Kategori: News

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyalurkan bantuan keuangan bagi seluruh desa, pada tahun 2026. Bantuan ini merupakan komitmen Pemprov Kalsel, memperkuat pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa agar semakin mandiri, dan berdaya saing.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto menyampaikan, bahwa bantuan dana desa diberikan secara merata kepada seluruh desa di Kalsel pada tahun anggaran 2026.

Setiap desa akan menerima bantuan keuangan sebesar Rp10 juta, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas desa.

Menurut Iwan, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan desa dalam membiayai kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelayanan kepada warga desa.

“Bantuan keuangan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap desa. Kami berharap desa – desa di Kalsel dapat memanfaatkan dana ini sebaik mungkin untuk program prioritas, sehingga pembangunan desa bisa berjalan lebih optimal,” ucap Iwan, saat ditemui dikantornya, Selasa (13/1) siang.

Pada tahun sebelumnya, yaitu 2025, Pemprov Kalsel juga telah menyalurkan bantuan dana desa dengan nilai sebesar Rp15 juta per desa. Namun pada tahun 2026 ini, jumlah bantuan menjadi Rp10 juta per desa. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran, tanpa mengurangi komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa.

“Memang terjadi penyesuaian nilai bantuan dari Rp15 juta pada 2025 menjadi Rp10 juta di tahun 2026. Hal ini karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun, kami pastikan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung desa tetap kuat,” lanjut Iwan.

Iwan juga menegaskan, bahwa dengan adanya bantuan keuangan dari Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, desa – desa diharapkan dapat semakin mandiri, menggali potensi wilayahnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi, kami ingin desa tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu mengembangkan potensinya sendiri. Harapan akhirnya tentu saja peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kalimantan Selatan,” tutup Iwan. (MRF/RIW/RH)

JAWA BARAT – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus menunjukkan komitmennya, mendukung pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di berbagai cabang olahraga.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah kunjungan kerja dan kaji banding ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Barat, daerah yang sukses mencatatkan hattrick juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON).

Kunjungan yang berlangsung pada Senin (12/1) ini, dilaksanakan di Kawasan Sport Jabar Arcamanik serta unit Pengelolaan PPID Dispora Jawa Barat, yang menjadi ruang diskusi strategis terkait pola pembinaan atlet, sistem pendanaan, hingga penguatan program olahraga berprestasi.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, dr. M. Yadi Mahendra Muhyin menyampaikan, bahwa Jawa Barat menjadi contoh nyata keberhasilan pembinaan olahraga yang terstruktur dan berkelanjutan.

Hasil sharing dengan Dispora Jawa Barat mengenai pembinaan atlet, pendanaan, hingga program-program unggulan bagi atlet berprestasi.

“Jawa Barat sudah membuktikan keberhasilannya dengan hattrick juara umum PON,” ungkapnya.

Mahendra menilai, kunci keberhasilan Jawa Barat terletak pada kolaborasi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, meski di tengah keterbatasan anggaran. Selain itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur olahraga juga menjadi faktor penting dalam mencetak prestasi.

“Semua kabupaten/kota di Jawa Barat mendukung dan berkolaborasi. Walaupun dana yang tersedia terbatas, prestasi atlet tetap bisa dimaksimalkan. Ini menjadi pelajaran berharga bagi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Mahendra berharap, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memberikan perhatian serius terhadap pembinaan atlet di seluruh cabang olahraga. Ia optimis, dengan pola pembinaan yang tepat dan berkelanjutan, Kalsel mampu melahirkan atlet yang dapat bersaing di level lokal, nasional, hingga internasional.

“Ke depan sejalan dengan visi dan misi Gubernur, yaitu olahraga harus terus kita tingkatkan agar prestasi Kalimantan Selatan semakin membanggakan,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dispora Jawa Barat, Gilang Sailendra, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel beserta jajaran Dispora Provinsi Kalimantan Selatan. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan Jawa Barat juga ditopang mekanisme penjaringan atlet yang ketat,, serta faktor demografis.

“Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, tentu peluang mendapatkan bibit atlet berprestasi lebih besar. Secara tidak langsung juga ada gengsi, masa dari 50 juta penduduk tidak ada atlet berprestasi. Alhamdulillah, kami sudah tiga kali berturut-turut menjadi juara umum PON,” ujar Gilang.

Meski demikian, Gilang mengakui bahwa Jawa Barat juga menghadapi tantangan, khususnya dalam hal ketersediaan anggaran pembinaan dan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.

