Kategori: News

BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, menyoroti lokasi pembangunan Stadion Internasional Kalsel di Kilometer 17, Landasan Ulin Barat, Banjarbaru. Lokasi ini menuai perhatian, karena jaraknya yang relatif dekat dengan Bandara Internasional Syamsudin Noor, yaitu sekitar 6 kilometer.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menyatakan, bahwa pihaknya telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel dan pihak Angkasa Pura. Hasilnya, jarak ideal antara bandara dan bangunan besar seperti stadion adalah sekitar 15 kilometer.

Ia berharap, keselamatan dan keamanan penerbangan, harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan stadion internasional ini.

“Kami akan menjadwalkan kembali pembahasan terkait sisi ketinggian bangunan dan aspek teknis, agar tidak mengganggu operasional bandara,” katanya Selasa (9/12) sore

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyyib menyampaikan, bahwa pemilihan lokasi pembangunan stadion bertaraf internasional di Kilometer 17 sudah melalui hasil studi kelayakan.

Lokasi ini dipilih karena memiliki akses yang strategis dan luas lahan yang memadai untuk pembangunan stadion. Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan proses pembebasan lahan yang ditargetkan rampung akhir Desember 2025.

“Pengadaan tanah dijadwalkan dimulai awal 2026, dan pembangunan stadion dapat dimulai Juli 2026 mendatang,” ungkapnya

Yasin juga menjelaskan, bahwa stadion internasional ini akan memiliki kapasitas sekitar 30.000 penonton dan akan dilengkapi dengan fasilitas yang modern serta sesuai dengan standar internasional.

“Proses pembangunan stadion internasional ini akan memastikan semua aspek yang terkait baik dari keselamatan dan keamanan,” tutupnya

Komisi III DPRD Provinsi Kalsel juga menggelar rapat kerja dengan Mitra Kerja Dinas PUPR Provinsi, terkait evaluasi program kerja tahun 2025 dan rencana 2026.

Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan stadion internasional dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Menjelang periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan memastikan, seluruh terminal penumpang di wilayah kerjanya, dalam kondisi siap melayani lonjakan aktivitas penumpang maupun kapal.

Berbagai aspek kesiapan telah dipastikan berjalan optimal, mulai dari fasilitas terminal, kesiapan operasional, hingga penguatan sistem pengendalian layanan berbasis teknologi.

Junior Manager Umum dan Humas, Suprayogi Sumarkan menyampaikan, bahwa persiapan intensif telah dilakukan sejak awal Desember.

“Seluruh tim di lapangan kami instruksikan untuk memastikan layanan berjalan lebih cepat, aman, dan nyaman, dengan standar operasi yang telah ditingkatkan khusus untuk periode Nataru,” ujarnya.

Kesiapan fasilitas terminal menjadi fokus utama, termasuk ruang tunggu yang lebih nyaman, area check-in yang diperluas, penambahan fasilitas disabilitas, ruang laktasi, area bermain anak, hingga kelengkapan keselamatan seperti APAR dan jalur evakuasi.

Selain itu, sebagian terminal penumpang kini telah menerapkan auto gate, baik untuk kendaraan maupun penumpang. sehinygga proses keluar–masuk area pelabuhan menjadi lebih cepat, tertib, dan terpantau secara sistem.

Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan juga memastikan kebersihan terminal diperketat, melalui penambahan tenaga kebersihan dan sistem pemantauan berkala di seluruh area pelayanan.

Dari sisi operasional, seluruh pelabuhan telah menyiapkan operasi sandar kapal yang lebih efisien, termasuk penyesuaian jadwal kedatangan–keberangkatan kapal, kesiapan tugboat, pandu, serta peralatan operasional lainnya.

Jalur embarkasi dan debarkasi penumpang juga diatur lebih terstruktur untuk menghindari penumpukan, dengan tambahan petugas pelayanan dan pengamanan.

