Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (Kalsel) dinilai tidak serius dalam mendukung program “Merdeka Sampah” yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel).

Nyatanya, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar masih banyak ditemukan di sejumlah titik jalan protokol, salah satunya di sisi jalan Gubernur Subarjo yang masuk wilayah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Hanifah Dwi Nirwana, saat menjadi pionir dalam aksi bersih-bersih jalan protokol yang melibatkan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Jumat (12/8).

Hanifah menyayangkan, pemerintah kabupaten/kota seakan tidak mengapresiasi dan tidak memiliki atensi yang kuat, serta tidak serius dalam mendukung program merdeka sampah jalan protokol. Padahal program ini didedikasikan untuk kabupaten/kota.

“Banyak TPS yang masih harus dirapikan, karena ini tanggung jawab pemerintah daerah,” ucapnya disela kegiatan aksi bersih-bersih jalan protokol di Jalan Gubernur Subarjo.

Dalam penanganan sampah, lanjut Hanifah, Pemprov Kalsel bahkan telah menginisiasi bantuan melalui dana Corporate Social Responsibillity (CSR) dari perusahaan di wilayah Kalsel, untuk menyediakan sarana prasarana armada sampah ke pemerintah kabupaten/kota. Namun hingga saat ini diakuinya, sejumlah bantuan tersebut masih belum dioperasionalkan.

“Seperti di Kabupaten Banjar, kami telah memberikan beberapa tosa, satu buah mobil pick up dan juga kontainer. Tetapi (bantuan itu) belum juga dioperasionalkan,” lanjutnya menyayangkan.

Sebab itu, Hanifah mengajak pemerintah daerah agar lebih serius lagi dalam menangani persoalan sampah, agar tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman.

“Ayo kita sama-sama peduli akan persoalan sampah ini,” imbuhnya.

Aksi bersih-bersih program merdeka sampah kali ini menyasar beberapa ruas jalan, yakni 7 lokasi di Kabupaten Banjar, 1 lokasi di Kota Banjarmasin , dan 1 titik di Kota Banjarbaru.

Selain merupakan bentuk keseriusan Pemprov Kalsel terhadap penanganan sampah, aksi bersih-bersih ini juga dilakukan demi menyambut Hari Jadi Kalsel ke 72 serta HUT RI ke 77.

“Kita harapkan kegiatan ini dapat direplikasi di kabupaten/kota, karena mereka (pemerintah kabupaten/kota) yang justru punya tugas dan bertanggung jawab dalam penanganan sampah,” tegasnya.(SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PRPSLU) Budi Sejahtera Kalimantan Selatan masih enggan menerima kunjungan dari luar setelah akhir-akhir ini kasus COVID-19 kembali menghantui.

Kepala Panti PRPSLU Budi Sejahtera Kalsel, Surya Fujianorrochim, mengatakan, tidak diperkenankannya tamu atau pengunjung dari luar memasuki lingkungan wisma adalah bertujuan untuk menekan penularan.

“Sampai saat ini kami tidak memperkenankan warga (pengunjung) lansia untuk bertemu langsung di dalam wismanya,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM, Jumat (12/8) siang.

Alasan diberlakukannya itu, menurut dia, merupakan kebijakan bersama yang sebelumnya telah dijalankan pengelola panti bersama Dinas Sosial Provinsi Kalsel selama masih adanya penyebaran pandemi COVID-19.

“Saat ini kondisi lansia masih aman, tetap saja, minimal kami tetap menjaga agar mereka tidak terpapar COVID-19 lagi,” ucapnya.

Meski rata-rata lansia dilingkungannya telah mendapatkan dosis ketiga (booster). Namun, dirinya mengungkapkan, proteksi pencegahan tetap menjadi prioritas pihaknya.

“Salah satunya tetap menggunakan masker saat berkomunikasi dengan lansia dan menjaga jarak sesuai anjuran,” ungkapnya.

Sebagai bentuk solusi kepada pengunjung apabila ingin melepas rindu, lansia akan difasilitasi pengelola panti berupa video call melalui smartphone untuk berkomunikasi.

“Biasanya kami fasilitasi video call melalui handphone pintar (smart phone) baik Whatsapp ataupun Zoom Meet,” bebernya.

