Banjarbaru – Memasuki hari pertama kerja usai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifudin, melakukan kunjungan sekaligus sidak ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (25/3).
Kunjungan tersebut dilakukan, untuk memastikan kesiapan pelayanan publik sekaligus mengecek tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Diskominfo Kalsel setelah libur panjang.
Ket : Sekda Kalsel, M. Syarifuddin didampingi Kepala Dinas Kominfo Kalsel, M. Muslim saat kunjungan di Diskominfo Kalsel
Dalam peninjauannya, Sekda menyampaikan rasa syukur serta apresiasi terhadap kedisiplinan para pegawai. Ia menilai kehadiran ASN sudah sangat baik, dengan hampir seluruh pegawai kembali bekerja tepat waktu.
“Alhamdulillah, karyawan di sini sudah hadir semuanya. Hal ini sesuai dengan kewajiban sebagai seorang ASN yang harus melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Syarifudin.
Selain memantau kehadiran pegawai, Sekda juga menegaskan pentingnya peran Diskominfo sebagai garda terdepan, dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Ia berharap Diskominfo dapat terus aktif dalam menyosialisasikan berbagai program pemerintah daerah.
Menurutnya, penyampaian informasi yang baik akan membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan berbagai layanan serta program yang telah disediakan pemerintah.
“Nantinya ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat. Kita harapkan Diskominfo memberikan semacam sosialisasi kepada masyarakat tentang apa saja yang dilakukan pemerintah, supaya masyarakat tahu apa saja yang bisa didapatkan,” tambahnya.
Di akhir kunjungannya, Syarifudin turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Diskominfo Kalsel yang tetap menjaga komitmen dan profesionalisme dalam bekerja, meskipun baru saja menjalani masa libur Idul Fitri. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat peningkatan jumlah pemudik, terutama pada pengguna angkutan laut, saat Idulfitri 1447 Hijriah.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernadi mengakui, kenaikan pengguna angkutan umum saat mudik tahun ini, memang tidak signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Ket foto : Kadishub Kalsel Fitri Hernadi
Namun, lanjutnya, masyarakat tetap terpantau antusias melaksanakan mudik ke kampung halaman masing masing.
“Alhamdulillah, pada arus mudik tahun 2026 ini, dalam rangka Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, arus mudik pada penggunaan angkutan umum, baik darat, udara, maupun laut, mengalami kenaikan meski tidak signifikan,” ungkap Fitri, kepada Abdi Persada FM, Rabu (25/3).
Peningkatan tertinggi terjadi pada pengguna angkutan laut di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, hingga sebesar 15 persen. Disusul angkutan udara sebesar 3 persen, serta pengguna angkutan darat naik sebesar 1 persen.
“Kami melihat terjadi peningkatan tajam pada pengguna angkutan laut,” ucapnya.
Sedangkan, untuk pengguna angkutan pribadi yang berlebaran di kawasan Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya, tidak terjadi peningkatan pengguna jalan.
“Pantauan kami untuk pengguna kendaraan pribadi yang berlebaran di Banjarbakula, terpantau tidak mengalami peningkatan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fitri mengucapkan apresiasi kepada para pemudik, dari arah Hulu Sungai dan sekitarnya, Kotabaru, Kota Banjarmasin serta Banjarbaru, atas lancarnya pelaksanaan arus mudik tahun ini.
“Bagi para pemudik yang masih dalam perjalanan, tetap jaga keselamatan, tetap waspada, karena tujuan kita untuk lebaran, mudik, dan kembali dengan selamat. Sehingga dapat kembali beraktivitas seperti semula, ke sekolah untuk anak anak, serta bekerja untuk para orangtua,” tutup Fitri. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membebaskan denda pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang jatuh tempo selama masa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk keringanan sekaligus upaya menjaga kepatuhan masyarakat, memenuhi kewajiban perpajakan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Indra Surya Saputra menjelaskan, bahwa kebijakan pembebasan denda ini diberlakukan karena pelayanan Samsat sempat diliburkan selama periode cuti bersama Lebaran.
Dengan demikian, masyarakat yang masa jatuh tempo pajaknya bertepatan dengan libur tersebut, tidak dikenakan sanksi keterlambatan.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan.
“Ini bentuk keringanan bagi masyarakat, karena pada masa libur pelayanan tidak berjalan. Kami ingin memastikan masyarakat tetap merasa terbantu dan tidak terbebani denda,” ujar Indra, baru – baru ini.
Ia menambahkan, setelah masa libur berakhir, masyarakat diharapkan segera melakukan pembayaran pajak kendaraan agar tidak menimbulkan tunggakan di kemudian hari.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan layanan pembayaran digital yang telah disediakan guna mempercepat dan mempermudah proses pembayaran.