Untuk mendukung kelancaran logistik selama periode Nataru, Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan memastikan, alur bongkar muat barang tetap terkontrol dengan baik tanpa mengganggu pergerakan penumpang.

Pemisahan jalur logistik dan penumpang telah diterapkan di seluruh cabang guna menjaga keamanan dan kenyamanan.

Seluruh proses pengendalian layanan terintegrasi dalam Plan and Control System, yang memonitor kesiapan fasilitas, arus kapal, pergerakan penumpang, hingga respons cepat terhadap potensi gangguan layanan.

Sistem ini menjadi pusat kendali untuk memastikan seluruh layanan berjalan sesuai standar operasi terbaik Pelindo.

“Dengan kolaborasi seluruh unit dan dukungan stakeholder, kami optimistis layanan angkutan laut Nataru tahun ini berlangsung lancar, aman, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pengguna jasa,” tutup Suprayogi Sumarkan. (Pelindo-RIW/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka menegaskan komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), Bank Kalsel melaksanakan kegiatan Surveillance Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada 10–11 Desember 2025 di Banjarmasin.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Auditor dari Lembaga Sertifikasi Chesna Certification, Mokhammad Fakhtur Rokhim bersama Ni luh Adiansunyani dan Amar Vijai Nasrulloh.

Selain itu, hadir pula jajaran internal Bank Kalsel, diantaranya Direktur Kepatuhan, Mitra Damayanti, Kepala Divisi Kepatuhan dan Kebijakan Prosedur, Kepala Divisi Human Capital, serta seluruh peserta yang terlibat aktif dalam penerapan dan penguatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Bank Kalsel.

Kegiatan surveilans ini, merupakan proses evaluasi independen untuk menilai konsistensi, efektivitas, dan keberlanjutan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Bank Kalsel.

Tidak sekadar berfokus pada pemenuhan persyaratan sertifikasi, surveilans SMAP juga dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pencegahan dan pengendalian penyuapan dijalankan secara konsisten, termasuk mengevaluasi tindak lanjut atas temuan audit tahun sebelumnya, serta mengidentifikasi potensi risiko baru beserta langkah mitigasinya.

Sehingga, anti penyuapan merupakan budaya kerja yang melekat dalam setiap proses bisnis, bukan hanya kewajiban administratif.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya Bank Kalsel dalam memperkuat penerapan Good Corporate Governance (GCG) serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Dalam Sambutannya, Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, Mitra Damayanti menegaskan, bahwa pelaksanaan surveillance SMAP memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan integritas perusahaan.

Menurutnya, evaluasi ini merupakan momentum penting untuk memastikan sistem manajemen anti penyuapan tidak hanya terdokumentasi secara formal, tetapi benar – benar dipahami dan diterapkan secara efektif oleh seluruh Insan Bank Kalsel, dalam setiap aktivitas dan pengambilan keputusan.

“Surveillance Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 ini, merupakan wujud komitmen Bank Kalsel dalam memastikan pengendalian risiko penyuapan berjalan secara konsisten dan berkelanjutan,” ujar Mitra.

Bagi Bank Kalsel, prinsip anti penyuapan bukan sekadar pemenuhan sertifikasi, melainkan nilai dan budaya kerja yang harus dijalankan oleh seluruh Insan Bank Kalsel. Melalui proses evaluasi ini, insan Bank Kalsel terus mendorong perbaikan berkelanjutan, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas dan tata kelola perusahaan.

Senada disampaikan Auditor dari Lembaga Sertifikasi Chesna Certification, Mokhammad Fakhtur Rokhim. Ia mengapresiasi komitmen Bank Kalsel dalam melaksanakan surveillance SMAP secara berkelanjutan.

Ia menilai bahwa kegiatan ini mencerminkan keseriusan manajemen, dalam menjaga integritas organisasi melalui evaluasi yang objektif dan berkesinambungan.

