Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – PGM (Persatuan Guru Madrasah) Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan aspirasi kepada Komisi IV DPRD Kalsel terkait persoalan kesejahteraan para guru honor di madrasah, Rabu (18/1).

Ketua Pengurus Wilayah PGM Indonesia Provinsi Kalsel, Pangeran Gusti Surian mengungkapkan gaji guru honorer di madrasah paling tinggi sekitar empat ratus ribu rupiah per bulan.

“Honor guru honorer paling seratus, dua ratus, dua ratus lima puluh, paling tinggi empat ratus. Dengan jumlah segitu, mengajar setiap hari dari jam tujuh sampai jam satu. Ini yang mungkin dibilang pahlawan tanpa tanda jasa,” keluhnya.

Sementara, pihak PGM Kabupaten Batola juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan bantuan insentif. Ditambah lagi jumlah siswa juga mempengaruhi gaji guru honorer.

Di sisi lain, pengurus PGM Kota Banjarmasin juga mengeluhkan bahwa para guru honor di madrasah Banjarmasin pernah tidak menerima gaji selama empat bulan dikarenakan dana BOS yang tidak “cair”.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin mengatakan pihaknya akan menjadwalkan kunjungan ke Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk memperjuangkan kesejahteraan guru honorer madrasah tersebut.

“Perjuangan Komisi IV dua periode agar sekolah madrasah bisa mendapatkan Bosda. Bulan depan bisa dijadwalkan ke Kemenag untuk memperjuangkannya,” jelasnya.

Lutfi juga menambahkan bahwa aspirasi terkait kesejahteraan guru madrasah ini sejalan dengan Perda Penguatan Fasilitasi Pendidikan Karakter.

“Aspirasi ini sejalan dengan Perda Penguatan Fasilitasi Pendidikan Karakter, namun ada hal-hal yang menjadi kewenangan pusat. Ini yang akan kita bawa ke Kementerian Agama yang mana harapan kita bahwa kesejahteraan guru madrasah ini khususnya di Kalsel ini bisa lebih terangkat lagi,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Perjuangan atas aspirasi masyarakat Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara untuk memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayahnya, akhirnya berbuah manis. Mengapa tidak, aspirasi tersebut telah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammadun dan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin.

Dalam pertemuan antara Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel bersama Dewan Kelurahan Sungai Andai, Rabu (18/01), Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammadun menyatakan menyetujui usulan pembangunan SMK di Sungai Andai tersebut.

“Hal ini merupakan wujud kepedulian Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor kepada dunia pendidikan guna mencetak lebih banyak sumber daya manusia yang berkualitas,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin yang menyatakan siap mendukung secara totalitas sesuai kewenangan yang ia miliki, dari segi pengawalan anggaran.

“Kita akan masukkan dan kawal anggaran pada perubahan tahun 2023 ini. Mohon doa masyarakat semua agar kiranya rencana mulia ini akan diberikan kemudahan, sehingga impian kita memiliki SMK di Kelurahan Sungai Andai cepat terwujud secepatnya di tahun 2024,” harapnya.

Sedangkan, Lurah Sungai Andai Dedi Fernadi mengungkapkan masyarakatnya mengusulkan pembangunan SMK di Sungai Andai karena memang jumlah sekolah SMKN dan SDN tidak sebanding dengan kepadatan penduduknya yang berjumlah 41 ribu jiwa.

“Alhamdulillah Kami sangat menyambut gembira hasil pertemuan ini dan kami akan segera melakukan pertemuan bersama para ketua RT seluruh Sungai Andai untuk membahas lahan tempat SMK itu akan dibangun sembari menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi lainnya untuk diserahkan ke Disdik Kalsel,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima audiensi dari Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Kalsel mengenai permasalahan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Rabu (18/1).

Selaku pimpinan pertemuan, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan kedatangan pihak FSPSI ke DPRD Kalsel untuk mendesak pernyataan sikap Dewan atas Perpu yang dimaksud, apakah untuk ikut menerima atau menolak Perpu tersebut.

