Menteri Siti mengungkapkan, data Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 menunjukkan, sebaran luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3,36 juta hektar.

Dimana 2.6 juta hektare diantaranya berada di dalam kawasan dan 702 ribu hektar lainnya di luar Kawasan

Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari menegaskan, bangsa Indonesia punya tanggung jawab dan peran sangat penting mengawal perubahan iklim dunia menjadi lebih baik.

“Untuk kita tinggali dan wariskan ke anak cucu kita. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area sekitar 125 juta hektar yang didalamnya terdapat area hutan mangrove dan gambut,” jelas Atal.

Untuk itu kata Atal, fakta tersebut di atas menjadi salah satu alasan Panita Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2022, menggelar workshop tersebut untuk merumuskan komitmen bersama merehabilitasi mangrove.

“Untuk itu dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, akan kita gaungkan Gerakan Nasional Penyelamatan Mangrove yang salah satu kegiatannya adalah mengadakan workshop ini. Kami, insan pers Indonesia berharap, melalui kegiatan workshop ini, bisa dirumuskan komitmen dukungan percepatan rehabilitasi mangrove yang akan ditandatangani oleh Gubernur dari 9 (sembilan) Provinsi prioritas rehabilitasi mangrove pada puncak perayaan Hari Pers Nasional,” lanjut Atal menjelaskan, dukungan PWI terhadap rehabilitasi mangrove.

Workshop ini juga menghadirkan pembicara antara lain, Hartono, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Dirjen PDAS Dyah Murtiningsih, Direktur Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman, Denny Nugroho dari Universitas Diponegoro dan Nurjaman Mochtar dari PWI Pusat.

Dalam Workshop ini juga dilakukan Penyusunan Draft Kesepakatan bersama 9 Gubernur dalam Mendukung Percepatan Rehabilitasi Mangrove, Provinsi Sumatra Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat. (HPN2022-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel, guna menindaklanjuti sasaran inflasi tahun 2022-2024, di Idham Chalid Setda Prov Kalsel, Kamis (20/1).

Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov Kalsel, Syaiful Azhari, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi sampai saat ini masih menjadi fokus utama dalam sentra kebijakan dalam pengendalian inflasi nasional.

“Seiring dengan dengan arahan Presiden RI dalam Rakornas pengendalian inflasi tahun 2021, kita tentu harus mendorong peran UMKM Pangan melalui komputerisasi dan digitalisasi, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan,” ucapnya.

Dengan mendorong adopsi digital, menurutnya dapat mengakselarasi perbaikan struktural untuk menjaga stabilitas inflasi Kalsel.

“Kita bisa lakukan beberapa strategi seperti digital farming, food estate, korporasi petani, model bisnis kerjasama antar daerah, dan digitalisasi UMKM,” jelasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya juga melakukan penilaian terhadap komoditas unggulan setiap daerah di provinsi ini.

“Kita lihat apa saja yang menjadi prioritas dan unggulan di setiap daerah, karena juga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Roy mengakui pihaknya akan menyusun strategi agar stabilitas ekonomi Kalsel dapat terjaga dengan baik.

“Kita akan libatkan seluruh stakeholder terkait, kemudian kita akan fokus menangani daerah yang memiliki potensi terjadi inflasi,”  pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, TPID Kalsel dapat menyusun peta jalan (roadmap) pengendali inflasi yang disinergikan dengan dokumen perencanaan daerah untuk tingkat inflasi Kalsel yang stabil. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan monitoring ke beberapa ritel modern, diantaranya Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, kepada Abdi Persada FM, Rabu petang (19/1) menjelaskan, monitoring dilakukan untuk mengetahui di ritel modern yang telah mendapat kebijakan pemerintah pusat, terkait diberikan subsidi harga khususnya minyak goreng, hasil di lapangan hampir semuanya sudah melaksanakan, yaitu perliternya Rp14.000 berlaku semua merk.

“Disaat monitoring, kita langsung laporkan kepada Menteri Perdagangan melalui zoom, bahwa di Kalsel sudah memberlakukan,” katanya

Birhasani meminta, Kementerian Perdagangan dapat segera mendorong para produsen untuk secepatnya menyalurkan hingga ke pasar-pasar tradisional, melalui distributor dan suplayernya, agar harga minyak goreng menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.

“Menteri menjawab, untuk pasar tradisional diberi waktu satu minggu, yaitu 14.000 rupiah perliter,” jelasnya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, saat ini tidak semua kabupaten, kecamatan dan desa di Kalimantan Selatan memiliki ritel modern, maka pemprov Kalsel bekerjasama dengan kabupaten/kota, didukung produsen minyak lokal tetap melaksanakan Operasi Pasar tahap 2.

