BANJARMASIN – Dinas Sosial Kota Banjarmasin saat ini, turutserta dalam penanggulangan penurunan kasus stunting di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dolly Syahbana menjelaskan, seluruh SKPD lingkup Kota Banjarmasin, Kalsel, dilibatkan dalam penurunan kasus stunting tersebut, dan salah satunya Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
“Penanganan stunting yang dilakukan setiap SKPD Dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan memiliki minimal 1 anak asuh,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, Kamis (2/3).
Menurut Dolly, pada saat menjadi menjadi orangtua asuh ini, akan melakukan perbaikan dari kekurangan gizi anak asuh masing masing setiap SKPD tersebut.
Untuk Dinas Sosial Kota Banjarmasin saat ini sudah memiliki 5 anak asuh. Perwakilan dari lima kecamatan yang ada di kota ini.
“Kelima anak asuh tersebut kami menjaga dan diperhatikan, untuk perbaikan gizi yang akan dipantau selama 6 bulan,” jelas Dolly lebih lanjut.
Dalam pengasuhan tersebut, lanjutnya, Dinas Sosial Kota Banjarmasin memberikan bantuan sebesar Rp 500 ribu, untuk pembelian obat, vitamin, susu, telor, serta lainnya.
“Diharapkan bantuan itu, dapat membantu memenuhi gizi dari anak asuh tersebut,” ucap Dolly. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil dan KB) Kalsel masih menunggu regulasi pemerintah pusat soal KTP digital yang akan diberlakukan secara masif di Indonesia sebagai pengganti elektronik.
Kepala Dinas Dukcapil dan KB Kalsel, Zulkipli, menyampaikan, hingga saat ini KTP berbasis elekronik (e KTP) berbahan blanko masih tetap berjalan dan belum ada batas akhirnya.
Kepala Dukcapil dan KB Kalsel, Zulkipli yang menerangkan belum ada regulasi masif perpindahan elektronik ke KTP digital
“Memang ini merupakan transformasi baru dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan. Namun, sampai sekarang regulasinya kami masih menunggu,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.
Ia menerangkan meski belum berlaku. Akan tetapi, sistem berbasis digital sudah mulai dijalankan bahkan sudah bisa diterapkan.
“Sasaran utama atau target dari maksud itu adalah warga yang sudah memiliki e KTP, sehingga, mudah dalam mendapatkan digital,” ucapnya.
Kendati begitu, ia melanjutkan, sampai saat ini Dirjen Dukcapil Kemendagri RI masih memproduksi bahan baku e KTP yakni blanko. Bahkan, masih terus disalurkan ke seluruh kabupaten/kota.
“Dari laporan dukcapil di daerah masih ada yang menerima seperti di Kabupaten Banjar, HSS, HST Balangan,” ungkapnya.
Namun demikian, tutur dia, apabila memiliki KTP digital manfaat yang didapatkan tentu sangat berdampak positif. Salah satunya apabila terjadi kehilangan atau pun terkena musibah.
“Karena KTPnya tersimpan di dua maya. Jadi, tanda pengenal tersebut dapat mudah diakses melalui aplikasi dan jaringan internet, itu lah tujuan utama dari sistem digital ini ada,” bebernya.
Permulaan, program transisi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bakal dilakukan terlebih dahulu dilaksanakan dilingkup pemerintahan.
“Karena ASN itu lebih mudah dihimpun. Yang nantinya, warga yang sudah memiliki e KTP juga bisa memanfaatkan sistem ini,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Selatan melaksanakan bedah “Buku Fiqih Game” bagaimana Islam mengatur permainan game yang digemari semua kalangan ini. Acara berlangsung di Aula Gedung Dakwah PWNU Kalimantan Selatan, Rabu (1/3) tersebut dihadiri para kalangan alim/ulama, akademisi, jajaran Syuriah dan Tanfidziyah, lembaga, lajnah dan banom dilingkungan kabupaten/kota terdekat serta para undangan dari mahasiswa dan umum.
