Provinsi Kalsel – Laman 112 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BSI Dukung Kolaborasi Digitalisasi Layanan Haji Bersama Kementerian Haji

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj), untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan bagi jamaah haji Indonesia.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Jakarta Jumat (21/11), sebagai bagian dari komitmen kedua pihak dalam menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih aman, nyaman, dan modern, melalui pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan dalam penyelenggaraan haji.

MoU ditandatangani Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo dengan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf. Melalui kesepakatan tersebut, BSI bersama Kementerian Haji Umrah menyepakati beberapa aspek. Antara lain operasional dan kebutuhan transaksi keuangan kelembagaan dan dalam penyelengaraan haji umrah, kemudahan akses layanan haji bagi para calon jamaah haji Indonesia, dan juga penggunaan produk dan layanan keuangan syariah di BSI.

Penandatanganan MOU ini juga merupakan tonggak awal layanan haji tahun 2026. Pemerintah telah mengumumkan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) 2026 adalah sebesar Rp87.409.365,45 per jamaah, dimana rata-rata jamaah membayar Rp54.193.806,58 dan sisanya ditanggung nilai manfaat dana haji. Bipih tahun ini lebih rendah sekitar Rp2 juta dibandingkan Bipih 2025.

Saat ini, penyelenggaraan memasuki persiapan pelunasan Bipih yang diperkirakan pada pekan keempat November 2025.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi kerjasama yang menjadi babak penting dalam mendukung penyelenggaraan haji Indonesia yang setiap menjadi salah satu negara dengan jamaah terbesar di dunia.

“Kami berkomitmen menyediakan layanan perbankan syariah yang lebih cepat, aman, dan terkoneksi dengan sistem di Arab Saudi sehingga jamaah dapat beribadah dengan tenang dan juga dapat melakukan transaksi keuangan di Arab Saudi secara aman,” ujarnya.

BSI juga telah menyiapkan berbagai layanan pelunasan biaya haji melalui berbagai channel baik offlline, online atau melaluli BSI Agen yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia.

“Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga peningkatan pelayanan haji dan umrah menjadi prioritas utama kami setiap tahun,” ujarnya.

Dia menegaskan kolaborasi dan sinergi dengan bank syariah terutama BSI, sebagai bank syariah terbesar diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan kemudahan layanan bagi calon jamaah haji Indonesia.

“Kami berharap BSI juga dapat mempermudah jamaah baik di Tanah Air maupun saat berada di Tanah Suci”, harapnya.

BSI adalah market leader bank yang melayani jamaah dari di Indonesia. Rerata setiap tahunnya, sebanyak 83% calon Indonesia berangkat ke Arab Saudi melalui layanan BSI. Dari sisi Tabungan haji, BSI saat ini mengelola lebih dari 6,7 juta rekening dengan sekitar 51% di antaranya sudah masuk dalam daftar tunggu (waiting list) untuk berangkat haji.

Anggoro juga mengungkap BSI terus mengedukasi masyarakat untuk menyiapkan keuangan haji secara terencana sehingga dana nasabah sudah siap saat pelunasan.

Selain itu, perusahaan juga mengoptimalkan penyediaan layanan keuangan syariah yang mudah diakses bagi calon jamaah haji, melalui digitalisasi layanan haji melalui BSI e-channel.

Diantaranya, 1.130 kantor cabang BSI, 5.969 ATM, Lebih dari 100 ribu BSI Agen, mobile banking BYOND by BSI maupun BSI Net.

“Digitalisasi layanan haji merupakan bagian dari strategi BSI dalam mendukung percepatan transformasi layanan haji. Kami ingin memastikan calon jamaah dapat mengakses layanan haji dengan mudah, aman dan realtime dan sesuai prinsip syariah,” ujar Anggoro Eko Cahyo.

