BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022 pada Rabu (30/11). PTBI diselenggarakan secara rutin setiap akhir tahun, dengan menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan.
Pertemuan tahun ini mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju”. Pertemuan yang digelar di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin ini, dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati/Walikota se Kalsel, pimpinan perbankan, akademisi, serta stakeholders lainnya.
Dalam sambutannya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Bimo Epyanto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kalsel pada Triwulan III 2022 tercatat sebesar 5,59 persen (yoy) dan secara keseluruhan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kalsel diprakirakan akan berada pada rentang 4,80% – 5,20% (yoy) dengan semua sektor ekonomi memberikan kontribusi positif.
“Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi membawa konsekuensi terhadap inflasi. Inflasi Kalsel pada 2022 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan berada di atas rentang target 3% ± 1% terutama berasal dari supply shock sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat yang masih terjaga,” papar Bimo.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan, menyatukan gerak langkah untuk mengendalikan inflasi, salah satunya melalui program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Berbagai inisiatif yang dilakukan dalam payung GNPIP terbukti memberikan hasil positif terutama dalam mengantisipasi dampak dari penyesuaian harga BBM pada Triwulan III 2022.
Sementara itu, dalam kaitannya dengan pengembangan UMKM, Bank Indonesia juga secara konsisten terus memperluas dan memperkuat program pengembangan UMKM melalui 3 (tiga) pilar yaitu (i) korporatisasi, (ii) peningkatan kapasitas, dan (iii) pembiayaan guna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif.
Korporatisasi dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan perluasan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan skala ekonomi. Sementara itu, peningkatan kapasitas UMKM dilakukan secara end-to-end dan difokuskan pada digitalisasi untuk mendorong peningkatan produksi, pengelolaan keuangan, dan perluasan akses pasar. Bank Indonesia turut mendorong ekspor produk UMKM dengan menerapkan push strategy dan pull strategy.
“Push strategy dilakukan melalui kurasi serta fasilitasi peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada UMKM untuk pemenuhan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk. Sementara itu, pull strategy dilakukan dengan mendorong keikutsertaan UMKM pada berbagai event promosi perdagangan dan pameran serta fasilitasi business matching dengan potential buyers”, tambahnya.
Terkait hal tersebut, sinergi kebijakan yang kuat telah dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemprov Kalsel bersama Kementerian dan Lembaga terkait dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) Kalimantan Selatan di Banjarmasin dan Program Akselerasi UMKM Berorientasi Ekspor (PAMOR) Borneo 2022 di Jakarta dan Jepang. GBBI diikuti oleh lebih dari 600 UMKM peserta expo dengan nilai transaksi lebih dari Rp600 juta baik secara offline maupun online. Sementara itu, nilai transaksi yang dihasilkan dari kegiatan Pamor Borneo baik di Jakarta dan Jepang mencapai Rp8,14 miliar.
Bimo juga menyampaikan, bahwa Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah terus berupaya mendukung pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di wilayah Kalimantan Selatan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini didukung dengan penerbitan 14 SK Kepala Daerah mengenai TP2DD di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten se-Kalimantan Selatan.
“Berdasarkan rata-rata keseluruhan, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di wilayah Kalimantan Selatan pada Semester I 2022 mencapai 76,9 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Semester II 2021 sebesar 71,7 persen. Peningkatan tersebut didorong implementasi kanal pembayaran digital pada transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan daerah yang telah memanfaatkan pembayaran QRIS, e-commerce, EDC, serta kanal pembayaran lainnya guna mendukung kemudahan masyarakat dalam bertansaksi dan meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung transparansi transaksi keuangan sehingga pendapatan daerah akan lebih optimal,” ujar Bimo.
Untuk memfasilitasi dan mempermudah transaksi ekonomi, Bank Indonesia mengembangkan berbagai payment channel yang disesuaikan dengan kebutuhan mayarakat. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah pengembangan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Perkembangan merchant onboarding QRIS di Kalsel sepanjang tahun 2022 meningkat signifikan dan menjadi pencapaian QRIS terbanyak di wilayah Kalimantan.
Sampai dengan awal November 2022, merchant QRIS di Kalsel telah mencapai 254 ribu unit, tumbuh secara tahunan sebesar 46,5 persen (ytd). Pengembangan QRIS tersebut juga berkorelasi dengan kebijakan Bank Indonesia terkait pengembangan UMKM.
“Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pasca Pandemi COVID-19, perlu diwaspadai berbagai tantangan yang perlu diantisipasi pada tahun 2023. Pertama, potensi peningkatan tekanan inflasi yang tidak saja muncul dari kesenjangan antara sisi penawaran dan permintaan domestik, namun juga berasal dari dinamika global antara lain ketegangan geopolik yang terus berlanjut sehingga mengganggu mata rantai pasok perdagangan global; Kedua, kenaikan suku bunga yang agresif dari negara-negara maju akan berdampak terhadap pasar keuangan, terutama emerging markets, akibat gelombang outflow dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia; Ketiga, potensi perlambatan ekonomi global akibat menurunnya permintaan dari negara tujuan ekspor yang mengakibatkan keterbatasan pasokan pada gelombang berikutnya; Keempat, fenomena strong dollar imbas dari kenaikan suku bunga The Fed akan memberi tekanan bagi Rupiah; dan Kelima, menurunnya persepsi investor ditengah ketidakpastian kondisi global”, tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mendukung dan mempromosikan berbagai peluang investasi dan hilirisasi demi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang berkelanjutan. Selain itu, Pemprov Kalsel perlu mendorong pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan, khususnya bahan pangan, dengan memperhatikan karakteristik produktivitas di setiap Kab/Kota di Kalimantan Selatan serta implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD).
PTBI 2022 merupakan refleksi jalinan kerjasama antara Bank Indonesia dan seluruh stakeholders dalam upaya mewujudkan stabilitas makroekonomi, serta memfasilitasi akselerasi pertumbuhan ekonomi secara sehat dan berkesinambungan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terus berkontribusi nyata melalui kolaborasi, sinergi dan inovasi untuk terus membangun perekonomian Kalimantan Selatan. (HumasBIKalsel-RIW/RDM/RH)