Ketua Tanfidziyah PWNU Kalsel, KH Hasib Salim dalam sambutan dan sekaligus membuka kegiatan bedah buku Fiqih Game yang ditulis Diki Rifattama menyebutkan, bahwa buku ini menghidupkan tradisi fiqih sebagai wujud dari pentingnya bahstul masail (forum membahas yang belum ada dalil) yang selalu dilakukan Nahdlatul Ulama, karena hukum akan dipertemukan dengan hal-hal baru sehingga diperlukan hujjah / dalil untuk menjadi panduan sehari-hari.
“Tidak terkecuali masalah game yang hari ini sangat digandrungi bukan hanya oleh orang dewasa juga anak-anak kita, sehingga perlu pedoman,” katanya.
Ditambahkan panitia kegiatan yang juga Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PWNU Kalsel, Muhammad Hafizh Ridha, semoga karya fiqih game ini bisa menjadi pemantik diskusi dan memperkaya literasi buat semua pihak, sehingga punya landasan dan mengupayakan perbaikan demi perbaikan dalam pengambilan hujjah.
Karena ini, paparnya, bagian dari fiqih sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Semoga semua pihak berkenan mensupport untuk menyebarkan luaskan tulisan-tulisan dengan nilai kemanfaatan ini,” tuturnya.
Dipaparkan Hafizh, buku Fiqih Game yang ditulis Diki Rifattama ini merupakan produk fiqih modern yang digagas atau dikaji hasil dari tuntutan zaman. Semakin bertambahnya hari, game menjadi salah satu kebutuhan yang paling digemari oleh manusia terutama anak-anak, oleh karenanya game saat ini menjadi masalah yang cukup serius karena dapat mengancam kesehatan dan akal yang justru hal tersebut merupakan bagian dari Maqashid Syari’ah.
Oleh karena itu Islam dengan fiqihnya harus turut mengatur dan memperhatikannya. Dengan adanya Fiqih Game ini, setidaknya orang-orang mempunyai landasan atau sandaran dalam bermain game agar tidak bertentangan dengan hukum-hukum Syariat. Tidak hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk keluarganya terutama bagi yang mempunyai anak. Dijelaskannya, Fiqih Game disini berfokus tidak hanya untuk anak-anak, melainkan semua kalangan contohnya bagaimana hukum balita bermain game dan bagaimana hukum jompo bermain game.
Sementara itu, Humaidi akademi UIN Antasari Banjarmasin/Wakor Kopertais Wil XI Kalimantan yang menjadi narasumber menyebutkan sebuah karya yang patut dapresiasi menghidupkan lagi nalar berfikir kritis sesuai dengan zamannya. “Sebagaimana dulu Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan banyak karangan beliau terkait fiqih,” tuturnya.
Begitu juga yang disampaikan Arif, Praktisi Game, Sekretaris IESPA ‘Indonesia Esport Association KALSEL menyebut buku ini referensi yang dibutuhkan mengingat perkembangan game yang sangat luar biasa, karena game online punya banyak warna dan dimainkan disegala usia.
Untuk itu perlu pemilahan dan pemilihan game secara tidak langsung bukan hanya mempengaruhi fisik pemain juga psikologis sehingga diperlukan regulasi dari pemerintah secara khusus. “Ini yang kami perjuangkan,” pintanya.
Hal serupa juga disampaikan Habib Saleh, Syuriah PWNU KALSEL, bahwa klasifikasi hukum pada permainan game sangat diperlukan agar menjadi panduan, bukan hanya sekadar imbauan semata.
Semisal mana yang memenuhi unsur kekerasan, pornografi maupun judi, jelas berbeda dengan sifatnya sport/olahraga atau hanya permainan biasa disemua rentang usia. “Wabil khusus untuk anak-anak kita agar tidak lalai dan meninggalkan yang wajib demi bermain,” katanya.
