Kategori: News

BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). Komitmen ini ditunjukkan dengan menggelar rapat koordinasi Satu Data Banua di Aula Bappeda prov Kalsel, Kamis (25/11).

Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) prov Kalsel ini mengundang perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dari seluruh kabupaten kota se Kalsel.

Dalam pembukan rapat, Plt Sekretaris Bappeda prov Kalsel, Rahmiyanti Janoezir menjelaskan, tujuan pelaksanaan rapat ini yaitu untuk memenuhi amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI di Kalimantan Selatan.

“Kita disini untuk membicarakan tentang menuju era satu data ini, apa yang menjadi kendala akan kita cari solusinya bersama sehingga data yang ada di daerah kita menjadi berkualitas,” ucap Rahmiyanti.

Menurut Rahmi, data sangat diperlukan sebelum melakukan penyusunan rencana. Agar rencana tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

“Kalau data yang kita miliki tidak ada, kita sulit untuk mengukur tingkat pencapaian kita,” lanjutnya.

Diungkapkannya, salah satu tugas Bappeda prov Kalsel adalah sebagai koordinator forum satu data di daerah. Dimana dalam hal ini Bappeda berkewajiban mendorong SKPD di kabupaten kota untuk menggerakan forum satu data di daerah.

“Saya harapkan dengan kegiatan ini, data di daerah kita lebih berkualitas dan pada akhirnya pembangunan kita juga akan lebih berkualitas dari sebelumnya,” pungkasnya.

Turut hadir sebagai pemateri dalam rapat ini diantaranya Kepala BPS Kalsel Yos Rusdiansyah, Kabid Informasi Publik dan Statistik Diskominfo prov Kalsel Syarifah Norhani, serta Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kalsel Fahri Riza. (TR21-01/RDM/RH)

KOTABARU – Dalam acara “Rapat Kerja Kepala Bakeuda/BPKPD/Bapenda/BPPRD Kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap menyampaikan beberapa isu strategis atas pengelolaan PAD.
Dalam acara yang diselenggarakan pada Kamis (25/11) di Kotabaru tersebut, Rudy juga menyoroti kondisi kapasitas fiskal daerah dan tingkat kemandirian fiskal daerah.

Rudy mengingatkan para Kepala Daerah agar lebih efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran. Mereka juga harus mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam memulihkan pertumbuhan PAD dan pendapatan DBH agar mempunyai kapasitas fiskal yang kuat.

Optimalisasi PAD juga menjadi salah satu upaya untuk memperluas ruang fiskal daerah sehingga pemerintah daerah dapat mewujudkan target visi misi dalam RPJMD walaupun masih dalam masa penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

“Tingkat kemandirian fiskal kita di Kalimantan Selatan masih tergolong kurang dengan rata-rata sebesar 11 persen,” ujar Rudy.

Berdasarkan realisasi APBD tahun 2020, terdapat penurunan PAD pajak dan retribusi yang cukup signifikan di Kalimantan Selatan, sedangkan realisasi pendapatan tahun 2021 per triwulan II masih jauh dari target.

“Karena itu, transformasi digital dalam pencapaian target sangat diperlukan,” tegasnya.

Ditambahkan, penggunaan tapping box merupakan upaya yang sangat bagus dan perlu diperluas. SPTPD online menggunakan SIMDA Pendapatan yang terintegrasi dengan pembayaran pajak online bekerja sama dengan Bank Kalsel juga dapat mempermudah wajib pajak. Selain transformasi digital, Rudy juga mengingatkan akan pentingnya manajemen risiko.

“Penyusunan register risiko, penanggung jawab atau pemilik proses dan risiko, dan langkah mitigasi risiko yang terstruktur dapat membantu kita dalam membuat sebuah kebijakan,” tambahnya. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BARITO KUALA – Puluhan pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Alalak berkumpul di salah satu cafe di Kabupaten Barito Kuala (Batola) untuk menerima materi tentang pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (24/11).

Siswa dan siswi SMA tersebut duduk santai tetapi tetap tenang dan serius mengikuti kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Siti Nortita Ayu Febria Roosani.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang Ideologi Pancasila. Khususnya terkait pendidikan politiknya. Apalagi para pelajar nantinya menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2024 mendatang,” kata Politisi Partai Gerindra ini.

