News – Laman 10 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Komisi III Kawal Prioritas Infrastruktur 2027, PUPR Kalsel Hadapi Pemangkasan Anggaran 800 Miliar

Banjarmasin – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya mengawal penyusunan program pembangunan tahun anggaran 2027 agar tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, meski Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus menghadapi pemangkasan pagu anggaran hingga Rp800 miliar.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas PUPR dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Selasa (21/7).

Pertemuan tidak hanya membahas usulan program tahun 2027, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan tahun berikutnya.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, mengatakan, seluruh program yang diajukan harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran mengharuskan pemerintah daerah menetapkan skala prioritas secara lebih selektif.

“Yang pastinya program – program yang mereka susun itu pasti akan berkurang. Tetapi nanti kita akan bahas kembali, kita akan lihat lagi mana-mana program yang memang masih bisa digeser angkanya,” ujarnya.

Ia menegaskan, Komisi III akan mengawal agar alokasi anggaran tetap diarahkan pada program strategis mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan.

“Kita akan terus mengawal setiap tahapan perencanaan agar pembangunan infrastruktur tetap menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan daerah secara berkelanjutan,” ungkap Mustaqimah.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib mengungkapkan, bahwa pagu anggaran instansinya mengalami penurunan signifikan akibat kebijakan efisiensi pemerintah yang berdampak pada berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.

Dari usulan awal sebesar Rp2,4 triliun, Dinas PUPR hanya memperoleh alokasi sekitar Rp1,6 triliun atau berkurang Rp800 miliar.

“Kita dipangkas sebesar Rp800 miliar, dari usulan Rp2,4 triliun menjadi Rp1,6 triliun,” kata Yasin usai rapat.

Menurutnya, kondisi tersebut memaksa Dinas PUPR melakukan penyesuaian rencana pembangunan tahun 2027 dengan menyusun ulang skala prioritas.

Program yang berkaitan langsung dengan visi-misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta proyek multiyears akan tetap menjadi fokus utama.

“Kami memastikan pembangunan Stadion Internasional Kalimantan Selatan dan rumah dinas gubernur tetap masuk dalam daftar prioritas. Sementara sejumlah proyek lain berpotensi mengalami penundaan, salah satunya pembangunan kantor DPRD Kalsel yang hingga kini masih menghadapi persoalan pembebasan lahan,” jelasnya.

Di sisi lain, Dinas PUPR juga terus berupaya memperjuangkan tambahan anggaran. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Kalsel melalui Komisi III agar sejumlah program strategis tetap dapat dilaksanakan.

Selain mengandalkan APBD, PUPR juga berharap beberapa proyek infrastruktur dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui program seperti Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah maupun pembangunan jaringan irigasi.

Terkait usulan pokok – pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, Yasin menegaskan, pihaknya siap mengakomodasi seluruh usulan yang menjadi kewenangan Dinas PUPR, selama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Insya Allah usulan yang sesuai kewenangan PUPR dan sejalan dengan RPJMD akan kami upayakan untuk direalisasikan. Melalui sinergi antara DPRD, Bappeda, dan Dinas PUPR, penyusunan program pembangunan tahun 2027 diharapkan tetap berjalan efektif meski di tengah keterbatasan anggaran,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Harus Hadirkan Dampak Nyata bagi Masyarakat

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menegaskan bahwa pejabat fungsional di lingkungan Kemnaker harus mampu menghadirkan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya.

“Kita tidak sekadar bekerja, tetapi bekerja yang benar-benar bermakna sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pekerjaan kita,” ujar Cris saat melantik dan mengambil sumpah/janji 30 pejabat fungsional di lingkungan Kemnaker, Selasa (21/7).

Dalam arahannya, Cris mengatakan jabatan fungsional memegang peran penting mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Karena itu, Ia me minta para pejabat yang baru dilantik memegang teguh sumpah dan janji jabatan serta menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

Menurutnya, setiap pekerjaan yang dilakukan di Kemnaker harus berorientasi pada pelaksanaan amanat konstitusi, yakni membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Sebagai wujud komitmen tersebut, orientasi pelayanan kepada masyarakat harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Ia mencontohkan, instruktur pelatihan tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pelatihan atau pemberian sertifikat, tetapi juga perlu terus memantau perkembangan peserta agar memiliki peluang memperoleh pekerjaan.