Dia juga menambahkan dengan proses yang semakin praktis dan mudah, calon jamaah dapat melakukan seluruh aktivitas perbankan terkait haji kapan pun dan di mana pun, tanpa harus datang ke kantor cabang. (RIW/EYN)

Rawan Kecelakaan Saat Melaut, Nelayan Pelabuhan Perikanan Batulicin di Jamin BPJS Ketenagakerjaan

Batulicin – Dalam rangka menjamin keselamatan para nelayan pada saat bekerja di laut, UPTD Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan setempat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, diwakili Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Batulicin Akhmad Syarwani menjelaskan, dua bulan lalu di tempat mereka telah terjadi insiden kecelakaan kerja yang dialami nelayan, saat menyiapkan bahan bakar.

“Di tempat kami dalam dua bulan terakhir ini telah terjadi musibah yang tidak diinginkan,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, belum lama tadi.

Korban yang mengalami kecelakaan kerja tersebut, menurut Syarwani, telah mendapat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Baik korban selamat maupun meninggal dunia.

“Untuk proses klaim jaminan kecelakaan kerja tersebut, telah selesai semuanya,” ucapnya.

Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan ini, sangat bermanfaat bagi para nelayan di Pelabuhan Perikanan Batulicin.

“Atas kejadian tersebut, maka saat ini nelayan di Batulicin telah dilengkapi dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syarwani juga mengingatkan kepada para nelayan, agar sebelum melaut, untuk melengkapi surat persetujuan berlayar, sebelum pergi melaut.

“Sebelum pergi melaut kami meminta kepada nelayan, untuk mendapatkan surat operasi serta surat persetujuan berlayar,” ungkapnya.

Sebab apabila terjadi gelombang besar, lanjut Syarwani, pihak Kesyahbandaran tidak akan mengeluarkan surat persetujuan ini.

“Nelayan yang tetap melaut tanpa adanya surat persetujuan, harus menanggung sendiri risiko saat berada di perairan, maka kami tidak menyarankan tindakan tersebut,” ucap Syarwani.

Selain itu, tambahnya, pada saat hendak melaut, hendaknya para nelayan membawa perlengkapan yang lengkap.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB), adalah dokumen negara yang dikeluarkan Kantor Kesyahbandaran untuk kapal yang akan berlayar. Surat ini memastikan kapal tersebut memenuhi persyaratan keselamatan dan kelayakan laut, serta kewajiban lainnya.

Dokumen ini wajib dimiliki setiap kapal sebelum meninggalkan pelabuhan. SPB adalah legalitas hukum bagi kapal untuk berlayar, termasuk untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. (SRI/RIW/APR)

Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal DPRD Kalsel, Masuk Tahap Finalisasi

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, memasuki tahap finalisasi.

Hal itu diungkapkan, Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Jahrian, baru-baru tadi.

Jahrian menjelaskan, raperda yang disusun secara komprehensif ini, dapat memperkuat iklim investasi di Banua, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Saat ini drafnya telah disusun rapi dan telah ditandatangani anggota Pansus.

*Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Jahrian, saat memimpin rapat*

“Semoga mendapat sambutan positif serta dukungan dari Gubernur Kalsel,” ujarnya.

Disampaikan Jahrian, dalam waktu dekat, Pansus II akan menjadwalkan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, untuk mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis sebelum memasuki tahapan penetapan.

Raperda ini tidak hanya mengatur tata kelola penanaman modal, tetapi juga memuat ketentuan strategis yang dirancang untuk mempercepat proses perizinan, memberikan kepastian layanan, serta menawarkan insentif bagi pelaku usaha.

“Poin utama yang menjadi fokus antara lain, kemudahan dan percepatan prosedur perizinan investasi, dan kepastian layanan publik, insentif yang selektif untuk sektor-sektor prioritas, mekanisme pengawasan serta akuntabilitas pelaksanaan kebijakan investasi,” jelasnya

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus II, Adrizal, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga—baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun instansi vertikal—sebagai kunci keberhasilan implementasi Raperda. Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci, agar implementasi Raperda berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Hadirnya Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, akan membuka peluang lebih luas bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kalsel, sekaligus meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Pertama di Kalsel, Ribuan Siswa Banjarmasin Terima Vaksin DBD Gratis

Banjarmasin – Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi momok mematikan di Indonesia, sejak pertama kali teridentifikasi di Surabaya pada 1968 hingga tahun 2025 ini. Di Kalimantan Selatan, sampai tahun 2024 lalu, tercatat 3.236 kasus Demam Berdarah Dengue, dengan 16 kematian. Angka ini menggambarkan DBD masih menjadi ancaman serius yang harus terus diwaspadai.

