News – Laman 178 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

DPRD Kalsel dan DPRD Kota Mojokerto Bahas Peran Komisi I Dalam Pembangunan Daerah

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada Selasa (18/2).

Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Kalsel ini membahas peran dan fungsi Komisi I dalam pembangunan daerah.

Suasana pertemuan DPRD Kalsel dan DPRD Mojokerto di Banjarmasin

Rombongan DPRD Kota Mojokerto dipimpin Anggota DPRD Kota Mojokerto, Agung Soecipto, diterima Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor beserta Anggota Komisi I DPRD Kalsel lainnya.

Dalam sambutannya, Ilham mengajak untuk berbagi pengalaman guna meningkatkan pembangunan di masing-masing daerah.

“Mari kita saling berbagi ilmu demi kemajuan pembangunan di daerah kita masing-masing,” ujar Ilham.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Dirham Zein, menegaskan, bahwa Komisi I memiliki peran strategis dalam mengawal sektor pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia di Kalsel.

“Di Komisi I DPRD Kalsel, kami memiliki 17 mitra kerja dan 19 hubungan kerja yang harus terus dijaga dan ditingkatkan,” jelas Dirham.

Sedangkan, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, menekankan pentingnya kontribusi Komisi I dalam pembangunan daerah, termasuk dalam pengawasan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Bagaimana kami di Komisi I dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan mengawal PAD adalah hal yang selalu menjadi perhatian kami,” katanya.

Kunjungan kerja ini juga menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk bertukar pengalaman serta strategi dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Agung Soecipto berharap dapat mengadopsi praktik terbaik yang diterapkan di DPRD Kalsel.

“Kami berharap bisa mempelajari dan menerapkan praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan DPRD Kalsel dalam menjalankan tugas dan fungsi Komisi I,” ujarnya.

Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Komisi I DPRD Kalsel dan DPRD Kota Mojokerto sepakat untuk memperkuat peran legislatif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (NRH/RIW/RH)

Dispora Kalsel Laksanakan Sentra Pemberdayaan Pemuda

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Sentra pemberdayaan pemuda di Kota Banjarmasin, pada Selasa (18/2), yang dibuka Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalimantan Selatan, Fitri Hernandi.

“Pada kegiatan ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Disbudparpora Kota Banjarmasin, serta Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kelurahan Murung Raya, dengan beberapa pemuda yang terpilih, kedepannya untuk dapat melakukan pembinaan peningkatan kualitas pemuda setempat,” ungkap Fitri, kepada sejumlah wartawan.

Plt Kadispora Kalsel Fitri Hernandi (Tengah)

Dikatakan Fitri, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pelatihan kepada para pemuda terpilih tersebut.

“Pelatihan yang diberikan adalah upaya dalam peningkatan kualitas pemuda di kawasan Kelurahan Murung Raya,” ujarnya.

Sehingga kedepannya, pemuda Murung Raya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka.

Sementara itu, Kabid Kepemudaan Disbudporapar Kota Banjarmasin, M Syarif mengucapkan, atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin tentunya bersyukur, karena kota ini terpilih sebagai lokus sentra pemuda dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya.

“Kami tentu bersyukur di Tahun 2025 ini, Kota Banjarmasin terpilih sebagai lokus sentra kepemudaan dari Dispora Kalsel,” ucapnya.

Tentunya, lanjut Syarif, dengan harapan adanya peningkatan kreativitas pemuda di Kota Banjarmasin kedepannya.

“Daerah yang menjadi lokus sentra pemuda di Kota Banjarmasin, yaitu Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan,” ujarnya. (SRI/RIW/RH)

Pemprov Kalsel Komitmen Dukung Inovasi dan Investasi Perbaikan Infrastruktur Air Bersih

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mendukung inovasi dan investasi, dalam memperbaiki infrastruktur air bersih Perusahaan Air Minum (PAM) Bandarmasih.

Seperti yang disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dian Nur, pada syukuran HUT ke-52 Perusahaan Air Minum (PAM) Bandarmasih, Selasa (18/2).

