News – Laman 20 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

DPRD Kalsel Gelar Paripurna Penyampaian LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2025

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Rabu, (25/3).

Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan, bahwa paripurna penyampaian LKPJ menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD, terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Menurutnya, melalui LKPJ tersebut DPRD melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah provinsi selama satu tahun anggaran.

“Hasil pembahasan LKPJ dapat melahirkan berbagai rekomendasi dan catatan strategis sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan pidato gubernur mengenai LKPj akhir Tahun Anggaran 2025 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kalsel.

Secara umum capaian pembangunan daerah pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan positif, yang tercermin dari berbagai indikator pembangunan makro.

Ia menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan pada tahun 2025, mencapai angka 76,10, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,19.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.

Selain itu, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan juga mengalami penurunan dari 4,11 persen pada tahun 2024 menjadi 3,84 persen pada tahun 2025.

Sementara itu, perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,22 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,06 persen.

“Perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,22 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,06 persen, serta lebih tinggi dari rata-rata nasional yang tercatat berada di angka 5,11 persen.” pungkasnya.

Sekda Kalsel menegaskan, bahwa capaian pembangunan yang diraih merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari, serta dihadiri para anggota dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat instansi vertikal, dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Soroti Dampak Regulasi Baru, DPRD Kalsel Fasilitasi Aspirasi Pelaku Usaha Kapal Sungai

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan perannya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, dengan memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat bersama pelaku usaha transportasi sungai dan danau.

RDP yang digelar di Ruang Rapat Ismail Abdullah ini, mengangkat isu strategis terkait rencana penerapan regulasi terbaru dari Kementerian Perhubungan, yakni Peraturan Nomor IM 3 Tahun 2025, tentang Perizinan Usaha Perkapalan Sungai, belum lama tadi.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, dihadiri unsur Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Ditpolairud dan Ikatan Kapal Sungai dan Danau (IKASUDA) Kalsel-Teng.

Ketua Ikasuda Kalsel-Teng, Amir Mahmud
menyampaikan sejumlah keberatan, terhadap substansi regulasi yang dinilai berpotensi menambah beban bagi pelaku usaha, khususnya sektor kecil dan menengah.

Dimana, aturan baru tersebut berpotensi memunculkan beban administratif yang lebih kompleks serta peningkatan biaya operasional. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha transportasi sungai yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas dan ekonomi masyarakat di kawasan daerah aliran sungai.

“Kami menilai implementasi regulasi tanpa penyesuaian terhadap kondisi lapangan dapat menghambat aktivitas distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya berimbas pada stabilitas ekonomi masyarakat Banua,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, bahwa DPRD Kalsel akan mengambil peran aktif dalam menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah pusat, guna memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak pada masyarakat.

“Kita sangat mengapresiasi masukan dari IKASUDA. Regulasi tentu penting sebagai instrumen penataan, namun harus tetap mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai kebijakan justru membebani pelaku usaha kecil dan mengganggu roda perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Supian HK mengatakan, DPRD Kalsel juga mendorong adanya evaluasi dan kajian ulang terhadap regulasi tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga instansi terkait lainnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan memfasilitasi dan meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah pusat agar ada ruang dialog dan penyempurnaan regulasi.

“Kebijakan yang lahir nantinya benar-benar solutif, adil, dan tidak menghambat aktivitas transportasi sungai yang menjadi ciri khas Kalimantan Selatan,” harapnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, melalui RDP ini, DPRD Kalsel kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan publik agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sektor transportasi sungai sebagai salah satu identitas sekaligus penggerak ekonomi daerah.

“Dengan adanya ruang dialog yang terbuka, diharapkan regulasi yang akan diterapkan nantinya mampu menghadirkan keseimbangan antara aspek penataan, keselamatan, dan keberlangsungan usaha, agar memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Sidak Pasca Libur Idulfitri, Sekda Kalsel Pastikan Disiplin ASN Diskominfo

Banjarbaru – Memasuki hari pertama kerja usai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifudin, melakukan kunjungan sekaligus sidak ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (25/3).

Kunjungan tersebut dilakukan, untuk memastikan kesiapan pelayanan publik sekaligus mengecek tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Diskominfo Kalsel setelah libur panjang.

Ket : Sekda Kalsel, M. Syarifuddin didampingi Kepala Dinas Kominfo Kalsel, M. Muslim saat kunjungan di Diskominfo Kalsel

Dalam peninjauannya, Sekda menyampaikan rasa syukur serta apresiasi terhadap kedisiplinan para pegawai. Ia menilai kehadiran ASN sudah sangat baik, dengan hampir seluruh pegawai kembali bekerja tepat waktu.