Seiring dengan berakhirnya masa cuti bersama Lebaran, Pemprov Kalsel juga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, untuk mengantisipasi lonjakan wajib pajak.
Hal ini dilakukan mengingat biasanya terjadi peningkatan signifikan jumlah masyarakat yang melakukan pembayaran pajak setelah libur panjang.
Indra mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menambah titik layanan unggulan di beberapa kantor Samsat.
Penambahan layanan ini diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan dan mengurangi antrean panjang.
Selain itu, Bapenda Kalsel juga mengerahkan armada Samsat keliling ke berbagai lokasi publik, seperti pusat keramaian dan kawasan strategis lainnya.
Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor Samsat.
Menurut Indra, kombinasi antara penambahan titik layanan dan optimalisasi Samsat keliling, menjadi kunci untuk menjaga kualitas pelayanan di tengah lonjakan wajib pajak pasca Lebaran.
“Kami ingin memastikan pelayanan tetap optimal meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak. Dengan tambahan layanan dan Samsat keliling, diharapkan antrean bisa terurai dan masyarakat tetap terlayani dengan baik,” lanjut Indra.
Ia kembali menekankan pentingnya pemanfaatan layanan digital pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan sistem digital, masyarakat dapat melakukan pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan tanpa harus mengantre.
“Melalui kebijakan pembebasan denda dan berbagai strategi pelayanan yang disiapkan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dapat terus meningkat,” tutup Indra. (MRF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Tim Futsal Kalimantan Selatan, Fafage Banua, siap memenangkan Pro Futsal League (PFL) Tahun 2026. Kesiapan tersebut disampaikan Pelatih Fafage Banua, Deny Handoyo, saat tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarbaru, untuk bertanding pada lanjutan PFL 2025/2026 yang digelar 28–29 Maret 2026 di GOR Babussalam, Banjarbaru, Selasa (24/3).
Deny Handoyo mengatakan, kedatangan mereka pada lanjutan pertandingan ini, dengan kekuatan19 pemain untuk menghadapi dua pertandingan penting, dengan didampingi 3 ofisial tim.
Ket foto : Pelatih Fafage Banua Deny Handoyo
Karena itu, lanjutnya, dipastikan secara umum kondisi tim dalam keadaan baik meski terdapat beberapa pemain yang masih dalam tahap pemulihan.
“Alhamdulillah kondisi pemain secara keseluruhan baik. Hanya Rian yang baru pulih dari operasi, namun sudah mulai kembali berlatih. Selain itu, pemain asing kami asal Brasil, Caio Almeida sedang mengalami sedikit kendala pada lutut, tapi kami berharap tetap bisa tampil di pertandingan nanti,” ungkapnya.
Deny menjelaskan, bahwa tim sempat mendapatkan waktu libur selama sepekan saat momentum Lebaran, namun tetap menjaga kebugaran melalui program latihan mandiri dan daring.
“Kami tetap menggelar latihan secara online melalui Zoom agar kondisi pemain tidak turun drastis. Harapannya, saat kembali berkumpul, performa tim tetap terjaga,” ucapnya.
Pada putaran kedua ini, Fafage Banua dijadwalkan menghadapi tim Mongcongbulo asal Makassar serta Asahan Allstars dari Samarinda.
Meski pada pertemuan sebelumnya berhasil meraih kemenangan, Deny tetap mewaspadai kekuatan kedua tim tersebut.
“Kedua tim ini merupakan kuda hitam yang patut diperhitungkan. Kami sudah pernah bertemu di putaran pertama, tapi mereka tetap berpotensi memberikan kejutan,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu pemain Fafage Banua, Andri Chaniago, mengaku antusias kembali bermain di hadapan pendukung sendiri.
Ia menilai dukungan suporter akan menjadi faktor penting, untuk meningkatkan motivasi tim di lapangan.
“Kami sangat senang bisa kembali bermain di sini. Antusiasme penonton di Kalimantan Selatan sangat luar biasa. Dukungan mereka tentu sangat berarti untuk menambah semangat kami sebagai tuan rumah,” katanya.
Deny juga memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur, dan bertekad memberikan performa terbaik demi mengamankan posisi di puncak klasemen.
“Kondisi pemain 100 persen fit dan siap bertanding. Kami ingin meraih enam poin dari dua pertandingan ini agar bisa semakin kokoh di puncak klasemen hingga akhir musim,” tegasnya.
Sebagai tuan rumah putaran kedua PFL 2025/2026, Fafage Banua diharapkan mampu tampil maksimal dan memberikan hiburan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang akan memadati GOR Babussalam.
