News – Laman 63 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Berbaur Duduk di Jalan, Ketua DPRD Kalsel Supian HK Temui Aksi Massa BEM se-Kalsel

BANJARMASIN –Badan Eksekutif Mahasiswa se- Kalimantan Selatan, menyampaikan aspirasi, sehubungan adanya percepatan pembahasan dan rencana pengesahan RUU KUHAP, yang dinilai mengandung banyak pasal bermasalah, berpotensi mengancam prinsip-prinsip due process of law , melemahkan perlindungan HAM, serta membuka ruang kriminalisasi masyarakat sipil.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, didampingi Ketua Komisi I, Rais Ruhayat, anggota Komisi II, Firman Yusi, anggota Komisi III, Husnul Fatahillah; Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, serta pejabat kepolisian, berbaur dan duduk bersama massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Senin (24/11) sore.

Ketua DPRD Provinsi, Ketua Komisi I, anggota Komisi II, anggota Komisi III, Sekretaris DPRD Kalsel, serta pejabat kepolisian, duduk berbaur dengan mahasiswa.

Kehadiran Ketua DPRD bersama jajaran, menunjukkan apresiasi positif terhadap aspirasi mahasiswa yang menyuarakan keberatan terkait percepatan pengesahan RUU KUHAP serta isu lingkungan di Kalsel.

Aksi massa yang dimulai sekitar pukul 15.00 WITA ini menyoroti percepatan pengesahan RUU KUHAP yang dinilai memiliki sejumlah pasal bermasalah, serta berpotensi mengancam prinsip proses hukum dan hak asasi manusia.

“Kami minta DPRD Kalsel selaku wakil rakyat mau mendengarkan dan menyampaikan aspirasi kami,” ujar salah seorang koordinator lapangan, M Anzari.

Selain menyoroti RUU KUHAP, mahasiswa juga mengeluhkan minimnya perhatian legislatif terhadap isu lingkungan, termasuk pengawasan pertambangan dan perlindungan kawasan Meratus.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kalsel Supian HK meminta mahasiswa tetap tenang. Bahwa DPRD tidak menutup telinga. Aspirasi masyarakat harus diteruskan, apalagi jika menyangkut hajat publik yang luas.

Ia menegaskan, DPRD Kalsel memiliki kewenangan menyampaikan rekomendasi resmi ke DPR RI, sehingga suara daerah tetap tersampaikan pada tingkat nasional.

“Apa -apa yang adik-adik sampaikan hari ini, akan kami bawa dalam rapat pimpinan dan komisi terkait,” jelasnya.

Supian HK menyampaikan, terkait isu lingkungan, perlunya pengawasan lebih kuat dan menyatakan isu tersebut akan dibawa dalam pembahasan lintas komisi.

“Kami tidak anti kritik. Justru masukan seperti inilah yang membuat DPRD bekerja lebih hati-hati,” katanya.

Setelah lebih dari satu jam aksi berjalan kondusif, massa meminta dialog dilanjutkan di dalam gedung DPRD tanpa pembatasan jumlah peserta. Pimpinan DPRD menyanggupi dialog, namun dengan syarat maksimal 20 perwakilan masuk ke ruang pertemuan, menimbang kapasitas dan keamanan gedung.

Dua perwakilan BEM, Adi Jayadi dan M Anzari, disilakan melihat langsung ruangan dialog. Setelah ditinjau, mereka menilai ruangan terlalu kecil dan meminta dialog dipindah ke ruang utama rapat paripurna. Permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan pimpinan DPRD.

Ketika perwakilan BEM kembali ke luar untuk musyawarah internal, Ketua DPRD Kalsel, harus meninggalkan lokasi karena agenda perjalanan dinas luar daerah yang sudah terjadwal dan tidak dapat ditunda.

Namun, aksi tetap dikawal anggota DPRD lainnya serta jajaran Sekretariat DPRD Kalsel. Setelah bermusyawarah, massa menolak pembatasan jumlah peserta dialog dan menyatakan akan masuk secara paksa.

Puluhan massa lalu mendorong pintu gerbang DPRD. Aparat kepolisian yang siaga dari dalam pagar membentuk pagar betis untuk menahan massa agar tidak merangsek masuk. Aksi dorong – dorongan berlangsung singkat, sebelum massa akhirnya mundur.