“DPRD Kalsel hari ini menerima aspirasi dari kawan-kawan yang mewakili pekerja di Kalsel kami terima dengan baik. Pada prinsipnya substansi yang disampaikan sudah kami pahami. Tadi juga disepakati bersama bahwa batas kewenangan DPRD Provinsi tidak ada kewenangan untuk menerima atau menolak, sebab, keputusan DPRD juga belum ada dan Perpu ini belum diundangkan,” jelasnya.

Namun, diakui Firman Yusi, selaku wakil rakyat, pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut secara persuasif maupun secara formal melalui mekanisme Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel kepada kolega-koleganya di DPR RI sebagai aspirasi dari masyarakat Kalsel terhadap lahirnya Perpu tersebut.

Sementara, Ketua FSPSI Kalsel, Sumarlan mengungkapkan alasan pihaknya menolak Perpu tersebut yaitu dalam Perpu tersebut dinilai tidak mengandung adanya kepastian kerja (Job Security), perlindungan pendapatan (Income Security) dan Jaminan Sosial (Social Security) yang tersirat maupun tersurat di dalamnya.

“Oleh karena itu, kami memohonkan tindak lanjut aspirasi kami kepada Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel untuk menolak Perpu tersebut dan lebih baik dikembalikan kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” harapnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, dengan banyaknya bantuan dan program yang diberikan untuk dunia pendidikan, selama tahun 2022. Terbaru, di awal tahun 2023 ini, Bank Kalsel memberikan beasiswa melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kepada ratusan mahasiswa Universitas Islam Kalimantan (Uniska) M Arsyad Al Banjari. Total beasiswa yang diberikan mencapai Rp812 juta, yang diberikan dalam dua tahapan. Tahap pertama Rp276 juta dan tahap kedua Rp536 juta.

Direktur Utama Bank Kalsel Hanawijaya menjelaskan, beasiswa ini sebagai kontribusi nyata Bank Kalsel pada dunia pendidikan.

“Uniska ini merupakan nasabah loyal kami dan sudah seharusnya kami ikut memajukan Uniska,” jelas Hanawijaya usai penyerahan simbolis beasiswa, pada Rabu (18/1).

Selain memberikan beasiswa, kedepannya Bank Kalsel juga akan berkolaborasi dengan Uniska, untuk program-program lainnya, termasuk program satu keluarga satu sarjana.

“Mudah-mudahan program satu keluarga satu sarjana dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim bisa segera dimulai,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor Uniska, Abdul Malik mengucapkan, terima kasih kepada Bank Kalsel yang peduli terhadap Uniska.

“Kami berterima kasih karena hampir sebagian besar mahasiswa Uniska adalah dari keluarga kurang mampu, sehingga beasiswa menjadi hal yang sangat diharapkan,” ujarnya.

Beasiswa Bank Kalsel ini, akan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria, terutama dengan latar belakang keluarga kurang mampu, namun berprestasi.

“Totalnya nanti ada 360 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Bank Kalsel ini, mudahan ke depan akan lebih banyak lagi mahasiswa kami yang mendapat bantuan beasiswa dari Bank Kalsel,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Banjar, mulai menyiapkan tandon air untuk keperluan wudhu dan cuci tangan jamaah haul Guru Sekumpul ke-18.

Kasubid Kedaruratan BPBD Kalsel, Muhammad Noor Jamaluddin mengatakan, sedikitnya ada 40 tandon air berkapasitas 1.200 liter yang disiapkan oleh pihaknya bersama BPBD Banjar, untuk keperluan jamaah mengambil air wudhu dan cuci tangan.

“Kita siapkan 10 titik di sekitar lokasi peringatan haul. Tandonnya memang sudah ada dari dulu,” ujarnya saat meninjau instalasi, di Jalan Kertak Baru Ulu, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Rabu (18/1).

Suplai airnya sendiri disebutkannya, akan dilakukan langsung oleh Balai Pengelola Air Minum (BPAM) Banjarbakula dan PTAM Intan Banjar.

“Kalau diperkirakan  40 tandon dengan kapasitas 1200 liter itu berarti ada sekitar 48 ribu liter air yang disediakan untuk wudhu dan cuci tangan,” bebernya.

Tak hanya itu, Jamaluddin juga mengaku akan menyiapkan tandon air untuk dapur umum.

“Kita masih menunggu jumlah permintaannya dulu ada berapa. Kalau sudah pasti nanti akan kami kirim,” tutupnya.

