Kategori: News

BANJARMASIN – Dalam rangka mendukung program pemerintah terhadap keterbukaan informasi publik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, di Kota Banjarmasin, Senin (27/10). Sosialisasi dibuka Sekdako Banjarmasin Ikhsan Budiman, diwakili Plt Asisten 3 Setdako Banjarmasin Jefrie Fransyah.

“Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi atas dilaksanakannya Sosialisasi Keterbukaan Publik oleh Diskominfo Kalsel ini,” ungkap Jefrie, kepada sejumlah wartawan.

Dimana, lanjutnya, Kota Banjarmasin dipilih sebagai salah satu daerah yang mendapatkan kesempatan tersebut.

“Sosialisasi ini sangat penting untuk mengingatkan Pemerintah Kota Banjarmasin, pentingnya keterbukaan informasi publik,” ucapnya.

Mengingat, tambah Jefrie, keterbukaan informasi publik ini merupakan kewajiban seluruh instansi di Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Kami mengingatkan kepada seluruh SKPD di Kota Banjarmasin, untuk melakukan keterbukaan informasi publik, untuk kepentingan masyarakat, berdasarkan visi dan misi Wali Kota Banjarmasin, Maju Sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Layanan Informasi Publik Diskominfo Kalsel Muhammad Ayub Khan menjelaskan, sosialisasi keterbukaan informasi publik ini, merupakan dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menciptakan atau mendorong iklim keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Berdasarkan amanat undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan sosialisasi ini secara bertahap di seluruh kabupaten kota di Banua,” ungkap Ayub.

Karena itu, tambahnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengajak seluruh pemerintah daerah 13 kabupaten kota, untuk mendukung serta melaksanakan keterbukaan informasi publik.

“Maka dengan begitu masyarakat mendapatkan informasi publik, yang tepat, akurat, serta terpercaya,” ucap Ayub.

Sedangkan, lanjutnya, pada Tahun 2025 ini, sudah dilaksanakan sosialisasi di 4 lingkup pemerintah kabupaten kota. Dimana Kota Banjarmasin merupakan daerah ke 4 yang mendapatkan sosialisasi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Ayub juga mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring tahun lalu, Kota Banjarmasin untuk keterbukaan informasi publik, sudah cukup informatif.

“Kami berharap, dengan adanya sosialisasi ini maka pada tahun tahun mendatang, Kota Banjarmasin dapat lebih meningkatkan lagi layanan informasi keterbukaan publiknya sampai mencapai informatif,” ucap Ayub.

Diskominfo Kalsel berharap kepada pemerintah kabupaten/kota dapat bersama sama mengembangkan kelembagaan Pejabat Pengola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Karena melalui PPID inilah semua informasi diberikan kepada masyarakat, dengan kanal kanal yang sudah tersedia atau melalui website yang dikelola oleh masing masing PPID,” jelas Ayub. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pelatihan Public Speaking bagi ASN di lingkungan Pemprov Kalsel, di Aula Kampus 1 BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (27/10).

Kegiatan dibuka langsung Kepala BPSDMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, dan diikuti sebanyak 30 peserta dari berbagai SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Lewat pelatihan ini, Faried menekankan pentingnya kemampuan berbicara di depan umum, sebagai keterampilan utama bagi ASN di era modern.

“Public speaking di era sekarang berubah dari keterampilan tambahan menjadi kebutuhan utama bagi Aparatur Sipil Negara,” ujarnya.

Faried menjelaskan, perubahan zaman dan meningkatnya harapan publik terhadap citra pemerintah, membuat komunikasi kini tidak hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan, mempengaruhi opini, dan menciptakan hubungan konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, ASN tidak lagi cukup hanya menguasai administrasi, tata kelola, dan penyusunan kebijakan. Semua kemampuan tersebut akan kurang berarti jika tidak dibarengi dengan kecakapan menyampaikan pesan secara efektif, persuasif, dan profesional di berbagai konteks, seperti presentasi program kerja, rapat antar instansi, sosialisasi kebijakan ke masyarakat, hingga wawancara dengan media.

“ASN dituntut tampil sebagai komunikator yang tenang, jelas, dan meyakinkan. Sayangnya, masih banyak ASN yang belum percaya diri, gugup, atau kesulitan menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens,” tambahnya.

Melalui pelatihan ini, Faried berharap para ASN dapat mengembangkan potensi diri sebagai komunikator publik yang profesional, bukan hanya mahir berbicara di depan umum, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang terbuka, jujur, efektif, dan empatik.

