BANJARMASIN – Tahun 2024 Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, telah melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 11 miliar rupiah lebih.
Kepada wartawan, Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan Teguh Hadianto, ditemui di ruang kerjanya Rabu (23/4) mengatakan, hingga sepanjang tahun 2024 ini, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan, telah mampu melampaui target pendapatan asli daerah (PAD) dari sebelumnya APBD P 2024 Rp9 M, kini menjadi Rp11 M lebih.
“Perolehan pendapatan lebih banyak mulai dari melayani pasien BPJS Kesehatan hingga umum,” ungkapnya
Ia menyampaikan, saat ini berbagai pelayanan di RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya Poli Geriatri, Poliklinik Gigi Umum, Gigi Spesialis, Unit Bedah Sentral, Radiologi Gigi, Laboratorium Dental Basah dan Kering, Ruang Integrasi Bedah Mulut, Apotik serta Instalasi Gizi.
Selain itu, melayani rawat jalan seperti oral diagnosa, poliklinik gigi umum dan poliklinik gigi spesialis, dan juga rawat inap melayani kelas I, II, III dan VIP.
“Pelayanan kami tidak hanya Banjarmasin, juga Kabupaten dan Kota Kalsel,” jelasnya
Lebih lanjut Teguh menambahkan, untuk tahun 2025 ini, Rumah Sakit Gigi Dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, telah telah resmi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan demikian, pihaknya akan terus berupaya untuk semakin meningkatkan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien.
“Alhamdulillah resmi jadi BLUD, setelah beberapa kali digelar ekspose usulan,”. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, secara resmi membuka seminar dan talkshow bertajuk “Transformasi Digital untuk Pengadaan Produk Dalam Negeri Melalui E-Katalog Versi 6.0”, yang digelar pada Rabu (23/4) di salah satu hotel berbintang.
Suasana Seminar dan Talkshow Transformasi Digital Untuk Pengadaan Produk Dalam Negeri Melalui E-Katalog Versi 6.0
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital serta mendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), khususnya produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK).
Dalam sambutannya, Pj Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin menekankan bahwa sektor pengadaan merupakan urat nadi pembangunan yang saling terhubung antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perbaikan sistem pengadaan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi merupakan komitmen bersama semua pihak.
“Melalui program ini, kita diberi mandat untuk merencanakan dan menyukseskan minimal 40 persen dari total anggaran belanja barang dan jasa pemerintah untuk produk UMKK dari dalam negeri. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk nyata dari semangat gotong royong dalam mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” tegasnya.
Syarifuddin juga menyampaikan bahwa transformasi digital pengadaan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, yang mendorong percepatan peralihan dari sistem pengadaan manual ke sistem elektronik melalui E-Katalog.
“Dengan E-Katalog versi 6.0, kita berharap proses pengadaan menjadi lebih transparan, efisien, dan memberdayakan pelaku usaha lokal. Ini juga langkah penting dalam membangun kemandirian ekonomi daerah dan memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar global,” tambahnya.
Terkait capaian program P3DN di Kalimantan Selatan, Syarifuddin mengungkapkan bahwa hingga 31 Desember 2024, nilai transaksi penggunaan produk dalam negeri melalui sistem pengadaan mencapai Rp3,98 triliun. Meski menjadi capaian positif, ia menekankan pentingnya peningkatan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor.
“Jangan cepat berpuas diri. Kita harus terus merangkul semua pihak untuk bergerak bersama, agar capaian ini tidak berhenti di angka, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, turut hadir Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP RI, Yulianto Prihhandoyo, yang memaparkan pengembangan E-Katalog versi terbaru. Hadir pula Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kalsel, Rahmadi, serta Presiden Direktur BenQ Indonesia, Andriyanto Chandra Wijaya, bersama jajaran. Peserta seminar terdiri dari perwakilan lembaga pusat, mitra swasta, serta pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Kalsel.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum penguatan tata kelola pengadaan yang kredibel, transparan, dan akuntabel, serta mendorong pemanfaatan E-Katalog sebagai instrumen utama dalam pengadaan barang dan jasa berbasis digital yang berpihak pada produk dalam negeri. (NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi hukum dan pemerintahan, kembali melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2024, bersama sejumlah mitra kerja dari lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel.
Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat lantai 3 Gedung Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Biliton, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4).
Ketua Pansus I, Rais Ruhayat, menyampaikan bahwa RDP kali ini melibatkan lima perangkat daerah, yakni Badan Penghubung Pemprov Kalsel, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Sekretariat DPRD.