“Alhamdulillah, karyawan di sini sudah hadir semuanya. Hal ini sesuai dengan kewajiban sebagai seorang ASN yang harus melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Syarifudin.

Selain memantau kehadiran pegawai, Sekda juga menegaskan pentingnya peran Diskominfo sebagai garda terdepan, dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Ia berharap Diskominfo dapat terus aktif dalam menyosialisasikan berbagai program pemerintah daerah.

Menurutnya, penyampaian informasi yang baik akan membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan berbagai layanan serta program yang telah disediakan pemerintah.

“Nantinya ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat. Kita harapkan Diskominfo memberikan semacam sosialisasi kepada masyarakat tentang apa saja yang dilakukan pemerintah, supaya masyarakat tahu apa saja yang bisa didapatkan,” tambahnya.

Di akhir kunjungannya, Syarifudin turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Diskominfo Kalsel yang tetap menjaga komitmen dan profesionalisme dalam bekerja, meskipun baru saja menjalani masa libur Idul Fitri. (BDR/RIW/EPS)

Arus Mudik 2026 Berjalan Lancar, Dishub Catat Peningkatan Jumlah Pemudik

Banjarmasin – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat peningkatan jumlah pemudik, terutama pada pengguna angkutan laut, saat Idulfitri 1447 Hijriah.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernadi mengakui, kenaikan pengguna angkutan umum saat mudik tahun ini, memang tidak signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Ket foto : Kadishub Kalsel Fitri Hernadi

Namun, lanjutnya, masyarakat tetap terpantau antusias melaksanakan mudik ke kampung halaman masing masing.

“Alhamdulillah, pada arus mudik tahun 2026 ini, dalam rangka Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, arus mudik pada penggunaan angkutan umum, baik darat, udara, maupun laut, mengalami kenaikan meski tidak signifikan,” ungkap Fitri, kepada Abdi Persada FM, Rabu (25/3).

Peningkatan tertinggi terjadi pada pengguna angkutan laut di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, hingga sebesar 15 persen. Disusul angkutan udara sebesar 3 persen, serta pengguna angkutan darat naik sebesar 1 persen.

“Kami melihat terjadi peningkatan tajam pada pengguna angkutan laut,” ucapnya.

Sedangkan, untuk pengguna angkutan pribadi yang berlebaran di kawasan Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya, tidak terjadi peningkatan pengguna jalan.

“Pantauan kami untuk pengguna kendaraan pribadi yang berlebaran di Banjarbakula, terpantau tidak mengalami peningkatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fitri mengucapkan apresiasi kepada para pemudik, dari arah Hulu Sungai dan sekitarnya, Kotabaru, Kota Banjarmasin serta Banjarbaru, atas lancarnya pelaksanaan arus mudik tahun ini.

“Bagi para pemudik yang masih dalam perjalanan, tetap jaga keselamatan, tetap waspada, karena tujuan kita untuk lebaran, mudik, dan kembali dengan selamat. Sehingga dapat kembali beraktivitas seperti semula, ke sekolah untuk anak anak, serta bekerja untuk para orangtua,” tutup Fitri. (SRI/RIW/EPS)

Pasca Cuti Lebaran, Bapenda Optimalkan Layanan dan Samsat Keliling

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membebaskan denda pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang jatuh tempo selama masa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk keringanan sekaligus upaya menjaga kepatuhan masyarakat, memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Indra Surya Saputra menjelaskan, bahwa kebijakan pembebasan denda ini diberlakukan karena pelayanan Samsat sempat diliburkan selama periode cuti bersama Lebaran.

Dengan demikian, masyarakat yang masa jatuh tempo pajaknya bertepatan dengan libur tersebut, tidak dikenakan sanksi keterlambatan.

Menurutnya, langkah ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan.

“Ini bentuk keringanan bagi masyarakat, karena pada masa libur pelayanan tidak berjalan. Kami ingin memastikan masyarakat tetap merasa terbantu dan tidak terbebani denda,” ujar Indra, baru – baru ini.

Ia menambahkan, setelah masa libur berakhir, masyarakat diharapkan segera melakukan pembayaran pajak kendaraan agar tidak menimbulkan tunggakan di kemudian hari.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan layanan pembayaran digital yang telah disediakan guna mempercepat dan mempermudah proses pembayaran.

Seiring dengan berakhirnya masa cuti bersama Lebaran, Pemprov Kalsel juga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, untuk mengantisipasi lonjakan wajib pajak.