“Kemampuan public speaking bukan sekadar tampil hebat di depan umum. Lebih dari itu, ini adalah seni membangun komunikasi yang menghargai keberagaman dan menjawab kebutuhan masyarakat dengan empati,” tegasnya.

Faried juga menegaskan bahwa ASN memiliki peran penting sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan harapan masyarakat.

“Setiap kata yang disampaikan, setiap sikap saat berbicara, berdampak langsung terhadap kepercayaan publik dan keberhasilan pelayanan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui pembentukan dan percepatan operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang juga diharapkan mampu menekan laju inflasi di daerah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai menjelaskan, bahwa pembentukan KDKMP merupakan salah satu langkah strategis pemerintah, memperkuat struktur ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui koperasi ini, distribusi barang kebutuhan pokok diharapkan menjadi lebih efisien dan terjangkau, sehingga dapat membantu menekan laju inflasi di daerah serta menjaga daya beli masyarakat.

Keberadaan KDKMP akan menjadi wadah penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, di mana koperasi berperan langsung dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok serta memotong rantai distribusi yang panjang antara produsen dan konsumen. Dengan begitu, keuntungan dapat lebih dirasakan masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM dan petani lokal.

“Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, seluruh Koperasi Merah Putih ditargetkan sudah dapat beroperasi penuh pada Maret 2026 mendatang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap menindaklanjuti instruksi tersebut dengan melakukan koordinasi intensif bersama pemerintah kabupaten dan kota, untuk memastikan kesiapan koperasi di setiap wilayah,” ungkap Rifai, usai menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara daring dari Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (27/10).

Lebih lanjut, Rifai menyampaikan, Pemprov Kalsel juga akan memperkuat sinergi antar sektor, dengan melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, serta lembaga keuangan dan perbankan, agar pelaksanaan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan.

Melalui sinergi ini, Koperasi Merah Putih diharapkan berfungsi optimal sebagai penyedia kebutuhan dasar masyarakat, penyangga harga di pasar, sekaligus penggerak utama ekonomi desa dan kelurahan.

Pemprov Kalsel tidak hanya berfokus pada pembentukan kelembagaan koperasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pengurus dan anggota koperasi melalui pelatihan manajemen usaha dan strategi bisnis berbasis potensi lokal. Dengan cara ini, koperasi diharapkan dapat tumbuh mandiri dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

“Program ini bukan hanya soal koperasi berdiri, tetapi bagaimana koperasi menjadi alat perjuangan ekonomi masyarakat, menumbuhkan semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi di seluruh pelosok daerah,” tutup Rifai. (MRF/RIW/RH)

BARITO KUALA – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (BEM FH ULM) Kabinet Satya Bhakti, menyelenggarakan program pengabdian masyarakat bertajuk “Kolaborasi Rakyat (SiRakyat)” dengan tema “JEJAK SAKTI: Jalinan Erat Mahasiswa bersama Masyarakat dalam Aksi Kolaborasi Terbaik”.

Kegiatan ini merupakan perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pilar pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan dengan semangat kesukarelaan, dan bertujuan membawa manfaat nyata bagi komunitas sasaran.

Program SiRakyat 2025, digelar di Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, pada 3 akhir pekan. Yakni pada 20 September, 27 September serta 11 dan 12 Oktober 2025.

Dalam rilisnya, Ketua Pelaksana SiRakyat 2025, Muhammad Robianoor menjelaskan, bahwa Desa Jejangkit Pasar terpilih, setelah pihaknya melakukan survei ke sejumlah desa. Hasilnya, Desa Jejangkit Pasar yang paling menarik perhatian.

“Desa Jejangkit Pasar ini memenuhi beberapa syarat, seperti jarak dan waktu perjalanan tidak begitu jauh dari ULM, dengan akses jalan yang masih dapat ditempuh dengan aman,” paparnya.

Selain itu, masyarakat yang terlihat antusias dengan aktivitas mahasiswa pendatang, serta tanggapan dari perangkat desa yang sangat responsif serta suportif dengan kegiatan-kegiatan SiRakyat 2025, menjadi pertimbangan desa ini terpilih sebagai desa binaan SiRakyat 2025.