Staf Ahli Gubernur Agus Dian Nur saat membacakan sambutan Gubernur Muhidin

“Sebagai salah satu pemegang saham di PAM Bandarmasih, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan,” ungkapnya.

Dukungan, lanjut Gubernur, seperti inovasi dan investasi guna memperbaiki infrastruktur air, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas jangkauan distribusi.

“Tentunya, langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Kalsel Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi, untuk membangun Banua ini lebih maju dan berkelanjutan,” ucapnya.

Gubernur, Muhidin berharap, jajaran PAM Bandarmasih dapat terus menjadi pelopor dalam industri air minum di daerah.

“Air bersih adalah sumber kehidupan. Dengan tersedianya air yang berkualitas, kesehatan masyarakat meningkat, roda perekonomian bergerak, dan kesejahteraan semakin terwujud,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemko Banjarmasin harapkan PAM Bandarmasih terus beri layanan terbaik.

Harapan ini merupakan pesan terakhir di masa Kepemimpinan Walikota Ibnu Sina serta Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Banjarmasin mengucapkan Selamat HUT PAM Bandarmasih yang ke 52,” ucapnya.

Sehingga, diharapkan dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga Kota Banjarmasin.

“Mengingat, PAM Bandarmasih memiliki peran penting sebagai pemberi pelayanan air bersih di Kota Banjarmasin,” ujar Arifin. (SRI/RIW/RH)

Penuh Semangat, Gubernur Muhidin dan Hasnuryadi Ikuti Gladi Kotor Pelantikan di Monas Jakarta

JAKARTA – Gubernur Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel Terpilih, Hasnuryadi Sulaiman mengikuti kegiatan gladi kotor pelantikan kepala daerah terpilih periode 2025-2030 di kawasan Monas Jakarta pada Selasa (18/2) pagi.

Gubernur dan Wagub Kalsel Terpilih berbincang dengan kepala daerah yang akan dilantik

Menggunakan training, kaos warna putih dan bertopi, Gubernur H. Muhidin telah tiba sekitar pukul 06.30 WITA dan tak lama kemudian disusul Wakil Gubernur Terpilih Hasnuryadi Sulaiman dengan training, kaos putih serta menggunakan topi.

Selanjutnya, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 2025-2023 yang mengusung tagline “Bekerja Bersama, Merangkul Semua” ini, berjalan menuju halaman Monas, Jakarta bersama kepala daerah terpilih lainnya se-Indonesia.

Nampak jelas terlihat, Muhidin dan Hasnuryadi penuh semangat memulai berbagai tahapan kegiatan gladi kotor dengan berdiri tegap dan melakukan aksi baris berbaris dengan rapi.

Di tenda acara pun, Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman tampak seksama mengikuti instruksi dalam menjalankan giat berbaris untuk disiapkan jelang pelantikan serentak. Berbagai gerakan mulai dengan melakukan gerak tangan sebagaimana olahraga kecil, kemudian memberi hormat kepada komandan pasukan, dilakukan penuh semangat serta berbagai gerakan instruksi lainnya.

“Alhamdulilah. Hari ini Selasa, kita kumpul bersama kepala daerah di Monas dalam persiapan pelantikan serentak maka dilakukan gladi kotor. Dan besok lagi, giat gladi bersihnya itu,” sampai Gubernur, Muhidin didampingi Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman selepas gladi kotor.

Diakhir acara, suasana hangat terjalin bersama kepala daerah terpilih lainnya se-Indonesia. Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman, terlihat berdialog santai dengan para kepala daerah.

Gladi kotor dan bersih, digelar untuk keperluan agenda pelantikan kepala daerah secara serentak pada 20 Februari 2025. Untuk gladi kotor dilakukan Selasa (18/2) sedangkan gladi bersih dilaksanakan pada Rabu (19/2).

Nantinya, Presiden Prabowo Subianto akan melantik ratusan kepala daerah terpilih secara serentak pada Kamis (20/2) mendatang. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 13 Tahun 2025, tentang tata cara pelantikan kepala dan wakil kepala daerah.

