Kategori: News

BANJARMASIN – Sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan informasi dan memperkuat sistem administrasi berbasis digital, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Sosialisasi Tanda Tangan Elektronik (TTE), di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, pada Rabu (14/5)

Kegiatan yang dibuka secara daring oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim ini, diikuti anggota DPRD, Non ASN, Organisasi Pemerintahan, dan Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kalsel serta sejumlah peserta lainnya secara daring.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim menyampaikan bahwa TTE menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan aman.

“Tanda Tangan Elektronik merupakan elemen penting dalam transformasi digital. Penggunaannya mampu meningkatkan efisiensi pelayanan serta menjamin keamanan dan keabsahan dokumen pemerintahan,” ujar Muslim.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Kalsel mendorong penggunaan TTE secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah agar pelayanan publik semakin cepat dan terintegrasi.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemahaman terhadap TTE meningkat dan segala kendala teknis bisa diatasi bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, mengatakan, bahwa TTE memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah dan berperan penting dalam mendukung digitalisasi pemerintahan.

“TTE sah secara hukum dan menjadi bagian dari langkah strategis untuk mendukung efisiensi dan keamanan dokumen, baik dalam pelayanan publik maupun administrasi internal,” jelasnya.

Suci menambahkan bahwa penerapan TTE ke depan juga akan menyasar berbagai sektor lain seperti pendidikan, keuangan, dan pelayanan publik untuk mendukung kemudahan birokrasi.

“Kami dorong implementasi lintas sektor agar lebih banyak dokumen dikelola secara digital tanpa mengurangi aspek legalitas dan keamanan,” ujarnya.

Lebih jauh, Suci memaparkan bahwa sejauh ini sudah ada sebanyak 773 pengguna TTE terdaftar di lingkungan Pemprov Kalsel, dimana 366 diantara merupakan pengguna aktif TTE.

Selain itu, Diskominfo Kalsel juga membuka layanan konsultasi dan pengaduan bagi perangkat daerah yang mengalami hambatan dalam penerapan TTE.

“Kami siap memberikan dukungan teknis kepada instansi yang membutuhkan. Pendampingan ini penting agar TTE dapat diterapkan secara optimal dan merata,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJAR – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pemeliharaan tanaman ulin (Eusideroxylon zwageri) di Pulau Ulin, kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, sebagai upaya pelestarian hutan konservasi dan pengembangan wisata alam edukatif, pada Selasa (13/5).

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fathimatuzzahra menyampaikan, bahwa Pulau Ulin atau Borneo Zwageri Island yang memiliki luas sekitar 4,8 hektare tersebut, ditanami pohon Ulin sejak kegiatan penanaman bersama oleh SKPD lingkup Pemprov Kalsel pada 28 November 2023 lalu.

Saat ini, total 3.000 pohon Ulin telah ditanam di pulau ini, terdiri dari 2.500 batang pada kegiatan awal dan tambahan 500 batang dari program CSR PLN dan telah berusia lebih dari satu tahun. Ribuan pohon Ulin ini, menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan rata-rata tinggi mencapai setengah hingga 1 meter.

Kayu Ulin termasuk kelas kuat 1, membuatnya menjadi salah satu kayu paling tangguh di Kalimantan. Oleh karena itu, pelestarian tanaman endemik khas Kalimantan ini sangat penting untuk dilakukan.

“Alhamdulillah, hasil penanaman pohon ulin di Borneo Zwageri Island menunjukkan hasil yang baik. Tanaman ini sudah beradaptasi dengan lingkungan dan dapat bertahan dengan baik. Saya minta kepada kawan-kawan Tahura dan semua pihak untuk serius melakukan pemeliharaan agar tanaman ini dapat tumbuh dengan maksimal dan menjadi peninggalan yang berharga bagi anak cucu kita nantinya” kata Fathimatuzzahra.

Dengan aksi ini, Borneo Zwageri Island diharapkan menjadi kawasan percontohan pengelolaan hutan konservasi berbasis edukasi yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
Selanjutnya akan dilakukan penambahan jumlah bibit ulin mengingat potensi lahan masih tersedia. (DishutKalsel-RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin. (Rabu 14/5). Seleksi dibuka Plt Kadispora Kalimantan Selatan Fitri Hernandi, diwakili Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Rokhyatin Effendi.

Rokhyatin mengatakan, program PPAP ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperluas wawasan dan pengetahuan, serta memberdayakan pemuda.