“Anggaplah mereka seperti anak atau saudara kita. Ketika mereka sudah lulus pelatihan tetapi belum mendapatkan pekerjaan, kita juga harus ikut memikirkan bagaimana mereka bisa memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak,” katanya.

Cris berharap semangat tersebut menjadi budaya kerja seluruh pejabat fungsional Kemnaker sehingga setiap program dan layanan yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan masyarakat. (KemenakerRI-RIW/APR)

Menaker: Program Magang Nasional Permudah Industri Dapatkan Talenta Siap Kerja

Bekasi – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, bahwa Program Magang Nasional (MagangHub) menjadi mekanisme rekrutmen efektif bagi dunia usaha untuk mendapatkan talenta sesuai kebutuhan industri.

Penegasan tersebut disampaikan Menaker saat meninjau implementasi MagangHub di PT Adyawinsa Electrical and Power (AEP), perusahaan manufaktur dan penyedia solusi energi di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/7).

Dalam kunjungan tersebut, Menaker meninjau proses pembelajaran di tempat kerja sekaligus bertemu dengan 8 alumni Program Magang Nasional yang telah direkrut menjadi karyawan tetap setelah dinilai memenuhi kompetensi, etos kerja, dan kebutuhan perusahaan.

Yassierli mengatakan, hasil peninjauan dan dialog dengan manajemen PT AEP menunjukkan bahwa MagangHub memberikan nilai tambah dalam proses pemenuhan kebutuhan tenaga kerja perusahaan.

“Berdasarkan masukan dari manajemen perusahaan, Program Magang Nasional memberikan manfaat yang nyata. Perusahaan memiliki kesempatan untuk membina, mendampingi, sekaligus menilai kompetensi calon tenaga kerja secara langsung sebelum memutuskan untuk merekrut mereka sebagai karyawan,” ujar Yassierli.

Ia menjelaskan, proses pembelajaran di tempat kerja memberikan ruang bagi perusahaan memperoleh gambaran utuh mengenai kompetensi dan kesiapan peserta sebelum melakukan rekrutmen.

“Program Magang Nasional memberikan kepastian yang lebih baik bagi perusahaan dalam memperoleh talenta yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ini menjadi bentuk talent acquisition yang lebih efektif karena proses pembelajaran dan penilaian berlangsung secara bersamaan,” kata Yassierli.

Di sisi lain, MagangHub juga memberikan manfaat bagi lulusan baru, khususnya lulusan perguruan tinggi yang belum memiliki pengalaman kerja.

Melalui magang, peserta memperoleh pengalaman nyata di dunia industri, meningkatkan kompetensi, membangun etos kerja, serta memperbesar peluang memperoleh pekerjaan.

Yassierli menambahkan, keberhasilan penyerapan alumni magang menjadi karyawan menunjukkan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif terhadap kebutuhan industri.

“Kami ingin Program Magang Nasional menjadi jembatan yang mempertemukan kebutuhan industri akan tenaga kerja yang kompeten dengan talenta-talenta muda Indonesia yang siap berkembang. Dengan demikian, produktivitas perusahaan meningkat, sementara lulusan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak,” ujarnya.

Menaker juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia yang menjadikan Program Magang Nasional sebagai salah satu program prioritas nasional.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyelarasan (link and match) antara dunia pendidikan dan dunia kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperluas peluang kerja bagi lulusan baru.

Kemnaker akan terus memperluas kolaborasi dengan dunia usaha agar semakin banyak perusahaan berpartisipasi dalam MagangHub sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh pencari kerja maupun pelaku industri di berbagai sektor.

Dalam kunjungan tersebut, Menaker didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Darmawansyah, serta Administration Director PT Adyawinsa Electrical and Power (AEP), Ign. Ilham Chrisbijantiro. (KemenakerRI-RIW/APR)

Menaker: Data Sensus Ekonomi 2026 Perkuat Penyusunan Kebijakan Ketenagakerjaan

Bekasi – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa data Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi landasan penting, penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Menaker saat menjadi narasumber pada High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian bertema “Kolaborasi SE 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan” yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/7).

Menurut Menaker, pelaksanaan SE 2026 akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai berbagai aspek kegiatan ekonomi.

