Kategori: Provinsi Kalsel

TAPIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) terus berupaya meningkatkan minat baca dan budaya literasi di seluruh penjuru Banua.

Kali ini Tim Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) milik Dispersip Kalsel menyasar ke 12 satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Tapin. Kedatangan tim mendapatkan sambutan yang antusias dari pihak sekolah, khususnya para peserta didik.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan Kepala SDN Beringin 1 Syaiful Anwar yang merasa suatu kebanggaan dapat dikunjungi tim MPK Dispersip Kalsel.

Ia berharap, kegiatan ini bisa dilaksanakan secara rutin ke depannya agar semangat membaca dan belajar peserta didik bisa lebih ditingkatkan.

“Karena ini adalah hal-hal baru yang perlu kita perkenalkan dan budayakan. Apalagi melihat antusias anak-anak melihat mobil Pusling yang membawa berbagai macam buku. Ini merupakan suatu anugerah,” katanya, dalam rilis, Rabu (22/11).

Hal senada juga disampaikan, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tapin, Arsyad. Ia mengungkapkan anak-anak sangat antusias dengan kedatangan tim mobil Pusling karena perbendaharaan buku-buku di perpustakaan sekolah masih terbatas.

“Untuk itu, kami berharap ada bantuan dari Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten untuk menambah koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah,” terangnya.

Selain dua sekolah diatas, Tim MPK juga melakukan roadshow ke beberapa satuan pendidikan di Kabupaten Tapin, antara lain, SDN Pabaungan Hilir 1, SDN Antasari, SMPN 2 Tapin Tengah, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Rantau serta SMP Muhammadiyah Rantau, pada pekan lalu. (DISPERSIP.KALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar menutup secara resmi Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) ke XVIII Tahun 2023, di Auditorium ULM Banjarbaru, Rabu (22/11).

Dalam sambutannya Roy menyampaikan, apresiasinya karena pelaksanaan POMNAS di Kalsel berjalan lanjar dan sukses.

“Pemerintah Kalsel tentu memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan POMNAS yang berjalan lancar, aman, serta sukses,” ungkap Sekda.

Begitu juga untuk para atlet yang telah meraih prestasi terbaiknya pada ajang POMNAS ke 18 Tahun 2023 di Kalsel. Menurutnya agar dapat meningkatkan prestasinya hingga tingkat internasional kedepannya.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengucapkan selamat kembali ke provinsi masing masing dengan selamat sampai tujuan,” ucap Sekda.

Sementara itu, Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih peringkat ke 6, pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) ke XVIII Tahun 2023.

Ketua Bapomi Kalsel Rusmin Nuryadin mengatakan, keberhasilan tersebut tentunya diluar dari target pemerintah, masuk 10 besar pada POMNAS ke 18 Tahun 2023.

“Dengan capaian 6 besar tersebut, merupakan prestasi luar biasa bagi Kontingen Provinsi Kalimantan Selatan, pada ajang POMNAS ke 18 Tahun 2023,” ungkap Rusmin.

Karena, lanjutnya, selama ini Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah masuk 10 besar pada ajang POMNAS tersebut.

“Oleh karena itu, prestasi yang berhasil diraih ini merupakan pencapaian yang luar biasa,” ucap Rusmin.

Provinsi Kalimantan Selatan berhasil memperoleh medali emas sebanyak 8, medali perak sebanyak 7, serta medali perunggu sebanyak 27.

Peringkat 10 besar POMNAS ke XVIII Tahun 2023 di Kalsel

1. DKI Jakarta dengan perolehan medali emas 68, perak 34, perunggu 38
2. Jawa Tengah dengan perolehan medali emas 34, perak 42, perunggu 39
3. Jawa Timur dengan perolehan medali emas 30, perak 29. perunggu 46
4. Sumatera Utara dengan perolehan medali emas 10, perak 8, perunggu 7
5. Jawa Barat dengan perolehan medali emas 8, perak 24, perunggu 31
6. Kalsel dengan perolehan medali emas 8, perak 7, perunggu 27
7. Kaltim dengan perolehan medali emas 7, perak 9, perunggu 11
8. NTT dengan perolehan medali emas 7, perak 6, perunggu 9
9. Jogjakarta dengan perolehan medali emas 7, perak 5, perunggu 8
10. Bali dengan perolehan medali emas 5, perak 9, perunggu 14. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas SDM bidang jasa konstruksi di era persaingan global saat inu, maka KADIN Provinsi Kalsel membentuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang berafiliasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Bahkan, TUK KADIN Kalsel ini, sudah terhubung dan tersedia pada aplikasi Online Single Submission (OSS) Kementerian PUPR.

Secara resmi, TUK KADIN Kalsel ini mulai beroperasi pada Rabu (22/11), dengan melaksanakan Uji Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi Bidang Ahli Manajemen Konstruksi Level 9 atau Ahli Utama.

“Kami sangat bergembira dengan telah terealisasinya salah satu program kerja KADIN Kalsel, khususnya berkaitan dengan penguatan kompetensi tenaga kerja,” ujar Shinta Laksmi Dewi, Ketua Umum KADIN Provinsi Kalsel, kepada Abdi Persada FM pada Rabu (22/11).