Namun seiring dengan kemajuan teknologi dunia kedokteran, langkah pencegahan DBD dimulai pada 2015 lalu, dengan dikembangkannya vaksin demam berdarah. Dimana 10 tahun kemudian, Provinsi Kalimantan Selatan berkesempatan mendapatkan hibah 7.500 dosis vaksin DBD dari perusahaan farmasi Jepang, dan Kota Banjarmasin menjadi daerah pertama yang mendapatkan vaksin gratis ini.

“Vaksin ini telah melalui tahap uji klinis, dan memiliki izin edar resmi dari BPOM. Jadi saya mengajak masyarakat yang memenuhi kriteria, untuk mendapatkan vaksin DBD ini,” jelas dr. Diauddin, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, saat ditemui wartawan dikantornya kawasan Belitung Banjarmasin, Kamis (20/11) siang.

*Tim Ketua Dokter Anak dan Kepala Dinas Kesehatan Kalsel*

Kriteria penerima vaksin ini, adalah mereka yang berusia 6-45 tahun. Sedangkan untuk pemberian vaksin di Banjarmasin, menyasar siswa Sekolah Dasar kelas 3 sampai 4.

Banjarmasin dipilih sebagai kota pertama di Kalsel, yang mendapatkan vaksin DBD ini mulai Januari 2026, karena temuan jumlah kasusnya yang selalu berada di posisi teratas.

“Program Kemenkes yang menargetkan nol kematian akibat dengue pada tahun 2030 ini, akan diberikan dalam dua tahap. Dosis pertama pada Januari 2026, dan dosis kedua diberikan tiga bulan setelahnya, pada April 2026”, ujar Prof. dr. Edi Hartoyo, Ketua Tim Dokter Anak Kalsel untuk Vaksin Dengue, di ruang kerja Kadinkes Kalsel.

Dokter Edi Hartoyo menambahkan, efektivitas vaksin diperkirakan mencapai 80 persen dalam mencegah infeksi, dan 85 persen mencegah gejala berat bahkan kematian. Dimana proses pemantauan terhadap penerima vaksin, dilakukan hingga tiga tahun.

“Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemberian vaksin, tetapi juga pemantauan kesehatan anak selama lebih kurang tiga tahun. Oleh karena itu, saya mengimbau masyarakat untuk memberikan kesempatan ini kepada anaknya, karena manfaatnya yang akan dirasakan jangka panjang serta di pastikan vaksin tersebut sudah bersertifikat Halal”, tutupnya.

Data terbaru Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel menyebutkan, hingga 10 November 2025, tercatat 460 kasus DBD dengan 1 kematian di Kalimantan Selatan. Angka ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan, yaitu lebih dari 80 persen kasus dan lebih dari 90 persen kematian dibandingkan tahun 2024. (RIW/APR)

Diksar Menwa Kalsel 2025 Resmi Dibuka, 100 Peserta Ikuti Pelatihan Bela Negara

Banjarbaru – Pendidikan Dasar (Diksar) Resimen Mahasiswa (Menwa) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 resmi dibuka di Rindam VI/Mulawarman, Banjarbaru, pada Kamis (20/11).

Pembukaan dilakukan Komandan Rindam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ali Akhwan dan turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, Rospana Sofian, bersama jajaran Forkopimda.

Diksar Menwa tahun ini diikuti 100 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Pelatihan akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 November hingga 3 Desember 2025.

*Suasana upacara pembukaan Diksar Menwa 2025*

Dalam arahannya, Danrindam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ali Akhwan menekankan, bahwa Diksar Menwa merupakan wadah penting untuk menanamkan disiplin, karakter kebangsaan, serta kemampuan dasar bela negara.

