Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai memberlakukan tarif Rp1.000 untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun, peruntukkannya hanya dikhususkan bagi ketagori perusahaan yang berlabel profit.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kalsel, Zulkifli, mengungkapkan, pengenaan tarif itu sepenuhnya berlaku pada 28 Maret lalu dan terus disosialisasikan.

“Kami juga turut menyosialisasikan ke seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota. Kita ketahui NIK itu kan sifatnya rahasia. Ditambah lagi, tidak sembarangan diakses. Bahkan, yang dikenakan tarif ini juga memerlukan proses agar datanya aman,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Alasan dikenakannya biaya, lanjut dia, perangkat keras (hardware) yang digunakan secara terus menerus harus mendapatkan perawatan (upgrading) berkala. Apalagi, saat ini pemerintah hanya mengalokasikan anggaran blanko saja.

“Biaya untuk perawatan alat server di sana tidak dianggarkan, sementara seluruh Indonesia mengakses NIK ini. Selanjutnya, peningkatan kapasitasnya juga perlu,” bebernya.

Sementara, ia menjelaskan, untuk kategori kementerian/lembaga (K/L) masih mendapat despensasi penggratisan alias tidak dipungut biaya Rp1.000 untuk bisa mengakses NIK.

“Masyarakat umum yang ingin mengakses NIK KTP digital juga tidak dikenakan biaya. Pengenaan tarif Rp1.000 itu hanya berlaku bagi perusahaan yang tercatat di BUMN, BUMD dan swasta sifatnya itu lebih kepada profit mereka (keuntungan),” jelas mantan Kepala Dinas PMD Kalsel ini.

Selain itu, diungkapkannya lagi, tidak dikenakannya biaya akses NIK dari data base Ditjen Dukcapil oleh kementerian/lembaga tersebut karena keperluannya murni hanya untuk pelayanan publik.

“Kita ketahui untuk mendapatkan data penduduk yang bakal mendapat bantuan sosial (bansos) perlu kan akses NIK mereka baik itu program Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RTLH), Pogram Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain,” ucapnya.

Dari data resmi agregat kependudukan Kalsel tahun 2022 lalu bahwa jumlah penduduk di provinsi ini mengalami penambahan dari sebelumnya 4,11 kini sudah mencapai 4,18 juta jiwa. Artinya, peningkatan sadar tertib administrasi kependudukan mulai menunjukkan ke arah yang cukup baik.

“Instansi Pemprov yang sudah mendapat izin akses NIK di antaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tim Mobil Perpustakaan Keliling (Pusling) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan roadshow ke Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (10/5).

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie menjelaskan kegiatan roadshow tersebut dalam rangka meningkatkan minat baca dan Indeks Pembangunan Literasi (IPL) di provinsi Kalsel, termasuk di Kabupaten HSU.

“Alhamdulillah setiap roadshow mobil pusling, animo para murid cukup tinggi,” katanya.

Sementara, Kepala SDN Kalumpang Luar Kecamatan Babirik, Erwin Syamsaihan menyambut gembira kedatangan tim pusling Dispersip Kalsel. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswa dan siswi di lingkungan sekolahnya.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Dispersip Kalsel dan Kabupaten HSU yang sudah berkunjung ke tempat kami. Anak-anak sangat senang karena banyak jenis buku yang bisa mereka baca,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SDN Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang, Rahmaji mengungkapkan para siswa sangat antusias menyambut kedatangan tim pusling Dispersip Kalsel. Ia berharap kegiatan ini terus dilakukan di masa-masa mendatang.

“Mudah-mudahan Tim Pulsinh bisa kembali lagi nanti ke sini,” harapnya.

Untuk diketahui, Tim Mobil Pusling Dispersip Kalsel mengunjungi beberapa sekolah di dua kecamatan diantaranya SDN Sungai Dalam 1 dan SDN Kalumpang Luar di Kecamatan Babirik, serta SDN Pandamaan 1, SDN Pandamaan 2 dan SDN Danau Panggang di Kecamatan Danau Panggang.

Tim Mobil Pusling Dispersip Kalsel juga ikut berpartisipasi pada Peringatan Hari Jadi ke 71 Kabupaten HSU yang puncaknya dilaksanakan pada Kamis (11/05). (HUMASDISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Selatan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat menggelar rapat bersama penyusunan dan sinkronisasi Program Kewaspadaan Nasional, Kamis (11/5).