Hal ini dilakukan mengingat biasanya terjadi peningkatan signifikan jumlah masyarakat yang melakukan pembayaran pajak setelah libur panjang.

Indra mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menambah titik layanan unggulan di beberapa kantor Samsat.

Penambahan layanan ini diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan dan mengurangi antrean panjang.

Selain itu, Bapenda Kalsel juga mengerahkan armada Samsat keliling ke berbagai lokasi publik, seperti pusat keramaian dan kawasan strategis lainnya.

Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor Samsat.

Menurut Indra, kombinasi antara penambahan titik layanan dan optimalisasi Samsat keliling, menjadi kunci untuk menjaga kualitas pelayanan di tengah lonjakan wajib pajak pasca Lebaran.

“Kami ingin memastikan pelayanan tetap optimal meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak. Dengan tambahan layanan dan Samsat keliling, diharapkan antrean bisa terurai dan masyarakat tetap terlayani dengan baik,” lanjut Indra.

Ia kembali menekankan pentingnya pemanfaatan layanan digital pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan sistem digital, masyarakat dapat melakukan pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan tanpa harus mengantre.

“Melalui kebijakan pembebasan denda dan berbagai strategi pelayanan yang disiapkan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dapat terus meningkat,” tutup Indra. (MRF/RIW/EPS)

Tim Futsal Fafage Banua Siap Menangkan PFL 2026

Banjarbaru – Tim Futsal Kalimantan Selatan, Fafage Banua, siap memenangkan Pro Futsal League (PFL) Tahun 2026. Kesiapan tersebut disampaikan Pelatih Fafage Banua, Deny Handoyo, saat tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarbaru, untuk bertanding pada lanjutan PFL 2025/2026 yang digelar 28–29 Maret 2026 di GOR Babussalam, Banjarbaru, Selasa (24/3).

Deny Handoyo mengatakan, kedatangan mereka pada lanjutan pertandingan ini, dengan kekuatan19 pemain untuk menghadapi dua pertandingan penting, dengan didampingi 3 ofisial tim.

Ket foto : Pelatih Fafage Banua Deny Handoyo

Karena itu, lanjutnya, dipastikan secara umum kondisi tim dalam keadaan baik meski terdapat beberapa pemain yang masih dalam tahap pemulihan.

“Alhamdulillah kondisi pemain secara keseluruhan baik. Hanya Rian yang baru pulih dari operasi, namun sudah mulai kembali berlatih. Selain itu, pemain asing kami asal Brasil, Caio Almeida sedang mengalami sedikit kendala pada lutut, tapi kami berharap tetap bisa tampil di pertandingan nanti,” ungkapnya.

Deny menjelaskan, bahwa tim sempat mendapatkan waktu libur selama sepekan saat momentum Lebaran, namun tetap menjaga kebugaran melalui program latihan mandiri dan daring.

“Kami tetap menggelar latihan secara online melalui Zoom agar kondisi pemain tidak turun drastis. Harapannya, saat kembali berkumpul, performa tim tetap terjaga,” ucapnya.

Pada putaran kedua ini, Fafage Banua dijadwalkan menghadapi tim Mongcongbulo asal Makassar serta Asahan Allstars dari Samarinda.

Meski pada pertemuan sebelumnya berhasil meraih kemenangan, Deny tetap mewaspadai kekuatan kedua tim tersebut.

“Kedua tim ini merupakan kuda hitam yang patut diperhitungkan. Kami sudah pernah bertemu di putaran pertama, tapi mereka tetap berpotensi memberikan kejutan,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu pemain Fafage Banua, Andri Chaniago, mengaku antusias kembali bermain di hadapan pendukung sendiri.

Ia menilai dukungan suporter akan menjadi faktor penting, untuk meningkatkan motivasi tim di lapangan.

“Kami sangat senang bisa kembali bermain di sini. Antusiasme penonton di Kalimantan Selatan sangat luar biasa. Dukungan mereka tentu sangat berarti untuk menambah semangat kami sebagai tuan rumah,” katanya.

Deny juga memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur, dan bertekad memberikan performa terbaik demi mengamankan posisi di puncak klasemen.

“Kondisi pemain 100 persen fit dan siap bertanding. Kami ingin meraih enam poin dari dua pertandingan ini agar bisa semakin kokoh di puncak klasemen hingga akhir musim,” tegasnya.

Sebagai tuan rumah putaran kedua PFL 2025/2026, Fafage Banua diharapkan mampu tampil maksimal dan memberikan hiburan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang akan memadati GOR Babussalam.