Tak lama, massa membakar spanduk yang mereka bawa sambil kembali berorasi. Aparat tetap bertindak humanis dan terukur, memastikan situasi tetap aman tanpa adanya korban. Sekitar pukul 18.00 WITA, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Pansus III DPRD Kalsel, Setujui Draf Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Bank Kalsel

BANJARMASIN – Setelah melalui beberapa kali pembahasan bersama pihak terkait, akhirnya Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pansus III DPRD Kalsel), menyetujui draf Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalsel, kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bachri, saat memimpin rapat.

Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bachri, usai menggelar rapat pembahasan, baru-baru tadi menyampaikan, pertemuan ini merupakan tahapan finalisasi dari pembahasan penyusunan draf ranperda penambahan penyertaan modal untuk Bank Kalsel, yang nilainya mencapai 400 milyar. Penyertaan modal ini nantinya dilakukan secara bertahap selama 2 tahun anggaran, yakni 200 milyar di tahun 2026 dan 200 milyar lagi di tahun 2027.

“Hari ini diputuskan untuk penyertaan modal dari pemerintah provinsi sebanyak 400 milyar, dilakukan dengan bertahap. Yang pertama di tahun 2026, 200 milyar, kemudian pada tahun 2027, 200 milyar”, ujarnya.

Dengan penambahan ini, Rosehan berharap, selain untuk menjaga investasi Pemprov Kalsel ke Bank Kalsel, sahamnya tetap lebih besar dibandingkan saham milik pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalsel.

“Saya juga mengingatkan kepada Bank Kalsel supaya penyertaan modal ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Selatan,” pintanya

Lebih lanjut Rosehan menambahkan, adanya pesan dari Menkeu RI bahwa uang yang ada di pemerintah provinsi dimanfaatkan betul – betul, sehingga kehidupan perekonomian di Kalimantan Selatan dapat menjaga stabilitas nasional.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachruddin menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada Pansus III DPRD Kalsel, atas disetujuinya draf ranperda penambahan penyertaan modal untuk Bank Kalsel.

Dengan adanya penambahan modal ini tentunya akan mengembalikan posisi Pemprov Kalsel, sebagai pemegang kendali saham Bank Kalsel.

“Alhamdulillah hari ini Pansus III DPRD Kalsel menyetujui (ranperda) untuk selanjutnya disahkan menjadi Perda penambahan modal sebesar 400 milyar. Dengan setor 400 milyar ini akan mengembalikan posisi pemegang saham pengendalinya adalah pemerintah provinsi”, ujarnya.

Terkait beberapa pesan dan catatan Pansus III pada saat pembahasan, akan menjadi perhatian serius Bank Kalsel dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

“Beberapa pesan dari Pansus ini akan jadi pengingat kami untuk lebih meningkatkan kinerja lagi, meningkatkan pemberian kredit, dan mayoritasnya adalah masyarakat Kalimantan Selatan”, pungkasnya

Rapat finalisasi tersebut selain dihadiri langsung Direktur Utama Bank Kalsel beserta jajaran, juga diikuti para pejabat dari Bappeda, Bapenda, BPKAD, Biro Hukum dan Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Ratusan Atlet 23 Provinsi di Indonesia, Ramaikan Kejurnas Tenis Meja 2025 di Kalsel

BANJARMASIN – Kejuaraan Nasional Tenis Meja Tahun 2025, resmi digelar di Kalimantan Selatan, setelah dibuka Gubernur Muhidin, diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Ariadi Noor, di GOR Hasanuddin HM, Senin (24/11).

Dalam sambutannya yang dibacakan Ariadi Noor, Gubernur menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Kejurnas Tenis Meja ini.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada panitia pelaksana, PB PTMSI, KONI, para sponsor serta seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kejurnas ini terselenggara,” ungkapnya.

Gubernur berharap, kejurnas ini dapat memberikan manfaat sebesar besarnya, tidak hanya sebagai ajang kompetisi untuk meraih prestasi, tetapi juga sebagai wadah mempererat silaturrahmi, meningkatkan sportivitas, serta membangun semangat kebersamaan di antara seluruh atlet, pelatih, official, dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.

“Kalsel merasa bangga dan terhormat menjadi tuan rumah Kejurnas Tenis Meja ini,” ucapnya.