“RDP ini kami lakukan untuk memperdalam evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam LKPj Gubernur. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi catatan penting dalam penyusunan rekomendasi yang akan kami sampaikan pada rapat paripurna mendatang,” ujar Rais.
Ia menambahkan, rekomendasi final dijadwalkan akan dirampungkan pada 30 April 2025. Rekomendasi tersebut akan berisi saran, masukan, serta usulan konkret kepada masing-masing mitra kerja guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.
Sementara itu, Sekretaris Pansus I, Ilham Nor, menyebutkan bahwa dari total 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi fokus evaluasi, sebanyak 16 SKPD telah didalami. Satu SKPD yang belum dijadwalkan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, yang direncanakan akan mengikuti RDP pada 24 April 2025.
“Setelah seluruh RDP selesai, kami akan melakukan finalisasi terhadap draf rekomendasi. Harapannya, tidak ada hambatan berarti sehingga rekomendasi dapat segera disampaikan dalam sidang paripurna,” terang Ilham.
Menutup pernyataannya, Rais Ruhayat berharap agar seluruh catatan dan usulan yang telah disusun oleh Pansus I dapat diterapkan secara optimal oleh jajaran eksekutif di lingkungan Pemprov Kalsel.
“Harapan kami, seluruh saran yang telah kami berikan dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan menjadi dasar perbaikan ke depan,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin secara resmi membuka kegiatan Orientasi Kader Posyandu Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Kalsel, yang digelar pada Selasa siang (22/4) di salah satu hotel berbintang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan New Posyandu dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang dikenal dengan sebutan Wasaka (Wajib Dasar dan SPM Kalsel).
Pembukaan Orientasi Kader Posyandu Kalsel Bidang Kesehatan
Dalam sambutannya, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah, mengatakan Gerakan New Posyandu merupakan transformasi layanan Posyandu yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.
“Posyandu saat ini bukan hanya tempat pelayanan balita dan ibu hamil, tetapi juga menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar masyarakat lintas usia,” ujarnya.
Fathul Jannah menekankan pentingnya integrasi program SPM Wasaka (Wajib Dasar dan SPM Kalimantan Selatan) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang bermutu. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
Permendagri tersebut merupakan regulasi terbaru yang memperluas fungsi dan peran Posyandu, tidak hanya sebagai pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat lintas sektor. Dengan aturan ini, Posyandu didorong menjadi pusat layanan yang terintegrasi, berfokus pada upaya promotif dan preventif di tingkat komunitas.
“Selain itu, Permendagri ini menjadi landasan hukum yang memperkuat eksistensi dan peran strategis Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Muslim, menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh kader-kader Posyandu terpilih dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel. Mereka mendapatkan pembekalan dari narasumber kompeten untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan Posyandu secara profesional dan berkelanjutan.
“Melalui orientasi ini, para kader dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan serta menyusun rencana tindak lanjut yang konkret. Ini merupakan bagian penting dalam mendukung upaya pemerintah menekan angka stunting serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi,” terangnya.
Kegiatan orientasi dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui dialog interaktif, sesi tanya jawab, dan diskusi panel bersama narasumber dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, pejabat Dinas Kesehatan, serta tenaga fungsional promosi kesehatan.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penyerahan media edukasi Isi Piringku serta buku pengelolaan Posyandu bidang kesehatan kepada kader Posyandu dari 13 kabupaten/kota. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah.
Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Kalsel, Muhidin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin; Ketua Dharma Wanita Persatuan Kalsel, Masrupah; Tenaga Ahli Gubernur, pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan tamu undangan lainnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin selaku Penasehat Tim Penggerak Posyandu secara resmi mengukuhkan Ketua Tim Pembina Posyandu Kalsel, Fathul Jannah, sekaligus melantik Pengurus Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalsel Masa Bakti 2025–2030.
Suasana Pelantikan Pengurus TP Posyandu Kalsel Masa Bakti 2015-2030
Prosesi yang berlangsung khidmat di salah satu hotel berbintdang, pada Selasa (22/4) ini menjadi simbol kuat komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel dalam memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
Sebanyak 40 kader Posyandu turut dikukuhkan dan dilantik secara langsung oleh Gubernur Kalsel melalui pembacaan kata-kata pengukuhan dan pelantikan, sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pembangunan di bidang kesehatan masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengurus yang baru dikukuhkan dan dilantik. Ia mengajak semua kader posyandu untuk turun langsung ke masyarakat memberikan pendampingan kepada ibu hamil, anak dan balita serta dapat mendukung upaya penanganan stunting.
