Kategori: News

BANJARMASIN – Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menggelar Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk realisasi hingga Oktober 2024, pada Selasa (26/11) di kantornya kawasan jalan D.I Panjaitan Banjarmasin. Pertemuan rutin bulanan ini, dipimpin Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi, Syafriadi, dan dihadiri perwakilan Kementrian Keuangan Kalsel, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Kepala OJK Kalsel, serta instansi vertikal di Kalsel dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalsel

Dalam paparannya saat pertemuan, Syafriadi menyampaikan bahwa kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga akhir Oktober 2024, mencapai Rp35,38 triliun atau sekitar 82,43 persen dari target pendapatan daerah. Angka ini meningkat sebesar 20,04 persen dibanding tahun lalu.

“Pajak Daerah terealisasi 4,48 triliun rupiah atau meningkat 10,23 persen dari tahun lalu dan Retribusi daerah sebesar 0,74 triliun meningkat 555,80 persen dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Menurut Syafriadi, retribusi daerah mengalami peningkatan signifikan hingga sebesar 555 persen lebih, disebabkan meningkatnya retribusi jasa layanan umum dari pendapatan BLUD.

Di sisi lain, peningkatan pajak daerah sebesar 10,23 persen disumbang dari kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

“Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp28,82 triliun, dengan kontribusi 82,47 persen terhadap total pendapatan daerah,” tambahnya.

Syafriadi mengatakan, dari sisi Belanja Daerah, realisasi belanja telah mencapai Rp28,32 triliun (56,99 persen) tumbuh 29,86 persen. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp8,35 triliun. Untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7,73 triliun, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp6,09 triliun.

“Semua jenis belanja mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 kecuali Belanja Tidak Terduga yang terkontraksi 61,63 persen (yoy),” timpalnya.

Mesk rata – rata kinerja APBD di Kalsel mengalami peningkatan, namun Syafriadi menyayangkan, bahwa Belanja Daerah yang bersumber dari APBD, masih memiliki kecenderungan setiap tahunnya terealisasi paling besar, atau menumpuk di akhir tahun anggaran. Sehingga belum optimal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

“Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Belanja Modal merupakan jenis belanja yang paling tinggi persentase realisasinya di triwulan IV yakni sampai dengan Oktober sebesar 63,55 persen,” tambahnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pergerseran belanja modal sebesar Rp1 triliun dari akhir triwulan IV ke pertengahan triwulan III akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,05 persen di triwulan III.
Penyebab utama keterlambatan realisasi belanja APBD adalah terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa sehingga realisasi belanja daerah mundur ke akhir tahun anggaran.

Beberapa penyebab keterlambatan realisasi belanja daerah selain keterlambatan lelang adalah perencanaan DED (Detail Enginering Design) yang terlambat, penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang juga terlambat dan keterlambatan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Kementerian/Lembaga Negara terkait.

Solusi atau rekomendasi dalam rangka akselerasi belanja APBD yang dapat diberikan, menurut Syafriadi, yaitu pengadaan atau lelang pekerjaan barang/jasa secara dini, percepatan DED, penetapan pejabat pengelola kegiatan dan pengadaan lebih awal dan percepatan penerbitan juknis DAK Fisi. (RIW/RDM/RH)

PARINGIN – Sebagai wujud kepedulian terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM), khususnya pedagang pentol keliling, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Kalsel menyalurkan bantuan berupa gerobak dan tambahan modal usaha pada Senin (25/11) di Bank Kalsel Kantor Cabang Paringin. Penyerahan bantuan dilakukan langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, didampingi Kepala Bank Kalsel Cabang Paringin, Fitri Hernadi.

Bantuan tersebut diberikan kepada dua pedagang pentol asal Balangan, yaitu Muhammad Abdillah Akbar dan Muhammad Dahlan. Fachrudin berharap agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung keberlangsungan usaha dan mencari nafkah untuk keluarga mereka.

“Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjalankan usaha, guna menunjang perekonomian mereka,” harapnya.

Fachrudin juga menambahkan, kegiatan serupa rutin dilakukan di berbagai daerah. Selain bantuan berupa barang, UPZ Bank Kalsel turut memberikan tambahan modal untuk memastikan usaha penerima bantuan dapat berkembang lebih baik di masa depan.

