Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026, dengan melibatkan UMKM dan mengajak masyarakat berolahraga, di SKB Mulawarman, Banjarmasin, Minggu (12/7).
Kasi Pembinaan Prestasi Dispora Kalsel, Rijal Hamid.
Kepala Seksi Pembinaan Prestasi Dispora Kalsel, Rijal Hamid, didampingi Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga, Muhammad Nashir mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Provinsi Kalsel agar seluruh SKPD menggelar nobar sebagai bentuk dukungan terhadap perhelatan sepak bola terbesar di dunia.
“Kegiatan nobar tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan bersama, tetapi juga dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar SKB Mulawarman,” ungkap Rijal.
Melalui kegiatan ini, lanjutnya, Dispora ingin menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Sebelum nobar, masyarakat juga berolahraga seperti bermain mini soccer, kemudian menikmati kuliner dari UMKM yang ada di sekitar lokasi.
Dispora Kalsel juga berencana kembali menggelar nobar pada pertandingan perebutan tempat ketiga dan partai final Piala Dunia 2026.
“Lokasi kegiatan akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Kepala Dispora Kalsel, dengan rencana dipusatkan di halaman Kantor Dispora Kalsel agar dapat menampung lebih banyak masyarakat,” ucap Rijal.
Selain itu, Rijal mengungkapkan minat masyarakat memanfaatkan fasilitas olahraga di SKB Mulawarman terus meningkat.
Karena itu, Dispora Kalsel menargetkan sejumlah pembenahan fasilitas, seperti pembangunan ruang ganti, musala, penataan akses di sekitar lapangan mini soccer, hingga renovasi lintasan lari.
“Kami ingin masyarakat semakin nyaman berolahraga di SKB Mulawarman. Harapannya, fasilitas yang lebih baik akan mendorong semakin banyak warga beraktivitas fisik sehingga budaya olahraga di tengah masyarakat terus berkembang,” ucap Rijal. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/EYN)
Banjarmasin – Tingginya angka kasus gigi berlubang di Kalimantan Selatan menjadi perhatian berbagai pihak. Kondisi geografis yang didominasi wilayah rawa dengan tingkat keasaman air yang tinggi disebut menjadi salah satu faktor penyebab tingginya prevalensi karies gigi di daerah ini.
Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalsel, drg Mashuda.
Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalsel, drg Mashuda mengatakan, kolaborasi antara para dokter gigi, Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM), menghadirkan bakti sosial, yang membuat masyarakat berkesempatan memperoleh pelayanan kesehatan gigi secara gratis sekaligus edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut.
Dalam kegiatan bakti sosial tersebut disampaikan bahwa lebih dari 60 persen wilayah Kalimantan Selatan, merupakan kawasan rawa dengan karakteristik air yang memiliki tingkat keasaman cukup tinggi.
Kondisi ini berkontribusi terhadap tingginya angka gigi berlubang di masyarakat, sehingga Kalsel masih berada di jajaran provinsi dengan prevalensi karies gigi yang tinggi di Indonesia.
“Selain memeriksa dan konsultasi gratis, masyarakat mendapatkan edukasi mengenai cara menjaga kesehatan gigi, pentingnya menyikat gigi dengan benar, serta melakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi,” katanya.
drg Mashuda menyampaikan, kegiatan ini juga menjadi ajang memperkenalkan keberadaan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan gigi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, baik untuk pelayanan maupun pendidikan.
Sinergi antara organisasi profesi dokter gigi, institusi pendidikan, dan rumah sakit ini, dapat terus berlanjut agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut semakin meningkat, sekaligus menekan angka kasus gigi berlubang di Kalimantan Selatan.
“Kolaborasi antara PDGI, RSGM Gusti Hasan Aman, dan FKG ULM disebut telah terjalin secara berkesinambungan melalui berbagai kegiatan bersama,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan, Dekan FKG ULM drg. Maharani Laillyza Apriasari. Menurutnya, sinergi antara Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Wilayah Kalimantan Selatan, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman, serta Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) terus diperkuat melalui pelaksanaan kegiatan Fun Walk dan bakti sosial yang digelar untuk masyarakat.