Menurut Siti Nortita, sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini juga sangat penting untuk menanamkan dan meningkatkan rasa nasionalisme sejak dini kepada para pelajar SMA ini. Terlebih ditengah perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat informasi mudah masuk kepada generasi muda melalui gadget.

“Jangan sampai mereka terprovokasi dengan berita-berita hoax yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Sehingga melalui sosialisasi ini diharapkan rasa nasionalisme para pelajar terus meningkat, mereka lebih memahami wawasan kebangsaan dan terjun ke masyarakat nanti dengan rasa nasionalisme yang tinggi dan tetap menjunjung NKRI harga mati,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Batola, Ardiansyah, selalu nara sumber dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi kegiatan sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diinisiasi oleh Anggota DPRD Kalsel untuk menjadikan pelajar menjadi sasarannya.

Mengingat, lanjutnya, para pelajar ini merupakan calon pemimpin masa depan bangsa sehingga sudah seharusnya sedini mungkin ditanamkan pemahaman tentang pentingnya ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang merupakan kesepakatan para pendahulu, pejuang dan proklamator negara Indonesia.

“Wawasan kebangsaan yang bertujuan agar para pelajar mengenal jati diri dan memandang bangsa Indonesia yang memiliki berbagai pulau, adat istiadat, agama dan suku dalam satu kesatuan NKRI sehingga tidak ada lagi celah untuk memecah-belah bangsa Indonesia,” katanya.

Meskipun menurut Ardiansyah, sebagian pelajar SMAN ini sudah mengetahui tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, karena disamping mereka mendapatkan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari guru di sekolah, pemerintah pusat melalui media sosial juga telah menayangkan pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, namun tentunya sosialisasi ini dilaksanakan untuk memperdalam materi tersebut. (NRH/RDM/RH)

BARITO KUALA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Syarifah Rugayah melaksanakan sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ia mengundang organisasi perempuan dari Fatayat Nahdhatul Ulama (NU) Provinsi Kalsel sebagai peserta kegiatan yang berlangsung di salah satu rumah makan di Kecamatan Handil Bakti, Rabu (24/11).

“Kami mengundang kader dan pengurus Fatayat NU Kalsel yang berbasis keIslaman. Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi ini, mereka dapat menyebarluaskan wawasan kebangsaan kepada jaringannya, keluarga dan masyarakat disekitarnya,” katanya.

Syarifah Rugayah mengakui nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, menurutnya, tetap diperlukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat untuk menguatkan pemahaman.

“Melalui pembinaan wawasan kebangsaan ini, diharapkan mampu meningkatkan soliditas serta mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai modal berorganisasi dengan baik dan benar,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Fatayat NU Provinsi Kalsel, Melly Minarti mengucapkan terimakasih kepada Anggota DPRD Kalsel dari Fraksi Golkar tersebut yang telah menyelenggarakan sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ia menyatakan, dengan adanya sosialisasi ini, dapat menambah pengetahuan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Insya Allah pengetahuan ini dapat kami aplikasikan baik secara pribadi maupun berorganisasi. Hal ini juga sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sosialisasi ini menghadirkan nara sumber yaitu Widya Iswara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalsel, Ratna Rosana. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Rudy Mahani Harahap optimis, transformasi digital dan integrasi sistem informasi di Indonesia akan semakin maju. Hal itu disampaikannya ketika diminta memberikan kesan mewakili semua peserta Program Digital Leadership Academy (DLA) di Harvard Kennedy School, pada Kamis (25/11).

“Setelah pelatihan ini, kita semakin optimis bisa mengintegrasikan sistem informasi agar pelayanan publik semakin efektif dan efisien,” katanya.

Ditambahkannya, contoh sederhana, Indonesia sudah mempunyai aplikasi Peduli Lindungi yang bisa mengakses dan mengintegrasikan identitas unik.

Rudy juga mendapatkan banyak pelajaran yang menarik dalam hal kepemimpinan digital (digital leadership). Salah satunya tentang perbedaan planner dan learner.

“Kini kita tahu bahwa transformasi digital tidak harus dengan pendekatan planner yang waterfall, tetapi bisa dengan pendekatan learner yang agile,” katanya,

Setelah berlangsung 14 hari, Program DLA yang dihadirkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, resmi ditutup secara virtual pada Senin (24/11) lalu.
Penutupan dihadiri oleh Ketua Pokja DLA, Sadjan, dan Kepala Badan Litbang SDM, Hary Budiarto, serta para peserta pelatihan DLA.