Salah satu penerima bantuan, Muhammad Abdillah Akbar, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian dan bantuan yang diberikan.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan berupa gerobak dan tambahan modal ini. Semoga usaha kami semakin maju,” ungkapnya.

Program ini merupakan bentuk nyata komitmen Bank Kalsel dalam mendukung UMKM lokal, sekaligus menunjukkan peran lembaga keuangan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ratusan anak-anak PAUD dari sejumlah sekolah di Banjarmasin tampak sangat antusias mengikuti kegiatan Perpus Palnam Berdongeng yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Dongeng Nasional 2024 ini menghadirkan Pendongeng Asli Banua, Bunda Enik Pendongeng asal Kampung Dongeng Banjarmasin, bertempat di aula Dispersip Kalsel, Selasa (26/11).

Tidak hanya mendongeng, pada kesempatan tersebut Bunda Enik juga mengajak anak-anak yang hadir dengan untuk melakukan senam guna melatih konsentrasi dan motorik mereka.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya pihaknya dalam meningkatkan literasi dan minat baca kepada anak-anak sejak usia dini.

“Ini merupakan upaya kami dalam rangka memperingati Hari Dongeng Nasional yang jatuh di tanggal 28 November, dimana kali ini kita menghadirkan pendongeng asli Banua” katanya.

Tidak hanya meningkatkan literasi dan minat baca kepada anak-anak sejak usia dini, melalui kegiatan ini, Nurliani juga ingin mengangkat citra pendongeng lokal.

“Di hari Dongeng Nasional ini kita ingin menyampaikan bahwa Kalsel juga punya pendongeng yang tidak kalah dengan bagusnya dengan pendongeng nasional,” jelasnya.

Kepala Dispersip Kalsel yang akrab disapa Bunda Nunung ini berharap melalui kegiatan ini bisa meningkatkan kecintaan anak-anak kepada buku dan juga perpustakaan.

“Semoga anak-anak mencintai buku dan perpustakaan sejak usia sedini mungkin” harapnya.

Sementara itu, Pendongeng Banua, Bunda Enik mengatakan pada kesempatan ini dirinya membawakan salah satu cerita rakyat Kalsel yang berjudul Bulu Landak.

“Cerita ini memiliki pesan moral yang bagus untuk anak-anak. Dimana melalui cerita ini anak-anak diharapkan dapat saling menghormati, kerjasama, dan musyawarah untuk mufakat” tuturnya.

Tidak hanya Bunda Enik, pada peringatan Hari Dongeng Sedunia 2024 Dispersip Kalsel juga turut mendatangkan pendongeng nasional Kang Deden sebagai salah satu upaya mereka dalam meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat Banua. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan, akan menerjunkan 1.000 personel dalam melakukan pengamanan Tempat Pemilihan Suara (TPS) Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak tahun 2024.

Hal ini diungkapkan langsung Kapolda Kalsel Irjenpol Winarto, usai kegiatan upacara pelepasan yang berlangsung di Markas Polda Kalsel, Senin (25/11). Pelepasan dipimpin langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto dan turut dihadiri oleh Plh Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar, Kabinda Kalsel, Kasi Intel Korem 101/Antasari, Kadisops Lanud Sjamsudin Noor, Pasops Lanal Banjarmasin, Wakapolda Kalsel, Irwasda Polda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Ketua KPU Provinsi Kalsel, dan Kejari Banjarbaru.

Kapolda Kalsel irjen Pol Winarto menyampaikan, personel yang diterjunkan siap membantu jajaran Polres di 13 Kabupaten/kota untuk melakukan pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) selama pilkada berlangsung.

“Dari Polda ada 1000 personel, kita turunkan untuk membackup Polres jajaran yang memang membutuhkan personel pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkada serentak pelaksanaan 27 November 2024 mendatang,” ucap Winarto.

Ia menambahkan, 1.000 personel yang yang bertuga nantinya terdiri dari 935 personel ditambah dengan 65 Perwira Pengendali yang telah dipersiapkan dalam segala kemungkinan untuk mengantisipasi potensi kerawanan. Terkait wilayah rawan saat Pilkada berlangsung, Kapolda menyebut sudah memiliki peta yang akan diantisipasi bagaimana teknis pengamanannya.

“Berdasarkan pemetaan yang kita lakukan. Kita sudah siap apapun yang terjadi, kita juga siap dengan segala teknisnya,” lanjut Winarto.