“Di satu sisi kami dituntut meraih prestasi, di sisi lain kami juga harus memikirkan keterbatasan anggaran. Namun, kami tetap berupaya maksimal agar atlet terus berprestasi dengan menjunjung tinggi sportivitas dan disiplin,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAWA TIMUR – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yani Helmi, menekankan pentingnya kebijakan pajak daerah yang berpihak kepada masyarakat, serta didukung pelayanan yang mudah diakses.

Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja dan diskusi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Senin (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, Yani Helmi menyoroti strategi penguatan pemungutan pajak daerah melalui optimalisasi titik-titik layanan pembayaran, agar semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Menurutnya, kebijakan pajak tidak boleh menjadi beban, melainkan harus mampu mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah pemberian diskon pajak kendaraan bermotor yang telah diterapkan sejak 2021 hingga 2025.

“Program diskon pajak kendaraan bermotor terbukti membantu meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kami berharap kebijakan ini dapat terus dilanjutkan,” ujarnya.

Yani Helmi menyampaikan, kesamaan kebijakan antara Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, terkait tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 1,2 persen untuk kendaraan tangan pertama. Ke depan, Komisi II DPRD Kalsel berkomitmen, mendorong penerapan bagi hasil pajak sebesar 5 persen, untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pajak di daerah.

“Pajak jangan sampai memberatkan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, hasil pajak justru harus kembali dalam bentuk pelayanan yang lebih baik,” tambahnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Umar Sadik, menekankan bahwa inovasi pelayanan menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak.

“Pelayanan yang mudah, dekat dengan masyarakat, dan berbasis inovasi akan mendorong warga membayar pajak tanpa merasa terbebani,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Administrasi dan Pelayanan Bapenda Jawa Timur, Rizal W. Putranto, memaparkan berbagai inovasi layanan yang telah diterapkan di Jawa Timur. Saat ini, Bapenda Jatim menyediakan 13 jenis layanan pembayaran pajak, di antaranya Samsat On The Spot, Samsat Jujug Desa, serta pembayaran melalui Indomaret, Alfamart, ATM Samsat, hingga layanan digital.

“Kami juga mengembangkan pembayaran pajak melalui marketplace dan dompet digital yang terintegrasi dengan E-TBPKP berbasis barcode. Tren pembayaran digital ini meningkat hingga 14 persen setiap tahun,” jelas Rizal.

Kunjungan kerja ini, diikuti rombongan Komisi II DPRD Kalsel yang didampingi jajaran Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah, Indra Suriya Saputra. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap praktik terbaik, penguatan pemungutan pajak daerah yang dapat diadaptasi dan diterapkan di Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.

Langkah ini ditempuh untuk menekan curah hujan tinggi, sekaligus meminimalisir potensi banjir yang hingga kini masih mengancam beberapa daerah.

Direktur Kedaruratan BNPB, Agus Riyanto menyampaikan, bahwa Operasi Modifikasi Cuaca dilakukan dengan penyemaian awan menggunakan pesawat khusus.

Upaya ini diarahkan agar potensi hujan dapat dialihkan ke wilayah perairan atau laut, sehingga mengurangi intensitas hujan di kawasan daratan yang rawan banjir.

“Dalam satu kali penerbangan, tim menaburkan sekitar satu ton garam sebagai bahan modifikasi cuaca. Pelaksanaan OMC tahap awal direncanakan berlangsung selama lima hari dengan evaluasi setiap hari untuk menentukan kelanjutan operasi berikutnya,” ungkap Agus, baru – baru ini.

Selain OMC, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga terus meningkatkan kewaspadaan.

Kepala BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi menyampaikan, bahwa BPBD saat ini mengintensifkan pemantauan kondisi cuaca dan tinggi muka air di seluruh wilayah, yang dinilai rawan banjir.

Menurut Bambang, pemantauan dilakukan melalui pos-pos siaga banjir di berbagai kabupaten dan kota, terutama di daerah bantaran sungai serta kawasan dataran rendah yang berpotensi tergenang.

“Petugas secara berkala melaporkan perubahan tinggi muka air, curah hujan, serta potensi ancaman bencana untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di lapangan” ungkap Bambang.