“Tujuannya agar pemuda memiliki sikap kepemimpinan, disiplin, tekad dan semangat yang kuat, serta menumbuhkan sikap tanggap terhadap setiap tantangan masa kini dan masa depan,” ucap Rokhyatin.

Melalui program PPAP ini, lanjutnya, diharapkan akan menggali dan mengembangkan potensi pemuda di daerah, sekaligus potensi pemuda nasional dengan menjalin rasa persaudaraan, dan saling pengertian diantara pemuda dari berbagai daerah.

“Para pemuda tersebut dapat bertukar informasi dan mencari solusi isu isu strategis global yang dapat memperkuat hubungan antar pemuda di seluruh Indonesia,” ujar Rokhyatin.

Sementara itu, Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda Dispora Kalsel Aridha Riswati mengatakan, kegiatan seleksi ini untuk memilih 10 pemuda terbaik, 5 orang laki laki dan 5 orang perempuan untuk mengikuti seleksi tingkat nasional.

“Pada tingkat nasional ini akan dipilih 1 orang laki laki dan 1 orang perempuan sebagai perwakilan dari Provinsi Kalsel untuk mengikuti Program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Tahun 2025,” ungkapnya.

Seleksi PPAP ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai Rabu 14 Mei sampai Jumat 16 Mei 2025.

Seleksi menghadirkan juri yang kompeten dibidangnya, Salah satunya Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan Suharyanti selaku juri bidang seni dan kebudayaan. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Tim Posyandu Wasaka Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan ke Posyandu Lestari di Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Rabu (14/5). Kunjungan dipimpin Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Fathul Jannah yang diwakili Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan Ellyana Trisya, bersama Plt Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Muhammad Muslim dan jajaran tim lainnya.

Kedatangan rombongan Tim Posyandu Wasaka Kalsel ini, disambut Ketua Pembina Posyandu Kota Banjarmasin, Nelly Listriani beserta jajarannya.

Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan Ellyana Trisya mengatakan, kunjungan ke Posyandu Lestari ini untuk mensosialisasikan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Kunjungan ini dalam rangka sosialisasi SPM,” ungkap Ellyana, kepada sejumlah wartawan.

Selain itu, lanjutnya, Tim Posyandu Wasaka Provinsi Kalimantan Selatan juga menyerahkan bantuan kepada Posyandu Lestari, yang merupakan posyandu percontohan di Kota Banjarmasin.

“Tim Posyandu Wasaka Provinsi Kalimantan Selatan, sebelumnya juga telah melakukan kunjungan ke Posyandu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tapin, serta Kabupaten Banjar,” ujarnya.

Untuk melaksanakan sosialisasi serupa, sehingga diharapkan kedepannya pelayanan di posyandu yang ada di Kalimantan Selatan dapat meningkat lagi.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Muslim menyampaikan, dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap peningkatan pelayanan pada posyandu di Banua.

“Setidaknya ada 6 Standar Pelayanan Minimal pada posyandu binaan, diantaranya pendidikan, PUPR, Sosial, Kamtibmas, serta lainnya,” jelas Muslim.

Enam SPM tersebut, lanjutnya, saat ini merupakan kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

“Sehingga enam SPM tersebut menjadi gerakan yang disosiasikan ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Muslim berharap, program enam SPM ini dapat terlaksana di Provinsi Kalimantan Selatan dengan dukungan semua pihak. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rais Ruhayat melaksanakan kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 di daerah pemilihan Kalsel I. Pada hari kedua, reses dilaksanakan di Kelurahan Belitung Utara, Kota Banjarmasin, Senin, (12/5), dengan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, RT/RW, serta perwakilan warga setempat.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang menjadi perhatian mereka, mulai dari kebutuhan akan pos keamanan lingkungan (poskamling) hingga perbaikan fasilitas pendidikan dasar. Mereka berharap adanya perhatian dari wakil rakyat untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan fasilitas pendidikan yang memadai.

Salah satu aspirasi yang mencuat adalah permintaan renovasi sekolah dasar di wilayah tersebut, terutama pada bagian perpustakaan dan kantor dewan guru yang dinilai sudah tidak layak pakai. Warga menginginkan suasana belajar yang nyaman dan mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Rais Ruhayat menyampaikan bahwa dirinya akan menginventarisir seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan warga. Ia menegaskan pentingnya memilah setiap usulan berdasarkan kewenangan agar penanganannya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

“Jika masuk dalam kewenangan DPRD Provinsi, tentu akan kami masukkan ke dalam pokok-pokok pikiran (pokir) dewan untuk ditindaklanjuti. Namun apabila itu ranahnya pemerintah kota, kami akan segera berkoordinasi agar usulan masyarakat tetap mendapat perhatian,” ujarnya.

