Kategori: News

Banjarbaru – Tepat pukul 14.30 WITA, jajaran Komite II DPD RI, tiba di gudang milik Perum Bulog Kalsel, di kawasan Landasan Ulin, Banjarbaru, Senin (10/11). Rombongan yang dipimpin langsung ketuanya, Badikenita Br. Sitepu, langsung mengecek pasokan beras, yang tersimpan di gudang tersebut. Kedatangan DPD RI ini, disambut langsung Pimpinan Bulog Kalsel, Muhammad Akbar Said bersama jajaran. Turut hadir mendampingi kunjungan kerja Komite II DPD RI ini, Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian RI, Yudi Sastro.

Usai memastikan stok beras di Gudang Landasan Ulin, kepada wartawan, Badikenita Br. Sitepu memastikan, kehadiran dirinya dan tim di Kalimantan Selatan, adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012, Tentang Pangan.

“Terutama soal ketersediaan pangan kita. Bukan hanya jumlahnya, tetapi sudah berapa lama beras tersimpan, dan apakah kualitasnya masih bagus. Selain itu kami juga mengecek, apakah masih ada sumber – sumber pangan hasil impor,” urainya.

Dari hasil pengecekan langsung ini, Komite II DPD RI mendapatkan informasi dari Bulog Kalsel, bahwa masih tersimpan sejumlah beras sisa impor tahun 2024. Tidak hanya di gudang Landasan Ulin, tetapi tersebar di 9 gudang lainnya di Kalsel.

“Ini harus dibersihkan secepatnya. Tapi jangan sampai dibuang, karena masih bagus kualitasnya, dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Terutama untuk keluarga penerima manfaat program bantuan pangan,” jelasnya.

Badikenita berharap, program bantuan pangan menggunakan beras sisa impor ini, dapat diselesaikan maksimal hingga akhir tahun 2025 ini. Sehingga Bulog dapat kembali melakukan pembelian gabah petani, untuk pasokan tahun 2026.

Menanggapi harapan Ketua Komite II DPD RI ini, Pimpinan Bulog Kalsel, Muhammad Akbar Said memastikan, bahwa penyaluran program bantuan pangan Oktober – November untuk wilayah Kalsel, dapat diselesaikan hingga Desember mendatang.

“Memang masih ada beras sisa luar negeri, ini yang akan kita prioritaskan untuk dihabiskan. Secepatnya kita salurkan melalui bantuan pangan, alokasi Oktober November ini,” jelasnya.

Akbar merinci, jumlah beras sisa luar negeri yang masih tersimpan di 10 gudang Bulog Kalsel, adalah sebanyak 2.800 ton.

“Kita harapkan beras luar negeri ini sudah habis di awal tahun 2026,” tutupnya. (RIW/APR)

Banjarbaru – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, meminta peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk menanamkan kembali semangat perjuangan dan nilai-nilai kebangsaan di tengah kehidupan masyarakat modern.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kalsel Supian HK, usai membacakan Teks Pembukaan UUD 1945 pada Upacara Hari Pahlawan ke-80, di halaman kantor Gubernur di Banjarbaru, Senin (10/11).

Supian HK menyampaikan, semangat kepahlawanan harus diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata di berbagai bidang, terutama dalam memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

“Peringatan Hari Pahlawan merupakan
pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan belum berakhir. Semangat para pahlawan harus kita teruskan melalui kerja nyata, integritas, dan pengabdian untuk kemajuan daerah,” ujar Supian HK.

Supian HK menambahkan, tantangan bangsa sekarang bukan lagi perang fisik, melainkan perjuangan melawan kemiskinan, ketimpangan, dan disintegrasi. Karena itu, semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang diwariskan para pahlawan harus terus kita hidupkan.

Sehingga, Peringatan Hari Pahlawan ke-80 tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai nasionalisme, mempererat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat kepahlawanan di setiap langkah pembangunan di Kalsel.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat semangat kepahlawanan dalam kehidupan masyarakat, serta mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Kalimantan Selatan,” tutupnya

Upacara Hari Pahlawan Tingkat Provinsi Kalsel, dipimpin langsung Gubernur, Muhidin, dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala SKPD, para veteran, pelajar, serta berbagai unsur masyarakat.

Momentum tahunan ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan bangsa yang telah berjuang menegakkan kemerdekaan Indonesia. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, ketersediaan bahan pokok tetap aman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta momen 5 Rajab yang tahun ini jatuh berdekatan. Masyarakat diminta untuk tidak panik dan tetap berbelanja secara wajar.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan menyampaikan, bahwa hasil pemantauan di sejumlah kabupaten/kota menunjukkan stok bahan pokok masih mencukupi hingga akhir tahun 2025.

“Atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, kami terus mengawal ketersediaan bahan pokok agar tetap tercukupi. Masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi momen Nataru dan 5 Rajab,” ujarnya di Banjarbaru, Senin (10/11).

Untuk menjaga stabilitas harga, Dinas Perdagangan Kalsel akan menggelar pasar murah selama satu bulan penuh, dimulai dari akhir November hingga akhir Desember.
Program ini akan diselenggarakan di berbagai titik strategis di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

“Kami menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Salah satunya minyak goreng sebanyak 500 hingga 600 liter di setiap lokasi, yang akan dijual seharga Rp 14.700 per liter,” jelasnya.

Selain minyak goreng, bahan pokok lain seperti beras, gula pasir, dan tepung terigu juga akan disediakan melalui kegiatan pasar murah tersebut untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang akhir tahun.

Bagiawan menegaskan, kenaikan harga pada periode tertentu seperti Nataru merupakan hal yang wajar, akibat meningkatnya permintaan. Namun, Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

“Kenaikan harga di momen-momen seperti ini adalah hal yang lumrah, karena hukum pasar berlaku, semakin tinggi permintaan, harga akan ikut naik. Yang penting stok tetap aman, jadi masyarakat tidak perlu melakukan pembelian dalam jumlah besar,” tegasnya.

Pemprov Kalsel melalui Dinas Perdagangan juga akan memperkuat koordinasi dengan Satgas Pangan, Bulog, dan distributor utama untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar.

“Pengawasan harga di pasar tradisional dan ritel modern akan dilakukan secara rutin agar fluktuasi harga dapat dikendalikan,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (10/11) siang.

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menyampaikan sejumlah aspirasi dan mempertanyakan kejelasan, terkait isu dana anggaran daerah yang disebut-sebut mengendap di Bank Kalsel.

Menanggapi hal itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, turun langsung menemui massa untuk memberikan penjelasan terbuka.

Ia menegaskan bahwa informasi mengenai adanya dana mengendap tidaklah benar dan merupakan bentuk kesalahpahaman publik terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Informasi bahwa dana tersebut mengendap tidak benar. Dana sebesar Rp4,7 triliun itu memang disimpan di Bank Kalsel, terdiri dari giro dan deposito sebesar Rp3,9 triliun,” jelasnya.

Muhidin menegaskan, penyimpanan dana pemerintah di bank merupakan prosedur yang resmi dan diawasi lembaga keuangan negara.

“Kalau dana itu disimpan di tempat lain, apalagi di luar sistem perbankan, bisa langsung diperiksa penyidik karena dianggap tidak aman. Jadi penempatan di bank adalah langkah yang benar dan transparan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan, bahwa bunga yang dihasilkan dari dana deposito tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah dan langsung masuk ke kas daerah.

“Dari bulan lalu, bunga deposito yang sudah diterima sekitar Rp90 miliar. Itulah alasan kenapa kami menempatkan sebagian dana di deposito, bukan di giro, karena bunga deposito lebih tinggi dan memberikan PAD yang lebih besar bagi daerah,” tuturnya.

Muhidin menambahkan, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memanfaatkan bunga hasil giro untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan daerah.

“Jika kontrak deposito selesai, kita juga akan menggunakan hasil bunganya. Sampai sekarang, sekitar Rp200 miliar sudah digunakan dari hasil bunga giro dan deposito,” bebernya.

Menurutnya, langkah penempatan dana di bank daerah juga bertujuan memperkuat likuiditas Bank Kalsel sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan.

“Kita ingin uang daerah tetap aman, produktif, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat. Semua dilakukan sesuai aturan keuangan yang berlaku,” tegasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang kini telah mengalami perubahan melalui UU Cipta Kerja.

Rombongan dipimpin Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, dan diterima Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel, Muhidin, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (10/11).

Badikenita menjelaskan, kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan kebijakan pangan di daerah, terutama dalam konteks ketersediaan pangan nasional dan kesiapan daerah menghadapi program strategis pemerintah pusat.

“UU ini memang sudah disesuaikan dengan UU Cipta Kerja, namun masih terdapat sejumlah pasal yang relevan dengan ketersediaan pangan yang perlu kami dalami. Karena itu, kami datang ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk melihat langsung bagaimana pelaksanaannya,” ungkapnya.