“Kami ingin para peserta memahami bahwa Menwa adalah kawah candradimuka untuk membentuk generasi muda yang tanggap, terlatih, dan berkarakter,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa materi pelatihan disusun untuk menyiapkan kader-kader mahasiswa yang mampu berkontribusi bagi lingkungan kampus maupun masyarakat.

“Selama 14 hari ke depan, peserta akan ditempa dengan berbagai pembekalan fisik dan mental, sehingga mereka siap mengemban tugas saat kembali ke kampus masing-masing,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Rospana Sofian, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Diksar Menwa.

“Pemerintah Provinsi sangat mengapresiasi kegiatan ini, yang mana ini merupakan pembinaan dan pembentukan generasi muda berwawasan kebangsaan,” ucapnya.

Rospana juga menyebut Menwa memiliki peran strategis dalam memperkuat karakter mahasiswa.

“Menwa bukan hanya tentang kedisiplinan, tetapi juga tentang kepemimpinan, solidaritas, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa,” tuturnya.

Ia berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh – sungguh.

“Kami berharap adik-adik mahasiswa memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, membangun karakter, dan menjadi teladan di lingkungan kampus,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Hasil Seleksi Administrasi JPTP 2025 Diumumkan, Belasan Peserta Dinyatakan Tidak Penuhi Syarat

Banjarbaru – Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 memasuki tahapan penting, setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel resmi merilis hasil seleksi administrasi.

Pada seleksi terbuka JPTP tahun ini, Pemprov Kalsel membuka 12 formasi jabatan, masing-masing enam jabatan Eselon IIa dan enam jabatan Eselon IIb.

Dari total 89 pelamar yang mendaftar, sebanyak 16 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

Plt. Kepala BKD Kalsel, Noryadi, melalui Kasubbid Promosi, Ahmad Nur Ardi mengungkapkan, bahwa sebagian besar peserta gagal karena tidak memenuhi persyaratan dasar. Diantaranya usia yang melewati batas ketentuan, serta belum memiliki pengalaman minimal dua tahun sebagai Pejabat Administrator atau pejabat fungsional madya.

*Kasubbid Promosi, BKD Kalsel, Ahmad Nur Ardi saat diwawancara*

Selain itu, ketidaktelitian peserta dalam mengunggah dokumen ke sistem ASN Karir BKN juga menjadi faktor dominan.

“Dokumen seperti SKP dan SPT Pajak 2024 masih banyak yang keliru. Ada yang mengunggah SPT tahun 2023, bahkan hanya bukti potong pajak. Untuk SKP, panitia meminta SKP tahun 2023 dan 2024, namun beberapa peserta hanya mengunggah salah satu,” jelas Ardi, Rabu (19/11).

Dari hasil verifikasi, Panitia Seleksi menyatakan 73 peserta lolos dan berhak mengikuti tahapan berikutnya. Tahap lanjutan akan berlangsung pada 25-28 November berupa penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui Assessment Center oleh Pusat Penilaian Kompetensi BKN.

“Hari pertama kegiatan dilaksanakan di SMK 1 Martapura, sementara hari kedua hingga keempat bertempat di Gedung Idham Chalid. Peserta juga diwajibkan menyusun makalah dan mengunggahnya sesuai waktu yang ditentukan,” tambahnya.

Selanjutnya, pada 1-3 Desember, peserta akan menghadapi tahapan akhir berupa wawancara dengan Tim Panitia Seleksi.

“Tim Pansel terdiri dari dua pejabat JPTP internal, yakni Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin dan Kepala Bapenda Kalsel Subhan Nor Yaumil. Dari eksternal ada para Akademisi dan Kepala BPKP, serta satu unsur profesional yaitu Prof. Hatta,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Gelar Temu Pelanggan, Disnakertrans Apresiasi Pengguna Jasa Lab K3 Kalsel

Banjarmasin – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Laboratorium Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lab K3) Provinsi Kalimantan Selatan, memberi apresiasi dan penghargaan kepada pelanggan, pada Temu Pelanggan, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Kamis (20/11).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti menyampaikan, temu pelanggan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pelanggan Lab K3 Kalsel.