“Kegiatan ini tidak hanya melibatkan para dokter gigi, tetapi juga mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (koas) FKG ULM yang turut memberikan pelayanan kepada masyarakat di bawah bimbingan para dosen dan dokter gigi,” jelasnya.
Maharani menambahkan, dengan keterlibatan mahasiswa koas, menjadi bagian dari proses pendidikan profesi. Bakti sosial membuat mahasiswa memenuhi kebutuhan pembelajaran sekaligus memperoleh pengalaman langsung memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat.
Foto Bersama
Hubungan antara FKG, RSGM, dan PDGI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mahasiswa FKG menjalani pendidikan profesi atau koas di RSGM sebagai wahana pembelajaran klinis.
Setelah menyelesaikan pendidikan dan resmi menjadi dokter gigi, mereka akan bergabung sebagai anggota PDGI untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat.
“Ke depan akan lahir dokter-dokter gigi yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik dan klinis, tetapi juga memiliki kepedulian sosial serta semangat mengabdi kepada masyarakat,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)
Hulu Sungai Selatan – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali melaksanakan Pelatihan Peningkatan Digitalisasi Strategi Marketing bagi Wirausaha Muda di Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah Tahun 2026, di Kandangan, baru baru tadi.
Pelatihan dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz diwakili Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zaenab, serta Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda Iqbal Khoirul Anam.
“Kali ini pelatihan kami gelar untuk tiga daerah Tapin, HSS, dan HST,” ungkap Rika.
Mengingat, lanjutnya, di era transformasi digital ini, tantangan wirausaha tidak lagi soal kualitas produk, tetapi seberapa cepat wirausaha muda beradaptasi dengan teknologi.
“Peningkatan kompetensi digital, seperti digital marketing dan publik speaking, menjadi kunci agar produk lokal kita baik jasa, kuliner, maupun olahan hasil perkebunan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, profesional, dan berdaya saing,” jelas Rika.
Dimana diharapkan kegiatan ini mampu mewujudkan sinergi dan perhatian pemerintah untuk menciptakan wirausaha muda yang tangguh, inovatif, dan adaptif, sekaligus mendukung target peningkatan rasio kewirausahaan nasional.
“Dispora berpesan, manfaatkan kegiatan ini dengan maksimal, jadikan digitalisasi strategi marketing sebagai senjata utama untuk menaikkan kelas usaha kalian. Sehingga berkontribusi langsung pada perekonomian Kalimantan Selatan,” tutur Rika lebih lanjut.
Pada kesempatan tersebut, Dispora Kalsel mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif, dalam pelaksanaan kegiatan ini.
“Kami berharap, peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan sungguh – sungguh,” ucapnya.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pelaku wirausaha muda di tiga kabupaten tersebut.
“Pelatihan Digitalisasi Strategi Marketing bagi Wirausaha Muda di Tapin, HSS, serta HST, dapat bermanfaat untuk kemajuan pemuda setempat,” ujar Rika.(DISPORAKALSEL-SRI/RIW/EYN)
Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya memperkuat pembudayaan olahraga masyarakat seiring dilantiknya kepengurusan baru Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2026–2031.
Pelantikan yang berlangsung di Banjarbaru, Sabtu (11/7) malam, diharapkan menjadi langkah strategis memperluas kolaborasi lintas sektor guna mendorong masyarakat hidup lebih sehat sekaligus mengembangkan potensi sport tourism di Banua.
Ketua KORMI Kalsel, Muhammad Syarifuddin.
Kepengurusan KORMI Kalsel dikukuhkan langsung Ketua Umum KORMI Nasional, Adil Hakim, yang melantik M. Syarifuddin sebagai Ketua KORMI Provinsi Kalimantan Selatan bersama 80 pengurus lainnya berdasarkan Surat Keputusan KORMI Nasional Nomor 015/SK/KORMINAS/VII/2026.
Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan pataka KORMI sebagai simbol amanah dalam memimpin organisasi selama masa bakti 2026–2031.
Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang dibacakan Plh. Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, pemerintah provinsi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik sekaligus berharap kepengurusan baru, mampu menghadirkan program – program inovatif yang menjangkau seluruh daerah.