Selain menjadi ajang prestasi, lanjut Gubernur, kejurnas ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat pembinaan olahraga, memperluas minat masyarakat, dan mengukur kualitas atlet atlet terbaik dari seluruh Indonesia.

“Saya berharap, para atlet yang bertanding dapat menunjukkan performa terbaiknya, menjunjung tinggi semangat fair play, dan menjadikan rally, setiap pukulan, dan setiap set sebagai pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitas diri,” ujarnya.

Jadikan kompetisi ini sebagai ruang bertumbuh, bukan semata mencari kemenangan. Karena sejatinya, menurut Gubernur, kemenangan terbesar adalah ketika mampu mengalahkan rasa takut, rasa ragu, dan keterbatasan dalam diri masing masing.

“Kepada para pelatih dan ofisial, saya berharap dapat memberikan pendampingan yang terbaik, membimbing atlet dengan penuh dedikasi, serta menjaga semangat kebersamaan dan persaudaraan antar daerah,” ucapnya.

Gubernur menegaskan, untuk para wasit dan juri agar dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Sebab, keberhasilan kejuaraan tidak hanya ditentukan kualitas atlet, tetapi juga keadilan dan ketegasan seluruh perangkat pertandingan.

“Semoga kehadiran Kejurnas Tenis Meja 2025 di Kalsel mampu memberikan dampak positif bagi sektor olahraga, pariwisata, hingga perekonomian lokal,” ucap Gubernur.

Sementara itu, Ketua Panitia Kejurnas Tenis Meja Kalsel, Ahmad Faridi mengatakan, kejurnas ini diikuti total 500 peserta dari 23 provinsi di Indonesia, dan mempertandingkan 17 kategori. Terdiri dari kelompok umur serta dewasa, dengan memakai sistem gugur..

Kejurnas Tenis Meja Tahun 2025 ini, dihadiri langsung Ketua Umum Pengurus Besar Pesatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Peter Layardi Lay, Ketua PTMSI Kalsel Surya Dharma, dan Sekretaris PTMSI Kalsel Irwansyah. (SRI/RIW/EYN)

Momen 5 Rajab di Sekumpul, Dishub Kalsel Gratiskan BRT

BANJARBARU – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, menyiapkan sejumlah layanan transportasi khusus untuk mendukung kelancaran Momen 5 Rajab yang diperkirakan berlangsung pada akhir Desember 2025.

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi mengungkapkan, untuk memudahkan mobilitas jamaah yang datang dari berbagai daerah, Pemprov Kalsel bersama sejumlah stakeholder menyiapkan layanan bus gratis dari dua titik utama, yakni Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut menuju kawasan Sekumpul, Martapura.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Fitri Hernadi.

“Bus gratis akan kami siapkan bagi jamaah yang berangkat dari Banjarmasin maupun Tanah Laut menuju arah Sekumpul Martapura. Semua layanan ini khusus diberikan pada Momen 5 Rajab,” katanya, di Banjarbaru, Senin (24/11).

Untuk jamaah yang datang melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor, Fitri Hernadi menjelaskan, layanan transportasi akan didukung Damri. Dari bandara, jamaah akan diantar ke halte terdekat yang sudah ditetapkan sebagai titik transit.

“Dari bandara, Damri akan mengantar jamaah ke halte terdekat. Di sana jamaah akan dijemput bus yang disiapkan Pemprov dan langsung diantar menuju kawasan Sekumpul,” terangnya.

Setibanya di Martapura, drop-off penumpang dilakukan sesuai trayek. Bus akan melintas dari Simpang Empat Banjarbaru menuju Pondok Pesantren Darussalam dan berhenti di beberapa halte sekitar kawasan Sekumpul.

Fitri menegaskan, seluruh layanan ini hanya tersedia pada hari H, mulai pagi hari hingga seluruh akses jalan menuju pusat kegiatan ditutup total.

“Layanan diberikan mulai pagi sampai jalan benar-benar ditutup untuk kendaraan,” ungkapnya.

Selain layanan angkutan gratis, Dishub Kalsel bersama Pemerintah kabupaten Banjar dan kota Banjarbaru juga melakukan persiapan rekayasa lalu lintas, pengaturan arus kendaraan, hingga pola buka-tutup jalan untuk memastikan kegiatan berjalan tertib.