Pelaksanaan surveillance SMAP Bank Kalsel, tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan standar SNI ISO 37001:2016, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pengendalian penyuapan serta kesiapan organisasi dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko baru.

“Langkah ini penting untuk memastikan sistem yang diterapkan tetap relevan, adaptif, dan mampu mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten,” ungkap Rokhim.

Melalui pelaksanaan surveillance ini, Bank Kalsel berharap dapat terus memastikan terwujudnya perbaikan berkelanjutan, penguatan sistem pengendalian internal, serta komitmen bersama seluruh Insan Bank Kalsel dalam membangun organisasi yang bersih, transparan, dan berintegritas guna mendukung keberlanjutan usaha dan kepercayaan publik. (ADV-RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), meminta pihak Bandara Internasional Syamsudin Noor, mematangkan seluruh aspek layanan menghadapi potensi lonjakan penumpang jelang 5 Rajab dan libur akhir tahun.

Kepada sejumlah wartawan, usai rapat kerja Selasa (9/12), Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD, untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan aman bagi masyarakat, dengan menghadirkan jajaran manajemen Bandara Syamsudin Noor.

“Kami ingin memastikan pihak bandara bersiap menghadapi kemungkinan lonjakan penumpang,” ucapnya

Disampaikan Mustaqimah, pada Desember 2025 ini, ada empat event besar yang akan terjadi. Yakni momen 5 Rajab, Hari Raya Natal, libur sekolah, dan libur tahun baru 2026.

Rangkaian agenda tersebut hampir dipastikan meningkatkan mobilitas masyarakat, termasuk penggunaan jasa transportasi udara.

“Kita minta ada antisipasi potensi gangguan layanan, mulai dari kepadatan di area keberangkatan dan kedatangan, ketersediaan petugas, hingga kelancaran fasilitas pendukung bandara,” jelasnya

Lebih lanjut Mustaqimah menambahkan, pihaknya ingin pengunjung mendapatkan pelayanan terbaik, tanpa harus mengalami antrean berlebihan atau gangguan teknis lainnya, apalagi sekarang sudah menjadi Bandara Internasional.

“Masyarakat dapat menikmati masa liburan dan kegiatan keagamaan tanpa kendala,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – UPTD Kebun Raya Banua, merayakan hari jadinya yang ke-9 tahun, pada Selasa (9/12). Hadir pada perayaan sederhana ini, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mursyidah Aminy dan Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, R. Hendrian.

Selain ditandai dengan pemotongan tumpeng, perayaan HUT ke-9 Kebun Raya Banua, juga menjadi momen perdana, diluncurkannya film animasi pendek maskot Kastura. Dimana film animasi berdurasi 19 menit ini, memvisualisasikan upaya Kastura, sebagai maskot Kebun Raya Banua, untuk menyelamatkan Banua dari kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan dan pertambangan ilegal.

Mursyidah Aminy, usai pemotongan tumpeng bersama Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, serta Plt Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah, kepada wartawan menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan Kebun Raya kebanggaan masyarakat Banua ini.

“Semoga Kebun Raya Banua dapat mempertahankan posisinya sebagai Kebun Raya terbaik di Indonesia, dan selalu berinovasi untuk mempertahankan prestasi ini, dan pengembangan kedepannya,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah menegaskan, bahwa dukungan penuh pemerintah provinsi, khususnya komitmen serius Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, menjadi salah satu faktor penentu, capaian prestasi Kebun Raya Banua.

“Dari 48 Kebun Raya di seluruh Indonesia, Kebun Raya Banua berhasil mencapai peringkat Terbaik 1, setelah dua tahun sebelumnya berada di posisi 2. Semua ini tidak lepas dari support kepala daerah, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak hanya dari sisi anggaran, tapi juga kebijakan,” paparnya.

Firman memastikan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas Kebun Raya Banua, sehingga mampu mempertahankan posisi Terbaik 1 Nasional tersebut.