Untuk diketahui, sampai sekarang persiapan peringatan haul diinisiai oleh anak murid Guru Sekumpul ini terus dilakukan. Termasuk jumlah dapur umum yang ditambah menjadi sebanyak 37 dari sebelumnya 35 titik. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Kalimantan Selatan dan Tengah (DPD MAPPI Kalselteng), menggelar Musyawarah Daerah Ketiga, di salah satu hotel Banjarmasin, pada Rabu (18/1)

Kepada sejumlah wartawan, disela acara, Ketua DPN MAPPI Kalselteng Guntur Pramudiyanto, menjelaskan, dengan mengangkat tema “Wujudkan Undang Undang Penilai, Landasan Kuat, Profesi Penilai Hebat” Musda ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar MAPPI.

“Kegiatan digelar selama dua hari pada 18 dan 19 Januari 2023,” katanya

Disampaikan Guntur, dalam Musda III ini, berbagai kegiatan digelar melalui rangkaian pendidikan, untuk menambah wawasan dan kompetensi bagi profesi penilai. Dilanjutkan pemilihan Ketua DPD MAPPI Kalselteng periode 2023-2027, ia berharap dengan terpilih Ketua dan kepengurusan nanti, harus mampu memberikan pelayanan terbaik, bagi semua lapisan masyarakat.

“Pemilihan dilaksanakan Kamis 19 Januari 2023,” ucapnya

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Husnul Khatimah, usai membuka Musda ini mengatakan, pihaknya ingin teruslah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar memanfaatkan keberadaan profesi penilai, karena saat ini masih ada pangsa pasar yang tidak melalui analisis sesuai standar, padahal dapat merugikan dalam pemasaran.

“Hasil DPD Musda III dapat kesepakatan dan program oleh MAPPI Kalselteng, agar bisa meningkatkan eksistensi, dan juga dimanfaatkan pelaku pasar,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, bakal menindak tegas apabila masih terdapat pelayanan di seluruh unit pendapatan daerah (UPPD) Samsat yang terbukti melakukan pungutan liar atau pungli.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat harus sesuai dengan tarif di dalam Peraturan Daerah (Perda),” ujarnya kepada awak media, usai melaksanakan Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) terkait Perda Pajak Daerah yang turut didampingi rekan UPPD Samsat Batulicin, Senin (16/1).

Secara tegas, dirinya kembali mengingatkan apabila masih ada yang melakukan perbuatan pungli tentu akan ditindak secara tegas. Apalagi, legislatif merupakan mitra yang juga sekaligus pengawas eksekutif dalam memberikan layanan.

“Kalau ada yang melebih-lebihkan langsung lapor ke kita karena pajak itu memang sewajarnya dibayarkan sehingga tidak ada pungli,” tegasnya.

Selain itu, dirinya berharap agar pelayanan kepengurusan kendaraan seperti Bea Balik Nama (BBN-KB) birokrasinya dapat lebih dikerucutkan ke tingkat kepolisian resort (Polres).

“Efesiensi waktu mereka juga bisa lebih baik, salah satunya yang ada di Tanbu dan penerimaan tunggakan juga berkurang. Kita lihat mereka juga punya aktivitas yang harus menghidupi kebutuhan mereka. Ditingkat Polsek kalau diperbolehkan kami sangat mendukung sekali,” harap Paman Yani (sapaan akrabnya).

Sementara itu, Kepala Desa Manurung Rusliyadi mengungkapkan, apabila pelaksanaan layanan di UPPD Samsat yang dijalankan baik, maka hasilnya pun bakal diterima dengan maksimal.

“Kami berharap dengan adanya perda yang tadi disampaikan baik dari Paman Yani dan Kepala Samsat Batulicin setidaknya layanan kepada masyarakat bisa optimal,” ucapnya.

Senada dengan legislatif Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, bahwa dengan dirubahnya aturan ini setidaknya dapat lebih mempermudah masyarakat dalam kepengurusan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor (BBN-KB).

