Banjarmasin – Pemko Banjarmasin menggelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Komitmen Pimpinan SKPD Untuk Pencegahan Korupsi, di Aula Kayuh Baimbai, Selasa (21/7).
Sekda Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar menyampaikan, sosialisasi ini dilaksanakan untuk seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Sosialisasi ini digelar berdasarkan instruksi Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin,” ungkap Tezar, kepada sejumlah wartawan.
Sekdako Banjarmasin Ichrom Muftezar
Instruksi ini kemudian ditindaklanjuti Inspektorat, untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan tindakan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
“Sebenarnya kegiatan pencegahan tindakan korupsi ini dilakukan masing-masing SKPD lingkup Pemko Banjarmasin,” ucap Tezar.
Namun pelaksanaannya bergiliran, dan saat ini giliran Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
“Tujuan dari sosialisasi ini, agar seluruh ASN memahami tindakan yang terkategori korupsi,” ujar Tezar.
Pada intinya, setiap SKPD mengetahui bagaimana seluruh ASN dapat memahami gratifikasi, penyuapan, serta pemerasan.
“Mereka harus mengetahui sehingga tindakan tersebut dapat dicegah dan tidak terjadi di SKPD tersebut,” tutur Tezar.
Tezar berharap, dengan adanya sosialisasi ini, kedepannya tidak ada lagi tindakan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dikatakan Tezar, DLH Kota Banjarmasin telah mendapatkan nilai hijau. Meski terdapat juga yang belum maksimal. Salah satu langkah untuk memaksimalkan pencegahan, adalah dengan sosialisasi mengenai gratifikasi.
Narasumber pada sosialisasi ini, Sekda Kota Banjarmasin sekaligus Plt DLH Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar, KPK RI, serta Inspektorat Kota Banjarmasin. (SRI/RIW/APR)
Banjarmasin – Festival Kuliner Banua dan QRIS Jelajah Kuliner Indonesia (QJI) 2026 resmi ditutup Minggu (19/7) setelah berlangsung selama tiga hari, 17-19 Juli 2026, di Halaman Parkir Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
Mengusung tema “Rasa Banua, Kebanggaan Kita Semua”, festival yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan ini, menjadi ruang bagi pelaku UMKM kuliner lokal memperluas pasar, sekaligus mendekatkan masyarakat pada kemudahan transaksi digital.
Festival ini hadir sebagai bagian dari upaya bersama mengarahkan transformasi ekonomi Kalimantan Selatan ke sektor-sektor non – ekstraktif, seperti perdagangan, UMKM, dan jasa pariwisata, salah satunya kuliner.
Di tengah kekayaan rasa yang dimiliki Bumi Banua, festival ini membuka ruang bagi masyarakat untuk semakin mengenal, mencicipi, dan mencintai kuliner khas daerah, sekaligus merasakan langsung kemudahan berekonomi lewat transaksi digital yang semakin merata di tengah masyarakat.
Festival Kuliner Banua 2026 melibatkan 15 pelaku usaha kuliner unggulan yang terpilih dari 131 kandidat se-Kalimantan Selatan, hasil kurasi bersama Indonesia Chef Association (ICA) Kalimantan Selatan.
Rangkaian kegiatan mencakup Bazaar UMKM Kuliner, Banua Culinary Competition, Banua Brewing Battle, lomba tebak aroma rempah dan masakan Banjar, Wakaf Duren dan Wakaf Cendol, community gathering bersama komunitas sepeda dan pelari.
Selain itu ada pula booth edukasi QRIS, Pelindungan Konsumen, cek SLIK OJK, dan Cinta-Bangga-Paham Rupiah, serta sekaligus menjadi bagian dari ajang QRIS Jelajah Kuliner Indonesia (QJI) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
Selama tiga hari penyelenggaraan, festival ini dihadiri hampir 2.000 pengunjung, dengan transaksi penjualan UMKM mencapai Rp200 juta dengan lebih dari 5.000 transaksi QRIS.