Ada 481 kepala daerah dari total 505 kepala daerah terpilih yang akan dilantik Presiden secara serentak. (Biroadpim-RIW/RH)

Dinas PKP Kalsel Pastikan Tengkulak Tidak Ikut Andil pada Pembelian Gabah Para Petani

BANJARBARU – Beredarnya kabar sebagian petani di Desa Andika, Kabupaten Tapin yang menjual gabah hasil panen mereka kepada para tengkulak dengan harga Rp. 5.000 yang kemudian dijual lagi oleh para tengkulak kepada Badan Urusan Logistik (BULOG), dipastikan tidak terjadi pada 2025 ini.

Hal ini diungkapkan, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Imam Subarkah, Senin (17/2).

Ia menyampaikan, BULOG diperintahkan oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan serapan gabah di Kalimantan Selatan sebesar 6.350 ton gabah secara beras. BULOG diwajibkan untuk membeli hasil produksi dari petani langsung dan tidak diperbolehkan membeli gabah dari para tengkulak.

Sekretaris Dinas PKP Kalsel, Imam Subarkah

“Terkait adanya berita simpang siur tentang BULOG yang membeli gabah dari para tengkulak di Desa Andika Kabupaten Tapin, saya pastikan itu tidaklah benar, dimana hal ini hanyalah ucapan para tengkulak kepada para petani,” ungkap Imam.

Sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tahun 2025, BULOG akan membeli gabah kepada para petani dengan harga Rp6.500 dengan kondisi gabah seperti apapun. Sehingga apabila terdapat pembelian dibawah harga tersebut, dihimbau kepada para petani untuk tidak menjual gabah dibawah HPP.

“Kami (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel) bersama Dinas Pertanian Kabupaten – Kota terus mensosialisasikan HPP ini kepada para petani Kabupaten – Kota agar tidak terdapat pembelian gabah dibawah HPP,” tutup Imam. (MRF/RDM/RH)

Efisiensi Layanan Publik, Diskominfo Kalsel Gelar Rakor Penerapan TTE

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE), yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Senin (17/2).

Foto bersama usai pembukaan Rakor Penerapan TTE

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari setiap SKPD dan UPTD.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar, mengatakan pentingnya pemanfaatan TTE dalam mendukung layanan pemerintahan yang lebih cepat dan efisien.

“Penerapan TTE sangat membantu dalam mempercepat proses pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas kerja. Selain itu, TTE juga berperan dalam menjaga keamanan informasi agar tetap terlindungi,” ujarnya.

Suci menambahkan bahwa salah satu kendala dalam penerapan TTE, terutama di UPTD tingkat kabupaten/kota, adalah infrastruktur jaringan internet yang belum stabil serta keterbatasan pemahaman sumber daya manusia mengenai TTE tersebut.

Selain itu, masih ada kekhawatiran terkait keamanan data yang membuat sebagian pihak ragu untuk menggunakannya.

“Sebagian masih meragukan apakah TTE benar-benar aman, padahal sistem ini memiliki perlindungan yang sulit untuk ditiru atau dipalsukan,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya kembali mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi ini agar dapat digunakan secara maksimal oleh pejabat struktural maupun ASN lainnya.

“Dan juga kami berharap semua pihak dapat memanfaatkan TTE ini dengan baik tanpa ragu, karena keamanannya sudah dijamin oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik,” katanya.

Di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, penerapan TTE telah mencapai 100 persen, dengan capaian ini, dinilai dapat memperkuat keamanan informasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan dapat semakin lebih optimal.

“Sehingga diharapkan pelayanan publik di berbagai sektor dapat semakin cepat dan efisien, serta mendukung upaya dalam percepatan transformasi digital di Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Sementara itu, Sandiman Ahli Muda Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Abdul Aziz, memastikan bahwa teknologi TTE yang dikelola oleh pihaknya telah dilengkapi dengan sistem persandian khusus untuk menjaga keamanannya.