“Kegiatan ini merupakan wujud penghargaan kami kepada pelanggan,” ungkap Irfan.

Selain itu, lanjutnya, temu pelanggan ini juga sebagai wujud rasa terima kasih kepada seluruh pelanggan, yang telah mendukung keberadaan Lab K3 Kalsel.

“Dimana dukungan ini sekaligus mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Irfan.

Kadisnakertrans Irfan Sayuti didampingi Kepala Lab K3 Kalsel Masrifani

Temu pelanggan kali ini, tambahnya, mengangkat tema Deteksi Dini Penyakit Jantung dan Nyeri Punggung Belakang Terhadap Keselamatan dan Kesehatan, untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

“Pada kegiatan ini kami juga memberikan sumber sumber informasi baru, melalui narasumber dokter spesialis emergency yang dihadirkan, untuk memberikan informasi serangan jantung dan nyeri punggung belakang di tempat kerja,” tutur Irfan.

Dikatakan Irfan, kegiatan ini juga merupakan sharing yang diberikan kepada pelanggan Lab K3.

“Kami mengharapkan, dengan adanya kegiatan ini seluruh pelanggan Lab K3 Kalsel, dapat mengetahui apabila serangan jantung terjadi di lingkungan tempat kerja,” jelas Irfan.

Sementara itu, Kepala Lab K3 Masrifani mengatakan, pada kegiatan Temu Pelanggan ini, diisi juga dengan dialog tanya jawab, dari pelanggan.

“Dengan adanya saran dari para pelanggan tersebut, menjadi masukan bagi kami,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Masrifani, masukan ini nantinya, menjadi patokan lab K3 untuk melakukan perbaikan layanan.

“Kami berupaya untuk melakukan perbaikan serta peningkatan pelayanan,” ucapnya.

Sementara itu, dokter Spesialis Emergency RSUD Ulin Banjarmasin Shinta Atieka menjelaskan, serangan jantung atau henti jantung dapat terjadi dimana saja, termasuk di tempat kerja.

“Lab K3 ini memiliki keterkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga serangan penyakit jantung ini memang perlu diwaspadai,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Shinta, serangan jantung hendaknya dapat diketahui gejala atau tanda tandanya, untuk menghindari dampak fatal bagi pekerja.

“Seperti nyeri dada sebelah kiri hingga tembus ke bagian belakang, dan berkeringat dingin. Pada saat melihat rekan kerja mengalami hal tersebut, maka secepatnya untuk dibawa ke rumah sakit, agar mendapatkan pertolongan lebih lanjut,” jelasnya.

Gejala awal serangan jantung ini, tidak hanya wajib diketahui para pekerja saja, namun juga masyarakat umum. Sehingga dampak fatal dari serangan jantung berupa kematian, dapat dihindari.

Kegiatan ini dihadiri seluruh perwakilan Dinas Tenaga Kerja di 13 Kabupaten Kota di Kalsel, Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah 1, 2, serta 3 dan perwakilan pelanggan Lab K3 Kalsel. (SRI/RIW/APR)

Sejalan Visi Gubernur, Setwan Kalsel Tingkatkan SDM Religius Lewat Ceramah Agama

Banjarmasin – Dalam mendukung visi–misi Gubernur Kalimantan Selatan, khususnya dalam penguatan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak, religius, dan berintegritas, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan pembinaan mental spiritual, melalui Ceramah Agama yang mengangkat tema “Keutamaan Ilmu dan Penuntut Ilmu serta Hukum-Hukum Islam” di Musholla Al-Ikhlas Setwan Kalsel pada Kamis (20/11).

Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini menyampaikan, program pembinaan mental spiritual ini, sejalan dengan komitmen Pemprov Kalsel untuk membentuk aparatur pemerintahan yang tidak hanya kompeten secara administratif, tetapi juga kuat dalam karakter dan nilai-nilai keagamaan.

“Ilmu adalah fondasi dari setiap kebijakan dan tindakan. ASN yang berilmu akan memiliki ketenangan, kedewasaan, dan ketajaman dalam mengambil keputusan,” ujarnya.