“Kita gelar OP mulai Kamis 20 Januari, se Kalsel dengan menggelontorkan lebih dari 20.000 liter minyak goreng seharga Rp14.000 perliter,” tutup Birhasani. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwnato didampingi beberapa Pejabat Utama Polda Kalsel, meninjau langsung pelaksanaan Vaksinasi Serentak yang digelar di Polresta Banjarmasin, Rabu (19/1).

Vaksinasi Serentak seluruh Indonesia ini dipimpin oleh Kapolri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui sarana video conference.

Dijelaskan Kapolda Kalsel, vaksinasi yang digelar hari ini merupakan lanjutkan dari kegiatan sebelumnya yang dimotori oleh Polri bekerjasama dengan TNI dan Pemerintah Daerah.

Untuk vaksinasi kepada anak berusia 6 – 11 tahun, Polda Kalsel menargetkan sebanyak 440.853 orang. Sejak dimulainya kegiatan ini hingga saat ini vaksinasi telah tercapai sebanyak 11,53 persen, sehingga masih banyak lagi yang perlu divaksinasi.

Berbagai rencana aksi pun telah dimiliki Polda Kalsel dan Polres Jajaran untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi kepada anak usia 6 – 11 tahun, sebagai upaya tercapainya target 100 persen yang ditetapkan oleh Pemerintah sampai Maret 2022.

“Kami berharap, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bekerjasama untuk pengadaan vaksin yang baik dan lancar, agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi,” terang Kapolda Kalsel.

Menurut Kapolda Kalsel, vaksinasi dengan sasaran anak-anak ini sangat diharapkan dan di tunggu-tunggu oleh para orang tua terutama mereka yang anak-anaknya telah mengadakan sekolah tatap muka. Untuk itu, kesempatan inilah yang dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mempercepat vaksinasi.

Kapolda dalam keterangannya juga menyampaikan, bahwa pelaksanaan vaksinasi kepada anak usia 6 – 11 tahun di Kalimantan Selatan sampai saat ini masih tidak ada kendala.

Di daerah hukum Polresta Banjarmasin hari ini, sebanyak 1.000 anak divaksin begitu juga dengan Polres-Polres Jajaran Polda Kalsel lainnya. Untuk itu pada hari ini ditargetkan sebanyak 10.000 anak tervaksin di Kalimantan Selatan.

Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi, Kapolda Kalsel juga berkesempatan membagikan bingkisan kepada anak-anak yang sudah divaksin. Dalam kegiatan ini turut hadir Karo Ops Polda Kalsel, Kabid Dokkes Polda Kalsel, Kabid TIK Polda Kalsel, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Asisten 1 Pemko Banjarmasin, Kapolresta Banjarmasin, Kasdim 1007 Banjarmasin, serta Pejabat Utama Polresta Banjarmasin. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren melandai hingga saat ini. Landainya penyebaran COVID-19 di Kalsel juga tampak dari menurunnya tren tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR).

Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, Izaak Zoelkarnain Akbar mengatakan sejak Desember 2021 lalu, pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Ansari Saleh sudah jauh menurun jumlahnya. Meskipun ada beberapa pasien suspect yang dirawat, namun hasilnya terkonfirmasi negatif setelah dilakukan tes PCR.

“Kita mengucapkan syukur karena sebetulnya sejak Desember tahun lalu, trennya sudah jauh menurun. Jadi yang Desember rata-rata hanya satu pasien. Kadang-kadang nol. Termasuk di Januari 2022, juga tidak ada pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Memang ada beberapa pasien suspect, namun setelah dilakukan tes PCR, hasilnya negatif,” jelasnya kepada wartawan, Senin (17/1).

Izaak menambahkan, pihaknya menyediakan sekitar 200an tempat tidur di kamar isolasi pasien COVID-19, tetapi untuk sementara ini hanya 25 tempat tidur yang digunakan dan ruangan lainnya ditutup. Namun peralatan dan petugasnya tetap disiagakan jika diperlukan sewaktu-waktu.

“Untuk kamar yang digunakan ada di ruang Kumala lantai 1 dimana perawat dan peralatannya sudah lengkap. Sedangkan ruangan lain yang dilockdown tetap ada peralatan lengkap tetapi perawatnya dialihkan ke ruangan non COVID-19. Namun jika sewaktu-waktu diperlukan, mereka bisa digeser ke ruangan COVID-19,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi SDM dan Mutu Medik RSUD dr. H. Moch Ansari Saleh, Maimunah mengungkapkan hingga per 16 Januari 2022, dari 25 tempat tidur yang disediakan hanya terisi satu pasien suspect.

“Pasien suspect tersebut sudah dilakukan tes swab dan yang hasilnya negatif,” katanya.

Untuk diketahui, dari Maret 2020 hingga 16 Januari 2022, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh sebanyak 4.461 orang yang terdiri dari pasien suspect dan probable sebanyak 2031 orang dan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 2430 orang. Adapun pasien COVID-19 meninggal sekitar 789 orang. (NRH/RDM/RH)