Sedangkan Ustadz Khairullah Zain, Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Kalimantan Selatan yang menjadi panelis mengapresiasi setinggi-tingginya untuk sebuah karya dengan dimensi fiqih di era kekinian. Dengan melihat aspek sosial kemasyarakatan dan dalam hal ini mengangkat masalah FIQIH GAME. Ini menjadi tanggung jawab bersama sembari menguatkan hujjah serta referensi terkait. “Karena fiqih adalah nalar hukum sosial kita yang menyangkut banyak hal,” tutupnya. Dengan adanya diskusi ini, besar harapan semoga Fiqih Game ini dapat bermanfaat untuk umat, tak hanya muslim dan muslimah melainkan juga orang-orang non muslim yang diharapkan juga dapat merasakan nilai-nilai Fiqih Game ini sehingga terwujudnya Islam yang Rahmatan lil Alamin. (RILIS-RDM/RH)
BANJAR – Pemprov Kalsel dipimpin Gubernur Sahbirin Noor, menggelar coffee morning sembari membagikan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Banjar, Kamis pagi (2/3).
Dimulai dari Kampung Keramat, Martapura Timur, usai sholat Subuh, rombongan Pemprov dibagi ke 6 titik lokasi diantaranya Desa Dalam Pagar, Teluk Selong, Sungai Rangas hingga Kampung Melayu.
Kondisi banjir di Desa Dalam Pagar ulu.
Adapun bantuan yang diberikan berupa beras dan ikan asin. Selain itu adapula makanan yang dapat dikonsumsi langsung. Mulai dari nasi bungkus, roti, gorengan dan sebagainya.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (tengah) didampingi Sekda Kalsel serta pimpinan SKPD saat memberikan bantuan beras kepada tokoh masyarakat
Berbondong warga keluar rumah setelah mengetahui kedatangan orang nomor satu di Kalsel beserta jajarannya, datang membagikan bantuan kepada mereka.
“Ini yang kita sadari bahwa kita merasakan rakyat kita sedang mendapat cobaan, mendapat musibah. Kedatangan kami adalah bentuk kepedulian, karena pemerintah (memang) harus hadir,” ungkap Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin.
Paman Birin merasa sedih melihat ribuan warga yang masih tetap bertahan meski ketinggian air mencapai paha orang dewasa. Sembari menahan tangis, Paman Birin berharap musibah yang dialami warga saat ini dapat segera usai, sehingga dapat beraktifitas seperti sedia kala.
“Semoga banjir ini segera terlepas dari warga,” harapnya.
Paman Birin juga menuntut agar Pemerintah Daerah setempat dapat lebih memperhatikan wilayahnya terutama di bidang infrastruktur.
“Jalan ini kan rendah, ini butuh ditinggikan,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengungkapkan, singkronisasi terhadap arah kebijakan soal ekonomi dan keuangan syariah dalam meningkatkan ketahanan nasional kini telah disusun dan tinggal meminta dukungan pusat.
“Ada 30 program dan 13 menjadi prioritas. Alhamdulillah sudah terpetakan. Ke depan akan diinvetarisasi lagi program mana yang mendukung ekonomi dan keuangan syariah,” ujarnya, usai menerima audiensi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di ruang tamu Sekdaprov Kalsel, Rabu (1/3) siang.
Terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Kalimantan Selatan, ia turut mengapresiasi. Bahkan, tercatat sebagai provinsi yang masuk dalam skala prioritas.
“Kami juga berterima kasih karena Kalsel masuk dalam daerah prioritas,” ucapnya.
Roy yang juga ditunjuk sebagai Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalsel juga meminta agar sinergi dengan pusat bisa terus berjalan baik agar program singkronisasi serta kebijakan strategis ini dapat berjalan.
“Harapannya program pusat terkait ekonomi dan keuangan syariah dapat juga dibantu oleh pusat dalam hal ini KNEKS,” ungkapnya.
Rombongan KNEKS bersama Kemensekneg RI melakukan audiensi dan disambut Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, diruangannya.
Sementara itu, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat, menyebut, Kalsel merupakan delapan provinsi yang menjadi daerah prioritas dalam hal pengembangan perekonomian berbasis syariah.
“Menurut Master Plan Ekonomi Syariah, daerah ini memiliki potensi besar terhadap perkembangan terhadap ekonomi syariah,” paparnya.