Menurut Jaini, pemahaman agama dan ilmu pengetahuan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, khususnya bagi aparatur yang bekerja dalam lingkungan lembaga legislatif.

Dimana, penguatan mental spiritual menjadi bagian penting dari pembangunan kualitas SDM aparatur. Ceramah agama ini mendukung arah pembangunan Provinsi Kalsel yang menempatkan nilai religiusitas sebagai bagian dari fondasi tata kelola pemerintahan.

*Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, (memegang mic)*

“Apa yang kita lakukan hari ini sejalan dengan visi Gubernur untuk membentuk aparatur yang profesional sekaligus berkarakter religius,” jelasnya.

Lebih lanjut Jaini menilai, bahwa pembinaan ini membantu memperkuat integritas ASN dalam menjalankan tanggung jawab yang semakin kompleks. Keterikatan antara ilmu, akhlak, dan tugas pelayanan publik harus terus dipelihara, agar lembaga berjalan dengan baik. Pihaknya ingin aparatur di lingkungan Setwan menjadi teladan.

“Ilmu dan akhlaknya baik, berdampak pada pelayanan kepada masyarakat yang semakin meningkat dari waktu ke waktu,” ungkap Jaini

Sementara itu, dalam ceramahnya, M. Fadlian Noor menekankan, menuntut ilmu merupakan kewajiban yang membawa keberkahan baik untuk pribadi maupun lingkungan kerja. Ia menjelaskan bahwa seorang aparatur negara memiliki tanggung jawab besar sehingga membutuhkan bekal ilmu yang cukup, baik ilmu agama maupun ilmu yang berkaitan dengan tugas kedinasan.

“Ilmu adalah cahaya, seorang ASN mampu mengarahkan langkahnya menuju kebaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tuturnya.

Langkah Sekretariat DPRD Kalsel memasukkan pembinaan spiritual sebagai agenda rutin, merupakan langkah tepat untuk mendukung pembangunan akhlak aparatur, sejalan pula dengan spirit pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang religius dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Kegiatan ini turut dihadiri Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan, M. Andri Yuzhar, serta jajaran staf Persidangan dan Perundang – Undangan Setwan Kalsel. (ADV-NHF/RIW/APR)

Perkuat Pencegahan Gratifikasi, Inspektorat Kalsel Imbau SKPD Optimalkan UPG

Banjarbaru – Inspektorat Provinsi Kalsel, mengimbau seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengoptimalkan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), sebagai instrumen utama pengendalian gratifikasi di internal organisasi.

Hal ini dalam rangka meningkatkan integritas dan mencegah potensi praktik gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang semakin diperketat.

Kepala Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen mengatakan, bahwa UPG tidak boleh dipandang hanya sebagai lembaga pelaporan administratif semata, tetapi harus menjadi motor gerakan anti-gratifikasi yang aktif melakukan edukasi, konsultasi, dan pengawasan.

“UPG adalah mitra strategis Inspektorat sekaligus perpanjangan tangan KPK di lingkungan Pemprov Kalsel. Setiap unit harus memastikan UPG berjalan efektif, mampu memetakan risiko, aktif bersosialisasi, dan menjadi ruang konsultasi pertama bagi ASN,” ungkap Fydayeen, Kamis (20/11).

Disebutkan, terdapat tiga mandat utama yang wajib dijalankan UPG untuk memastikan ekosistem birokrasi yang bersih dan transparan. Yaitu pertama Edukasi dan Sosialisasi, dimana UPG harus menjadi sumber informasi yang tepat tentang aturan gratifikasi, termasuk pemahaman risiko hukum, pengecualian, dan tata cara pelaporan.

Kedua Konsultasi Aman dan Mudah Diakses, ASN diberikan ruang konsultasi yang rahasia dan terlindungi agar tidak ragu menanyakan status pemberian sebelum atau setelah berinteraksi dengan pihak eksternal.