Pro Futsal League 2025-2026, merupakan Kompetisi Futsal Putra dengan kasta tertinggi untuk musim terbaru, yang berlangsung sejak 4 Oktober 2025 hingga 14 Juni 2026.

Pada musim 2025-2026 ini, liga masih diikuti 12 tim sebagai peserta, yakni 10 klub yang bertahan dari musim lalu dan dua promosi dari Nusantara Futsal League 2025.

Pro Futsal League 2025-2026 terbagi dalam dua fase yaitu, Regular Series (Klasemen, putaran pertama- kedua), serta Playoffs Series (Knock-Out, Final four-Perebutan Juara). Dan, Tim Futsal Fafage Banua saat ini tercatat menduduki peringkat pertama. (SRI/RIW/EPS)

Arus Penumpang Angkutan Laut Lebaran 2026 Meningkat, Pelabuhan Trisakti Catatkan Pertumbuhan Tertinggi

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Kalimantan, mencatat peningkatan arus penumpang pada periode angkutan mudik Lebaran Tahun 2026. Hingga periode H-14 sampai dengan H-5, total arus penumpang tercatat mencapai 56.904 orang atau meningkat sebesar 15,45% dibanding periode yang sama tahun 2025, yang mencapai 49.290 orang.

Peningkatan ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut sebagai salah satu moda utama perjalanan mudik, khususnya menuju wilayah Pulau Jawa dan Sulawesi.

Tren ini juga mencerminkan antusiasme masyarakat untuk melakukan perjalanan dan berkumpul bersama keluarga pada momen Hari Raya Idulfitri.

Secara kontribusi per cabang, Pelabuhan Kumai menjadi penyumbang arus penumpang terbesar dengan total 24.713 penumpang, diikuti Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 16.635 penumpang, Sampit 7.456 penumpang, Batulicin 6.596 penumpang, serta Kotabaru sebanyak 1.504 penumpang. Dari sisi pertumbuhan, Pelabuhan Trisakti mencatat peningkatan tertinggi sebesar 30,87% dibanding tahun sebelumnya.

Junior Manager Umum dan Humas Pelindo Sub Regional Kalimantan, Suprayogi Sumarkan menyampaikan, bahwa peningkatan arus penumpang ini telah diantisipasi melalui berbagai langkah strategis, untuk memastikan kelancaran operasional dan kenyamanan pengguna jasa.

“Pelindo telah melakukan berbagai upaya perbaikan layanan, mulai dari peningkatan fasilitas terminal penumpang, optimalisasi alur embarkasi dan debarkasi, hingga penguatan aspek keselamatan dan keamanan di seluruh pelabuhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suprayogi menambahkan, bahwa keberhasilan pengelolaan arus mudik ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi dengan berbagai stakeholder, antara lain Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), operator kapal, TNI/Polri, serta instansi terkait lainnya yang turut berperan aktif, menjaga kelancaran, keamanan, dan ketertiban selama periode angkutan Lebaran.

Dengan tren peningkatan arus penumpang, Pelindo Sub Regional Kalimantan optimis arus penumpang akan terus meningkat hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Pelindo mengimbau seluruh pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memerhatikan jadwal keberangkatan, serta mematuhi ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan keselamatan bersama. (Pelindo-RIW/EYN)

Dukung Pembangunan Daerah, BRIDA Kalsel Perkuat Sinergi Riset dan Inovasi

Banjarbaru – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat sinergi riset dan inovasi sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, berbasis data, serta mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat mengatakan, penguatan ekosistem riset dan inovasi dilakukan melalui kolaborasi strategis dengan berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung program pembangunan daerah.

“Sinergi antar perangkat daerah menjadi langkah penting agar hasil penelitian dan inovasi tidak hanya berhenti pada kajian akademis, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam berbagai program pembangunan,” ungkapnya, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, penguatan ekosistem riset dan inovasi di Kalimantan Selatan juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai gagasan serta solusi inovatif dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah.

Thaufik menilai, saat ini pembangunan daerah tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan konvensional. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan data yang akurat serta hasil riset yang komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Dengan pendekatan berbasis data dan riset tersebut, berbagai program yang dijalankan pemerintah diharapkan dapat lebih tepat sasaran, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pendekatan pembangunan yang berbasis data dan riset akan membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan,” jelas Thaufik.

Selain itu, penguatan ekosistem inovasi juga menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Melalui inovasi yang terus berkembang, berbagai sektor pembangunan dapat berjalan lebih adaptif terhadap perubahan serta mampu menciptakan nilai tambah bagi daerah.