Selama tiga kali kunjungan, menurut Robianoor, serangkaian kegiatan komprehensif digelar di Desa Jejangkit Pasar, demi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

Yakni meliputi penanaman pohon (Aksi Hijau Desa), pelatihan branding UMKM, kegiatan keagamaan (Cahaya Maulid), pemeriksaan kesehatan gratis (Sehat Bersama), sosialisasi hukum (Bincang Hukum Desa), edukasi anak sekolah (Ceria Edukasi), lomba untuk anak-anak dan remaja (Riang Warna Desa), dokumentasi kuliner khas desa (Khas Sapari), pembuatan profil desa digital (Jejak Profil Desa), serta rangkaian penutupan dengan pertunjukan seni dan budaya (Closing Ceremony dan Panggung Harmoni).

“Program SiRakyat 2025 dilatarbelakangi komitmen BEM FH ULM, untuk menumbuhkan rasa kepedulian, kepekaan, dan kreativitas mahasiswa dalam mengabdi dan memberi manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, juga meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan adaptasi mahasiswa, di tengah masyarakat desa, membantu masyarakat desa melalui optimalisasi pengenalan potensi desa ke masyarakat luas, mewujudkan masyarakat desa yang sadar dan paham hukum; serta memperluas wawasan masyarakat desa terkait isu-isu krusial.

Program ini juga merupakan respons terhadap kondisi Desa Jejangkit Pasar yang menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Meskipun memiliki potensi pertanian dan sumber daya alam yang baik, desa ini menghadapi kerawanan banjir yang mengganggu aktivitas warga serta UMKM lokal, yang masih belum berkembang optimal dari sisi branding dan pemasaran.

“Melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi kemahasiswaan dan institusi terkait bidang hukum, SiRakyat 2025 diharapkan mampu memotivasi pemuda dan anak-anak desa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi demi kemajuan Desa Jejangkit Pasar,” tutupnya.

Melalui pendekatan yang partisipatif, kegiatan ini mendorong kolaborasi antara BEM FH ULM, KM FH ULM, masyarakat setempat dan pihak yang terlibat (mitra kerja), agar dapat memberi kebermanfaatan dan dampak positif dalam jangka panjang. (ADV-RIW/RH)

BANJARMASIN – Menanggapi pemberitaan yang beredar mengenai informasi dana mengendap sebesar Rp5,165 triliun, yang dikaitkan dengan Pemerintah Kota Banjarbaru, Bank Kalsel menyampaikan klarifikasi resmi, bahwa informasi tersebut bersumber dari kekeliruan teknis dalam penginputan data perbankan, bukan kondisi aktual saldo rekening pemerintah daerah dimaksud.

Bank Kalsel mengakui bahwa telah terjadi kesalahan administratif, khususnya dalam pengisian sandi Golongan Nasabah pada sistem Antasena LBUT-KI (Laporan Bulanan Terintegrasi Bank Umum – Kelayakan Investasi).

Kekeliruan ini menyebabkan beberapa rekening pemerintah daerah terinput pada kategori yang tidak sesuai, tanpa memengaruhi status kepemilikan maupun nilai saldo sebenarnya.

Adapun total rekening yang terdampak sebanyak 13 fasilitas dengan total saldo Rp4,746 triliun, yang seluruhnya tetap tercatat dan terkelola dengan aman di Bank Kalsel.

Bank Kalsel menegaskan, bahwa kesalahan yang terjadi murni kesalahan administrasi dan dananya tercatat di Bank Kalsel. Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen profesional, Bank Kalsel telah melakukan klarifikasi dan koreksi langsung kepada Bank Indonesia, selaku regulator perbankan, sebagai tindak lanjut atas kekeliruan penginputan yang terjadi.

Selanjutnya, melaksanakan sinkronisasi data dan koordinasi bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memastikan kesesuaian data.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akurat.

“Kami menyadari pentingnya keakuratan data dan pelaporan bagi kepercayaan publik. Karena itu, kami segera mengambil langkah korektif, melakukan klarifikasi kepada Bank Indonesia, dan menyelaraskan data dengan pihak terkait. Kami memastikan seluruh laporan keuangan Bank Kalsel mencerminkan kondisi yang valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Fachrudin.

Bank Kalsel mengapresiasi kerja sama semua pihak yang telah membantu proses klarifikasi ini, serta berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola dan keandalan sistem pelaporan keuangan demi menjaga integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat. (ADV-RIW/RH)

BANJARBARU – Sebagai komitmen kuatnya mendukung program pemerintah, memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, Bank Kalsel mengikuti Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja, dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP). Kegiatan dipusatkan di Kota Surabaya Jawa Timur, dan diikuti serentak secara virtual 38 provinsi.