Meski ada larangan kunjungan diseputar kawasan wisma PRPSLU Budi Sejahtera Kalsel, ternyata pengunjung masih mendapat pelonggaran untuk bertemu dengan lansia secara tatap muka. Tetapi, harus dilokasi yang telah disediakan.

“Seperti biasa kami sediakan ruangan dikantor karena memudahkan untuk pengawasan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemprov dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi kepada wartawan, Kamis (11/8).

Wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menjelaskan pada APBD Kalsel Tahun 2023 mendatang, proyeksi pendapatan daerah ada kenaikan sebesar Rp6,5 triliun lebih. Hal ini tentu saja memerlukan peran semua pihak, salah satunya UPTD-UPTD milik Pemprov yang sudah berstatus BLUD.

“Dari presentasi yang disampaikan BLUD di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, mereka memiliki potensi pendapatan yang luar biasa. Namun ternyata ada kendala seperti perizinan di tingkat pemerintah pusat,” katanya.

Menurut Paman Yani, permasalahan ini harus segera dicarikan solusinya. Jika diperlukan Dinas dapat mengundang pihak legislatif dalam hal ini Komisi II untuk persoalan BULD-nya, bersama-sama melobi ke Kementerian terkait.

“Karena kita tidak ingin proyeksi pendapatan sebesar Rp6,5 triliun itu lepas. Sehingga harus benar-benar kita perjuangkan agar menjadi proyeksi yang real,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan potensi BLUD dalam rangka menambah PAD Kalsel.

“Pertemuan dengan Dewan Kalsel ini menjadi penting karena kami dapat menginformasikan semua hal berkenaan dengan target, realisasi yang sudah dicapai, kendala yang dihadapi dan harapan ke depannya,” katanya.

Selain fungsi ekologi, diharapkan BLUD-BLUD dibawah Dinas LH Kalsel, seperti Laboratorium Lingkungan dan TPA Sampah Regional Banjarbakula juga dapat berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan PAD. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pasar Murah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangkaian Hari Jadi (Harjad) ke 72 yang berlokasi di Siring 0 KM, mendapatkan perhatian dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, pada saat melakukan peninjauan ke Pasar Murah tersebut, Jumat (12/8).

“Kami melakukan pemantauan terhadap produk UMKM, yang di pasarkan pada Pasar Murah tersebut. Seperti, produk olahan ikan yang ada di stand Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel untuk produk olahan pangan bawang goreng, serta lainnya,” ungkap Anggota DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani.

Menurut Paman Yani, DPRD Provinsi Kalsel tentu memberikan dukungan terhadap, peningkatan produk olahan ikan serta pangan tersebut, serta Pemerintah Provinsi terus memberikan dukungan terhadap peningkatkan produk UMKM di banua ini.

“Produk olahan ikan serta pangan dari Kalsel, memiliki rasa enak,” ucapnya.

Oleh karena itu, tambah Paman Yani, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar mendukung produk UMKM lokal dari Provinsi Kalimantan Selatan ini.

“Untuk warga di Kalsel, agar dapat mendukung produk UMKM lokal Banua ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Paman Yani juga memberikan apresiasi kepada produk olahan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, pada Pasar Murah tersebut.

“Kami juga memberikan apresiasi terhadap produk olahan ikan, yang ditampilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti produk olahan ikan pakasam, abon haruan, ikan presto bandeng, ikan nila segar siap saji, serta lainnya,” ucapnya lagi.

Paman Yani berharap, peningkatan perekonomian dari sektor UMKM terus mengalami peningkatan. Melalui pembinaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Rusaknya server lift menuju Lantai IV Gedung B atau ruang rapat Ismail Abdullah DPRD Kalsel membuat banyak tamu mengeluh hingga menjadi sorotan Anggota Dewan di ‘Rumah Banjar’.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas meminta permasalahan ini harus segera dicarikan solusi dalam waktu dekat. Mengingat banyaknya agenda dewan yang mempergunakan ruangan tersebut.

“Saat ini untuk menjangkau ruangan rapat tersebut, satu-satunya cara menggunakan alternatif tangga. Itu cukup melelahkan apalagi bagi saya dan beberapa anggota dewan lain yang sudah tua,” katanya kepada wartawan, Rabu (10/8).

Lebih jauh dijelaskan Suripno, perbaikan lift tersebut sebenarnya sudah dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2022. Namun realisasinya baru bisa dilakukan pada Oktober mendatang.