Kegiatan yang digelar di Sekretariat FKPT Kalsel di Banjarmasin ini, juga membahas pembentukan satuan tugas (satgas) di Kabupaten/kota.

Menurut Ketua FKPT Kalsel, Aliansyah Mahadi, rapat bersama untuk sosialisasi Program Kewaspadaan Nasional menghadirkan Kepala Badan dan Kepala Bidang Kesbangpol Kabupaten/kota se Kalsel.
Dalam rapat tersebut, Didit nama panggilan Ketua FKPT Kalsel ini, selain menjelaskan pencegahan terorisme, juga memaparkan pembentukan FKPT di kabupaten/kota.
Disebutkan, bahwa FKPT sudah terbentuk di 34 provinsi dan baru saja dibentuk dua FKPT di kabupaten, yakni FKPT Jepara, Jawa Tengah dan FKPT Kabupaten Lebak, Banten.

Terkait hal tersebut, FKPT Kalsel akan melakukan pengayaan wawasan (studi banding) ke Kabupaten Jepara, Jateng pada 18 – 20 Mei nanti.

“Kita ingin menggali dan mengadopsi Pemkab Jepara yang bisa membentuk FKPT di kabupaten, terutama soal anggaran,” katanya.

Mengapa FKPT Kalsel perlu mengadopsi, pembentukan FKPT di Kabupaten/kota, karena tindakan teroris adalah kriminal, jadi bukan bagian dari tindakan perang karena sasaran utamanya adalah warga sipil.
Sementara Kaban Kesbangpol Provinsi Kalsel diwakili Kabid Wasnas, Agus Probowo menjelaskan tentang
kewaspadaan nasional yakni merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen, dan Penanganan Konflik.

Termasuk juga perencanaan program, kegiatan dan anggaran, serta pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
Kemudian pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait. (PWI.KALSEL-RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Perdagangan Kalsel, menggelar Pelatihan Pengembangan dan Peluang Pangan Olahan, untuk menembus Pasar Ekspor.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Birhasani, ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (10/5) mengatakan, untuk semakin meningkatkan ekspor pangan olahan, Disdag Kalsel menggelar Pelatihan Pengembangan dan Peluang Pangan Olahan, selama dua hari pada 10 – 11 Mei 2023, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

“Giat pelatihan ini, dari anggaran Disdag Kalsel,” ucapnya

Disampaikan Birhasani, saat ini populasi penduduk di dunia setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Sehingga, produk makanan olahan dinilai mendapatkan peluang yang besar untuk di ekspor ke pasar global, maka sangat tepatlah digelar pelatihan tersebut.

“Peserta pelatihan terdiri dari para Pelaku Usaha berorientasi Ekspor, masing-masing dari Kabupaten dan Kota,” ungkapnya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, dengan adanya ekspor pangan olahan ke negara-negara non-tradisional semakin terbuka, maka tentu memerlukan keuletan, pantang menyerah, dan akan konsistensi menghadapi tantangan, yaitu harus siap bersaing dengan produk-produk Negara lain di dunia.

“Pemerintah terus berupaya melakukan terobosan, agar produk Indonesia lebih unggul dan meningkatkan daya saing,” tutup Birhasani. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2022 dinilai sangat berarti untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalsel.

Hal itu disampaikan, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, pada Rabu (10/5).

Sebagai Kepala Daerah yang berkewajiban menyampaikan LKPj pada setiap akhir tahun anggaran, kata Sahbirin, Pemprov telah berupaya membuat laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, data dan kondisi apa adanya, yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tahun 2022.

“LKPj yang telah disampaikan tidak mungkin sempurna dan tanpa kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat menghargai rekomendasi DPRD Kalsel dan akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diserahkan hari ini,” tegasnya.

Menurut Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini, rekomendasi dari DPRD sebagai bentuk dan masukan yang berarti bagi seluruh jajaran Pemprov Kalsel agar bekerja lebih baik sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

“Dalam proses LPKj akhir tahun 2022 ini, kami merasakan kebersamaan yang kental, sinergi yang kuat dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam menilai LKPj,” ungkapnya.