Semangat berbagi masyarakat turut tercermin dari transaksi wakaf digital yang terhimpun dengan lebih dari Rp27,4 juta, yang akan disalurkan untuk tiga proyek sosial.
Yakni dapur produksi daging olahan untuk kemandirian pondok pesantren, kandang ayam untuk pemberdayaan masyarakat, dan dana abadi pendidikan.
Selain itu, lebih dari 500 warga mengikuti penguatan literasi keuangan digital, dengan lebih dari 94% peserta menunjukkan tingkat pemahaman baik, serta lebih dari 50 pengunjung memanfaatkan layanan konsultasi Pelindungan Konsumen dan cek SLIK bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Antusiasme masyarakat turut menjalar hangat di ranah digital. Konten seputar Festival Kuliner Banua yang dibagikan melalui akun Instagram Bank Indonesia Kalimantan Selatan menjangkau lebih dari 140 ribu impression dan 79 ribu reach, dengan lebih dari 3.100 interaksi masyarakat berupa likes, komentar, share, dan save.
Gaung digital ini bahkan meluas dari warganet secara mandiri, puluhan akun turut membagikan momen festival dengan total tayangan lebih dari 600 ribu views dan 2.500 repost, mencerminkan masyarakat Kalimantan Selatan yang sangat antusias menjadi bagian dari pengalaman baru dan positif di daerahnya sendiri.
Festival ini juga menjadi bentuk sinergi dan kolaborasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah, lembaga/instansi pembina UMKM dan Ekonomi Keuangan Syariah, Perbankan, Dunia Usaha, Praktisi dan Akademisi.
Lebih jauh kegiatan ini juga di sambut baik berbagai komunitas/penghobi di Kalimantan Selatan.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Aloysius Donanto H.W, menyampaikan bahwa festival ini digelar untuk memperluas eksposur UMKM kuliner khas daerah kepada masyarakat yang lebih luas.
“Festival Kuliner Banua kami hadirkan agar semakin banyak masyarakat mengenal, mencicipi, dan mencintai kuliner khas Banua, sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk naik kelas dan memperluas pasarnya,” ujarnya.
Aloysius Donanto menambahkan, bahwa capaian selama tiga hari penyelenggaraan menjadi bukti nyata manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Ketika UMKM, komunitas, dan masyarakat bergerak bersama, sebuah kegiatan tidak hanya menciptakan keramaian, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi dan mendekatkan masyarakat pada layanan keuangan digital yang aman dan andal,” ujarnya.
Salah satu daya tarik festival ini adalah kehadiran Gembur Labu Juai langsung dari Balangan, sentra produsen labu di Kalimantan Selatan dan Paiwakan Banua dari Hulu Sungai Tengah, yang membawa apam khas asli Barabai, menjadi bukti bahwa kuliner khas daerah dari berbagai penjuru Bumi Banua dapat hadir dan dinikmati bersama masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya di satu tempat.
Ke depan, capaian Festival Kuliner Banua dan QRIS Jelajah Kuliner Indonesia 2026 diharapkan menjadi tolok ukur bagi penyelenggaraan kegiatan serupa, sekaligus mendorong semakin banyak UMKM kuliner Kalimantan Selatan naik kelas dan masyarakat semakin terbiasa memanfaatkan transaksi digital dalam keseharian.
Dengan sinergi yang terus terjalin antara UMKM, komunitas, pemerintah daerah, dan seluruh mitra, Bumi Banua diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi kuliner dan wisata yang membanggakan. (BIKalsel-RIW/APR)
Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru bergerak cepat menyiapkan langkah – langkah pengendalian inflasi menyusul meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan, khususnya beras.
Berbagai upaya intervensi pasar disiapkan sebagai langkah antisipasi agar dampak kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.
Langkah tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut setelah Pemerintah Kota Banjarbaru mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama pemerintah daerah se-Indonesia.
Rakor yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah itu diikuti secara virtual dari Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru, Senin (20/7).
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menegaskan bahwa kenaikan harga sejumlah komoditas dipengaruhi berbagai faktor, baik global maupun nasional.