“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja,” ujar Menaker Yassierli.

Ia menjelaskan, melalui data tersebut pemerintah dapat memetakan perkembangan lapangan kerja, kebutuhan keterampilan tenaga kerja, serta kebutuhan peningkatan produktivitas.

Pemetaan tersebut juga membantu mengidentifikasi sektor dan wilayah yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi serta memahami perubahan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.

Lebih lanjut, Menaker mengatakan hasil SE 2026 dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan penyelenggaraan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri, meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja, serta mendorong peningkatan produktivitas untuk memperkuat daya saing dunia usaha dan tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

“SE ini untuk kita semua, untuk Indonesia, serta untuk adik-adik kita dan anak cucu kita. Maju industrinya, sejahtera pekerjanya. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” kata Menaker.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan pelaksanaan SE 2026.

Ia menyampaikan empat harapan utama, yaitu penguatan sinergi antara BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian; komitmen bersama dari asosiasi, pengelola Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta pelaku usaha; pelaksanaan sosialisasi SE 2026 secara masif di sektor industri; serta sinergi konkret antarkementerian dalam mendukung kelancaran proses pendataan di lapangan. (KemenakerRI-RIW/APR)

Data Tidak Akurat, Warga Pemurus Baru Keluhkan Pembagian Bapang

Banjarmasin – Warga Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, mengeluhkan pembagian bantuan pangan beras untuk warga kurang mampu, yang belum tepat sasaran. Hal tersebut terungkap pada Rapat Koordinasi Kelurahan, di Aula Kantor Kelurahan Pemurus Baru, Rabu (22/7).

Menanggapi keluhan tersebut Lurah Pemurus Baru Budi Rahmadhani menjelaskan, pihaknya siap menindaklanjuti keluhan warga tersebut. Mengingat data penerima bantuan beras yang dimiliki Bulog saat ini, masih belum lengkap.

“Kami menerima keluhan dari warga tersebut,” ungkap Budi.

Budi mencontohkan, pihaknya masih menemukan data penerima berupa nama, tanpa dilengkapi keterangan lainnya. Sehingga pihaknya perlu melakukan pengecekan ulang, berkoordinasi dengan para RT di kelurahan.

“Kami menerima data misalnya Muhammad RT 0 RW 0, di Kelurahan Pemurus Baru terdapat 35 RT, kami menanyakan kepada masing masing RT apakah ada warga mereka bernama Muhammad dengan nomor NIK ini,” jelasnya lagi.

Bahkan saat pembagian beras, pihaknya juga memasang pengumuman nama nama penerima bantuan tersebut.

“Dengan adanya pengumuman tersebut, kami mempersilakan warga melakukan pengecekan kembali, apakah namanya menjadi penerima bantuan pangan dari Bulog ,” ucapnya.

Namun, apabila pada saat pembagian pihaknya menemukan ada sisa beras bantuan,.maka akan dialihkan untuk penerima bantuan lainnya.

Budi berharap, kedepannya, Bulog memberikan data update penerima bantuan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, Sekretaris RT 14, Keluhan Pemurus Baru, Agustina mengaku, bahwa masih ada warga kurang mampu tidak menerima bantuan pangan beras di lingkup RT nya.

“Kami menemukan ada warga tidak mampu yang belum menerima bantuan, sedangkan warga mampu malah menjadi penerima,” ungkapnya.

Karena itu lah pihaknya melaporkan adanya temuan tersebut kepada pihak kelurahan agar ditindaklanjuti. (SRI/RIW/APR)

Perkuat Layanan Informasi Publik, Diskominfo Kalsel Gelar Asistensi PPID

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (21/7).

Kegiatan dibuka Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, dan diikuti perwakilan Diskominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Selain asistensi, kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Sosialisasi menghadirkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, Ketua Komisi Informasi Kalimantan Selatan, Rijani, serta Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, sebagai narasumber.

Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kapasitas pengelola layanan informasi publik melalui penyelenggaraan asistensi sekaligus sosialisasi regulasi terbaru.

“Kami dari Kementerian Dalam Negeri hadir di Provinsi Kalimantan Selatan untuk memenuhi undangan pemerintah daerah. Kami mengapresiasi Diskominfo Kalsel yang berinisiatif menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi PPID, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga melibatkan PPID kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat tata kelola layanan informasi publik,” ujar Benni.