“Kami akan mengatur lalu lintas, melakukan rekayasa dan pengalihan arus. Mudah-mudahan Momen 5 Rajab yang setiap tahun dipadati jamaah bisa berjalan lebih lancar dan nyaman,” pungkasnya. (SYA/RIW/EYN)

Kirimkan Inovasi Terbaik ke Ajang Nasional, Brida Kalsel Tambah Kategori Kalsel Innovation Award Tahun Depan

BANJARBARU – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat perannya mendorong lahirnya inovasi daerah yang berkualitas. Pada penyelenggaraan Kalsel Innovation Award (KIA) tahun depan, Brida Kalsel berencana menambah jumlah kategori penghargaan, sekaligus mempersiapkan inovasi terbaik dari Kalsel untuk bersaing di tingkat nasional.

Kepala Brida Kalsel, Taufik Hidayat menyampaikan, bahwa penambahan kategori KIA dilakukan sebagai bentuk respon terhadap semakin banyaknya inovasi yang bermunculan dari berbagai sektor. Mulai dari perangkat daerah, perguruan tinggi, komunitas, hingga masyarakat umum.

Taufik menjelaskan, setiap tahun jumlah peserta KIA mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas inovasi yang ditampilkan.

Kondisi tersebut menunjukkan ekosistem inovasi di Kalimantan Selatan terus berkembang dan membutuhkan ruang penghargaan yang lebih luas serta lebih beragam.

“Penambahan kategori ini untuk mengakomodasi banyaknya inovasi baru yang terus tumbuh di Kalimantan Selatan. Kami ingin memberikan ruang lebih besar bagi para inovator untuk menunjukkan karya terbaik mereka,” ujar Taufik, baru – baru ini.

Selain membuka ruang lebih luas pada tingkat daerah, Brida Kalsel juga menargetkan inovasi – inovasi unggulan untuk tampil di panggung nasional.

Menurut Taufik, beberapa inovasi yang berhasil menonjol pada ajang KIA tahun ini memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan inovasi dari provinsi lain.

Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas inovator lokal menjadi upaya strategis untuk memperkuat posisi Kalsel dalam ekosistem riset dan teknologi nasional. Selain itu, partisipasi di ajang nasional diharapkan dapat menjadi jalan bagi terbukanya kolaborasi, pendanaan, dan peluang pengembangan lebih lanjut bagi inovasi daerah.

“Inovasi yang tampil baik di KIA akan kami dorong untuk ikut dalam ajang penghargaan nasional. Ini kesempatan untuk memperlihatkan potensi Kalimantan Selatan sekaligus memotivasi para inovator agar terus berkarya,” lanjut Taufik.

Taufik menambahkan, Brida Kalsel akan memberikan pendampingan intensif kepada para inovator yang dipersiapkan untuk kompetisi skala nasional, mulai dari penguatan konsep, verifikasi data pendukung, hingga pemenuhan standar penilaian nasional.

Ia menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Brida dalam membangun ekosistem inovasi yang lebih profesional, terstruktur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dengan adanya penambahan kategori pada Kalsel Innovation Award dan rencana mengirim inovasi ke tingkat nasional, kami berharap minat masyarakat khususnya generasi muda, untuk menciptakan inovasi semakin meningkat,” tutup Taufik. (MRF/RIW/EYN)

Hadiri Temu Forum Anak Daerah, Gubernur Muhidin: Perkuat Peran Anak Membangun Daerah

BANJARMASIN – Sebagai upaya memperkuat partisipasi anak dalam pembangunan daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA dan KB) Provinsi Kalimantan Selatan, menyelenggarakan Temu Forum Anak Daerah pada Senin (24/11).

Kegiatan yang digelar di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin ini, dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang hadir selaku Ayah Forum Anak Daerah.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, saat memberikan sambutan.

Kepada sejumlah wartawan, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menyampailan, temu forum ini mempertemukan perwakilan anak-anak terpilih dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, serta melibatkan unsur pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta.

Kegiatan dirancang sebagai ruang diskusi, pembelajaran, serta silaturahmi antara anak-anak dengan para pemangku kepentingan, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan partisipasi anak di seluruh lapisan masyarakat.