Pelatihan DLA tersebut diberikan langsung oleh pengajar Harvard Kennedy School, yang berasal dari berbagai negara. Pelatihan bertujuan memberikan pemahaman bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan kinerja dan pembuatan kebijakan para pemimpin penting dunia.

Pelatihan diikuti oleh 6 orang dari Indonesia yang menduduki jabatan pembuat kebijakan di berbagai sektor, seperti pemerintahan, akademisi, BUMN, maupun swasta. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), yang kini Komisaris Telkomsel, Wishnutama Kusubandio, juga ikut sebagai peserta.

Peserta lain sekitar 80 orang berasal dari berbagai negara, dengan jabatan yang prestisius, seperti chief innovation officer. Beberapa donor internasional seperti Worldbank dan IMF juga mengirim pesertanya.

Penutupan pelatihan DLA bukan merupakan garis finish bagi para peserta. Mereka harus dapat berperan dalam bidangnya masing-masing setelah pelatihan karena sudah dibiayai dengan scholarship dari uang negara, sekitar Rp55 juta atau USD3.800 per orang. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel meraih penghargaan sebagai Bank Pengelola Kas Titipan Terbaik kategori Non Terdepan, Terluar dan Terpencil melalui Bank Kalsel Kantor Cabang (KC) Batulicin dan Kantor Cabang (KC) Tanjung.

Penghargaan tersebut diumumkan melalui acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PBTI) tahun 2021. Gelaran tahunan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara daring dengan disaksikan kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia (24/11).

Acara yang bertema “Bangkit dan Optimis Sinergi dan Inovasi Untuk Pemulihan Ekonomi” tersebut, memberikan apresiasi kepada 57 pemenang dari berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, salah satunya Bank Kalsel.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia sendiri menyaksikan acara tersebut dengan mengundang para pejabat instansi baik dari Pemerintahan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian, TNI, Perbankan dan organisasi lainnya di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Rabu (24/11). Acara ini juga diisi dengan penyampaian pandangan mengenai kondisi, tantangan, prospek ke depan serta arah perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan terkini, oleh Amanlison Sembiring selaku Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalsel dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar yang mewakili Gubernur Kalsel.

Seusai acara, Plt. Direktur Utama Bank Kalsel I G.K. Prasetya, yang turut menghadiri acara tersebut, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik di masa yang akan datang.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bank Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada Bank Kalsel sebagai Bank Pengelola Kas Titipan Terbaik melalui KC Batulicin dan KC Tanjung. Kami berterima kasih juga kepada KC Batulicin dan KC Tanjung atas kinerja terbaiknya hingga diperolehnya penghargaan ini. Amanah ini tentunya akan kami jaga dengan baik melalui komitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” ungkap Prasetya.

Sebelumnya, Bank Kalsel melalui KC Batulicin pada tahun 2018 juga memperoleh penghargaan serupa, disusul pada tahun 2020, giliran Bank Kalsel KC Tanjung yang mendapatkan apresiasi. Bank sebagai pengelola kas titipan memiliki beberapa manfaat diantaranya memberikan ketersediaan uang layak edar (ULE) kepada perbankan di sekitar wilayahnya sehingga kebutuhan masyarakat akan ULE akan terpenuhi. Disamping itu, layanan kas titipan juga membuat biaya cash handling bagi perbankan di daerah lebih efisien mengingat jarak tempuh yang cukup jauh jika harus ke Kantor Perwakilan BI Kalsel di Banjarmasin.

Lebih lanjut, Prasetya menambahkan bahwa prestasi ini diperoleh tidak lepas dari dukungan para pemegang saham, nasabah setia Bank Kalsel dan seluruh elemen masyarakat.

“Apresiasi membanggakan ini kami terima tentunya berkat dukungan dan binaan seluruh pemegang saham maupun regulator, nasabah setia kami dan seluruh elemen masyarakat yang senantiasa mendukung kelancaran Bank Kalsel dalam memberikan layanan sebagai pengelola kas titipan. Semoga Bank Kalsel semakin tumbuh dan berkembang, melaju bersama masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkas Prasetya. (Adv-RIW/RDM/RH)