Ketiga Pelaporan dan Monitoring Akuntabel. Setiap laporan gratifikasi harus diproses secara cepat, terverifikasi, dan diteruskan kepada KPK dalam batas waktu maksimal 10 hari kerja.

Selain itu, Ia menegaskan, peran pimpinan SKPD dalam memastikan keberhasilan program ini. Dukungan berupa kebijakan, fasilitas, dan legitimasi operasional UPG menjadi faktor kunci implementasi yang konsisten.

“Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini penting agar ASN berani menolak dan melaporkan setiap pemberian yang berpotensi melanggar,” lanjut Fydayeen.

Lebih jauh, Fydayeen menegaskan, bahwa keberhasilan implementasi UPG tidak hanya bertumpu pada petugas pengendalian, tetapi juga bergantung pada komitmen pimpinan SKPD.

Dukungan berupa kebijakan internal, penyediaan fasilitas, serta legitimasi operasional UPG menjadi penentu efektivitas program.

“Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini penting agar ASN berani menolak dan melaporkan setiap pemberian yang berpotensi melanggar,” tambah Fydayeen.

Inspektorat berharap optimalisasi UPG di seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat menumbuhkan budaya integritas kolektif, bukan sekadar kepatuhan formal.

Dengan penguatan UPG, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan terciptanya birokrasi yang bersih, profesional, serta mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang anti-gratifikasi dan berorientasi pada pelayanan publik. (INSPEKTORAT.KALSEL/MRF/RIW/APR)

Stabilisasi Harga Bapok Jelang Momen 5 Rajab Guru Sekumpul, Dinas PKP Kalsel Gelar Gerakan Pangan Murah

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, kembali melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM), sebagai langkah stabilisasi harga kebutuhan pokok menjelang momentum besar keagamaan serta akhir tahun. Kegiatan berlangsung di area kios pangan milik Dinas PKP Kalsel di Banjarbaru, mulai 20 – 21 November 2025.

Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Saptono mengatakan, GPM rutin digelar untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pada sejumlah komoditas strategis. Seperti beras, gula, minyak goreng, telur, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya, menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), maupun hari besar keagamaan.

*Kabid Ketahanan Pangan DPKP Kalsel, Saptono*

Menurutnya, GPM juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat agar dapat berbelanja dengan bijak serta memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan terjangkau.

“Melalui Gerakan Pangan Murah ini, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar karena kami bekerja sama langsung dengan produsen dan distributor,” ujar Saptono.

Ia berharap kegiatan ini mampu membantu menekan laju inflasi daerah serta menjaga daya beli masyarakat, khususnya di kawasan Banjarbaru dan sekitarnya.

Di sisi lain, Saptono juga mengungkapkan, bahwa dua komoditi pokok, yakni bawang merah dan daging ayam ras, mengalami kenaikan harga menjelang momen 5 Rajab Guru Sekumpul, salah satu kegiatan keagamaan besar yang rutin diperingati masyarakat Kalimantan Selatan.

Kenaikan ini dipicu meningkatnya permintaan dari masyarakat, termasuk pedagang, rumah tangga, serta pelaku usaha kuliner yang menyiapkan kebutuhan untuk peringatan tersebut.

“Lonjakan permintaan menjadi faktor utama naiknya harga di pasar, meski stok kedua komoditas masih terpantau aman,” lanjut Saptono.

Ia menambahkan, bahwa tren kenaikan permintaan menjelang 5 Rajab terjadi hampir setiap tahun. Untuk bawang merah, pasokan luar daerah yang terbatas turut memengaruhi harganya. Sementara itu, peningkatan konsumsi masyarakat, juga menyebabkan harga daging ayam ras ikut terdorong naik.

“Kebutuhan konsumsi meningkat tajam menjelang kegiatan haul, sehingga harga ikut menyesuaikan,” tegas Saptono.

Melalui pelaksanaan GPM yang bersamaan dengan dinamika harga komoditas di pasar, diharapkan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan dengan harga terjangkau serta dapat memenuhi kebutuhan jelang rangkaian kegiatan keagamaan maupun akhir tahun. (MRF/RIW/APR)