“Meskipun tampilan visualnya serupa dengan TTE lainnya, sistem yang kami gunakan memiliki fungsi persandian sehingga tidak mudah dipalsukan. Kami juga bisa melacak siapa yang melakukan tanda tangan tersebut,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Dukung Surat Edaran Darurat Sampah

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif mendukung, diterbitkannya Surat Edaran Darurat Sampah di kota ini, oleh Walikota Banjarmasin.

Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya, baru-baru tadi mengatakan, terbitnya surat edaran tanggap darurat sampah, dimaksudkan masyarakat dapat memilah dan memilih sampah secara mandiri di rumah, sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, saat diwancara

“Masyarakat harus bisa melakukan pemilahan sampah organic dan an organic,” ucapnya

Disampaikan Harry, dampak penutupan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI sejak awal Februari 2025 lalu, di Tempat Pembuangan akhir (TPA) di Basirih, otomatis tidak bisa maksimal ditangani oleh Pemerintah Kota. Dengan demikian, agar tidak menyebabkan menumpuk keberadaannya di sejumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS), peran serta masyarakat sangat penting.

“Saat ini sudah berdiri ratusan unit Bank Sampah, hendaklah dimanfaatkan,” pinta Harry

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin Zainal Hakim. Ia menilai, permasalahan sampah bukan hanya tugas Pemerintah saja, tetapi merupakan tugas bersama masyarakat, agar dapat tertangani secata maksimal.

Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin Zainal Hakim, saat memberikan komentarnya

“DLH Banjarmasin hendaklah berikan sosialisasi cara menangani sampah di lingkungan sekitar,” tutupnya

Untuk diketahui, selama ini pembuangan sampah Kota Banjarmasin setiap harinya mencapai sekitar 650 ton. Namun, untuk membuang ke TPAS Banjarbakula Kota Banjarbaru, telah di batasi hanya 105 ton perhari. (NHF/RDM/RH)

Wajib Ikuti Retreat Kepala Daerah di Magelang, Gubernur Muhidin Siapkan Keperluan Menginap Selama Sepekan

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memastikan diri, siap mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, pada 21-28 Februari 2025 mendatang. Kelengkapan ragam baju telah disiapkan, baik itu baju putih, baju olahraga dan baju batik

Gubernur Kalsel saat tiba di Kemendagri RI

Di halaman kantor Kemendagri, di hadapan wartawan, Gubernur, Muhidin mengatakan, akan membawa delapan pakaian untuk mengikuti kegiatan Retreat Akmil Magelang.

“Baju putih kita bawa selengkapnya. Mungkin bisa 7 atau 8. Kita bawa. baju putih, baju olahraga dipersiapkan. Batik itu 3 lembar sudah cukup,” kata Muhidin usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (17/2) pagi.

Gubernur Kalsel saat memberikan keterangan kepada wartawan

Dalam kesempatan itu, Muhidin mengaku sudah mempersiapkan diri secara matang, apalagi hasil pemeriksaan kesehatan, menunjukkan hasil yang baik. Bersama wakilnya, Hasnuryadi Sulaiman sudah menjalani pemeriksaan kesehatan tersebut.

Gubernur, Muhidin menilai, kegiatan retreat bukanlah hal yang memberatkan. Sebab, menurutnya dengan mengikuti retreat ini dapat mengenal kepala daerah dari seluruh Indonesia.

“Enggak memberatkan. Malah ini kita untuk istirahat di sana. Kalau di daerah kita sibuk. Dan diharapkan adalah mungkin kita silaturahmi dengan yang lain, selama satu minggu mungkin cukup berkenalan dengan yang lain,” ungkap Muhidin.

Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pemeriksaan kesehatan lanjutan dan registrasi untuk 242 kepala daerah dan wakil kepala daerah pada hari kedua, Senin (17/2).

Pemeriksaan kesehatan hari kedua, digelar dalam tiga sesi. Sesi pembuka pukul 08.00-10.00 WIB, sesi kedua 10.00-12.00 WIB, sesi terakhir pukul 13.00-15.00 WIB.

Registrasi dan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan rangkaian dari pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2).