Lembaga non struktural yang langsung dibentuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan telah diundangkan itu berharap kepala daerah khususnya Kalsel agar dapat mendukung program dari KNEKS.
“Serta ini dapat mempermudah kepala daerah dalam hal ini gubernur dalam menjalankan kebijakan terhadap program ekonomi syariah,” jelasnya.
Dilokasi yang sama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan, Bimo Epyanto, menuturkan, dengan hadirnya lembaga ini tentu turut memberikan penguatan terhadap perekonomian terutama disektor syariah.
Foto bersama dengan sejumlah perwakilan dari Pemprov Kalsel, BI, Kemensekneg dan KNEKS
“Jadi pengembangan ekonomi syariah itu tidak lagi eksklusif untuk umat muslim tetapi sudah inklusif atau terbuka untuk umum. Jadi, siapa saja bisa berinteraksi di dalam ekosistem ini,” tuturnya. (RHS/RDM/RH)
BATOLA – Kehadiran Bunda Literasi Barito Kuala (Batola) diharapkan dapat semakin meningkatkan minat baca di daerah tersebut. Mengingat Indeks Pembangunan Literasi (IPL) di Kabupaten Batola masih terkategori rendah dibanding daerah lain di Provinsi Kalimantan Selatan.
Suasana Pengukuhan Bunda Literasi Batola
Harapan itu disampaikan Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani, kepada wartawan, melalui siaran persnya, Rabu (1/3).
“Indeks pembangunan literasi di Batola ini masih rendah dibanding daerah lain di Kalsel, yakni nomor 2 terbawah. Dengan hadirnya Bunda Literasi ini harapannya menjadi semangat baru untuk meningkatkan minat baca,” katanya.
Apalagi, lanjut Nurliani, didukung adanya gedung layanan perpustakaan Kabupaten Batola yang megah dan baru, dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi sarana penunjang peningkatan pembangunan literasi.
“Tentu harus lebih aktif dan masif lagi untuk meningkatkan literasi dan kegemaran membaca masyarakat disini,” jelasnya.
Ditambahkan Nurliani, pengukuhan Bunda Literasi Batola ini menyusul Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, Kota Banjarbaru dan Tanah Laut, yang telah lebih dahulu dikukuhkan.
“Semoga semua Kabupaten/Kota di Kalsel segera punya Bunda Literasi. Hal ini sangat penting perannya untuk mendongkrak minat baca di Banua,” harapnya.
Sementara itu, Bunda Literasi Batola, Suharyanti Mujiyat menyatakan siap untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya untuk bersama-sama membumikan kegemaran membaca di bumi “Ije Jela”.
“Kita akan bergerak ke berbagai sekolah dan pelosok, untuk mensosialisasikan kegemaran membaca, dibantu pengurus PKK Kecamatan dan unsur lainnya,” tegasnya.
Untuk diketahui, pengukuhan Bunda Literasi Batola Suharyanti Mujiyat dilaksanakan di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Batola, Senin (27/2). Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya, penjabat Bupati Batola Mujiyat, Kepala Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan Nurliani Dardie, Kepala Dispersip Kabupaten Batola beserta jajarannya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pariwisata Kalsel, menggelar Rapat Koordinasi Teknis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kalsel, bertempat di salah satu Hotel Banjarmasin.
Suasana Rakornis Dinas Pariwisata Kalsel
Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, kepada sejumlah wartawan, kegiatan Rakornis ini, dengan mengangkat tema “Transformasi Wisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Pengembangan Geopark dan Kearifan Lokal, Dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan. Hal itu dimaksudkan untuk membangun komunikasi dan koordinasi dalam upaya menselaraskan dan sinergitas program kegiatan percepatan pembangunan Kepariwisataan serta Ekonomi Kreatif di Kalsel.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, bersama Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah
“Kami ingin terbangun kesamaan persepsi dan pemahaman dari seluruh pelaku usaha pariwisata dalam mendukung kemajuan wilayah dan Ekraf,” katanya, Rabu (1/3).