“Kita harus memastikan suara anak terdengar dan menjadi bagian nyata dari proses pengambilan keputusan. Anak bukan objek kebijakan, mereka adalah subjek yang berhak untuk berpendapat, berpartisipasi, dan dihormati,” ujarnya

Muhidin menegaskan, selama ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen, membuka ruang partisipasi bagi generasi muda dalam setiap agenda pembangunan. Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak dan memperkuat partisipasi anak dalam pembangunan daerah.

“Ini menjadi ruang diskusi dan silaturahmi antara anak-anak dan para pemangku kepentingan,” jelasnya

Lebih lanjut Muhidin menambahkan, anak-anak terpilih dari 13 kabupaten/kota yang hadir ini, tidak hanya cerdas dan kreatif, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Mendorong terbentuknya jejaring yang kuat antar generasi muda sehingga tercipta rasa kebersamaan dan gotong royong yang berkelanjutan.

Melalui sejumlah kegiatan, anak sebagai agen perubahan, menampilkan gagasan – gagasan inovatif terkait isu lingkungan hidup, pendidikan inklusif, kesehatan remaja, serta upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

“Kepedulian dan kreativitas anak-anak menunjukkan bahwa generasi muda siap terlibat lebih jauh dalam proses pembangunan. Peran mereka sebagai pelopor dan pelapor sangat penting untuk menjadikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan anak,” tutupnya

(NHF/RIW/EYN)

RSGM dan DWP Gusti Hasan Aman, Gelar Pemeriksaan Gigi dan Kesehatan Gratis

BANJARMASIN – Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP), menggelar bakti sosial pemeriksaan gigi dan pemeriksaan kesehatan umum gratis. Kegiatan dipusatkan di kawasan Siring Menara Pandang, Banjarmasin, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) dan HUT ke-26 DWP , Minggu (23/11) pagi.

Plt Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Mashuda (ditengah).

Plt Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Mashuda menjelaskan, bakti sosial ini bersifat gratis dan menyasar seluruh lapisan masyarakat, meliputi pemeriksaan gigi serta pemeriksaan kesehatan umum. seperti pengecekan kolesterol, gula darah, asam urat, dan tekanan darah.

Pihaknya juga memberikan edukasi kesehatan mulut khusus untuk anak-anak dengan memperagakan dan mengajarkan teknik menyikat gigi yang benar, sekaligus membagikan informasi, agar kebiasaan sehat dipraktikkan di rumah.

“Kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan gigi dan kondisi tubuh secara berkala. Pemeriksaan dini dapat mencegah masalah yang lebih serius di kemudian hari,” katanya kepada wartawan di sela-sela kegiatan.

Disampaikan Mashuda, kegiatan ini merupakan bentuk nyata pelayanan kesehatan yang mendekatkan fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Sekaligus menunjukkan peran aktif organisasi wanita, dalam gerakan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan lokal. sejalan dengan misi sosial DWP untuk ikut meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui berbagai kegiatan kesehatan, pendidikan, dan sosial.

“Melalui sosialisasi cara menyikat gigi bagi anak-anak, merupakan langkah preventif sejak dini mencegah stunting,” jelasnya

Lebih lanjut Mashuda menambahkan, untuk menjamin layanan yang komprehensif, RSGM menurunkan tim medis lengkap selama kegiatan berlangsung. Terdiri dari dokter gigi, dokter umum, perawat gigi, dan tenaga kesehatan pendukung lainnya.

“Kita sangat mengapresiasi tingginya antusiasme warga yang hadir melebihi target 100 orang lebih dari anak-anak, usia produktif hingga lansia,” tutupnya.

Kegiatan bakti sosial dibuka secara resmi Plt. Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Mashuda, didampingi jajaran struktural RSGM, perwakilan DWP Provinsi, pengurus DWP RSGM, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, serta pengurus Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) baik tingkat kota maupun wilayah Kalsel. (NHF/RIW/EYN)

Rampungkan RAPDB 2026, TAPD Kalsel Tetapkan Belanja 9,2 T

BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), telah merampungkan pembahasan RAPBD 2026, dengan menyepakati postur anggaran, melalui rapat finalisasi di Gedung B DPRD Kalsel, akhir pekan tadi.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK saat memimpin rapat Banggar.