“Kita sudah melakukan pengaspalan, dan juga membangun jembatan, agar kendaraan yang akan mengelilingi Kebun Raya tidak perlu keluar ke jalur jalan perkantoran. Selain itu kita juga sudah memiliki taman khusus untuk disabilitas,” urainya.

Diusianya yang ke-9 tahun ini, Kebun Raya Banua diharapkan tetap menjadi tempat edukasi, wisata, penjaga lingkungan serta konservasi terbaik, yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan. (RIW/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – DPRD Kalimantan Selatan menilai, para guru TK memiliki peran strategis sebagai penanam nilai toleransi pertama bagi anak.

Hal itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari, usai menggelar Sosialisasi Perda Kalsel Nomor 12 Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di aula TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), baru-baru tadi.

Desy mengatakan, dalam upaya memperkuat nilai toleransi sejak usia dini melalui kegiatan Sosialisasi Perda, lembaga ini menekankan pentingnya pendidikan karakter yang inklusif agar manfaatnya dirasakan masyarakat, khususnya dunia pendidikan anak usia dini.

“Guru-guru adalah pintu awal pembentukan karakter. Di usia emas, anak belajar dari contoh yang mereka lihat setiap hari,” ujarnya.

Disampaikan Desy, perda tersebut merupakan panduan etis untuk menciptakan ruang sosial yang harmonis. Ia menyebutkan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi teladan. Implementasi toleransi tidak boleh berhenti pada slogan. Sekolah harus menjadi lingkungan aman bagi semua anak.

“Para peserta, yang mayoritas guru TK, diajak memahami poin-poin perda yang relevan bagi praktik pendidikan sehari-hari, seperti penghargaan terhadap keberagaman, pencegahan diskriminasi, dan pembiasaan interaksi yang sehat,” ungkapnya

Lebih lanjut Desy menambahkan, guru memegang peran kunci karena anak usia dini meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Ia berharap sosialisasi ini memperkuat komitmen tenaga pendidik dalam membangun budaya sekolah yang inklusif.

Jika nilai toleransi tertanam sejak TK, maka Kalsel sedang menyiapkan masyarakat masa depan yang lebih damai.

“DPRD Kalsel akan terus mendorong implementasi perda, agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” tutupnya.(ADV-NHF/RIW/RH)

TANAH LAUT – DPRD Kalimantan Selatan, menegaskan pentingnya menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rais Ruhayat, usai menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila di Kabupaten Tanah Laut, Senin, (8/12).

Rais menuturkan, Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan pedoman sikap dan perilaku yang harus diwujudkan dalam rutinitas sehari-hari. Menurutnya, masyarakat akan semakin kuat dan rukun apabila lima sila dalam Pancasila tidak berhenti sebatas hafalan, tetapi benar-benar diamalkan.

Ia mencontohkan, nilai gotong royong yang tertanam dalam Pancasila telah menjadi karakter bangsa Indonesia sejak dahulu.

“Perkembangan zaman menuntut masyarakat untuk kembali memperkuat tradisi tersebut agar tidak tergerus oleh arus individualisme,” ucapnya

Rais mengimbau, pentingnya menerapkan sikap saling menghormati dan toleransi, terutama di daerah yang memiliki keragaman suku maupun latar belakang sosial. Ia berharap nilai-nilai ini diterapkan mulai dari lingkungan keluarga hingga ruang-ruang sosial yang lebih luas.

“Kalau nilai Pancasila diterapkan dengan konsisten, insyaallah kehidupan masyarakat akan jauh lebih harmonis. Kita bisa berbeda, tetapi tetap satu tujuan demi membangun daerah dan menjaga persatuan,” jelasnya

Rais mengajak peserta sosialisasi untuk menjadi agen penyebar nilai Pancasila di wilayah masing-masing. Ia menilai peran masyarakat sangat penting dalam menjaga kondusifitas dan keamanan daerah, khususnya menjelang berbagai agenda pembangunan di Tanah Laut.