Dirinya pun berpesan kepada seluruh personel yang melaksanakan Serpas (pergeseran pasukan) ke Satwil jajaran, hendaknya menyadari sepenuhnya bahwa tugas mengamankan Pilkada 2024 adalah kehormatan dan kebanggaan, karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa atau menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Laksanakan tugas ini secara profesional, penuh tanggung jawab, pedomani prosedur tetap yang berlaku, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan senantiasa terukur sesuai aturan hukum. Serta tetap berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis,” tutup Winarto.

Sementara itu, Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa menyampaikan, pihaknya optimis pilkada 2024 di Kalsel akan berlangsung aman damai dan lancar.

“Kami mengapresiasi Polda Kalsel karena terus membersamai kami dalam hal pengamaman, dengan pergeseran pasukan 1000 orang ini. Kami optimis pilkada akan berlangsung aman dan lancar,” tutup Tenri. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, bertempat disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Senin (25/11).

Kegiatan yang juga diikuti oleh perwakilan Bappeda dan Diskominfo Kab/Kota se Kalsel ini dibuka oleh Plh. Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kalsel, Agus Dyan Nur.

Dalam sambutannya, Agus menegaskan komitmen Pemprov Kalsel untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat Banua.

“Pelaksanaan Satu Data Indonesia di Provinsi Kalsel telah melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur, mulai dari perencanaan yang matang, pengumpulan data, hingga verifikasi data secara bertahap. Proses ini diharapkan dapat disempurnakan melalui forum ini,” ujar Agus.

Ia juga menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan kebijakan SDI, khususnya dalam aspek komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi lintas sektoral antara instansi pusat dan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalsel.

“Dengan tata kelola data yang terintegrasi, kita dapat mengoptimalkan pemanfaatan data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Lebih lanjut, Agus menyebut forum ini sebagai ajang evaluasi terhadap tingkat partisipasi produsen data di Kalimantan Selatan dalam memanfaatkan data statistik sektoral daerah. Menurutnya, evaluasi ini sangat penting untuk memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan data ke depan.

“Melalui evaluasi yang komprehensif, kita dapat mengidentifikasi tantangan, menemukan solusi yang tepat, serta merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data di Kalsel,” tutupnya.

Untuk diketahui, Forum SDI ini menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Bappenas dan Kemendagri, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan Sertfifikat Penerapan Penanganan yang Baik, Penanganan Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) dan PD di Halaman Kantor Dinas PKP Banjarbaru, Senin (25/11). Penyerahan sertifikat langsung dilakukan oleh Plh Kadis PKP Kalsel, Imam Subarkah didampingi Kabid Ketahanan Pangan, Saptono. Sertifikat ini merupakan bukti komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk memastikan keamanan pangan dan penanganan pangan segar asal tumbuhan di wilayah tersebut.

Plh Kadis PKP Kalsel, Imam Subarkah menyampaikan, bahwa SPPB PSAT adalah sertifikat yang menjamin bahwa unit penanganan pangan segar telah menerapkan sistem keamanan pangan dan hygiene sanitasi yang sesuai. Berdasarkan Permentan 15 Tahun 2021, sertifikat ini wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala menengah dan besar.

“Alhamdulillah tadi sudah kita serahkan sebanyak 20 Sertifikat SPPB-PSAT dan PD kepada pelaku usaha dan UMKM,” ucap Imam.

Imam menambahkan, Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program pengembangan sertifikasi oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kalsel. Dimana target kita 15 sertifikat tahun ini.

“Namun sekarang kita sudah melebihi target untuk pemberian sertifikat PSAT,” lanjutnya.

Pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mewujudkan keamanan pangan, serta mendorong para pelaku usaha untuk menyebarluaskan informasi tentang sertifikasi PSAT kepada rekan-rekan mereka.

“Selain pasar modern, mereka juga akan menyasar pasar tradisional untuk memperluas jangkauan sertifikasi ini,” sahut Imam.

Dengan semakin banyaknya sertifikasi yang diterbitkan, Kalsel akan menjadi provinsi yang aman dalam hal pangan, menjamin kualitas dan keamanan produk yang beredar di masyarakat.

“Kami optimis akan mengawal terus dalam hal keamanan pangan segar bagi masyarakat banua,” tutup Imam. (MRF/RDM/RH)