“Selamat kepada seluruh pengurus KORMI Kalsel. Amanah ini hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk memajukan olahraga masyarakat di Banua,” ujarnya.
Gubernur juga berharap KORMI dapat menghadirkan program yang inklusif sehingga olahraga semakin membudaya di seluruh Kalimantan Selatan.
“Kami berharap KORMI menghadirkan program yang inovatif, inklusif, dan mampu membudayakan olahraga di seluruh Kalsel,” katanya.
Menurutnya, olahraga harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat agar mampu melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
“Mari jadikan olahraga sebagai budaya hidup, karena masyarakat yang sehat akan melahirkan daerah yang kuat,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KORMI Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin menyampaikan apresiasi kepada KORMI Nasional, panitia Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub), KORMI kabupaten/kota, serta seluruh Induk Organisasi Olahraga (INORGA) yang telah mendukung terbentuknya kepengurusan baru.
Ia menegaskan kepengurusan periode 2026–2031 mengusung semangat “bekerja bersama, merangkul semua” sebagai landasan memperkuat sinergi dalam membudayakan olahraga masyarakat.
“Harapan kami, KORMI mampu memberikan andil besar dalam membudayakan olahraga masyarakat sehingga masyarakat Kalimantan Selatan menjadi lebih sehat, bugar, dan gembira,” ucap Syarifuddin yang juga menjabat Sekdaprov Kalsel.
Ia menambahkan, KORMI Kalsel akan memperkuat kerja sama dengan berbagai perangkat daerah, di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Selain itu, KORMI juga akan mempersiapkan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi sebagai bagian dari persiapan menuju Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) tahun 2027 di palu.
“Saya tidak mungkin bekerja sendiri. KORMI membutuhkan dukungan pemerintah, KORMI kabupaten/kota, seluruh INORGA, dan masyarakat agar Kalimantan Selatan dapat meraih prestasi yang lebih baik pada FORNAS mendatang,” katanya.
Usai pelantikan, KORMI Provinsi Kalimantan Selatan juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis mengintegrasikan berbagai agenda KORMI ke dalam Calendar of Event Dinas Pariwisata, sehingga mampu memperkuat promosi sport tourism sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan melalui berbagai event olahraga masyarakat di Kalimantan Selatan.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal KORMI Nasional, unsur Forkopimda Kalimantan Selatan, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Direktur Bisnis Bank Kalsel, pengurus KORMI kabupaten/kota se-Kalsel, KONI Kalsel, pimpinan INORGA, serta tamu undangan lainnya. (KORMIKALSEL-SRI/RIW/EYN)
Banjarbaru – Momen nonton bareng (nobar) pertandingan babak 8 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Swiss dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), memperkenalkan Kebun Raya Banua kepada masyarakat sekaligus menanamkan nilai kebersamaan dan kerjasama tim.
Kegiatan yang digelar bertepatan pada hari libur tersebut berlangsung di kawasan Kebun Raya Banua dan dihadiri jajaran BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan dan UPTD Kebun Raya Banua bersama para pengunjung kebun raya yang turut menikmati suasana pertandingan.
Kepala BRIDA Kalsel, Thaufik Hidayat (topi) saat di wawancara.
Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat mengatakan, pemilihan Kebun Raya Banua sebagai lokasi nobar, sengaja dilakukan agar masyarakat dapat menikmati waktu libur sekaligus lebih mengenal salah satu destinasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kami memilih Kebun Raya Banua karena bertepatan dengan hari libur. Selain menikmati pertandingan sepak bola, kami juga ingin memperkenalkan Kebun Raya Banua kepada masyarakat melalui kegiatan yang diminati banyak orang,” ujar Thaufik, Minggu (12/7).
Menurutnya, pertandingan sepak bola tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberikan pelajaran penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan organisasi, khususnya di lingkungan birokrasi pemerintahan.
“Sepak bola mengajarkan bahwa setiap tim memiliki tujuan yang sama. Untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan perjuangan, strategi, disiplin, dan kerja sama yang kuat. Nilai-nilai seperti inilah yang ingin kami tanamkan dalam organisasi, termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.