Kondisi tersebut turut berdampak pada Banjarbaru, terutama untuk komoditas beras yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Beberapa kenaikan harga dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi global hingga meningkatnya harga gabah. Karena itu kita harus segera mengambil langkah konkret agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagai kota dengan masyarakat yang heterogen, kebutuhan beras di Banjarbaru sebagian besar masih dipasok dari Pulau Jawa.
Distribusi tersebut belakangan menghadapi kendala akibat tingginya biaya angkutan yang dipengaruhi mahal dan terbatasnya pasokan solar.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Wali Kota Lisa meminta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah pengendalian inflasi.
Upaya yang akan dilakukan di antaranya memperbanyak operasi pasar, menggelar Gerakan Pangan Murah di wilayah yang mengalami lonjakan harga, serta memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog guna menjaga ketersediaan pasokan pangan.
“Kita harus bergerak bersama. Saya minta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti hasil rapat ini melalui operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, dan penguatan koordinasi dengan Bulog agar pasokan pangan tetap terjaga serta harga dapat lebih terkendali,” tegasnya.
Di samping pengendalian harga pangan, Lisa turut meminta perangkat daerah terkait mencermati kenaikan harga LPG bersubsidi 3 kilogram dan menyiapkan langkah pengawasan apabila diperlukan, agar distribusinya tetap tepat sasaran.
Pemko Banjarbaru optimis, melalui sinergi seluruh pihak, stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus dijaga sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara dan inflasi dapat dikendalikan. (MedCenBJB-RIW/APR)
Banjarbaru – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Pancasetia Banjarmasin bekerja sama dengan Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM), resmi membuka Unity Festival 2026 pada Sabtu (18/7) yang diselenggarakan di Kampus STIE Pancasetia Banjarmasin (Kampus Banjarbaru).
“Unity Festival diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa mengembangkan kreativitas, kompetensi, dan semangat kolaborasi,” ujar Ketua Pelaksana, Ahmad Sarif, dalam sambutannya saat pembukaan acara.
Sementara itu, Ketua STIE Pancasetia Banjarmasin, Sutrisno menyampaikan, bahwa Unity Festival menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kompetensi, serta mempererat kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, sponsor, media partner, serta semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi sehingga Unity Festival 2026 dapat terselenggara dengan baik,” ujarnya dalam sambutan saat membuka acara.
Kegiatan ini dihadiri dosen, staf, Ketua BEM, Ketua KSPM, dewan juri, sponsor, media partner, panitia, serta peserta.
Rangkaian kegiatan meliputi Job Fair , National Trading Competition, kompetisi Vokal Solo, Mobile Legends, Tari, serta bazar yang diikuti 21 tenant PBM mahasiswa.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan Unity Festival 2026 dapat menjadi ajang pengembangan potensi mahasiswa sekaligus mempererat kerja sama antara kampus dengan berbagai mitra,” harapnya. (ADV-RIW/APR)
Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen penuh memastikan tenaga kerja Indonesia siap menghadapi arus transformasi digital.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk merancang kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran, berbasis data, dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi saat membuka Webinar bertema “AI untuk Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja & Perencanaan Pelatihan”, Jumat (17/7), mengatakan, teknologi digital (khususnya AI) telah menjadi katalis utama yang mengubah lanskap dunia kerja, metode pembelajaran, hingga cara pemerintah merancang kebijakan publik.
“Mandat besar Kemnaker adalah memastikan tenaga kerja kita tidak tertinggal. Tantangannya bukan sekadar menyediakan pelatihan, tetapi memastikan pelatihan tersebut relevan dengan perkembangan industri. Di sinilah peran AI menjadi sangat krusial,” ujar Cris Kuntadi.
Dalam arahannya, Cris memaparkan empat peran krusial AI dalam mendukung ekosistem ketenagakerjaan. Yakni memetakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri secara cepat, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi (skill gap) yang harus segera ditutup, menyusun perencanaan pelatihan yang adaptif dan relevan dengan industri global, dan mendukung keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making), bukan sekadar asumsi.