“Kepada Ketua dan seluruh pengurus yang dilantik, saya ucapkan selamat dan sukses. Semoga amanah yang mulia ini bisa ditunaikan dengan baik,” ucapnya.
Lebih lanjut, Muhidin menyoroti betapa pentingnya peran Posyandu dalam menumbuhkan masyarakat yang sehat. Menurutnya, keterlibatan dalam kegiatan Posyandu bukan hanya sekadar aktivitas rutin, melainkan sebuah kesempatan emas untuk menabur amal kebajikan dan memberikan manfaat besar bagi sesama.
“Ketika kita menjadi bagian dari kegiatan Posyandu, sesungguhnya kita mendapat kesempatan untuk menyemai amal-amal kebaikan. Karena dalam kegiatan Posyandu, kita berpeluang untuk menebar manfaat untuk orang lain,” tegasnya.
Muhidin juga menyinggung harapan besar terhadap Posyandu saat ini, yang tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat berkumpul ibu dan anak. Ia juga menekankan bahwa Posyandu kini diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di enam bidang strategis, yaitu pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), dan bidang sosial.
“Maka Posyandu bukan sekadar tempat kumpul ibu dan anak, melainkan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang terintegrasi dalam sistem pembangunan nasional,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Muhidin meresmikan New Posyandu serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) Wasaka, sebagai langkah strategis dalam peningkatan kualitas layanan Posyandu di wilayah Kalsel. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program Posyandu Wasaka, Muhidin bersama Ketua Tim Penggerak Posyandu Kalsel, Fathul Jannah turut menyerahkan bantuan kepada enam Posyandu desa atau kelurahan yang menjadi proyek percontohan (pilot project).
Adapun bantuan tersebut mencakup berbagai sektor, di antaranya Bidang Pekerjaan Umum berupa fasilitas cuci tangan; Bidang Pendidikan berupa alat peraga edukasi dan buku perpustakaan ; Bidang TPHP (Teori Pemulihan dan Pencegahan) berupa kit buku pedoman pengelolaan buku Posyandu serta media edukasi “Isi Piringku” ; Bidang Perumahan Rakyat berupa bibit tanaman ; Bidang Sosial berupa kursi roda; dan Bidang Trantibumlinmas berupa alat pemadam api ringan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu yang lebih modern, responsif, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin; Ketua Dharma Wanita Persatuan Kalsel, Masrupah, Tenaga Ahli Gubernur dan pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel serta perwakilan dari dinas kesehatan kabupaten/kota se-Kasel. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Kelompok terbang (kloter 1) Embarkasi Banjarmasin, dijadwalkan berangkat ke tanah suci dari bandara Syamsudin Noor, pada Senin (5/5) mendatang. Rata – rata waktu penerbangan dari bandara Syamsudin Noor ke tanah suci, mencapai 11 hingga 13 jam. Selama dalam perjalanan tersebut, para jemaah haji Embarkasi Banjarmasin, dipastikan mendapat jatah dua kali makan dan satu makanan camilan.
Gubernur Kalsel saat mencicipi menu makanan pesawat haji
Untuk memastikan menu makanan yang disajikan maskapai penerbangan haji, disukai para jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tersebut, maka Maskapai Penerbangan Haji Embarkasi Banjarmasin tahun ini, melaksanakan meal test di Asrama Haji Banjarbaru, pada Rabu (23/4). Tepatnya, usai pelantikan dan pengukuhan PPIH Embarkasi Banjarmasin. Meal test dilakukan langsung Gubernur Kalsel, Muhidin.
Kepada wartawan, usai mencicipi sejumlah menu makanan yang disajikan maskapai penerbangan Lion Air, Gubernur Muhidin mengaku suka dengan semua menu yang disajikan. Termasuk Nasi Kuning Ayam Woku Woku.
“Semuanya enak. Cuma untuk nasi kuningnya agak karau (keras). Nanti bisa saat dimasak, ditambah santannya, supaya nasi tidak keras. Tapi saya suka rasa ayam dan dagingnya,” jelas Gubernur kepada wartawan.
Respon positif dan masukan dari Gubernur ini, langsung direspon pihak maskapai, dengan mengarahkan chef atau juru masaknya menjalankan saran dari Gubernur.