Ia menjelaskan, Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 merupakan penyempurnaan dari Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, salah satu substansi penting dalam regulasi tersebut adalah perluasan cakupan pengelolaan layanan informasi publik hingga ke tingkat pemerintahan desa yang juga memiliki kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat.

“Pada regulasi sebelumnya, pengaturan mengenai pemerintah desa belum diakomodasi secara khusus. Padahal, pemerintah desa merupakan badan publik yang menyelenggarakan berbagai program dan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, prinsip keterbukaan informasi publik juga harus diterapkan secara optimal hingga ke tingkat desa,” jelasnya.

*Suasana kegiatan Asistensi PPID se Kalsel*

Benni menambahkan, Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 juga memperkuat kelembagaan PPID, di antaranya melalui perubahan nomenklatur dari PPID Utama menjadi PPID dan PPID Pembantu menjadi PPID Pelaksana.

Selain itu, regulasi tersebut menghadirkan bab khusus mengenai perencanaan layanan informasi publik sebagai landasan dalam penyelenggaraan layanan yang lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

“Salah satu pembaruan yang paling mendasar dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 adalah pengaturan mengenai perencanaan layanan informasi publik. Dengan adanya perencanaan yang baik, penyelenggaraan layanan informasi publik akan menjadi lebih terarah, terukur, serta mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim berharap, asistensi dan sosialisasi ini dapat menjadi bekal bagi seluruh PPID kabupaten/kota meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Menurutnya, kehadiran langsung Kapuspen Kemendagri menjadi kesempatan berharga bagi peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026.

“Kami berharap seluruh materi yang disampaikan dapat menjadi pedoman bagi PPID di kabupaten dan kota dalam memperkuat tata kelola layanan informasi publik. Momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat memperoleh akses informasi publik yang semakin cepat, mudah, dan akuntabel,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Gelar FGD, Dispar Susun Rencana Aksi Pariwisata Kalsel

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Rencana Aksi Pengembangan Kepariwisataan Kalimantan Selatan, Selasa (21/7).

Kegiatan ini menjadi langkah lanjutan dalam penyusunan arah pengembangan sektor pariwisata yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady menjelaskan, FGD ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya dilakukan pemaparan pendahuluan sekitar dua bulan lalu.

Penyusunan kajian dilakukan bersama tim Universitas Indonesia yang ditunjuk menyusun rekomendasi strategis pengembangan pariwisata di Kalimantan Selatan.

Menurut Iwan, forum ini tidak hanya menjadi ajang pemaparan hasil kajian sementara, tetapi juga menjadi ruang diskusi untuk menyerap berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar rencana aksi yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Pada hari ini Alhamdulillah, kami bersama tim penyusun dari Universitas Indonesia melaksanakan FGD laporan antara penyusunan kajian rencana aksi pengembangan kepariwisataan Kalimantan Selatan,” katanya.

Iwan menjelaskan, setelah pemaparan pendahuluan beberapa waktu lalu, pihaknya ingin mendapatkan berbagai masukan agar dokumen yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi daerah.

*Suasana : Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Rencana Aksi Pengembangan Kepariwisataan Kalimantan Selatan*

FGD diikuti berbagai unsur, mulai dari pelaku industri pariwisata seperti ASITA, PHRI, dan ASTINDO, kepala dinas pariwisata dari 13 kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hingga instansi vertikal seperti Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan.

“Keterlibatan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam penyusunan rencana aksi. Pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut Iwan menambahkan, dokumen rencana aksi yang dihasilkan nantinya mampu menjadi pedoman pembangunan sektor pariwisata yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Selain meningkatkan daya saing destinasi wisata, rencana aksi tersebut juga diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, pembukaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui penyusunan rencana aksi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki di seluruh kabupaten dan kota.

“Kita ingin memperoleh masukan dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga instansi terkait. Setelah seluruh masukan dihimpun, tim penyusun akan melakukan penyempurnaan sebelum nantinya disusun menjadi laporan akhir yang menjadi dasar rencana aksi pengembangan pariwisata Kalimantan Selatan,” tutup Iwan. (NHF/RIW/APR)

Lomba Mading 3D Wasaka, Sarana Menumbuhkan Nasionalisme dan Cinta Sejarah di Kalangan Pelajar

Banjarmasin – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Kebudayaan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman menggelar Lomba Edukatif Kultural Majalah Dinding (Mading) 3 Dimensi Wasaka.