“Jadi harus menunggu kurang lebih dua bulan lagi, ini lama. Harus ada solusi lain,” tegasnya.

Oleh karena itu, Suripno meminta Sekwan DPRD Kalsel bisa berkoordinasi dengan pihak Pemprov Kalsel yang dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) agar bisa dicarikan solusi anggarannya.

“Karena untuk anggaran kita sudah siapkan di APBD-P 2022, sehingga dari pemprov apakah teknisnya pinjam dan kemudian dikembalikan. Bisa juga bantuan pihak ketiga yang mau mengerjakan lebih awal dengan pembayaran belakangan agar secepatnya lift dewan dapat diperbaiki,” jelasnya.

Sebelumnya, dua dari tiga unit lift gedung A DPRD Kalsel mengalami kerusakan pada servernya. Dimana setiap lift di gedung dewan dilengkapi dua server untuk pengoperasiannya. Anggaran pengadaan server tersebut diusulkan sebesar Rp800 juta untuk perbaikan dua unit lift di Gedung A DPRD Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin, melepas kunjungan kerja 2 hari Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru, pada Kamis (11/8) siang.

Saat pelepasan Wapres dan istri Wury Ma’ruf Amin itu, tampak mendampingi Paman Birin diantaranya Pangdam VI Mulawarman Mayjen Tri Budi Utomo, Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto, Danlanud Syamsudin Noor Kolonel Pnb. M. Yulmaizir Chaniago serta Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut (P) Herbiyantoko, M.Tr Hanla.

Selama 2 hari kunjungan kerja sejak datang pada Rabu (10/8) di bumi Lambung Mangkurat, Kalsel Babussalam itu, Wapres melakukan pembukaan One Pesantren One Product (OPOP) Expo Kalsel 2022 di Lapangan dr. Murjani Banjarbaru dan meninjau Posyandu Kenanga di Banjarbaru Selatan pada Kamis (11/8).

Pada pembukaan OPOP Expo Kalsel 2022 misalnya, Wapres berharap pesantren dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun kesejahteraan, menghilangkan kemiskinan menunju Indonesia Maju.

Wapres juga menyebut pesantren selain mencetak ulama, juga melahirkan pejuang tanah air.

“Makna melahirkan pejuang tanah air pada era sekarang ini dengan membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wapres dalam sambutannya saat membuka OPOP Kalsel Expo 2022.

Sementara itu, saat di Posyandu Kenanga, Wapres dan Wury Ma’ruf Amin memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh posyandu berjalan secara aktif, sesuai dengan tugas dan fungsinya, terutama dalam melakukan deteksi dini dan penanganan balita stunting.

Pada kesempatan itu, Wapres yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat, juga memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Kalsel untuk mempercepat penurunan stunting.

Momentum kunjungan Wapres dan Wury Ma’ruf Amin ke posyandu pada bulan Agustus ini, juga bertepatan dengan momen bulan timbang, ukur dan pemberian vitamin A di Posyandu. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Upaya pemberdayaan ekonomi berbasiskan pesantren merupakan bentuk dari memenuhi tanggung jawab umat dalam memakmurkan bumi. Hal ini dapat dilakukan dalam bidang ekonomi, seperti industri, pertambangan, perdagangan maupun pertanian, melalui program One Pesantren One Product (OPOP). Oleh karena itu, pesantren harus dapat menjadi offtaker, agar program OPOP dapat terus menghasilkan produk-produk terbaiknya, khususnya dalam upaya memakmurkan bumi dan mendorong pengembangan sektor ekonomi rakyat.

“Offtaker membuat produk, membeli, menjual, sehingga proses produksi terus berjalan. Ini saya kira yang ingin kita bangun,” tegas Wakil Presiden Ma’ruf Amin, saat membuka acara One Pesantren One Product Kalsel Expo 2022 di Lapangan dr. Murjani Banjarbaru, Kamis (11/8).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain menjadi offtaker, pesantren juga harus menjadi penghubung antara pelaku usaha dengan pasar sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Saya minta pesantren itu menjadi hamzah washl, menjadi penghubung dari produk-produk pertanian, perkebunan, kemudian diolah, di hilirisasi setengah jadi, kemudian dijual baik untuk di dalam negeri maupun luar negeri,” tutur Wapres.