Disampaikan Syarifuddin, Rapat Koordinasi Teknis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kalsel ini, digelar selama tiga hari, dimulai 1 – 3 Maret 2023, di salah satu hotel di Banjarmasin. Menghadirkan Narasumber, Ketua Badan Pengelola Geopark Meratus Ariadi Noor,Kepala Sub direktorat Mineral Pertambangan dan Panas Bumi Bappenas, Togu Pardede, Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Rispiaga, Subkoordinator Pengembangan Destinasi II Area Kementerian Pariwisata dan Ekraf, Antariksa, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalsel, Bimo Epyanto, dan Kabid Pelayanan Umum Kanwil Kemenkumham Kalsel, Riswandi.
“Rakornis ini diikuti sekitar 100 orang peserta, terdiri Dinas Pariwisata, Bakueda, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Biro Ekonomi Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Mitra Kerja Bidang Pariwisata Kalsel,” jelasnya
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah, mengatakan, sektor Pariwisata sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja dan promosi pertukaran Budaya. Mengingat Kalsel memiliki kekayaan alam yang luar biasa indah seperti hutan hujan tropis, sungai, pantai dan gunung.
“Hasil Rakornis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kalsel nantinya, dapat semakin mengembangkan jaringan destinasi wisata, melalui Pemda yang turut memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan budaya, dengan cara mengelola Sumber Daya Alam, dan mempromosikan produk lokal serta mempertahankan kearifan lokal,” tutupnya.
Dalam Rakornis, dimeriahkan puluhan Pelaku Ekonomi Kreatif, yang menjual berbagai produk khas Kalimantan Selatan, seperti kain sasirangan, tas purun kreasi, produk makanan olahan diantaranya, keripik pisang, kacang hijau goreng, dan abon haruan.
Untuk diketahui, Rakornis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kalsel, dibuka secara resmi, Gubernur Kalimantan Selatan diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah, didampingi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, Ketua Badan Pengelola Geopark Meratus Ariadi Noor, dihadiri Perwakilan Kepala Daerah ditiga belas Kabupaten dan Kota, serta Unsur Forkopimda Kalsel. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kota Banjarmasin masuk sebagai daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami gagal panen beras, dan ini sudah berlangsung selama dua tahun.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin Makhmud mengatakan, gagal panen tersebut, dikarenakan kondisi alam yang terjadi. Bukan, disebabkan kendala teknis.
“Kita sudah mengalami gagal panen beras lokal dalam 2 tahun terakhir ini,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.
Gagal panen tersebut, lanjut Makhmud, bukan dikarenakan masih teknik. Namun, terjadi karena faktor alam, seperti hujan terus menerus, banjir, serta terserang hama.
“Sistem pertanian di Kota Banjarmasin sampai saat ini, masih menggunakan teknik tadah hujan. Dengan hasil panen satu kali dalam setahun,” ujarnya.
Oleh karena itu, tambah Makhmud, untuk kedepannya sistem pertanian di Kota Banjarmasin, akan diubah, dengan sistem dapat melakukan panen dua kali dalam setahun.
“Nantinya petani dapat melakukan penanam padi unggul selama 6 bulan, kemudian 6 bulan berikutnya ditanam padi lokal,” jelasnya.
Dengan sistem seperti itu, maka pada saat melakukan penanaman bibit padi tidak lagi menunggu sistem tadah hujan tersebut.
*Sedangkan untuk ketersediaan bibit padi, Kota Banjarmasin mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Makhmud lebih lanjut.
Makhmud menjelaskan, diberikannya bantuan bibit padi tersebut, merupakan bentuk keperdulian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Kota Banjarmasin.
Bantuan bibit tersebut, digunakan untuk perubahan sistem pertanian di Kota Banjarmasin, dengan hasil panen dua kali dalam setahun tersebut.
“Bantuan bibit padi diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk lahan pertanian sebanyak 10 hektar di Kota Banjarmasin. Terdiri dari jenis bibit padi unggul serta lokal,” ucap Makhmud. (SRI/RDM/RH)
BANJAR – Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan bisa melakukan deteksi dan mencegah sejak dini terjadinya konflik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 mendatang.