Ketua DPRD Kalsel yang juga Ketua Banggar, Supian HK menyampaikan, finalisasi RAPBD 2026 yang disepakati, sudah cukup mengakomodir kebutuhan belanja, untuk kemudian dijadwalkan rapat paripurna penetapan menjadi Perda.

“Kami akan jadwalkan melalui rapat paripurna untuk diputuskan,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Sementara itu, Ketua TAPD yang juga Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, dalam pemaparannya menyampaikan, target pendapatan RAPBD 2026 ditetapkan sebesar Rp7,34 triliun. Sementara itu, total belanja mencapai Rp9,20 triliun. Kesenjangan anggaran ditutup melalui pemanfaatan Silpa tahun 2025 sebesar Rp1,9 triliun.

“Untuk belanja, kita sudah tambahkan dari sisa lebih anggaran 2025 sebesar Rp1,9 triliun, sehingga total belanja 2026 menjadi Rp9,205 triliun,” ujarnya.

Adapun pendapatan daerah didukung tiga komponen utama yakni pendapatan asli daerah Rp4,61 triliun yang terdiri dari pajak daerah Rp3.756.644.179.990, retribusi Rp699.878.129.401, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Rp70.406.749.492 serta lain-lain PAD yang sah Rp87.882.576.081.

Kemudian disampaikannya, rincian proyeksi pada sektor Pendapatan, yang terdiri dari Transfer Pusat :

1.Dana Bagi Hasil (DBH) Rp822.893.995.000.

2.Dana Alokasi Umum (DAU) Rp996.898.231.000.

3.Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp531.379.887.000.

Transfer antar daerah Rp260 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp116,63 miliar.

Rincian Belanja Daerah dengan angka Rp9,205 triliun meliputi belanja operasional Rp5,54 triliun, belanja pegawai: Rp2,856 triliun, barang dan jasa Rp2,596 triliun, hibah Rp80 miliar, bantuan sosial Rp9,62 miliar, belanja transfer Rp1,43 triliun, bagi hasil Rp1,413 triliun, bantuan keuangan Rp25,21 miliar.

“Belanja tak terduga Rp50 miliar, belanja modal Rp2,17 triliun, tanah Rp96,52 miliar, peralatan dan mesin Rp122,82 miliar, bangunan dan gedung Rp396,97 miliar, Jalan, irigasi, dan jaringan Rp1,554 triliun, Aset tetap lainnya dan aset lainnya Rp3,9 miliar,” jelasnya.

Adapun pembiayaan Daerah Rp1.863.605.080.188. dengan rincian, Penerimaan Pembiayaan, yaitu penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Rp. 1.963.605.080.188.

Pengeluaran Pembiayaan yaitu penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. 100.000.000.000

Anggota TAPD yang juga ketua BPKAD, Fatkhan menyebutkan, investasi Rp 100 miliar untuk penambahan penyertaan modal Bank Kalsel.

“Dari total rencana 400 miliar sampai 2027, dalam APBD murni 2026 dialokasikan Rp 100 miliar dan APBD Perubahan Rp 100 miliar,” tutupnya.

Untuk diketahui, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, menyepakati postur anggaran dalam rapat finalisasi RAPBD 2026. Rapat dipimpin Ketua Banggar Supian HK, didampingi Wakil Ketua Banggar Kartoyo dan Alpiya Rakhman. Sedangkan dari pihak eksekutif hadir Ketua TAPD yang juga Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin beserta jajarannya, bertempat di Gedung B DPRD Kalsel lantai IV Banjarmasin. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Bank Kalsel Imbau Masyarakat, Waspada Penipuan Berkedok Undian Berhadiah

BANJARMASIN – Bank Kalsel mengimbau seluruh masyarakat dan nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi penipuan yang menggunakan modus undian berhadiah akhir tahun mengatasnamakan Bank Kalsel.

Belakangan ini marak ditemukan terkait upaya penipuan melalui telepon, pesan WhatsApp, SMS, maupun akun media sosial palsu yang mengaku sebagai pihak Bank Kalsel, dan meminta data pribadi nasabah untuk proses pencairan hadiah.