Shinta memaparkan, kehadiran TUK ini, sejalan dengan program kerja KADIN Kalsel, yang merupakan sinergitas WKU Bidang PUPR, WKU Ketenagakerjaan dan WKU bidang Vokasi.

Pembentukan TUK ini, juga sejalan dengan PP Nomot 68 tahun 2022, tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Salah satu misi KADIN, adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memberikan solusi bagi kebutuhan pasar kerja, dengan menyediakan SDM berkompeten dan berkualitas, serta menambah daya saing tenaga kerja Kalsel di pasar lokal, regional maupun nasional,” tambahnya.

Lebih lanjut Shinta mengatakan, sertifikat kompetensi keahlian dan keterampilan yang dikeluarkan sistem BNSP melalui kerjasama TUK KADIN Kalsel ini, dapat memvalidasi dan mengukur kemampuan tenaga kerja. Sehingga akan meningkatkan daya saing dan memperluas potensi memasuki pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

“Oleh karena itu, kami mengundang asosiasi yg bergerak di bidang konstruksi, untuk memanfaatkan fasilitas TUK ini, dalam pembuatan Sertifikat Kompetensi Kerja,” tutupnya.

Kehadiran TUK KADIN Kalsel, diharapkan dapat memudahkan sektor kontruksi, untuk standardisasi keahlian dan ketrampilan tenaga kerjanya, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing sektor usaha kontruksi di Kalimantan Selatan.

Adapun alamat sekretariat dan narahubung TUK KADIN Kalsel, adalah di jalan Hasan Basri Banjarmasin (Kayutangi), dengan narahubung Yuanita, 085251262240. (RIW/RDM/RH)

BARITO KUALA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi kesejahteraan rakyat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka monitoring penerima hibah APBD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2023 di Desa Tatah Mesjid, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Jum’at (17/11).

Pemanfaatan dana hibah tersebut untuk pembangunan Langgar Darul Ihsan. Selain sebagai tempat beribadah, langgar atau musala ini juga memiliki fungsi sosial sebagai pusat kegiatan masyarakat.

Kepala Desa Tatah Mesjid, Meri Apriansyah, mengatakan keberadaan langgar yang sudah berdiri sejak tahun 1950 ini cukup penting bagi masyarakat Desa Tatah Mesjid. Sehingga ia dan warga sangat bersyukur ketika proposal perbaikan langgar yang diajukan pada tahun 2022 lalu bisa terealisasi di akhir tahun ini.

“Kami mengucapkan ribuan terimakasih atas partisipasi dari pihak provinsi untuk membangun langgar ini, ini perombakan total baru, bukan renovasi. Karena langgar ini kemaren sudah sangat tidak layak dipergunakan. Air pasang, tenggelam, air hujan, bocor,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Asbullah AS. Dirinya bersyukur pengelolaan dana hibah senilai Rp100 juta untuk langgar ini berjalan sebagaimana mestinya.

“Alhamdulillah berjalan lancar, jika dilihat progres pembanguannya sekarang, mungkin satu hingga dua bulan kedepan langgar ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat Desa Tatah Mesjid,” tuturnya.

Lebih lanjut, Asbullah mengajak masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengawasi realisasi dana hibah di masing-masing daerah agar penyalurannya benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. (DPRD.Kalsel-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemprov Kalsel melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar aksi deklarasi pemilu damai tahun 2024, di gedung Idham Chalid, di Banjarbaru, Jumat (17/11).

Deklarasi ditandai dengan penandatanganan oleh unsur Forkopimda Kalsel, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel, disusul perwakilan Partai Politik peserta Pemilu 2024, dan sejumlah organisasi lainnya.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan, mengajak seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama mewujudkan Pemilu yang damai.

Gubernur akrab disapa Paman Birin juga meminta masyarakat tidak terlibat dalam informasi hoaks, politik uang dan lainnya yang berpotensi membuat gaduh suasana Pemilu 2024 mendatang.

“Supaya tidak ada konflik yang terjadi pada pesta demokrasi nanti,” ujarnya.

Paman Birin berharap demokrasi Kalsel memiliki kualitas dan integritas. Sebab itu, baik simpatisan, peserta, pengawas maupun penyelenggara Pemilu, dituntut menghormati dan mengikuti tatanan aturan Pemilu.

“Mari wujudkan demokrasi yang bermartabat dalam pesta demokrasi 2024,” serunya.

Kepala Bidang Politik Bakesbangpol Kalsel, Hasanuddin, mengatakan aksi deklarasi ini sebagai bentuk pendewasaan diri dalam berdemokrasi yang diwujudkan dalam kontestasi Pemilu damai.

Apalagi, Kalsel berada pada 5 besar daerah rawan isu kampanye politik mengandung SARA, hoaks dan ujaran kebencian melalui sosial media.