Untuk itu, Wapres menekankan, agar jangan ada lahan dan tenaga tidak terpakai. Sebab, Allah SWT pun telah memerintahkan di dalam Al-Qur’an agar manusia dapat memanfaatkan bumi untuk dimakmurkan dengan baik.

Hal tersebut, lanjutnya, juga sesuai dengan makna perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun ini.

“Maka itu kita istilahnya pulih lebih cepat, bangkit lebih tangguh dari sebelumnya. Karena itu, Insya Allah, kita akan bisa melewati tantangan – tantangan apabila seluruh elemen termasuk pesantren mengambil peran dan supaya pesantren bisa mandiri tidak menjadi beban orang lain,” imbaunya.

Menutup sambutannya, Wapres pun berpesan agar program OPOP Kalsel Expo 2022 dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan OPOP di daerah lain. Sehingga, kemandirian umat dan manfaatnya bagi masyarakat dapat terimplementasi dengan baik.

“Saya mengajak kita sekalian untuk menyemarakkan OPOP Kalsel Expo 2022. Semoga Program OPOP Kalimantan Selatan tidak hanya membuka peluang pengembangan produk pesantren ke depan, tetapi juga menginspirasi dan menggaungkan pengembangan program OPOP di seluruh Kalimantan, bahkan di wilayah lain Indonesia,” pesan Wapres.

Diharapkan, bermula dari program ini, akan betul-betul tercipta kemandirian ekonomi pesantren dan kemanfaatan bagi umat.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyampaikan dukungan jajaran pemerintah Kalimantan Selatan dalam menyukseskan program OPOP. Ia pun berharap agar upaya ini dapat mendorong seluruh pesantren di Kalimantan Selatan, untuk berlomba-lomba menghasilkan produk terbaiknya.

“Mudah-mudahan dengan adanya peresmian dan gebyar OPOP, pondok pesantren akan berlomba-lomba menghasilkan produk unggulan,” harap Gubernur yang biasa disapa Paman Birin tersebut.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK, Walikota Banjarbaru M. Aditya Mufti Ariffin beserta Vivi Mar’i Zubedi Ariffin, Ketua Ikatan Pesantren Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan M. Mukri Yunus dan para peserta OPOP Kalsel Expo 2022.

Sementara itu, Wapres didampingi Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja Surya dan Farhat Brachma. (RIW-SETWAPRES/RDM/RH)

BANJARBARU – Meski tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia, namun jumlah stunting di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih terbilang tinggi. Padahal pemerintah pusat menargetkan prevelensi stunting tahun 2024 sebesar 14 persen.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021, prevalensi stunting di Kalsel mencapai 33,08 persen atau berada pada urutan 6 tertinggi secara nasional.

Saat meninjau pencegahan stunting di Posyandu Kenanga, Banjarbaru, Kalsel, pada Kamis (11/8), Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin mengatakan, pihaknya tengah melakukan proses mitigasi ulang terkait hasil prevelensi stunting ini, untuk menetapkan sistem intervensi yang tepat di tiap daerah.

“Kita masih melakukan mitigasi ulang. Kita ingin tahu kenapa terjadi, kemudian bagaimana sistem intervensinya,” ucapnya.

Wapres menyebut pihaknya juga telah melakukan berbagai macam upaya percepatan, salah satunya dengan mengintegrasikan program dan anggaran mulai dari kementrian dan lembaga di tingkat pusat hingga pemerintah daerah.

“Kalau dulu mungkin (penganggaran) hanya nasional, sekarang sudah harus masuk APBD juga,” ucapnya.

Tak hanya itu, pihak swasta menurutnya dalam hal ini juga harus dilibatkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Perusahaan itu harus ikut ambil bagian dari penurunan stunting, wajib. Jadi, perusahaan di mana dia berdomisili harus ikut ambil bagian dalam intervensi stunting,” lanjutnya.

Sementara itu Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengaku telah memiliki Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) yang diketuai langsung oleh Wagub Kalsel, Muhidin, dan didukung dengan anggaran daerah yang maksimal serta keterlibatan pihak swasta.

“Jadi Kalimantan Selatan ini memang sejak dulu orangnya keliatan kecil-kecil. Saya pikir semangat mereka yang perlu kita bangkitkan karena mereka jauh di kampung-kampung. Butuh sentuhan lagi dari cita-cita pemerintah,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)