“Semoga sosialisasi ini mampu memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, sekaligus menumbuhkan semangat untuk terus menghidupkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam kegiatan seremonial,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bagi penyandang disabilitas di Banua, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Penyandang Disabilitas Tahun 2025 di salah satu hotel di Banjarbaru, Senin (8/12).

Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Farhanie, dan berlangsung selama dua hari, 8–9 Desember.

Sekitar 30 peserta mengikuti kegiatan ini, berasal dari Panti Iskaya Banaran, Panti Fajar Harapan, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) seluruh kabupaten/kota, serta petugas pelayanan disabilitas.

Farhanie menjelaskan, Bimtek ini bertujuan memperkuat kapasitas dan pemahaman para petugas agar mampu memberikan pelayanan yang inklusif, ramah, dan setara kepada penyandang disabilitas.

“Bimtek ini kami selenggarakan untuk meningkatkan kualitas kawan-kawan petugas dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang diperingati setiap 3 Desember, sekaligus melanjutkan komitmen Dinsos Kalsel dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Menurutnya, kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari Daksa Banua dan praktisi lainnya.

Selain peningkatan kapasitas SDM, Dinas Sosial Provinsi Kalsel juga terus memberikan dukungan nyata melalui program rehabilitasi sosial, diantaranya penyaluran berbagai alat bantu disabilitas.

“Melalui bidang rehabilitasi sosial, kami membantu kawan-kawan disabilitas dengan memberikan alat bantu seperti kaki palsu, kursi roda, dan alat bantu dengar. Untuk tahun 2025, jumlahnya lebih dari 20 unit dan insya Allah akan diserahkan kepada yang berhak menerima,” jelasnya.

Farhanie menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan tanpa diskriminasi.

“Disabilitas tidak boleh dibedakan. Kesempatan dalam pelayanan publik dan aktivitas lainnya harus setara. Ini menjadi komitmen kami agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar hadir dan peduli,” tegasnya.

Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut dengan dukungan anggaran yang memadai, sehingga kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan semakin baik dan berkelanjutan.

“Dengan dukungan semua pihak, kami yakin layanan disabilitas di Kalimantan Selatan akan terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Unit Pelaksana Teknis Daerah – UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, berencana meluaskan area pelabuhan, salah satunya dengan penambahan selasar bongkar muat ikan di darat.

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki menjelaskan,
saat ini untuk selasar bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin masih relatif kecil, karena itu perlu penambahan lagi kedepannya.

“Untuk penambahan potensi Pendapatan Asli Daerah lainnya di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, salah satunya dengan penambahan selasar bongkar muat ikan darat,” ungkapnya, Senin (8/12).

Sedangkan untuk perluasan daerah di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin ini, menurut Jaki, sudah tidak dapat dilakukan lagi, karena keterbatasan lahan.

“Karena itu, UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin meminta adanya pembelian lahan untuk perluasan,” ungkapnya lagi.

Jaki mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya menerima kunjungan dari Tim Ahli Gubernur, dan persoalan keterbatasan lahan ini sudah disampaikan kepada mereka.

“Beberapa waktu lalu Tim Ahli Gubernur telah berkunjung dan melihat UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin,” ujarnya.

Pada saat itu, lanjut Jaki, pihaknya meminta adanya pembebasan lahan untuk perluasan area Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.

“Kami telah berkomunikasi dengan pihak kelurahan Pelambuan mengenai lahan kosong yang berada di belakang UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin,” tuturnya.

Diperkirakan, lahan kosong dengan luasan 1,5 hektare tersebut, cukup untuk perluasan area Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.

“Kami telah melaporkan rencana tersebut, kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, yang dapat diteruskan ke Pemerintah Provinsi Kalsel,” ucapnya.

Jaki berharap, rencana perluasan area Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, dapat disetujui dan terealisasikan kedepannya. (SRI/RIW/RH)