Kendati demikian, Cris mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Kunci utama keberhasilan transformasi ini tetap berada pada kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
Aparatur pemerintah dan tenaga kerja dituntut memiliki pola pikir adaptif dan semangat belajar yang berkelanjutan (continuous learning).
“Mari jadikan AI sebagai mitra strategis untuk meningkatkan layanan publik, memperkuat efektivitas organisasi, dan mendongkrak daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global,” ujarnya.
Cris optimis, Indonesia mampu melakukan lompatan besar menuju masa depan ketenagakerjaan yang lebih unggul.
Modal besar berupa jumlah tenaga kerja melimpah, semangat gotong royong, dan budaya belajar digital harus dipadukan secara apik dengan kekuatan teknologi AI.
Melalui webinar ini, Kemnaker berharap tercipta ruang diskusi produktif untuk bertukar gagasan sekaligus membangun ekosistem pengembangan SDM yang modern, inklusif, dan berbasis data demi kemajuan bangsa. (KemenakerRI-RIW/APR)
Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Dengan capaian tersebut, Kemnaker berhasil mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penilaian administratif, melainkan bukti nyata komitmen Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab.
“Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab,” ujar Afriansyah.
Afriansyah menyampaikan hal tersebut saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jakarta, Kamis (16/7).
Afriansyah menegaskan, capaian tersebut tidak membuat Kemnaker berpuas diri. Sebaliknya, Kemnaker akan terus memperkuat tata kelola melalui pengetatan sistem pengendalian internal, percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK, serta perbaikan administrasi barang milik negara di setiap unit kerja guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Ia berharap opini WTP yang kembali diraih dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
“Saya berharap perolehan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Akhsanul Khaq, meminta seluruh kementerian dan lembaga terus memperkuat transparansi guna memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan tertib.
“Kementerian dan lembaga harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.
Selain itu, Akhsanul menekankan pentingnya konsistensi kementerian dan lembaga menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semak in baik dan berkelanjutan.
“Tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi pemeriksaan adalah bagian krusial dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” katanya. (KemenakerRI-RIW/APR)
Banjarbaru – DPRD mendorong Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi modern, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan karhutla tidak lagi bergantung pada metode konvensional yang dinilai kurang efektif.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Neni Hendriyawaty mengatakan, perkembangan teknologi saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung deteksi dini maupun penanganan karhutla, khususnya di kawasan lahan gambut yang memiliki karakteristik berbeda dengan lahan biasa.
“Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat pesat. Karena itu, kita perlu memanfaatkan inovasi yang ada dan mempelajari bagaimana negara lain menangani kebakaran lahan agar peristiwa serupa tidak terus berulang setiap tahun,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Banjarbaru, Neni Hendriyawaty
Menurut Neni, pemanfaatan teknologi perlu dikaji secara menyeluruh agar solusi yang diterapkan benar – benar efektif.
Ia menilai rencana pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik rawan kebakaran yang sempat diwacanakan belum tentu mampu menjawab persoalan, mengingat luasnya wilayah yang harus dipantau.
Ia menjelaskan, kondisi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla karena api dapat menyebar di bawah permukaan tanah sehingga kebakaran dapat terjadi tanpa harus diawali unsur kesengajaan.
“Lahan gambut memiliki karakteristik yang berbeda. Api dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga berpotensi memicu kebakaran. Karena itu, kita perlu mencari teknologi yang tepat untuk mendeteksi dan mengatasinya,” katanya.
Selain mendorong pemanfaatan teknologi, Neni juga menekankan pentingnya pengelolaan lahan-lahan tidur agar tidak dibiarkan terbengkalai dan menjadi kawasan yang rentan terbakar saat musim kemarau.
Ia berharap pemerintah kota bersama seluruh pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan tersebut, disertai pemeliharaan yang berkelanjutan agar program yang telah dijalankan memberikan hasil yang maksimal.