Perlu diketahui, untuk musim haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin, dilayani maskapai penerbangan Lion Air. Ini adalah pertama kalinya, maskapai penerbangan swasta, melayani jemaah haji Embarkasi Banjarmasin. Selain di Banjarmasin, maskapai ini juga melayani jemaah haji Embarkasi Padang. (RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Musim haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, akan resmi dimulai pada 1 Mei 2025, untuk keberangkatan gelombang I ke Madinah. Khusus Embarkasi Banjarmasin, yang memberangkatkan jemaah haji dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, akan mulai memberangkatkan kloter 1 pada Senin (5/5) mendatang. Dimana dijadwalkan, pelepasan jemaah haji kloter 1, akan dilakukan langsung Gubernur Kalsel, Muhidin.
Untuk memperlancar jalannya operasional Embarkasi Banjarmasin pada musim haji tahun ini, maka Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) pun dilantik dan dikukuhkan pada Rabu (23/4) di Asrama Haji Banjarbaru. Pelantikan dan pengukuhan dilakukan langsung Gubernur, Muhidin. Sedangkan PPIH Embarkasi Banjarmasin tahun ini, diketuai Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Kalsel, Muhammad Tambrin.
Gubernur Kalsel berfoto bersama PPIH Embarkasi Banjarmasin yang baru dilantik. (Sumber foto: Biro Adpim Pemprov Kalsel)
Dalam laporannya, sesaat sebelum dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua PPIH Embarkasi Banjarmasin, Muhammad Tambrin menjelaskan, bahwa pembentukan panitia ini adalah untuk mempermudah pelayanan, serta mempersiapkan penyambutan kepada para jemaah haji dari dua provinsi.
“Kami melaporkan kepada bapak Gubernur bahwa pelayanan administrasi haji sudah berlangsung sepanjang tahun ini, dan ditutup pada 21 April lalu,” paparnya.
Kanwil Kementrian Agama mencatat, tahun ini sebanyak 3.818 jemaah haji asal Kalimantan Selatan berangkat melalui Embarkasi Banjarmasin. Seluruhnya tergabung dalam 9 kelompok terbang atau kloter.
“Total ada 13 kloter haji yang diberangkatkan melalui Embarkasi Banjarmasin tahun ini. Sembilan dari Kalimantan Selatan, 3 dari Kalimantan Tengah dan 1 kloter gabungan kedua provinsi,” tutupnya.
Sementara itu, usai melantik dan mengukuhkan para petugas haji yang tergabung pada PPIH Embarkasi Banjarmasin, Gubernur, Muhidin mengingatkan soal pemberian layanan yang optimal, kepada seluruh jemaah haji.
“Petugas haji harus menggunakan atributnya dan jika diperlukan jemaah nanti, jangan sampai ada batasan tugas yang membuat pelayanan kurang baik. Ini yang harus diperhatikan, jadi tolong Bapak Kepala Kanwil Kemenag Kalsel mengecek kondisi itu. Intinya petugas harus melayani sepenuh hati semua tamu Allah di asrama haji,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti soal kebersihan kamar, tempat tidur, toilet dan segala kebutuhan listrik maupun air, di Asrama Haji. Sehingga tidak ada keluhan yang disampaikan para jemaah haji, selama berasa di asrama, menunggu jadwal keberangkatan. (RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Dalam rangka memperingati Hari Bumi Internasional ke-55 yang jatuh pada 22 April 2025, Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Kalimantan Selatan menanam sebanyak 599 pohon di Kota Banjarbaru.
Foto bersama jajaran ISNU Kalsel, pimpinan dan santri Ponpes Nurul Azhar Kalimantan
Aksi penanaman dipusatkan di Pondok Pesantren Nurul Azhar Kalimantan, Banjarbaru, dengan dipimpin Ketua PW ISNU Kalsel, Zainal Ilmi, bersama jajaran PW ISNU Kalsel, pimpinan ponpes, serta tokoh masyarakat setempat.
Di sela penanaman, Zainal Ilmi mengatakan aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus implementasi amanah dari Menteri Agama.
Program ini juga didukung penuh oleh Pengurus Pusat ISNU dan ditandai dengan penyerahan simbolis pohon oleh Ketua Umum PP ISNU, Kamarudin Amin, di Jakarta untuk ditanam serentak di seluruh Indonesia.
“Untuk tahap pertama, ISNU Kalsel menanam 599 pohon yang disebar di delapan pondok pesantren dan satu rumah ibadah di Banjarbaru,” katanya, Rabu (23/4).
Menurut Zainal, pelibatan para santri dalam kegiatan ini bertujuan menanamkan kesadaran bahwa menanam pohon merupakan amal jariyah yang terus memberi manfaat.