Data yang dihimpun dari pemantauan tersebut, menjadi rujukan dalam menentukan langkah kesiapsiagaan, termasuk penyampaian peringatan dini kepada masyarakat, persiapan lokasi pengungsian, serta pendistribusian logistik darurat. Dengan demikian, keputusan penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Bambang menegaskan, bahwa Operasi Modifikasi Cuaca bukan satu-satunya solusi dalam penanganan banjir, upaya tersebut dikombinasikan dengan berbagai langkah lain seperti normalisasi sungai, pemeliharaan drainase, kesiapsiagaan petugas, serta koordinasi lintas instansi.

“Kami imbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan segera melapor kepada aparat setempat apabila terjadi kenaikan tinggi air secara tiba-tiba,” tutup Bambang.

Melalui pelaksanaan OMC dan penguatan pemantauan cuaca, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap risiko banjir dapat ditekan sekecil mungkin, sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan normal dan dampak kerugian akibat bencana dapat diminimalisir. (BPBDKALSEL-MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menerima audiensi dari Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Selatan, baru-baru tadi, di Ruang Komisi I DPRD Kalsel.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ilham Nor, menyampaikan, pertemuan ini menjadi langkah awal membangun komunikasi dan kerja sama kelembagaan antara legislatif, dan organisasi perusahaan media siber di daerah.

Audiensi tersebut dipandang sebagai momentum penting dalam memperkuat peran media siber sebagai pilar transparansi publik dan demokrasi yang sehat di Kalimantan Selatan.

“Komisi I DPRD Kalsel menilai keberadaan media siber yang profesional dan beretika sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi yang diterima masyarakat,” katanya

Ilham Nor mengapresiasi kunjungan JMSI Kalsel, dan menyambut baik inisiatif JMSI yang membuka ruang silaturahmi sekaligus menjajaki kolaborasi dengan DPRD Kalsel.

Banyak yang disampaikan saat pertemuan, khususnya terkait perkembangan media siber, termasuk harapan dan dukungan agar ke depan dapat terus berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Organisasi media seperti JMSI memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem informasi daerah yang sehat, berimbang, dan bertanggung jawab.

“Kita berharap sinergi yang terbangun dapat berkontribusi positif dalam menciptakan iklim informasi yang edukatif, kredibel, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” harap Ilham.

Sementara itu, Ketua JMSI Kalimantan Selatan, Anshari Yannoor
menjelaskan, bahwa audiensi ini bertujuan memperkenalkan keberadaan JMSI Kalsel kepada DPRD, sekaligus mempererat hubungan kelembagaan.

Selain memperkenalkan JMSI Kalsel, audiensi ini juga menjadi ajang silaturahmi untuk menyampaikan rencana program kerja JMSI Kalsel untuk tahun 2027.

“Melalui pertemuan ini, JMSI berharap dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapat memperkuat langkah organisasi dalam menata industri media siber yang sehat, profesional, serta berorientasi pada kepentingan publik di Banua,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU — Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, membuktikan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan, dengan meraih Juara 3 Apresiasi Kantor Ramah Lingkungan (Eco-Office) 2026.

Penghargaan tersebut diberikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, dan diserahkan pada acara puncak apresiasi di Banjarbaru, Senin (12/1).

Kepala Dislutkan Kalsel, Rusdi Hartono, hadir langsung menerima piagam penghargaan tersebut.

Rusdi menyampaikan, rasa syukur dan bangga atas pengakuan pemerintah provinsi, terhadap lingkungan kerja Dislutkan yang bersih, asri, dan berkelanjutan.

“Alhamdulillah, raihan juara 3 ini merupakan buah dari konsistensi seluruh jajaran dalam menerapkan budaya ramah lingkungan di kantor, dan bukti komitmen kami untuk memiliki standar lingkungan yang tinggi,” ungkap Rusdi.

Penghargaan Eco-Office diraih setelah Dislutkan Kalsel melalui proses penilaian ketat oleh DLH Kalsel.

Sejumlah aspek yang menjadi indikator penilaian, antara lain, pengelolaan sampah dengan sistem pemilahan, efisiensi penggunaan energi dan air, kebersihan serta keasrian lingkungan kantor, hingga pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kerja.

Ajang Apresiasi Kantor Ramah Lingkungan yang rutin digelar DLH Kalsel ini, bertujuan mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menjadi pelopor dalam penerapan budaya kerja hijau.

Kantor diharapkan tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga ekosistem yang sehat dan minim dampak negatif terhadap lingkungan.

Rusdi berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran DKP Kalsel, untuk terus meningkatkan penerapan gaya hidup ramah lingkungan, secara berkelanjutan.