“Setelah lahan dimanfaatkan, pemeliharaannya juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Jangan sampai anggaran sudah dikeluarkan, tetapi hasilnya tidak dijaga. Hal seperti itu tentu tidak akan memberikan manfaat yang optimal,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus memperkuat pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) agar mampu berkembang menjadi BUMDesa kategori maju dan mandiri.
Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan langsung di lapangan, peningkatan kapasitas pengelola, hingga penguatan tata kelola usaha dan strategi pemasaran.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari mengatakan, pengembangan BUMDesa menjadi salah satu langkah strategis memperkuat perekonomian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, BUMDesa yang dikelola secara profesional mampu menjadi motor penggerak berbagai potensi ekonomi lokal, baik di sektor perdagangan, jasa, pertanian, maupun sektor produktif lainnya.
“Pembinaan yang dilakukan Dinas PMD tidak hanya berupa kunjungan dan pendampingan ke lapangan, tetapi juga melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengelola BUMDesa,” ungkapnya.
Pendampingan tersebut bertujuan memperkuat kemampuan manajerial, tata kelola kelembagaan, hingga pengembangan unit usaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
Berdasarkan hasil pembinaan di lapangan, pihaknya masih menemukan sejumlah kendala yang dihadapi BUMDesa.
Di antaranya masih banyak pengelola yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersusun dengan baik serta belum mampu memasarkan produk maupun jasa secara optimal.
Sebagian besar BUMDesa masih menghadapi persoalan mendasar, terutama dalam penyusunan SOP dan strategi pemasaran.
‘Padahal kedua aspek tersebut menjadi fondasi penting agar usaha desa dapat berjalan secara profesional, memiliki arah pengembangan yang jelas, dan mampu bersaing,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan webinar yang secara khusus membahas penyusunan SOP serta strategi pemasaran BUMDesa.
“Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pengelola mengenai pentingnya sistem kerja yang terstruktur, sekaligus memperluas kemampuan mereka dalam memasarkan produk dan layanan yang dimiliki,” lanjutnya.
Selain penguatan kapasitas, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan juga tengah melaksanakan pemeringkatan BUMDesa di seluruh kabupaten dan kota.
Indah menjelaskan, pemeringkatan dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan masing – masing BUMDesa, mulai dari kategori dasar hingga BUMDesa yang telah berkembang menjadi maju dan mandiri.
Menurutnya, hasil pemeringkatan akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembinaan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing BUMDesa.
Dengan demikian, pendampingan yang diberikan tidak lagi bersifat umum, tetapi disesuaikan dengan kondisi, tantangan, dan potensi usaha yang dimiliki setiap desa.
Indah berharap berbagai langkah pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDesa di Kalimantan Selatan.
“Dengan tata kelola yang semakin baik, didukung SOP yang jelas, strategi pemasaran yang efektif, serta pendampingan berkesinambungan, BUMDesa diharapkan mampu naik kelas menjadi BUMDesa maju dan mandiri, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi desa,” tutup Indah. (MRF/RIW/APR)
Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Provinsi Tahun 2026.
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Pebriadin Hapiz, melalui Kabid Pemberdayaan Pemuda Budiono mengatakan, seleksi rencananya digelar pada 27 sampai 29 Juli 2026.
Dimana, kegiatan ini menjadi ajang bagi para duta terbaik 13 kabupaten kota di Kalsel, menunjukkan inovasi dan komitmennya terkait pelestarian lingkungan.
Seluruh perwakilan ini, merupakan pemenang seleksi tingkat daerah masing masing.
“Dispora melalui Bidang Pemberdayaan Pemuda pada akhir bulan ini melaksanakan seleksi Pepelingasih,” ungkap Budiono.
Sedangkan peserta, lanjut Budiono, adalah para juara Duta Pepelingasih Tingkat Kabupaten Kota, dimana masing masing daerah mengirimkan juara 1, 2, dan 3.
“Sehingga terdata 39 peserta yang akan mengikuti seleksi tingkat provinsi di Banjarmasin,” ujar Budiono.
Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Budiono
Dispora berharap, seleksi Pepelingasih 2026 melahirkan generasi muda yang tidak hanya peduli isu lingkungan, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan, mewujudkan lingkungan yang bersih, asri, dan berkelanjutan.
“Dispora Kalsel juga memperkuat pemuda dengan membekali cinta lingkungan,” ucapnya.
Budiono menjelaskan, pembekalan tersebut diberikan pada pelaksanaan seleksi Pepelingasih Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 mendatang.
Sebelum memasuki tahapan penilaian, seluruh peserta akan mendapat pembekalan untuk memperkuat kapasitas, wawasan, dan kemampuan mereka dalam menyusun serta mengembangkan program keperdulian lingkungan.
“Materi pembekalan akan disampaikan tenaga ahli, akademisi, Dinas Lingkungan Hidup, serta tokoh lingkungan di Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Sehingga langkah ini diharapkan mampu membekali peserta dengan pengetahuan dan pengalaman yang dapat diterapkan di daerah masing masing.
“Proses seleksi tidak hanya berfokus pada kemampuan individu peserta, tetapi juga kualitas program yang mereka gagas,” ujarnya.
Program ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata sekaligus menginspirasi masyarakat menjaga kelestarian lingkungan.
“Kami berharap, Duta Pepelingasih yang terpilih dapat menjadi juara, tetapi juga memiliki nilai dan program yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di daerah masing-masing,” ucapnya lagi
Sehingga, program yang mereka paparkan dapat menjadi pemicu pengembangan, pembinaan, dan pengelolaan lingkungan di Kalsel.
Seperti diketahui, Pepelingasih adalah sebuah organisasi kepemudaan yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI).
Organisasi ini mewadahi generasi muda untuk aktif menjadi pelopor, edukator, dan agen perubahan dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. (SRI/RIW/APR)
Tanah Bumbu – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya, mengawal peningkatan kualitas pendidikan vokasi di daerah dengan meninjau langsung kondisi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (17/7).
Kunjungan monitoring tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, didampingi anggota Komisi IV, dr. M. Yadi Mahendra Muhyin, Bambang Yanto Permono, Habib Umar Bahasyim, dan M. Syarifuddin.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, SMKN 1 Mentewe merupakan sekolah kejuruan negeri yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.44/0480/KUM/2022 tanggal 7 Juni 2022.
Kehadirannya menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat yang menginginkan akses pendidikan kejuruan lebih dekat bagi generasi muda di wilayah Mentewe dan sekitarnya.
Suasana pertemuan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu
Dalam peninjauan tersebut, rombongan Komisi IV melihat secara langsung proses pembelajaran sekaligus mendengarkan berbagai kebutuhan yang masih dihadapi sekolah.
“Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari keterbatasan ruang kelas, minimnya ruang praktik atau laboratorium, hingga masih kurangnya tenaga pendidik untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar,” ungkapnya.
Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menilai, keberadaan SMKN 1 Mentewe memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.
Karena itu, berbagai keterbatasan yang masih dihadapi sekolah harus segera mendapat perhatian.
Dimana, sekolah ini lahir dari harapan besar masyarakat agar anak – anak di wilayah tersebut memperoleh akses pendidikan vokasi yang berkualitas tanpa harus menempuh jarak yang jauh.
“Kami mencatat bahwa sekolah ini masih menghadapi kendala kekurangan ruang kelas baru, ruang praktik atau laboratorium, hingga pemenuhan kuota tenaga pendidik yang ideal,” kata Gusti.
Komisi IV DPRD Kalsel, lanjut Gusti Iskandar, berkomitmen mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan pihak sekolah agar dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kalsel berharap kebutuhan sarana prasarana maupun tenaga pendidik di SMKN 1 Mentewe dapat dipenuhi secara bertahap.
Dengan dukungan fasilitas yang memadai, sekolah diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, siap bersaing di dunia kerja, sekaligus menjadi penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kalimantan Selatan.
“Beberapa poin krusial ini menjadi catatan penting yang kami bawa dan kawal nantinya dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)