Pohon-pohon yang ditanam diharapkan mampu mencegah banjir, erosi, dan memperbaiki kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Di sisi lain, pohon yang ditanam juga memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Kita ingin membentuk generasi yang cerdas dan peduli lingkungan. Pohon itu bukan untuk dirusak, tapi dijaga dan dirawat,” tegasnya.
Zainal Ilmi mengungkapkan, pemilihan jumlah 599 pohon pun memiliki makna simbolis. Selain karena angka ganjil disukai Allah sebagaimana disebut dalam hadis, angka 9 melambangkan Bintang Sembilan milik NU dan 99 merujuk pada jumlah Asmaul Husna.
Sementara angka lima dipilih karena penanaman tahap pertama secara semarak akan dimulai pada bulan Mei di seluruh cabang ISNU se Kalsel.
Sedangkan pada tahap kedua, ISNU Kalsel menargetkan penanaman 10 ribu pohon dalam lima bulan mendatang, sebagai kontribusi nyata dalam menjaga keberlangsungan bumi dan generasi masa depan.
“Kami juga merencanakan agar setiap kader ISNU menanam minimal satu pohon di wilayah masing-masing,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)
TANAH LAUT – Festival dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Kalsel Cabang Olahraga (Cabor) Panahan digelar di Pelaihari, Kabupaten Tala.
Technical Delegate Kejurprov Panahan Muhammad Ali menjelaskan, kegiatan Festival Kejurprov ini kerjasama Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan.
Technical Delegate Kejurprov Panahan Muhammad Ali
“Pada Festival Kejurprov Panahan ini dipertandingkan empat nomor, yakni Rekap, Kompon, Nasional, Barebow,” ungkap Ali, kepada sejumlah wartawan, Selasa (22/4).
Dengan total medali yang diperebutkan sebanyak 32 medali emas.
“Pada Festival Kejurprov Panahan Tahun 2025 ini diikuti atlet sebanyak 309 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Sedangkan, untuk kekuatan Atlet Panahan di Kalsel saat ini sudah merata. Tidak terfokus pada satu daerah saja.
Karena itu, pihak bersyukur dengan meratanya kekuatan atlet panahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga, untuk bibit atlet panahan tercukupi.
“Setiap kegiatan pertandingan tingkat provinsi, hampir semua daerah meraih medali,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Festival dan Kejurprov Panahan Kalsel 2025 Budiono mengapresiasi, jumlah dan antusias para peserta.
Ketua Panitia Budiono
“Pesertanya tergolong cukup besar dan terdapat banyak wajah wajah baru. Terutama yang turun di kelas nasional dengan umur maksimal 21 tahun,” tutur Wakil Ketua Perpani Kalsel, Bidang Pembinaan Prestasi (Bimpres).
Para pemanah tersebut, menurut Budiono yang juga Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel ini, merupakan aset daerah sebagai regenerasi kedepannya.
“Mudah-mudahan atlet pemanah Kalsel kembali menjadi kontestan PON XXII 2028 di NTB dan NTT,” ucap Budiono. (SRI/RDM/RH)
HSU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar program Mobile Training Unit (MTU), pelatihan Non Institusional keterampilan menjahit di Desa Pekapuran, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Pembukaan MTU Pelatihan Menjahit di HSU
Kepala BLK Provinsi Kalimantan Selatan, Sayyid M Yusfiansyah Al Azhmatkhan, mengatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta daya saing masyarakat, khususnya ibu rumah tangga (IRT), agar mampu masuk ke dunia kerja serta maupun membuka usaha secara mandiri.
“Kami ingin pelatihan non institusional ini menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten serta memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja ataupun membuka usaha secara mandiri,” katanya, Senin (21/4).
Pelatihan ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD, guna mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM) di daerah.
“Kegiatan ini hadir sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan pelatihan keterampilan yang aplikatif dan bermanfaat langsung,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Diklat, Muhammad Zainal Abidin, menyampaikan bahwa pelatihan menjahit ini diikuti oleh 16 orang peserta selama 20 hari, dengan pendampingan langsung dari instruktur BLK Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pelatihan ini berkolaborasi dengan Bidang P4TK Disnakertrans Provinsi Kalsel, sebagai bagian dari program terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang menyasar desa-desa penerima bantuan,” jelasnya.
Ia berharap melalui program ini akan lahir wirausahawan baru yang mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar.
“Ini merupakan pelatihan pertama yang kita laksanakan di tahun ini, dan akan dilanjutkan di kabupaten lainnya seperti HSS dan Tanah Laut dengan menyesuaikan keterampilan unggulan daerah masing-masing,” pungkasnya. (BLK.KALSEL-BDR/RDM/RH)