Paman Birin berharap sinergi ini akan terus berlanjut dalam hubungan kerja untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan rakyat yang lebih sejahtera. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan dua penghargaan pada saat menghadiri rapat kerja daerah (Rakerda) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, selasa (9/5). Dua penghargaan tersebut yakni peringkat 1 Top Influencer Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel dan juara 2 kategori media massa online.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang diberikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel kepada SKPD yang mendukung terhadap keterbukaan informasi di Banua.

Kepala Dispersip Provinsi Kalsel, Nurliani Dardie pada Rapat Kerja Daerah Diskominfo Kalsel di Banjarbaru menyampaikan, pihaknya menyambut baik atas dua penghargaan yang telah di terima. Dia menuturkan bahwa selama ini pihaknya telah bekerja sesuai dengan tupoksi dan arahan dari Gubernur Kalsel.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalsel, Paman Birin yang sudah memberikan penghargaan kepada kami. Padahal selama ini kami hanya bekerja sesuai tupoksi kami, dan kami tidak bekerja untuk mencari penghargaan,” ucap Nurliani.

Nurliani menambahkan, penghargaan yang didapatkan hari ini, akan menjadi pecutan motivasi bagi pihaknya untuk bekerja lebih baik lagi dalam meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat Banua.

“Kami mengharapkan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kinerja Dispersip Kalsel,” lanjut Nurliani.

Dirinya juga berharap, mendapat dukungan penuh dari pimpinan, Pemerintah Provinsi Kalsel, dan seluruh lapisan masyarakat agar Dispersip Kalsel bisa meningkatkan IPLM Kalsel yang saat ini tertinggi di Indonesia, dan indeks kegemaran membaca di Kalsel. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan hasil rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2022.

Penyampaian hasil rekomendasi dewan tersebut dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (10/5).

Karmila menjelaskan ada empat bidang prioritas yang menjadi fokus perhatian DPRD Kalsel, yang pertama, urusan hukum dan pemerintahan dengan salah satu rekomendasi bahwa perlunya dukungan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pegawai dalam melakukan pelayanan berbasis digital.

“Perlunya penguatan peningkatan kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), termasuk peningkatan dan penambahan SDM Auditor pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Untuk bidang urusan ekonomi dan keuangan, secara umum, DPRD Kalsel merekomendasikan antara lain DPRD mendorong Pemerintah Provinsi secara serius hadir untuk melakukan tindakan-tindakan kongkrit-kolaboratif dalam rangka percepatan transformasi struktur ekonomi di Kalimantan Selatan dengan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata maupun industri pengolahan.

“Agar perekonomian di Kalimantan Selatan tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan seperti batu bara yang merupakan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dan bersifat terbatas,” terangnya.

Sementara, lanjut Karmila, urusan infrastruktur dan pembangunan, rekomendasi dewan antara lain masih rendahnya penyediaan air baku di Kabupaten/Kota karena adanya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih serta pengelolaan sumber daya air selama ini yang belum optimal. Terutama dalam pengelolaan OP prasarana jaringan irigasi/rawa.

“Permasalahan yang dihadapi adalah demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota semakin banyak namun kapasitas pengolahan air terbatas, dalam hal ini perlu dilakukan perencanaan agar kapasitas pengolahan air dapat memenuhi kapasitas pelayanan air di lintas kabupaten/kota dan perlu berkoordiasi dengan kementerian PUPR terhadap penambahan unit-unit pengolahan air,” tambahnya.

Untuk urusan kesejahteraan rakyat, DPRD Kalsel merekomendasikan di bidang pendidikan, salah satunya yaitu berdasarkan rekomendasi tahun 2020 dan 2021, angka harapan lama sekolah kembali muncul sebagai isu pada tahun 2022, karena berdasarkan data rata-rata lama sekolah tahun 2020 sebesar 8,29, tahun 2021 sebesar 8,34 dan pada tahun 2022 sebesar 8,46 (kelas 8 atau kelas 9 SMP/MTs/Ponpes).

“Semakin lama rata-rata sekolah maka semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jika kita cermati ini memiliki korelasi terhadap kenaikan angka IPM Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sebesar 71,28 maka pada tahun 2022 naik sebesar 0,56 point menjadi 71,84,” ungkapnya.