Thaufik menilai perjuangan para pemain dalam mencetak gol menjadi gambaran bahwa setiap target organisasi tidak dapat dicapai secara instan, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh anggota tim.
“Seberat apa pun tujuan yang ingin dicapai, apabila seluruh anggota bekerja sebagai satu tim, maka peluang untuk meraih keberhasilan akan semakin besar. Semangat itu yang kami harapkan dapat menjadi inspirasi bagi birokrasi pemerintahan,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan bersama di Kebun Raya Banua sehingga suasana kebersamaan mampu terjalin antara pegawai dan para pengunjung.
“Alhamdulillah, di tempat yang sederhana ini kami bisa berkumpul bersama karyawan, karyawati, dan masyarakat yang sedang berkunjung. Ini menunjukkan bahwa Kebun Raya Banua dapat menjadi ruang yang nyaman untuk membangun kebersamaan sekaligus menghabiskan waktu libur bersama keluarga dan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan Kebun Raya Banua semakin dikenal sebagai ruang publik yang tidak hanya menawarkan wisata edukasi dan konservasi, tetapi juga dapat menjadi tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mempererat hubungan antara pemerintah, keluarga dan masyarakat. (BDR/RIW/EYN)
Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Mansyah Addrian, Banjarmasin, Jumat (10/7).
Dengan selesainya pembahasan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan melanjutkan agenda pembahasan perubahan anggaran tahun 2026.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kartoyo serta Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini.
Turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menyampaikan rasa syukur karena seluruh tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai agenda yang telah ditetapkan.
Penandatangan persetujuan bersama APBD 2026
Menurutnya, persetujuan bersama yang telah dicapai menjadi penanda bahwa seluruh proses pembahasan anggaran tahun 2025 telah selesai dilaksanakan.
Ia menjelaskan, setelah penyelesaian pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan segera memfokuskan pembahasan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan yang berkembang.
“Alhamdulillah seluruh agenda pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 telah selesai dan memperoleh persetujuan bersama. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan perubahan anggaran agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal demi kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas sinergi dan kerja sama yang terjalin selama pembahasan berbagai agenda pemerintahan, termasuk dalam pengambilan keputusan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dengan hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas kerja sama yang baik selama ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bentuk pengabdian dan kecintaan kita kepada Banua, serta membawa manfaat bagi kemajuan Kalimantan Selatan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Hasnur.
Dengan disepakatinya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kini bersiap memasuki tahapan pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan terus memperkuat layanan kesehatan melalui peresmian Gedung Rumah Sakit Bhayangkara dr. Yusuf Wibandoko Banjarbaru, yang berlokasi di Jalan A. Yani Km 35, Banjarbaru, Jumat (10/7).
Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri, Irjen Pol Asep Hendradiyana, didampingi Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rusyanto Yudha Hermawan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Adi Santoso, serta jajaran Forkopimda Kalsel.
Pemotongan pita peresmian RS Bhayangkara dr. Yusuf Wibandoko Banjarbaru
Kapusdokkes Polri, Irjen Pol Asep Hendradiyana mengatakan, pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Banjarbaru merupakan wujud nyata komitmen Polri, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik bagi anggota Polri maupun masyarakat.
“Rumkit Bhayangkara Banjarbaru merupakan salah satu unit pelaksana teknis Pusdokkes Polri yang mengemban fungsi kedokteran dan kesehatan kepolisian. Karena itu, rumah sakit ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Rumah Sakit Bhayangkara Banjarbaru akan terintegrasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin sehingga mampu memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan.
“Alhamdulillah pada hari ini kita telah meresmikan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV dr. Yusuf Wibandoko di Banjarbaru. Rumah sakit ini menjadi bagian yang terintegrasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota Polri, keluarga, dan masyarakat,” katanya.
Menurut Asep, meski telah memiliki gedung yang representatif, pengembangan rumah sakit akan terus dilakukan secara bertahap, terutama melalui penambahan peralatan medis dan fasilitas penunjang.
“Insyaallah dengan bangunan yang cukup baik, megah, dan representatif ini, secara bertahap akan terus dilengkapi dengan berbagai alat pendukung sehingga nantinya mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Selain memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, hingga layanan spesialis, rumah sakit tersebut juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung tugas kepolisian melalui pelayanan visum et repertum, visum hidup, visum jenazah, scientific crime investigation (SCI), hingga dukungan medis dalam berbagai operasi kepolisian.