Ia menambahkan, bahwa riset dan inovasi memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah, baik di tingkat regional maupun nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong terciptanya iklim inovasi yang kondusif melalui berbagai program dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Ke depan, BRIDA Kalsel akan terus memperkuat sinergi dengan perangkat daerah serta lembaga riset lainnya agar inovasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara lebih luas dalam mendukung pembangunan daerah.

“Melalui penguatan sinergi riset dan inovasi, kita berharap pembangunan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Thaufik. (MRF/RIW/EPS)

Diliburkan Selama Lebaran 2026, Samsat Kalsel Tetap Operasikan Layanan Online

Banjarbaru – Pelayanan Samsat di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan akan diliburkan selama periode Hari Raya Idul Fitri 2026. Meski demikian, masyarakat tetap dapat mengakses layanan pembayaran pajak kendaraan secara daring, melalui platform digital yang disediakan pemerintah.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Indra Surya Saputra mengatakan, penutupan sementara pelayanan Samsat ini mengikuti jadwal libur nasional dan cuti bersama Lebaran.

Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda Provinsi Kalsel, Indra Surya Saputra, (tengah)

“Selama libur Lebaran, pelayanan Samsat di seluruh kabupaten kota tidak beroperasi. Namun masyarakat tetap bisa memanfaatkan layanan e-Signal dan e-Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan,” ujarnya, Selasa (17/3).

Ia menjelaskan, kedua layanan digital tersebut aktif selama masa libur, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin tetap memenuhi kewajiban pembayaran pajak tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.

Menurut Indra, keberadaan layanan berbasis digital ini menjadi solusi praktis, terutama di momen libur panjang seperti Lebaran, di mana mobilitas masyarakat cenderung meningkat.

Pelayanan Samsat di Kalimantan Selatan dijadwalkan akan kembali beroperasi secara normal pada 25 Maret 2026.

Indra juga mengimbau masyarakat, agar dapat memanfaatkan layanan online yang tersedia untuk menghindari antrean saat pelayanan kembali dibuka.

“Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan digital selama masa libur, sehingga kewajiban tetap dapat dipenuhi dengan mudah, cepat, dan aman,” tambahnya.

Dengan adanya layanan e-Signal dan e-Samsat, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tetap terjaga meski di tengah libur panjang Hari Raya Idul Fitri. (MRF/RIW/EPS)

Dorong Gerakan Kolektif Masyarakat, DP3AKB Kalsel Perkuat Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.

Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, khususnya bagi kelompok rentan.

Ket : Kegiatan Sosialisasi dan Perlindungan Anak DP3AKB Kalsel

Kepala DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah menegaskan, bahwa perempuan dan anak merupakan fondasi penting dalam pembangunan. Menurutnya, lingkungan yang aman, setara, dan suportif akan berpengaruh besar terhadap kualitas generasi di masa mendatang.

“Ketika perempuan terlindungi dan anak – anak tumbuh dalam ruang yang aman serta mendukung, maka kualitas pembangunan juga akan meningkat. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi daerah,” ujarnya.

Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan anak, eksploitasi hingga pelecehan masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian bersama.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang Januari hingga September 2025, tercatat 515 kasus kekerasan di Kalimantan Selatan dengan total 544 korban.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 202 korban merupakan perempuan, sementara 331 lainnya adalah anak-anak. Adapun bentuk kekerasan yang paling dominan meliputi kekerasan psikis, seksual, dan fisik.

Husnul menyebut angka tersebut ibarat “puncak gunung es”, karena masih banyak kasus yang belum terlaporkan. Oleh karena itu, penguatan upaya pencegahan menjadi hal yang krusial dan harus dilakukan secara menyeluruh.

“Pencegahan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari edukasi masyarakat, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penyediaan layanan perlindungan yang terintegrasi,” jelasnya.

Ia juga menekankan, bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, pendidik, dan tokoh masyarakat.

Selain itu, peningkatan kesadaran publik dinilai penting agar masyarakat tidak hanya memahami bentuk-bentuk kekerasan, tetapi juga berani melaporkan setiap kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar.

“Perubahan harus dimulai dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, sekolah, dan komunitas, dengan menanamkan nilai kesetaraan dan saling menghargai,” tambahnya.

DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan pun terus mendorong terbangunnya gerakan bersama dalam menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan tercipta generasi yang lebih terlindungi, perempuan yang berdaya, serta keluarga yang semakin sejahtera,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)