Menurutnya, Kalimantan Selatan dipilih karena merupakan daerah surplus pangan, khususnya pada komoditas beras yang telah mencapai lebih dari 100 persen kebutuhan daerah.

Kelebihan produksi ini menjadikan Kalsel berpotensi menjadi penopang kebutuhan pangan wilayah sekitarnya, seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

“Kami juga mencatat, pengawasan pangan berkaitan erat dengan kesiapan daerah dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan pada tahun 2026,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu Sentra Pangan dan Pangan Gizi (SPPG), sebagai infrastruktur pendukung program MBG, di mana sebagian besar pendanaannya akan melibatkan pihak swasta. Saat ini, di Kalsel sudah terdapat sekitar 1.000 SPPG yang beroperasi dan jumlahnya akan terus ditingkatkan.

Lebih lanjut, Badikenita menyoroti pentingnya pemanfaatan bahan baku lokal, untuk mendukung sektor pertanian dan peternakan daerah.

“Kami berharap pengolahan pangan di SPPG dapat menggunakan bahan baku dari daerah setempat agar nilai tukar petani meningkat dan ekonomi lokal tumbuh,” ujarnya.

Sementara itu, Plh. Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, menyambut baik kunjungan kerja Komite II DPD RI tersebut. Ia menilai, momentum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki tata kelola pangan nasional.

“Kami berharap kunjungan ini menjadi jembatan komunikasi yang baik untuk penyempurnaan tata kelola pangan, utamanya dalam pelaksanaan program MBG,” tuturnya.

Ia menegaskan, program MBG merupakan anugerah besar bagi daerah karena berpotensi menggerakkan ekonomi lokal secara signifikan apabila pemerintah daerah mampu menyiapkan sektor hulunya dengan baik.

“Jangan sampai program ini justru menjadi beban karena kita tidak siap dari sisi produksi. Tata kelola harus dibangun dari hulu ke hilir agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ariadi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas level pemerintahan agar tata kelola pangan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kolaborasi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus betul-betul sinergis. Pemerintah daerah perlu memiliki ruang intervensi yang jelas agar hasilnya tidak hanya berputar di pasar, tapi benar-benar menggerakkan ekonomi masyarakat lokal,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Tradisi permainan bagasing kembali digelar di halaman Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru. Melalui kegiatan Lomba Edukatif Kultural Adu Putar Gasing Pengantin Kalsel 2025, museum di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel itu, berupaya memperkenalkan kembali warisan budaya lokal kepada masyarakat, khususnya generasi muda, Sabtu (8/11).

Permainan tradisional yang dulu akrab di lingkungan masyarakat Banjar ini, kini diangkat kembali sebagai media edukatif sekaligus bentuk pelestarian budaya daerah.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, melalui Sekretaris, Hadeli Rosyaidi menyebut, lomba ini merupakan upaya nyata museum dalam menjadikan permainan tradisional, sebagai sarana pendidikan karakter.

“Lomba ini bukan hanya tentang siapa yang paling kuat atau paling lama memutar gasing, tetapi tentang bagaimana kita menghargai nilai-nilai ketepatan, keseimbangan, dan sportivitas yang terkandung di dalamnya,” ujarnya.

Menurutnya, bagasing bukan sekadar hiburan rakyat, tetapi juga simbol filosofi kehidupan masyarakat Banjar yang menekankan ketenangan dan kendali diri.

Di sisi lain, Hadeli menegaskan, Museum Lambung Mangkurat kini bertransformasi menjadi ruang edukasi terbuka bagi publik.

“Museum tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda-benda lama, tetapi ruang belajar yang hidup. Di sinilah masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan warisan budayanya,” katanya.

Hadeli juga menilai, kegiatan seperti ini penting di tengah arus modernisasi yang sering membuat generasi muda melupakan permainan rakyat dan nilai kebersamaan di dalamnya.

Lomba ini terbuka untuk pelajar dan masyarakat umum. Puluhan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan berpartisipasi, menandakan tingginya minat terhadap permainan tradisional yang sempat nyaris terlupakan.

“Awalnya kita targetkan ada 100 peserta, tetapi beberapa peserta dari luar daerah tidak dapat hadir karena kendala perjalanan,” jelasnya.

Hadeli berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut, agar anak-anak tidak hanya mengenal budaya lewat buku, tetapi juga melalui pengalaman langsung.

“Pelestarian permainan tradisional seperti bagasing bukan hanya tentang menjaga warisan masa lalu, tetapi juga memperkuat jati diri masyarakat Banjar di masa depan,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)