Rais menambahkan, bahwa reses bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi sarana penting dalam menyerap langsung kondisi riil masyarakat.

Dengan adanya dialog terbuka, diharapkan masyarakat merasa lebih dekat dengan wakilnya di parlemen dan aspirasinya bisa diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kegiatan reses ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kalsel dalam menjalankan fungsi representasi serta membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke RSUD Ulin Banjarmasin, dalam rangka Program VVIP Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) yang diberikan kepada anggota DPR RI dan pejabat tertentu. Program ini merupakan kerjasama antara Asuransi Kesehatan Jasindo dengan RSUD Ulin Banjarmasin.

Kunjungan kerja DPR RI ini, diterima langsung Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Diauddin beserta jajarannya, di Aula 1 Lantai 7 Gedung Ulin Tower, pada Selasa (13/5).

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Selatan Mariana menyampaikan, kunjungan ini merupakan, kegiatan dari Urusan Rumah Tangga DPR RI mengenai pelayanan kesehatan dari anggota DPR RI, yang akan dikerjasamakan, antara Asuransi Kesehatan Jasindo dengan RSUD Ulin Banjarmasin.

“Kunjungan saat ini untuk rencana kerjasama kesehatan anggota DPR RI dengan RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkap Mariana.

Karena itu, lanjutnya, Ia menyarankan agar RSUD Ulin Banjarmasin dapat meningkatkan pelayanan lagi kedepannya.

“Saat ini untuk anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 11 orang,” ucapnya.

Sehingga, tambah Marian, pihaknya berharap kerjasama Jasindo dan RSUD Ulin Banjarmasin agar cepat terlaksana.

Sementara itu, Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin mengatakan, RSUD Ulin Banjarmasin telah menerima kunker dari DPR RI mengenai rencana kerjasama RSUD Ulin Banjarmasin dengan Asuransi Kesehatan Jasindo untuk perawatan kesehatan anggota DPR RI.

“Pagi sampai siang ini telah terjadi pertemuan antara bagian rumah tangga DPR RI, asuransi kesehatan Jasindo, serta RSUD Ulin Banjarmasin, untuk membicarakan rencana kerjasama kesehatan untuk anggota DPR RI tersebut,” ungkap Diauddin.

Kunjungan ini, lanjutnya, untuk melihat fasilitas fasilitas yang dimiliki oleh RSUD Ulin Banjarmasin.

“Selama ini belum terjalin kerjasama dengan asuransi kesehatan Jasindo yang membiayai kesehatan dari anggota DPR RI,” ucapnya.

Diharapkan, tambah Diauddin, dengan adanya pertemuan ini maka kerjasama dapat terjalin.

“Pada pertemuan ini pihak DPR RI juga memberikan masukan mengenai fasilitas yang dimiliki RSUD Ulin sudah cukup baik, serta meminta agar wangi dari ruangan dapat lebih ditingkatkan agar tidak terkesan aroma dari rumah sakit,” ucap Diauddin.

Pihaknya berupaya untuk dapat meningkatkan pelayanan yang ada di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini. (SRI/RIW/RH)

BANJAR – Dalam rangka memperkuat program Perhutanan Sosial melalui skema kemitraan konservasi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan monitoring dan penjajakan kerja sama dengan masyarakat Desa Belangian, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, akhir pekan tadi.

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari melalui rencana penanaman tanaman kelapa seluas kurang lebih 300 hektare. Selain tanaman kelapa jenis genjah/entog yang bernilai ekonomi tinggi, rencana ini juga mencakup penanaman tambahan berupa tanaman buah dan kayu untuk meningkatkan tutupan lahan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Dipimpin langsung Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, kegiatan ini diikuti pejabat lingkup Dishut Kalsel, Tenaga Kontrak Polisi Hutan (TKPH) dan Taman Hutan Raha Sultan Adam .

Mereka meninjau langsung kondisi lapangan, berdiskusi dengan masyarakat, serta mengidentifikasi potensi dan tantangan pelaksanaan kemitraan konservasi di wilayah tersebut. Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

“Transformasi kawasan Desa Belangian menjadi salah satu contoh keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan yang nyata. Pada awal tahun 2019, jalur tracking di kawasan ini hanya berupa padang ilalang dan terlihat gersang. Namun, berkat kerja keras masyarakat dan dukungan pemerintah, kini jalur tersebut telah berubah menjadi koridor hijau yang teduh dan asri, dipenuhi tanaman trambesi yang tumbuh subur,” ujar Fathimatuzzahra.