Selain itu, pemeriksaan kesehatan juga penting dilakukan untuk mengecek kesiapan kepala daerah mengikuti orientasi atau retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

Jelang Pelantikan, Gubernur Muhidin dan Hasnuryadi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Kemendagri

JAKARTA – Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terpilih, Hasnuryadi Sulaiman, menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2) pagi.

Gubernur dan Wagub Kalsel Terpilih saat memberikan keterangan usai menjalani pemeriksaan kesehatan

Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari tahapan wajib sebelum pelantikan, sebagaimana tertuang dalam Surat Radiogram Kemendagri Nomor 100.2.1.3/644/SJ. Pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (20/2) mendatang.

Pemeriksaan kesehatan bagi kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024 ini, berlangsung selama dua hari, dari 16 hingga 17 Februari 2025. Pemeriksaan mencakup berbagai aspek kesehatan dasar, seperti pengecekan gula darah, tekanan darah, kolesterol, serta asam urat.

Usai menjalani pemeriksaan, Muhidin menyampaikan, bahwa semua tahapan berjalan lancar dan hasil tes menunjukkan kondisi kesehatan mereka dalam keadaan baik.

“Alhamdulillah, hari ini saya bersama Adinda Hasnur telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Kami telah menjalani berbagai tes seperti pemeriksaan darah, kolesterol, asam urat, dan lainnya. Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi normal,” ujar Muhidin dengan penuh syukur.

Sementara itu, Hasnuryadi Sulaiman menambahkan bahwa dirinya telah mempersiapkan diri dengan menjaga pola makan dan istirahat yang cukup sebelum menjalani pemeriksaan.

Lebih lanjut, Muhidin menegaskan, bahwa dirinya dan Hasnur siap untuk pelantikan serta menjalani tahapan berikutnya, termasuk orientasi kepala daerah atau retreat yang akan berlangsung di Magelang, Jawa Tengah.

Sebagai informasi, setelah dilantik, para kepala daerah terpilih nantinya diwajibkan mengikuti pembekalan atau retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama sepekan, yakni dari 21 hingga 28 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan dan wawasan kebangsaan guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kesiapan yang matang, Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman optimis dapat mengemban amanah sebagai pemimpin Kalimantan Selatan “Bekerja Bersama, Merangkul Semua” demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banua. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BPSDMD Gelar Pelatihan Penyusunan Renstra Bagi ASN Pemprov Kalsel

BANJARBARU – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar pelatihan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalsel.

Suasana upacara pembukaan pelatihan penyusunan renstra bagi ASN Pemprov Kalsel

Pelatihan itu berlangsung di BPSDMD Kalsel, selama lima hari dan diikuti oleh 30 orang peserta dari berbagai ASN di lingkungan Pemprov Kalsel.

Upacara pembukaan dilaksanakan di Aula Kampus I BPSDMD Kalsel, Senin (17/2), dan dipimpin Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan.

Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel membacakan sambutan Gubernur Kalsel

Dalam sambutan tertulis, Muhidin menegaskan kepada peserta pelatihan bahwa visi Kalsel dalam 5 tahun ke depan yaitu “Kalimantan Selatan Bekerja”, yang mencakup 5 misi dan 33 program prioritas, termasuk 10 janji politik Muhidin – Hasnur, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel terpilih periode 2025-2029.

“Kita harus mampu memiliki prioritas yang lebih tajam agar Renstra bukanlah hanya sekedar kebijakan dan kegiatan yang bersifat administratif, tetapi merupakan kebijakan yang implementatif,” katanya.

Muhidin menekankan, Renstra harus memiliki sasaran yang jelas, anggaran yang terukur, serta institusi penanggung jawab yang jelas.

Konsistensi antara hubungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Renstra SKPD, menurutnya harus dijaga agar arah pembangunan Kalsel menjadi lebih terukur.

“Untuk itu saya mengharapkan kepada seluruh peserta pelatihan agar bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan, sehingga muncul SDM yang mampu melahirkan Renstra yang bermutu dan sesuai dengan aturan,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)