“Lebih efektif sebenarnya bayar di polres kalau memang ada yang bisa dipermudah kenapa dipersulit. Karena jaraknya juga dekat dan efesien waktu lebih membantu dan ini kami sangat mendukung sekali,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel berkomitmen turut mengentaskan permasalahan paham radikalisme. Termasuk menciptakan sikap rasa cinta terhadap tanah air sebagai landasan dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satunya yang dilakukan legislator dari Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, Muhammad Yani Helmi, di Desa Manurung, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu.

Dari kegiatan tersebut, ia yang membagikan pengalaman sekaligus refleksi kepada warga di desa kaya akan hasil alamnya ini terus diberikan motivasi dan turut mengingat akan pentingnya sejarah dalam mempertahankan negara Indonesia.

“Dengan semangat persatuan ini semoga pemerintah dan masyarakat dapat terus bersinergi serta bisa dirasakan oleh seluruh kalangan,” ujarnya, kepada awak media, Jumat (13/1) sore.

Dia yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel itu turut mengapresiasi dengan adanya kekompakan warga di Desa Manurung. Apalagi, keakraban pun terlihat jelas.

“Dulu ada namanya mata pelajaran P4 (PPKN semasa orde baru) kalau tidak kita tanamkan nilai-nilai Pancasila sejak saat ini maka dikhawatirkan terkikis. Jangan sampai Pancasila hanya sebagai model tetapi tidak diamalkan, ini harus jadi perhatian,” ucap Paman Yani (sapaan akrab).

Sementara itu, Kepala Desa Manurung, Rusliyadi menuturkan, dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta membentuk rasa kekeluargaan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hal ini terus dijaga pihaknya bersama warga.

“Alhamdulillah masyarakat disini pada akur-akur, baik itu yang pekerjaan sebagai petani atau pun nelayan,” ungkapnya.

Dirinya pun berharap kekompakan warganya tetap terjaga dengan baik dan berkelanjutan seiring kekayaan alam yang dimiliki telah memperlihatkan mereka untuk memperkuat satu kesatuan yang didaulatkan di Bhinneka Tunggal Ika.

“Semoga petani dan penggiat tambak dapat terus sejahtera. Dengan harapan kesatuan NKRI selalu dijaga dengan baik,” tutupnya.

Sebagai apresiasi, anggota dewan yang membidangi ekonomi dan keuangan di Rumah Banjar ini juga tak lupa memberikan hadiah berupa goody bag kepada warga yang turut hadir dan berpartisipasi.

Kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan Semangat Persatuan turut menghadirkan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel, Harry Widhiatyatmoko serta Dewan Pengawas LPPL Abdi Persada, Arief Rahman Hakim. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melaksanakan Pasar Murah dalam rangka menekan angka inflasi dan di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, bertempat di samping Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam Martapura, Selasa (17/1). Pada pasar murah tersebut, Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Kalsel membagikan Paket beras gratis, yang langsung diserbu ratusan masyarakat hingga habis.

Selain Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, pasar murah juga diikuti berbagai Dinas Provinsi Kalsel dan Kabupaten Banjar. Diantaranya Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel.

Berdasarkan pantauan Abdi Persada FM di lapangan, kurang lebih satu jam setelah terlaksanakannya pasar murah yang diikuti antusias masyarakat sekitar, ribuan paket sembako yang disediakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPerindag) Kabupaten Banjar dan Pemprov Kalsel ludes terjual.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman yang juga merupakan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel menjelaskan, dengan adanya kegiatan pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang begitu murah.

“Misalkan saja, harga bawang merah yang semula 30 ribu rupiah, turun menjadi 20 ribu rupiah per kilogram, sementara bawang putih dari harga 15 ribu menjadi 5 ribu rupiah,” ungkap Syamsir.

Syamsir menambahkan sesuai arahan dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dalam rangka pengendalian inflasi, pihaknya berharap kepada instansi terkait bisa kembali melaksanakan Pasar Murah dan tak hanya terlaksana di Kabupaten Banjar saja. Kali ini pihaknya menyediakan sebanyak 4 ton beras bulog dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang akan dibagikan

“Paling tidak di enam bulan pertama, ini juga mengantisipasi dengan adanya kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan angka inflasi yang begitu tinggi,” lanjut Syamsir.

Syamsir melanjutkan, pasar murah sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Kerja sama ini juga diharapkan kepada pemerintah kabupaten dan kota di seluruh provinsi Kalsel. (MRF/RDM/RH)