Untuk Kalsel berlangsung di aula KH Idham Chalid Kantor Gubernur di Banjarbaru, pada Selasa (21/10). Dimana, Kalsel dapat merealisasikan akad kredit sejumlah 550 debitur dari berbagai sektor produktif dan konsumtif, dan Bank Kalsel berkontribusi sebanyak 250 debitur.

Turut berhadir, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dalam hal ini diwakili Plh. Sekdaprov Ariadi Noor; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Gusti Yanuar Rifai, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, jajaran Direksi Bank Kalsel dan perwakilan dari SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, serta seluruh peserta akad massal yang totalnya mencapai 550 debitur.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalsel, menyampaikan apresiasi atas peran aktif Bank Kalsel mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang inklusif.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bank Kalsel yang terus menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat perekonomian daerah. Kegiatan akad massal ini merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pada kesempatan lainnya, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menegaskan, bahwa kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi bentuk nyata kolaborasi dalam mendukung program nasional pemberdayaan ekonomi daerah.

“Bank Kalsel akan terus hadir sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperkuat pembiayaan produktif & konsumtif. Melalui akad massal ini, Bank Kalsel ingin memastikan masyarakat Banua memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan yang cepat, mudah, aman dan bermanfaat bagi Masyarakat Kalimantan Selatan khususnya” ungkap Fachrudin.

Sebagai Informasi, penandatanganan dan penyerahan kredit dilakukan secara simbolis, dilakukan Bank Kalsel bersama 2 Debitur (Said Muhammad Yusuf penerima KUR Rp500juta dan Hatta Bagus Irawan penerima KUR Rp100juta).

Dengan terealisasinya 250 debitur yang akad melalui Bank Kalsel, diharapkan dapat memperluas kontribusi pembiayaan produktif, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol bahwa Bank Kalsel siap berperan aktif sebagai motor penggerak ekonomi Kalsel yang selaras dengan arah pembangunan nasional. (ADV-RIW/RH)

BANJARMASIN – Dalam upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat dan mempertemukan antara dunia industri dengan para pencari kerja, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), kembali menggelar Job Fair tahun 2025.

Kegiatan yang berlangsung di mal terbesar di Banjarmasin ini, secara resmi dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, pada Jumat (24/10) sore.

Dalam sambutannya, Ariadi Noor menyampaikan apresiasi, atas terselenggaranya kegiatan Job Fair tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam mempertemukan dunia kerja dengan para pencari kerja, sekaligus membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Banua.

“Saya menyambut baik dan mengapresiasi atas terselenggaranya pelaksanaan Job Fair ini. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mempertemukan dunia kerja dengan para pencari kerja, sekaligus membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Banua,” ujar Ariadi Noor.

Ia menambahkan, di era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang, kompetensi dan keterampilan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Karena itu, keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) dinilai sangat strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, siap kerja, dan berdaya saing.

“Melalui kegiatan Job Fair ini, saya berharap akan terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan atau pelatihan, untuk bersama-sama menyiapkan generasi pekerja yang produktif dan profesional,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, lanjut Ariadi Noor, terus berkomitmen untuk mendukung berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, termasuk melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta penyelenggaraan event seperti Job Fair yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kepada para pencari kerja, manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan semangat, kepercayaan diri, dan kemampuan terbaik kalian. Ingatlah bahwa pekerjaan bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga berkontribusi bagi kemajuan Banua dan bangsa,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan, Fatmasari Said menyampaikan, bahwa Job Fair tahun ini diikuti ebih dari 25 perusahaan dari berbagai sektor di Kalimantan Selatan, dan berlangsung selama tiga hari, mulai 24 hingga 26 Oktober 2025.

“Kami mengajak untuk seluruh masyarakat agar datang dan berhadir, karena pada job fair tahun ini diisi dari berbagai sektor perusahaan di Kalsel serta ratusan lowongan kerja yang tersedia” ujar Fatmasari.

Ia berharap, pelaksanaan Job Fair ini dapat menjadi wadah yang efektif bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi, serta bagi perusahaan dalam menemukan tenaga kerja yang berkualitas dan siap kerja.

“Melalui Job Fair ini, kami berharap dapat membantu masyarakat Banua untuk lebih mudah mengakses peluang kerja,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)

BANJARBARU – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, membantu mengatasi, konflik antar nelayan di perairan Banua.

Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono, diwakili Kabid Tangkap Dislutkan Kalsel Fajar Pramono mengakui, masih terjadi gesekan antara nelayan luar dengan nelayan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Gesekan atau konflik antara nelayan terjadi lumayan banyak, karena laut merupakan sumber daya yang dimanfaatkan bersama,” ungkapnya, belum lama tadi.

Sehingga, lanjutnya, ada juga nelayan luar yang ikut berusaha di sekitar laut Kalimantan Selatan. Sehingga konflik tidak dapat dihindarkan.

“Dalam mengatasi konflik antar nelayan, Dislutkan Kalsel turut menfasilitasi atau membantu untuk mengkomunikasikan bersama,” ujarnya.

Agar, tambahnya, konflik antara nelayan tersebut tidak berkepanjangan.

“Apabila terjadi gesekan maka kami segera membantu untuk melakukan penyelesaian masalah,” ucapnya.

Karena itu, tuturnya, nelayan diminta untuk taat aturan tangkapan di wilayah masing masing.

“Kementerian Kelautan RI telah mengatur wilayah tangkap pada masing masing daerah,” ujarnya.

Karena, jumlah nelayan di Banua cukup banyak, hampir mencapai 50 ribu jiwa. Kondisi ini tentunya dapat memicu konflik dengan nelayan luar, yang mencari ikan di perairan Kalsel.

“Karena itu, para nelayan diminta mentaati peraturan tangkap yang telah ditentukan Kementerian Kelautan tersebut,” jelasnya.

Aturan daerah tangkapan ini terus disosialisasikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, dibantu organisasi nelayan yang ada di Banua.

Seperti diketahui, aturan menangkap ikan di laut Indonesia termasuk di Kalsel, diatur peraturan pemerintah yang salah satunya membagi wilayah laut menjadi zona zona berdasarkan ukuran kapal dan jenis alat tangkap yang boleh digunakan.

Pembagian zona tangkap berdasarkan ukuran kapal, yakni Jalur 1 (0 – 5 GT), diizinkan untuk kapal berukuran 0 – 5 GT. Kapal berukuran lebih besar tidak boleh masuk ke jalur ini untuk melindungi nelayan kecil.

Jalur 2 (5 – 12 mil laut), diperuntukkan bagi kapal berukuran 5 – 30 GT. Kapal ini juga dilarang turun ke jalur 1.

Jalur 3 ( diluar 12 mil laut), zona ini meliputi perairan di luar 12 mil laut dan zona ekslusif (ZEE). Hanya kapal berukuran di atas 30 GT yang diizinkan beroperasi di jalur ini.

Nelayan tradisional dengan kapal kecil yang tidak memiliki izin atau memiliki izin dengan ukuran GT tertentu, diizinkan untuk mencari ikan di wilayah yang sesuai dengan ukuran kapal mereka. (SRI/RIW/EYN)

BANJARBARU – Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi insiden keamanan siber, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang diikuti perwakilan agen siber dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (23/10).

Rakor dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar. Dalam sambutannya, Sucilianita menyoroti lonjakan ancaman siber di wilayah Kalsel.

“Pada September 2025 tercatat sebanyak 19.701 insiden siber, jumlah tertinggi dalam satu tahun terakhir. Meskipun tingkat kematangan keamanan informasi Kalsel sudah tinggi, bahkan melampaui target nasional, potensi serangan justru semakin besar,” ujar Sucilianita.

Sucilianita menambahkan, bahwa beragam jenis serangan seperti phishing, malware, dan kebocoran data kini juga menyasar institusi pemerintahan.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam keamanan informasi menjadi prioritas mutlak bagi Pemprov Kalsel.

“Melalui rapat ini, kami berharap peserta dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan CSIRT di daerah masing-masing, berbagi pengalaman, serta merumuskan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan siber daerah,” jelasnya.

Kalimantan Selatan tercatat sebagai provinsi kedua di Indonesia yang membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT), yang terwujud berkat kerja sama lintas kabupaten/kota.

Pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat peran CSIRT agar lebih tanggap dan efektif menghadapi ancaman siber yang kian kompleks.

“Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah praktis untuk memperkuat koordinasi antar-CSIRT daerah, peningkatan kapasitas SDM, serta mekanisme respons yang lebih cepat dan terintegrasi demi melindungi layanan publik dan data pemerintahan di Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN RI, Achmad Ridho, serta dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Alif Akbar Arifin, yang memberikan paparan terkait penguatan keamanan siber di lingkungan pemerintahan. (BDR/RIW/EYN)