“Dari itu, kita harus mawas diri akan adanya kerawanan ini. Dengan deklarasi damai, diharapkan bisa mengingatkan seluruh warga Banua,” katanya. (SYA/RDM/RH)

JOGYAKARTA – Guna menyebarluaskan informasi, Sekretariat DPRD kota Banjarmasin, melaksanakan kaji tiru ke Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepada sejumlah wartawan, Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto, setelah pertemuan, pada Jumat (17/11) mengatakan, dalam rangka meningkatkan penyebarluasan kegiatan di lingkungan DPRD kota Banjarmasin kepada masyarakat, pihaknya menggelar kaji tiru ke Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sharing tentang pelaksanaan program kehumasan dan peliputan informasi.

“Kami berharap, seluruh kegiatan dewan dapat terinformasikan dengan baik,” ucapnya

Disampaikan Iwan, keberadaan media sangat penting dalam menyebarluasan kerja wakil rakyat di DPRD kota Banjarmasin, yaitu media yang tergabung dalam persroom baik media cetak, elektronik dan online, dapat menginformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Media dan publikasi ini sangat penting untuk dioptimalisasi, terkait giat-giat dewan,” jelas Iwan

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Sleman, yang diwakili Kabag Humas Protokol dan Pelayanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman, Sri Wahyuni, menambahkan, selama ini pihaknya selalu berusaha untuk memenuhi setiap keperluan publikasi, dari 50 anggota dewan. Ini artinya, sangat besar peran para wartawan, baik media cetak, elektronik dan online. Dimana,
masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang tupoksi dan kegiatan DPRD.

“Semoga hasil kaji tiru ini dapat diaplikasikan secara optimal,” tutupnya

Untuk diketahui, dalam kegiatan kaji tiru, dipimpin Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto, didampingi Kabag Umum, Ashadi Himawan, Kasubbag Humas dan Protokol, Erwin Arizona, serta Kasubag TU dan Kepegawaian, Rusli, diterima Sekretaris DPRD Kabupaten Sleman, yang diwakili Kabag Humas Protokol dan Pelayanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman, Sri Wahyuni. Diikuti sejumlah anggota persroom wartawan Dewan Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparatur Pemerintahan Desa dan pengurus kelembagaan desa di Kalsel berakhir dengan capaian menggembirakan. Kegiatan yang terhitung mulai 17 September – 17 November 2023 setidaknya 6.744 orang tercatat turut berpartisipasi. Meski ditargetkan sebanyak 6.888 peserta, namun, capaiannya sudah dianggap berhasil dengan menuai realisasi 98,05%.

Direktur Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditjen Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Murtono menyampaikan, capaian dalam penyelenggaraan tersebut merupakan bentuk realisasi dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Kami sangat berterima kasih atas dedikasi pemerintah daerah termasuk PMD Kalsel dalam merealisasikan program Kemendagri. Seiring dengan banyaknya peserta yang mengikuti, jelas, penguatan wawasannya di pemerintahan desa bertambah,” ungkap Murtono usai mengukuti penutupan kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparatur Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Pengurus Kelembagaan desa, disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Jumat (17/11).

Murtono menambahkan, Melalui Pogram Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) ini, merupakan bentuk dukungan mendongkrak efektivitas intelektual aparatur dan pemdesnya. Termasuk cara pemerintahan desa (pemdes) memanfaatkan alokasi dana desa secara efektif dalam rangka peningkatan perekonomian.

“Termasuk bagaimana pemanfaatan dana desa (DD) menjadi penggerak ekonomi mereka,” Lanjut Murtono.

Martono menambahkan, Kalsel menjadi terbanyak kelima untuk kegiatan yang diinisiasi Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes. Kalsel memiliki prestasi yang cukup tinggi dari empat provinsi secara nasional dengan partisipasi peserta tertinggi

“Pelatihan ini tak hanya digelar di Kalsel melainkan diseluruh Indonesia,” tutup Murtono.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah menyampaikan, peningkatan kapasitas ini tak hanya bertujuan untuk menunjang intelektual individual saja.

“Secara khusus, keikutsertaan ini dapat memberikan lebih atas pemahaman dalam pengelolaan dan pendapatan ditingkat desa,” ucap Faried.

Tak lupa dirinya berterima kasih atas dukungan Kemendagri melalui Ditjen Pemdes lewat program ini, yang diharapkan aparatur desa semakin bisa mengembangkan potensinya agar bisa bergerak secara mandiri.

“1.722 desa yang berpartisipasi pada kegiatan ini. Berhasil mengumpulkan sebanyak 1.705 desa. Apabila diakumulasikan menjadi 99,01%. Sementara paket kelas yang disediakan untuk kouta 218 orang, berhasil terpenuhi dan berjalan sesuai perencanaan,” lanjutnya

Selaras dengan visi misi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, pembangunan harus didorong lewat pemerintahan ditingkat terendah yakni desa. “Terwujudnya hal tersebut, dibuktikan dengan berkembangnya desa, mampu memanfaatkan sumber potensial (APBDes) serta meningkatnya kualitas SDM dilingkup pemerintahan desa,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)