“Penghargaan ramah lingkungan ini bukanlah akhir, melainkan awal untuk terus berinovasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, efisien, dan bertanggung jawab terhadap alam.” pungkas Rusdi. (DISLUTKANKALSEL-SRI/RIW/RH)

HULU SUNGAI UTARA – Potensi bencana alam yang kian meningkat di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, mendorong DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus memperkuat edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat.

Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Sosper) tentang Perda Nomor 6 Tahun 2017, tentang Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, akhir pekan tadi.

Kegiatan sosialisasi digelar di Kantor DPD partai pengusung Supian HK, di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), dan dihadiri berbagai elemen masyarakat, kader partai, serta pemangku kepentingan daerah.

Supian HK menegaskan, bahwa Perda Penanggulangan Bencana memiliki peran strategis sebagai landasan hukum, dalam menghadapi berbagai potensi bencana, khususnya banjir yang kerap melanda sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

“Perda ini tidak hanya mengatur peran pemerintah, tetapi juga mengatur keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana,” ujarnya

Supian HK menyampaikan, pemahaman terhadap regulasi kebencanaan menjadi kunci penting, agar penanganan bencana dapat dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sosialisasi Perda dinilai penting, agar masyarakat mengetahui hak, kewajiban, serta langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

“Kami berharap Perda Penanggulangan Bencana tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi benar – benar dipahami dan diterapkan sebagai pedoman bersama,” tutupnya

Kegiatan Sosper ini juga menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni Bupati Hulu Sungai Utara, Sahrujani dan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris Makkie, yang memberikan perspektif kebijakan daerah serta pengalaman birokrasi dalam penanggulangan bencana.

Bupati HSU, Sahrujani menyampaikan, bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu wilayah rawan bencana, terutama banjir musiman. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat respon dan meminimalkan dampak bencana.

Sementara itu, Abdul Haris Makkie, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kesiapsiagaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2017, demi melindungi keselamatan masyarakat serta memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana alam. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Sekolah Rakyat se-Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peresmian nasional tersebut dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Senin (12/1).

Sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia, diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Panglima TNI, serta para gubernur dan bupati/wali kota dari seluruh provinsi.

Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menyempatkan diri menyapa langsung para murid Sekolah Rakyat Banjarbaru. Presiden juga meninjau sejumlah ruang kelas serta berbagai fasilitas penunjang pendidikan yang tersedia di sekolah tersebut.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa, yang telah bekerja keras mewujudkan program Sekolah Rakyat.

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan langkah terobosan dan langkah berani dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, dari seluruh kementerian dan lembaga, serta semua elemen yang telah bekerja mewujudkan langkah ini. Menurut saya, ini adalah langkah terobosan dan langkah berani. Saya merasa bahagia, besar hati, bahkan terharu melihat dampak dari upaya yang kita lakukan bersama,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan, bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis untuk menjangkau masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Setiap Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 murid.

“Target kita, setiap Sekolah Rakyat menampung seribu murid. Artinya, sasaran ke depan bisa mencapai 500 ribu peserta didik,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga menegaskan cita-cita besar pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghilangkan kemiskinan dan kelaparan.

“Saya mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu dan bekerja sama menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia,” tegasnya.

Presiden Prabowo turut mengingatkan pentingnya kepercayaan diri bangsa serta sikap optimis dalam menghadapi masa depan. Ia menegaskan keyakinannya bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah berada di jalur yang benar.

“Kita berada di jalan yang benar. Kita tidak ragu – ragu. Apa pun yang terjadi, kita akan terus berjuang demi bangsa dan rakyat Indonesia,” tutur Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial, beserta seluruh kementerian dan lembaga terkait yang telah mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Tak lupa, Presiden memberikan penghargaan kepada para guru dan tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan dalam membina generasi penerus bangsa.

“Terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras untuk rakyat. Terima kasih anak-anakku atas semangatmu. Guru-guru dan kepala sekolah, terima kasih. Saya minta agar anak-anak ini dibina dengan sebaik-baiknya,” pungkas Presiden. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Ratusan warga memadati ruas Jalan Trikora, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1), untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sejak pagi hari, warga tampak antusias menunggu dengan harapan dapat melihat langsung orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Salah seorang warga Guntung Manggis, Rustam Effendi, mengaku sudah berada di lokasi sejak pukul 08.00 WITA. Ia bersama warga lainnya memilih menunggu di tepi jalan yang akan dilalui iring-iringan Presiden.