Pelaku biasanya mengarahkan korban untuk mengklik tautan mencurigakan, mengunduh aplikasi, atau memberikan data penting seperti PIN, OTP, nomor rekening, hingga password mobile banking.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Firmansyah menegaskan, bahwa seluruh informasi resmi mengenai program undian, promo, maupun aktivitas Bank Kalsel lainnya hanya diumumkan melalui kanal resmi. Yaitu Website resmi www.bankkalsel.co.id, Instagram @bankkalsel dan @bankkalselsyariah, Youtube Bank Kalsel dan Bank Kalsel Syariah, serta Call Center: 08001122000.

“Bank Kalsel tidak pernah meminta nasabah memberikan data rahasia seperti PIN, OTP, password, maupun informasi sensitif lainnya untuk alasan apa pun, termasuk pengumuman undian atau pemenang hadiah”, tegas Firmansyah.

Agar terhindar dari modus penipuan tersebut masyarakat diminta mewaspadai pihak yang mengatasnamakan Bank Kalsel dan menginformasikan undian atau hadiah yang tidak pernah diikuti. Jangan pernah memberikan PIN, OTP, password, atau data rahasia lainnya kepada siapa pun. Kemudian abaikan dan laporkan kepada Bank Kalsel, apabila menerima pesan, telepon, atau tautan mencurigakan. Konfirmasi kebenaran informasi melalui kanal resmi Bank Kalsel, dan pastikan sumber informasi berasal dari kanal resmi Bank Kalsel.

“Bank Kalsel tidak pernah mengadakan undian berhadiah tanpa pengumuman resmi. Kami mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan nama Bank Kalsel untuk melakukan penipuan. Bagi nasabah yang sudah terlanjur memberikan data pribadi pada iklan undian palsu tersebut disarankan untuk segera mengubah PIN transaksi atau segera melapor ke Call Center atau Kantor Bank Kalsel terdekat,” pungkasnya. (ADV-RIW/EYN)

Perkuat Sinkronisasi Program Sosial, Dinsos Kalsel Tegaskan Komitmen Layanan Tepat Sasaran

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel, terus mematangkan sinkronisasi program perlindungan dan jaminan sosial agar selaras dengan kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan layanan dasar, khususnya bagi ibu, anak, dan lansia.

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kalsel,Rahmady Abasmay.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Farhanie, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Rahmady Abasmay menjelaskan, bahwa sejumlah program strategis yang dijalankan tahun ini perlu dihubungkan secara lebih erat, dengan layanan posyandu.

Menurutnya, posyandu merupakan titik pelayanan yang strategis karena menjadi pusat berkumpulnya kelompok sasaran utama program Dinsos.

“Program kita tahun ini banyak yang menyasar ibu dan anak. Itu sangat relevan jika disinergikan dengan posyandu, karena posyandu menjadi tempat berkumpulnya seluruh kelompok sasaran tersebut. Kami siap terlibat dalam penguatan layanan itu,” ujarnya, Jumat (20/11).

Rahmady menambahkan, tahun ini Dinas Sosial mengusulkan penyediaan sekitar 32 ribu paket bantuan, termasuk kursi dan perlengkapan belajar untuk anak yang akan didistribusikan ke kelompok PAUD.

Ia menyebut alokasi bantuan sebelumnya sebesar Rp3,75 miliar sudah terealisasi, tetapi masih ada sejumlah usulan program yang belum disetujui pemerintah pusat.

“Ada beberapa program yang seharusnya masuk, tapi tidak muncul dalam daftar final. Ini menjadi evaluasi bagi kita untuk pengusulan berikutnya agar lebih tepat dan mengacu pada mekanisme yang benar,” ungkapnya.

Di sisi lain, Rahmady juga menyoroti adanya perbedaan kebijakan antarinstansi terkait penanganan sasaran sosial. Seperti program bedah rumah yang berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim). Menurutnya, hal itu bukan hambatan, melainkan tantangan agar koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih efektif.

“Setiap dinas punya istilah dan mekanisme sendiri. Sama-sama menyasar masyarakat, tapi aturannya berbeda. Maka koordinasi sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih, dan bantuan bisa tepat sasaran,” jelasnya.

Rahmady menegaskan, bahwa Dinas Sosial Kalsel siap berkolaborasi dengan berbagai instansi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat layanan perlindungan dan jaminan sosial di daerah.

“Intinya, kami siap. Sepanjang program itu untuk penguatan layanan masyarakat, terutama ibu, anak, dan lansia, kita akan dukung sepenuhnya,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)