Kegiatan yang berlangsung pada 21–23 Juli 2026 ini diikuti 16 sekolah yang terdiri dari SMA, SMK, dan SLB dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, serta Kabupaten Barito Kuala.

*Sekretaris Disdikbud Kalsel Nurhasanah, didampingi Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman, Arry Risfansya*h

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurhasanah mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kreativitas bagi pelajar, tetapi juga media edukasi dalam memahami sejarah perjuangan para pahlawan.

Lomba ini juga menjadi salah satu upaya memperkenalkan sejarah perjuangan bangsa kepada generasi muda sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, dan kecintaan terhadap budaya daerah.

“Para peserta memanfaatkan Museum Wasaka sebagai sumber pembelajaran sejarah untuk mengangkat berbagai tema perjuangan rakyat Kalimantan Selatan, khususnya pada masa revolusi fisik,” ucapnya.

*Salah satu juri saat memberikan materi*

Disampaikan Nurhasanah, melalui lomba ini para peserta didorong untuk mengenal lebih dekat nilai-nilai perjuangan yang menjadi bagian penting dari sejarah Kalimantan Selatan, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah.

Selain itu, di Museum Wasaka, mereka dapat mengenal lebih dekat sejarah perjuangan, khususnya revolusi fisik di Kalimantan Selatan agar semakin bangga terhadap sejarah dan budaya daerahnya sendiri.

“Kegiatan ini menjadi sarana menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat integrasi. Selain itu, menjadi wadah pertemuan dan diskusi bagi siswa-siswi SMA, SMK, termasuk peserta dari SLB,” katanya.

Lebih lanjut Nurhasanah berharap, kegiatan ini mampu menjadi media pembelajaran sejarah yang lebih menarik dan interaktif bagi pelajar.

Dengan pendekatan kreatif melalui mading tiga dimensi, generasi muda diharapkan semakin memahami perjuangan para pahlawan, menghargai warisan budaya.

“Ini akan menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi dalam membangun karakter yang berjiwa nasionalis, cinta tanah air, dan peduli terhadap pelestarian budaya daerah,” pungkasnya.

Lomba kompetisi kreativitas, menghadirkan dewan juri berkompeten, yakni Wajidi, Budi Kurniawan, dan Syahril M. Noor.

Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek artistik mading tiga dimensi, tetapi juga ketepatan penyampaian informasi sejarah, kreativitas penyajian, serta kemampuan peserta mengangkat nilai-nilai perjuangan dalam karya yang ditampilkan. (NHF/RIW/APR)

Polres Banjar Kerahkan 180 Personel Amankan Pilkades Serentak 2026

Banjar – Polres Banjar menggelar Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di halaman Mapolres Banjar, Selasa (21/7).

Apel tersebut menjadi penanda kesiapan aparat keamanan dalam mengawal seluruh tahapan Pilkades agar berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Apel dipimpin Kapolres Banjar AKBP Fadli dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Hafidz Anshari, unsur Forkopimda, serta jajaran personel pengamanan.

Dalam amanatnya, Kapolres Banjar AKBP Fadli mengatakan, apel pergeseran pasukan merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan personel sekaligus menyamakan persepsi seluruh petugas sebelum diterjunkan ke lapangan.

“Apel ini bertujuan mewujudkan sinergitas dan kesiapan seluruh personel, khususnya petugas pengamanan TPS sebagai ujung tombak dalam menjaga keamanan selama pelaksanaan Pilkades. Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga pengamanan Pilkades Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Banjar berlangsung aman, tertib, dan sukses,” ujarnya.

Kapolres menjelaskan, pengamanan difokuskan pada 32 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 17 desa pada sembilan kecamatan.

*Polres Banjar kerahkan 180 pasukan dalam pengamanan Pilkades Serentak 2026*

Sebanyak 75 personel Polres Banjar diterjunkan, didukung sembilan perwira pengendali, 32 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) Polda Kalimantan Selatan, serta 64 personel Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Selain memastikan kesiapan personel, AKBP Fadli juga menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan mental selama bertugas.