“Dari pagi sudah menunggu. Mudah – mudahan Presiden mau melambaikan tangan menyapa warga saat melintas nanti,” ujar Rustam.

Presiden Prabowo Subianto tiba di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, sekitar pukul 11.30 WITA. Menggunakan mobil kepresidenan bernomor polisi RI 1, Presiden tampak menyapa dan memberikan hormat kepada warga yang telah menunggu sejak pagi.

Sontak, warga yang berada di sepanjang jalan menyambut dengan sorak-sorai.

“Pak Presiden, Prabowo!” teriak sejumlah warga sambil mengabadikan momen tersebut menggunakan kamera ponsel mereka.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Banjarbaru ini, dalam rangka meresmikan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mereka yang sebelumnya putus sekolah.

Peresmian Sekolah Rakyat yang dipusatkan di kawasan BBPPKS, Jalan Trikora, Banjarbaru, turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. (SYA/RIW/RH)

BANJAR – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Selatan, melalui program KADIN Kalsel Peduli, kembali menunjukkan kepedulian nyata dunia usaha, dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan.

Penyaluran donasi dilaksanakan pada Minggu (11/1) dengan sasaran wilayah Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dan/atau wilayah sekitar yang terdampak banjir cukup parah.

Dalam kegiatan tersebut, KADIN Kalsel menyalurkan 340 paket sembako, serta bantuan beras sebanyak 1 ton, yang seluruhnya bersumber dari sumbangan dan solidaritas anggota KADIN Provinsi Kalimantan Selatan, mitra dunia usaha, serta para donatur yang tergerak membantu masyarakat di tengah kondisi bencana yang berkepanjangan.

Ketua KADIN Provinsi Kalimantan Selatan, Shinta Laksmi Dewi menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran dunia usaha di tengah masyarakat, tidak hanya dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga dalam situasi kemanusiaan.

Banjir yang kembali melanda Kalimantan Selatan tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak besar terhadap kehidupan dan martabat masyarakat.

“Melalui KADIN Kalsel Peduli, kami ingin memastikan bahwa dunia usaha hadir dan mengambil peran nyata untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah,” ujar Shinta Laksmi Dewi.

Ia menegaskan, bahwa semangat gotong royong dan solidaritas menjadi fondasi utama gerakan KADIN Kalsel Peduli, terutama dalam merespon bencana banjir yang berulang dan semakin berat dirasakan masyarakat.

“Uluran tangan dari para pelaku usaha dan mitra KADIN ini adalah harapan bagi warga yang terdampak banjir. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban mereka dan menjadi amal kebaikan bagi seluruh pihak yang telah berkontribusi,” tambahnya.

Penyaluran bantuan ini juga melibatkan sejumlah unsur KADIN, relawan, serta dukungan dari Borneo Rescue, sehingga proses distribusi dapat menjangkau masyarakat secara langsung di lokasi terdampak.

Hadir pula Edy Sudarmadi, tokoh penting KADIN Kalimantan Selatan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, Komunikasi, dan Perekonomian KADIN Kalsel, sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Kalimantan Selatan, yang turut memberikan dukungan dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.

Ketua BPD Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Saipullah menyampaikan, bahwa kondisi banjir di wilayahnya sangat memprihatinkan. Lebih dari 700 kepala keluarga terdampak, dengan sekitar 600 rumah dan 99 persen akses jalan tergenang air.

Banjir telah berlangsung lebih dari 20 hari, dengan ketinggian air yang terus meningkat sejak awal Januari 2026, dari sebelumnya setinggi selutut orang dewasa hingga kini semakin dalam. Dampak banjir juga menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh dan sekolah – sekolah terpaksa diliburkan.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KADIN Kalsel dan seluruh donatur atas bantuan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang telah lama bertahan di tengah banjir. Semoga semua kebaikan ini dibalas dengan keberkahan,” ujar Saipullah.

KADIN Kalsel turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota KADIN, mitra dunia usaha, relawan, serta semua pihak yang telah mendukung penggalangan dan penyaluran donasi kemanusiaan ini.

Melalui program KADIN Kalsel Peduli, KADIN Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus hadir, bersinergi, dan berperan aktif dalam membantu masyarakat, sejalan dengan semangat “Bersama Dunia Usaha, Kita Ringankan Beban Sesama.”

“Semoga bantuan yang disalurkan membawa keberkahan dan menjadi catatan amal bagi seluruh pihak yang terlibat. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin,” tutup Shinta Laksmi Dewi. (KADINKalsel-RIW/RH)