Harapan itu disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banjar, Safrin Noor kepada wartawan, usai menjadi narasumber dalam sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel Isra Ismail, pada Senin (27/2).
Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Safrin mengapresiasi diadakannya sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila karena kegiatan ini sejalan dengan misi Kesbangpol, terutama menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 mendatang.
“Sehingga dalam sosialisasi ini, saya juga menyampaikan pesan-pesan terkait deteksi dan pencegahan dini agar penyelenggaraan Pemilu nanti berjalan lancar,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, kegiatan sosialisasi ini juga merupakan bagian dari pendidikan politik di tengah masyarakat.
Sementara, Anggota DPRD Kalsel, Isra Ismail mengungkapkan dalam sosialisasi ini ia mengundang sejumlah Kepala Desa dan perwakilan warganya untuk mengikuti kegiatan yang bertempat di salah satu rumah makan di kawasan Kecamatan Sungai Tabuk.
“Desa-desa yang diundang tersebut yaitu Desa Sungai Pinang Baru, Desa Abumbun Jaya, Desa Lok Buntar, Desa Gudang Tengah, Desa Sungai Bangkal, Desa Sungai Pinang Lama, Desa Sungai Tabuk Keramat dan Desa Pembantanan,” jelasnya.
Suasana Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila oleh Anggota DPRD Kalsel, Isra Ismail
Isra mengharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta dapat menyebarluaskan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada warga di desanya masing-masing.
“Sehingga nilai-nilai Pancasila itu bisa tumbuh dan berkembang serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sila pertama sampai ke lima,” jelasnya.
Sedangkan, Pembakal Desa Sungai Pinang Baru, Suni menilai kegiatan sosialisasi ini sangat untuk menguatkan kembali pemahaman Pancasila sebagai falsafah negara dan pandangan hidup bangsa.
“Alhamdulillah Pak Isra membekali kami dengan sosialisasi ini jadi kami bisa sampaikan kembali kepada warga kami,” tuturnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Haryanto melaksanakan kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.
Kegiatan yang diikuti puluhan peserta dari berbagai kalangan diantaranya ibu-ibu Tim Penggerak PKK, anggota Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Kecamatan Liang Anggang itu bertempat di aula kantor Kecamatan Liang Anggang, Senin (27/2).
Camat Liang Anggang Kota Banjarbaru, Taufik Purwanto mengharapkan dengan kegiatan ini, masyarakat di lingkungannya bisa lebih semarak dan kuat dalam kebersamaannya dan kegotongroyongannya.
“Dan meyakini bahwa Pancasila itu harus tetap utamakan sebagai falsafah hidup dalam keseharian,” katanya kepada wartawan.
Meskipun konflik berkaitan dengan SARA sangat kurang di daerahnya, namun menurut Taufik, pihaknya tetap mengingatkan kepada masyarakat bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Sehingga ke depannya, lanjutnya, pemahaman terhadap Pancasila ini harus terus ditingkatkan dan dibuktikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
“Misalnya ketika peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus dengan memasang bendera. Selain itu juga, menghormati perbedaan agama. Itu harus tetap diingatkan bahwa ada beberapa agama yang diakui di negara kita,” jelasnya.
Sementara, salah seorang peserta sosialisasi, Ketua LPM Kelurahan Landasan Ulin Utara, Deky Yuniarto menyambut baik kegiatan sosialisasi ini untuk mengingatkan kembali atas pentingnya pemahaman terhadap Pancasila.
“Sehingga diharapkan dapat semakin menumbuhkan kecintaan semangat dan nasionalisme masyarakat kepada bangsa dan negara Indonesia,” terangnya.
Ditambahkan Deky, pihaknya terus berupaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara demokrasi menjalankan amanah dari Undang-undang yaitu sering melakukan rapat koordinasi atau yang sifatnya mencari keputusan secara musyawarah dan mufakat. (NRH/RDM/RH)