Seluruh anggota diminta menjunjung tinggi disiplin, profesionalisme, serta menjaga netralitas dengan tidak terlibat dalam politik praktis.

Ia juga mengingatkan setiap personel untuk menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP), memberikan arahan yang jelas kepada anggota di lapangan, serta mengedepankan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea, mengapresiasi kesiapan Polres Banjar bersama seluruh unsur pengamanan dalam mengawal pesta demokrasi di tingkat desa.

Menurutnya, Pilkades merupakan momentum penting untuk memilih pemimpin desa yang mampu membawa kemajuan bagi masyarakat, sehingga seluruh tahapan harus berlangsung secara aman, damai, dan demokratis.

“Pemerintah Kabupaten Banjar mengapresiasi kesiapan Polres Banjar beserta seluruh unsur pengamanan. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, penyelenggara, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya situasi yang kondusif,” katanya.

Yudi juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara bijaksana, menjaga persatuan, serta bersama-sama menciptakan suasana yang sejuk selama proses Pilkades berlangsung.

“Kami berharap seluruh masyarakat menggunakan hak pilih dengan bijaksana, menjaga persatuan, serta bersama-sama menyukseskan Pilkades yang aman, damai, dan bermartabat,” tutupnya. (SYA/RIW/APR)

Komisi III Kawal Percepatan IPA Mekarsari, Ribuan Warga Barito Kuala Segera Nikmati Air Bersih

Barito Kuala – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mengawal percepatan penyelesaian pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mekarsari di Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala.

Infrastruktur strategis tersebut diproyeksikan mulai beroperasi pada 2027 dan akan melayani sekitar 4.000 sambungan rumah (SR) di tiga kecamatan, yakni Tamban, Mekarsari, dan Tabunganen.

Komisi III melakukan monitoring lapangan pada Jumat (17/7) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Achmad Maulana.

Rombongan diterima Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Ryan Tirta Nugraha, bersama Kepala Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, beserta jajaran.

*Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana (ditengah)*

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana menjelaskan, pembangunan IPA Mekarsari merupakan bagian dari penyelesaian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Banjarbakula yang terwujud melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Menurutnya, keberadaan fasilitas ini menjadi solusi jangka panjang memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, sekaligus memperkuat layanan dasar di kawasan Banjarbakula yang terus berkembang.

“Pembangunan ini merupakan hasil kerja sama penyelesaian SPAM Banjarbakula dengan Kabupaten Barito Kuala. Persoalan air bersih menjadi kebutuhan utama masyarakat, sehingga proyek ini memiliki nilai strategis bagi peningkatan kualitas hidup warga,” ujarnya.

Maulana menerangkan, pembangunan dimulai pada 2024, dilanjutkan penyelesaian konstruksi utama pada 2025, sementara pada 2026 dilakukan penyempurnaan fasilitas pendukung berupa pekerjaan paving di kawasan instalasi.

*Monitoring pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mekarsari di Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala*

Pembangunan tahap awal dibiayai melalui APBN, sedangkan penyelesaian fasilitas pendukung memperoleh dukungan APBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Meski optimis terhadap target operasional pada 2027, Komisi III mengingatkan agar kesiapan instalasi harus diiringi dengan kesiapan jaringan distribusi menuju rumah-rumah warga.

“Dalam kunjungan tersebut, rombongan tidak hanya meninjau progres pembangunan fisik, tetapi juga memastikan kesiapan operasional instalasi agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” kata Maulana.

Achmad Maulana menegaskan koordinasi antara BPAM Banjarbakula dan PDAM Kabupaten Barito Kuala harus terus diperkuat agar distribusi air dapat berjalan optimal sejak hari pertama operasional.

Di akhir kegiatan, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi progres pembangunan IPA Mekarsari yang dinilai berjalan sesuai tahapan.

Mereka berharap seluruh proses penyelesaian dapat rampung tepat waktu sehingga pada 2027 masyarakat Kecamatan Tamban, Mekarsari, dan Tabunganen dapat menikmati layanan air bersih yang lebih andal, sekaligus memperkuat sistem penyediaan air minum regional Banjarbakula.

“Jangan sampai instalasinya sudah siap, tetapi jaringan perpipaannya belum tersedia. Yang terpenting bukan hanya membangun instalasi, tetapi memastikan air benar-benar mengalir ke rumah masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)