Keberadaan tanaman tersebut tidak hanya menambah nilai estetika, tetapi juga menciptakan suasana sejuk dan aman bagi para pecinta alam yang melintasinya.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan bukan hanya memungkinkan, tetapi juga sangat efektif. Oleh karena itu, rencana kemitraan konservasi dengan Desa Belangian diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Kehutanan mengapresiasi semangat gotong royong dan kesadaran masyarakat Desa Belangian dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang menjadi pondasi utama keberhasilan program ini.

Fathimatuzzahra, menyampaikan harapannya agar rencana kemitraan konservasi ini dapat segera terealisasi dengan baik.

Ia menegaskan bahwa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan pengelolaan hutan berbasis kemitraan.

“Dengan komitmen bersama, Desa Belangian diharapkan dapat menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa lain dalam membangun hubungan harmonis antara masyarakat dan hutan, demi masa depan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan,” tutupnya. (DishutKalsel-RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Tim Keabsahan mulai melakukan verifikasi terhadap atlet peserta Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tahun 2025 di Kota Banjarmasin.

Plt Kepala Dispora Kalsel, Fitri Hernandi, melalui Kabid Peningkatan Prestasi Heru Susmianto menjelaskan, verifikasi atlet ini dilakukan, menjelang pelaksanaan POPDA Tahun 2025 di Kota Banjarmasin, yang dijadwalkan pada 15 Mei 2025 mendatang.

“Popda Tingkat Provinsi Kalsel ini dilaksanakan 15 Mei 2025, dan peserta sedang dilakukan keabsahannya,” ungkap Heru.

Menurut Heru, keabsahan ini merupakan tugas krusial untuk memverifikasi setiap atlet yang akan berlaga di POPDA mendatang.

Sedangkan Ketua Tim Keabsahan Popda Kalsel Zulhaidir mengatakan, saat ini pihaknya melakukan verifikasi terhadap calon peserta POPDA.

“Sebanyak 11 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Popda Tahun 2025 di Kota Banjarmasin, saat ini sedang diverifikasi atletnya,” ungkapnya.

Verifikasi ini, lanjut Zulhaidir, untuk memastikan domisili sekolah atlet sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), data sekolah, dan persyaratan lainnya.

“Prioritas diberikan kepada atlet yang tempat tinggal dan sekolahnya berada dalam satu kabupaten yang sama,” ucap Zulhaidir. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan meraih penghargaan PROPER peringkat Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Penghargaan PROPER Biru merupakan bentuk pengakuan pemerintah kepada perusahaan yang telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan di bidang lingkungan hidup. Peringkat ini menjadi bukti bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program ini, perusahaan dinilai dari berbagai aspek, termasuk pengelolaan limbah cair dan emisi udara, pengelolaan limbah B3, pemenuhan dokumen lingkungan seperti AMDAL dan UKL-UPL, serta kepatuhan terhadap izin lingkungan.

Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Pelindo yang senantiasa berkomitmen menjaga lingkungan kerja yang bersih, aman, dan berkelanjutan,” ujar Sugiono.

Sugiono menambahkan bahwa penghargaan yang diterima adalah PROPER Biru, pihaknya terus mendorong perbaikan berkelanjutan menuju tingkat beyond compliance.

“Kami menjadikan PROPER ini sebagai acuan untuk meningkatkan praktik ramah lingkungan di pelabuhan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekosistem sekitar,” imbuhnya.

Keberhasilan meraih PROPER Biru juga tidak lepas dari sinergi antara manajemen dan seluruh pekerja dalam menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan prinsip good corporate governance dan prinsip – prinsip keberlanjutan.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan juga secara aktif melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), termasuk edukasi lingkungan kepada masyarakat sekitar dan pengelolaan sampah terpadu di area pelabuhan.

Sebagai bagian dari BUMN strategis, Pelindo berkomitmen untuk tidak hanya memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan yang andal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai – nilai lingkungan hidup dalam setiap aktivitasnya.

“Kami percaya bahwa keberhasilan bisnis jangka panjang hanya dapat dicapai jika selaras dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan ini menjadi pijakan awal untuk melangkah lebih jauh menuju PROPER Hijau atau bahkan Emas di masa depan,” tutup Sugiono. (Pelindo-RIW/RH)