Gedung rumah sakit yang terdiri dari lima lantai itu ditargetkan mampu menampung sekitar 100 tempat tidur dan akan melayani peserta BPJS Kesehatan.
“Rumah sakit ini diperuntukkan bagi anggota Polri, keluarga, dan masyarakat umum. Nantinya pelayanan BPJS juga dapat dilaksanakan sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat dilayani dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rusyanto Yudha Hermawan mengatakan, keberadaan RS Bhayangkara Banjarbaru diharapkan semakin mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya.
Ia menambahkan, rumah sakit tersebut juga diusulkan menjadi satuan kerja (satker) tersendiri di lingkungan Polri dan saat ini masih dalam proses di Mabes Polri.
“Rumah Sakit Bhayangkara di Banjarmasin tetap berjalan seperti biasa, sementara rumah sakit di Banjarbaru juga akan beroperasi untuk memperluas pelayanan. Saat ini kami mengusulkan agar rumah sakit ini menjadi satuan kerja tersendiri dan prosesnya sedang berjalan di Mabes Polri,” katanya.
Kapolda menegaskan, peresmian gedung baru tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sektor kesehatan.
“Kehadiran gedung baru Rumah Sakit Bhayangkara ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan bermanfaat bagi anggota Polri, keluarga, maupun seluruh masyarakat Kalimantan Selatan,” tutup Kapolda. (BDR/RIW/APR)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi pembangunan kawasan perdesaan sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan berbasis potensi desa.
Komitmen yang ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar, Kamis (9/7/) ini, dibuka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, diwakili Sekretaris Dinas PMD Raden Mas Ernato Surya Jaya, didampingi Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan, Masrai Zulzai Subkhi.
Surya Jaya mengatakan, pembangunan kawasan perdesaan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sekretaris Dinas PMD Kalsel, Raden Mas Ernato Surya Jaya
Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016, pembangunan kawasan perdesaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam setiap proses pembangunan.
“Pembangunan kawasan perdesaan harus mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan desa,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas PMD terus melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari fasilitasi kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pendampingan teknis kepada pemerintah kabupaten, hingga monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan program di daerah.
Ia juga mengungkapkan, pada periode 2025 – 2029 terdapat tiga kawasan perdesaan prioritas nasional di Kalimantan Selatan, yakni Kawasan Agrominapolitan Kabupaten Banjar, Kawasan Agrowisata Kabupaten Tabalong, serta Kawasan Agrominapolitan Kabupaten Tanah Bumbu.
“Apalagi saat ini sejumlah kabupaten lainnya juga telah mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi unggulan masing-masing,” ungkapnya.
Meski demikian, Surya mengakui pengembangan kawasan perdesaan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek pengelolaan, kapasitas kelembagaan, maupun pemanfaatan potensi daerah.
Karena itu, rapat koordinasi ini diharapkan menjadi wadah berbagi pengalaman, inovasi, serta solusi dalam memperkuat pembangunan kawasan perdesaan di Banua.
“Melalui rapat koordinasi ini kami berharap lahir berbagai gagasan, model pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan kawasan perdesaan,” lanjutnya.
Ia menambahkan, seluruh pihak diharapkan terus memperkuat kolaborasi sesuai komitmen Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yaitu bekerja bersama, merangkul semua, sehingga pembangunan kawasan perdesaan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/APR)
Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan perusahaan yang ingin menjadi mitra penyelenggara Program Magang Nasional (MagangHub) 2026 wajib terdaftar dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).
Persyaratan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi untuk memastikan perusahaan mitra memiliki legalitas serta data ketenagakerjaan yang aktif dan valid.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan perusahaan juga perlu memastikan data yang tercantum dalam sistem WLKP telah diperbarui sebelum mendaftarkan diri sebagai mitra penyelenggara Program MagangHub 2026.