DPRD Kalsel merekomendasikan berbagai kebijakan dan kegiatan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dari lama sekolah yang diharapkan adalah dari perspektif siswa, sisi guru dan infrastruktur.

Rapat Paripurna DPRD Kalsel itu dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan dihadiri Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, anggota DPRD Kalsel, sejumlah pejabat lingkup Pemprov Kalsel dan unsur Forkopimda. (NRH/RDM/RH)

BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, melatih teknik dasar karate, kepada Kepala Sekolah, SMA, SMK, dan SLB, para Pengawas, serta Para Pejabat jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Rabu (10/5).

Latihan ini merupaka rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Disiplin PNS Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB yang juga dibuka oleh Gubernur Kalsel.

Dalam latihan bersama itu, Sahbirin dengan semangat memperagakan berbagai gerakan dasar yang diikuti oleh para peserta. Mulai dari teknik pukulan hingga pernapasan.

“Seni beladiri atau karate ini adalah seni menangkis dan menyerang. Dan saya bangga, hari ini bisa berlatih karate dengan para guru dan kepala sekolah. Luar biasa,” ujar Sahbirin seraya melatih.

Sahbirin juga menekankan pentingnya kesehatan jasmani dan rohani bagi para ASN, terlebih bagi para guru dan kepala sekolah.

“Karena mereka merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan,” terangnya.

Ia berpesan kepada para guru dan Kepala Sekolah agar dapat memberikan dedikasi tinggi dalam mendidik pelajar di provinsi ini. Selain itu, mereka juga dituntut untuk menjadi teladan bagi peserta didik.

“Para guru bukan hanya menjadi pendidik, tetapi lebih dari, guru adalah teladan,” pesan Paman Birin.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Muhammadun, menyampaikan, ada 419 peserta yang mengikuti bimtek mulai 9 hingga 11 Mei 2023 ini.

“Jadi kita menggelar bimtek ini tiga hari, untuk meningkatkan disiplin mereka,” ujarnya.

Begitu pula dengan latihan karate itu. Menurutnya, olahraga bela diri itu sangat menekankan nilai-nilai disiplin didalamnya. Sehingga patut diterapkan kepada guru dan kepala sekolah yang menjadi peserta kegiatan.

“Apalagi yang melatih Gubernur kita yang juga ketua Forki Kalsel, tentu ini sangat membanggakan,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) gencar melakukan sosialisasi peraturan daerah terkait penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital.

Hal itu sebagaimana yang dilakukan Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas kepada puluhan warga kota Banjarmasin bertempat di kawasan jalan Meratus Kecamatan Banjarmasin Tengah pada Selasa (9/5).

Suripno menjelaskan Pemerintah Pusat telah menargetkan penerapan KTP digital sebesar 25 persen dari jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik. Sementara, hingga saat ini, penerapan KTP digital di kota Banjarmasin baru sekitar satu persen.

“Di Banjarmasin, yang ditargetkan 25 persen berarti 100 ribu orang, ternyata baru 1 persen. Oleh karena itu, dengan sosialisasi ini, kami berharap tingkat persentase masyarakat yang memiliki KTP digital agar bisa bertambah,” jelasnya.

Sementara, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Deddy Sophian menilai penerapan KTP digital dapat mempermudah masyarakat dalam beraktivitas. Sebab, dalam data KTP digital yang dapat diakses melalui android terdapat dokumen penting yang tertaut di dalamnya.

“Kami mendorong pelaksanaan KTP digital secara serentak di Banjarmasin. Apalagi sekarang rata-rata masyarakat yang sudah menguasai IT. Kita bisa mudah membuka data kita di hp dengan PIN, tanpa harus membawa bentuk fisiknya,” tambahnya.

Sedangkan, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kota Banjarmasin, Fakhriawaty, selaku narasumber sosialisasi, menambahkan pihaknya terus berupaya menggencarkan sosialisasi dan aktivitasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini ke instansi-instansi pemerintah dan ke tempat-tempat publik.

“Momen-momen seperti sosialisasi ini dimana masyarakat banyak berkumpul memang menjadi sarana yang sangat membantu kami untuk mencapai target aktivasi IKD,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut juga melibatkan petugas Dinas Dukcapil Kota Banjarmasin untuk membantu peserta yang merupakan warga Banjarmasin melakukan aktivasi IKD. (NRH/RDM/RH)