“Perusahaan yang ingin bergabung sebagai mitra penyelenggara perlu memastikan telah terdaftar dalam WLKP, memperbarui data perusahaan, serta memastikan seluruh informasi perusahaan aktif dan valid. Dengan demikian, proses pendaftaran dapat berjalan lebih lancar dan sesuai ketentuan,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (10/7).
Menurut Darmawansyah, pemenuhan persyaratan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemnaker menjaga kualitas penyelenggaraan Program MagangHub.
Melalui proses verifikasi, Kemnaker dapat memastikan perusahaan mitra memiliki identitas dan legalitas yang jelas serta siap menjadi tempat belajar yang baik bagi para peserta.
Ia menjelaskan, perusahaan dapat melakukan pengecekan sekaligus pembaruan data melalui laman wajiblapor.kemnaker.go.id sebelum mengajukan pendaftaran sebagai mitra penyelenggara.
Selain memastikan kelengkapan persyaratan, data perusahaan yang valid juga akan memudahkan proses seleksi dan administrasi, sehingga pelaksanaan Program MagangHub dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Kemnaker mengajak perusahaan dari berbagai sektor untuk berpartisipasi sebagai mitra penyelenggara Program MagangHub 2026.
Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat memperluas kesempatan belajar di dunia kerja sekaligus mencetak talenta muda yang kompeten, adaptif, dan siap memenuhi kebutuhan industri.
“Melalui Program MagangHub, perusahaan tidak hanya berkontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga memiliki kesempatan menjaring talenta muda yang sesuai dengan kebutuhan industrinya,” pungkas Darmawansyah. (KemenakerRI-RIW/APR)
Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di salah satu hotel Kecamatan Gambut, Kamis (9/7).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tahapan Pilkades serentak sekaligus komitmen bersama mewujudkan pemilihan yang aman, tertib, damai, dan demokratis menjelang pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juli 2026.
Sebanyak 62 calon pembakal dari 20 desa di 11 kecamatan mengikuti deklarasi tersebut. Mereka menyatakan kesiapan untuk menjaga keamanan, menghormati proses demokrasi, serta menerima hasil pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea mengatakan, deklarasi damai menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan Pilkades tidak hanya ditentukan penyelenggara, tetapi juga komitmen para calon pembakal beserta pendukungnya dalam menjaga situasi tetap kondusif.
“Hari ini kita melaksanakan deklarasi damai para calon pembakal dalam rangka pemilihan tahun 2026. Ada 20 desa di 11 kecamatan yang akan melaksanakan pemilihan pada 22 Juli mendatang. Tujuan kegiatan ini adalah membangun komitmen bersama agar pelaksanaan Pilkades berjalan damai dan tidak menimbulkan kisruh,” ujarnya.
Pembacaan deklarasi damai oleh para calon Pembakal Kabupaten Banjar.(Foto : MC Banjar)
Yudi juga mengingatkan seluruh calon pembakal, mengedepankan etika politik, saling menghormati, dan berkompetisi secara sehat melalui penyampaian visi, misi, serta program kerja yang berpihak pada kemajuan desa.
Ia menegaskan setiap calon memiliki tanggung jawab mengajak tim sukses maupun pendukungnya menjaga ketertiban selama proses Pilkades berlangsung.
“Calon pembakal harus bertanggung jawab terhadap seluruh pendukungnya agar bersama-sama menjaga kedamaian dan kelancaran pelaksanaan pemilihan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, Hafizh Anshari menjelaskan, deklarasi damai merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian Pilkades Serentak Tahun 2026.
Melalui deklarasi tersebut, para calon pembakal sepakat menjaga keamanan dan kondusivitas desa serta menerima hasil pemilihan secara sportif.
“Semua calon bersepakat untuk menerima hasil pemilihan, menjaga kondusivitas dan keamanan desa, baik secara pribadi maupun bersama tim sukses dan para pendukungnya. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga agar pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan damai,” jelasnya.
Hafizh menambahkan, setelah deklarasi damai, tahapan berikutnya adalah pencabutan nomor urut calon pembakal yang akan dilaksanakan pada hari berikutnya.
Selanjutnya, seluruh calon akan memasuki masa kampanye hingga pelaksanaan pemungutan suara pada 22 Juli 2026. (SYA/RIW/APR)