Pro Futsal League 2025-2026, merupakan Kompetisi Futsal Putra dengan kasta tertinggi untuk musim terbaru, yang berlangsung sejak 4 Oktober 2025 hingga 14 Juni 2026.
Pada musim 2025-2026 ini, liga masih diikuti 12 tim sebagai peserta, yakni 10 klub yang bertahan dari musim lalu dan dua promosi dari Nusantara Futsal League 2025.
Pro Futsal League 2025-2026 terbagi dalam dua fase yaitu, Regular Series (Klasemen, putaran pertama- kedua), serta Playoffs Series (Knock-Out, Final four-Perebutan Juara). Dan, Tim Futsal Fafage Banua saat ini tercatat menduduki peringkat pertama. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antar instansi dalam pengamanan informasi serta meningkatkan ketahanan siber daerah, khususnya dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kegiatan yang dirangkai dengan pembahasan rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut, digelar di Aula Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (12/3).
Pertemuan ini melibatkan berbagai instansi strategis, di antaranya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, Korem 101/Antasari, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalsel, Lanud Syamsuddin Noor, serta Lanal Banjarmasin.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, bahwa penguatan keamanan informasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di tengah meningkatnya ancaman serangan siber terhadap sistem digital pemerintahan.
Berdasarkan hasil pemantauan Diskominfo Kalsel, setiap bulan terdeteksi belasan hingga puluhan anomali pada sistem digital milik pemerintah daerah.
“Dari data yang kami pantau, setiap bulan terdapat belasan bahkan puluhan anomali yang terdeteksi. Beberapa waktu lalu aplikasi dan website milik pemerintah daerah juga sempat mengalami gangguan. Apakah itu sekadar uji coba atau sudah mengarah pada tindakan kriminal, tentu hal tersebut perlu kita waspadai bersama,” ujarnya.
Ket : Suasana kegiatan Forum Komunikasi Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel
Sebagai langkah antisipasi, Diskominfo Kalsel telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas menangani insiden keamanan siber secara cepat dan terkoordinasi. Saat ini, tim CSIRT telah terbentuk di seluruh 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
“Artinya jaringan respon cepat terhadap insiden siber sudah terbentuk di seluruh daerah. Namun masih banyak hal yang perlu diperkuat ke depan, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas pendukung, hingga optimalisasi sistem keamanan yang ada,” jelasnya.
Muslim menambahkan, ancaman siber yang semakin kompleks tidak hanya berpotensi mengganggu sistem informasi pemerintahan, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas keamanan wilayah secara lebih luas.
Melalui forum ini, Diskominfo Kalsel mendorong terbangunnya koordinasi lintas instansi dalam melakukan identifikasi dini, langkah preventif, serta respon cepat terhadap berbagai potensi ancaman keamanan sistem informasi di daerah.
“Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab masing – masing instansi. Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan dalam butir-butir kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan tahap awal atau brainstorming dalam merumuskan konsep kerja sama antar lembaga. Diskominfo Kalsel telah menyiapkan sejumlah draf awal yang akan menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan lanjutan.
Ke depan, hasil kesepahaman tersebut diharapkan dapat melahirkan tim terpadu yang memiliki mekanisme respon cepat terhadap berbagai indikasi gangguan keamanan siber di Kalimantan Selatan.
“Harapannya nanti dapat terbentuk tim terpadu dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Tim ini juga memungkinkan untuk disahkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Selatan agar memiliki kekuatan koordinasi yang lebih kuat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Kalsel, Sucilianita Akbar mengungkapkan, bahwa berdasarkan data pemantauan terbaru, jumlah serangan siber yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan masih cukup signifikan.
Pada bulan Desember tercatat sebanyak 36.925 serangan siber yang terdeteksi. Sementara pada bulan Januari tercatat 11.617 serangan, dan pada bulan Februari sebanyak 9.663 serangan.
“Memang terlihat ada penurunan jumlah serangan pada awal tahun ini, namun hal tersebut tidak berarti ancaman ke depan akan berkurang. Potensi lonjakan serangan tetap harus kita waspadai secara serius,” jelasnya.
Sucilianita menambahkan, sebagian besar serangan siber yang terdeteksi menargetkan alamat IP jaringan milik pemerintah daerah. Untuk itu, Diskominfo Kalsel secara rutin melakukan pemantauan harian terhadap potensi ancaman pada infrastruktur digital pemerintah.
Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Forkom KAMI ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) yang mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk forum komunikasi terkait keamanan informasi.
“Melalui forum ini kami ingin mempercepat tindak lanjut rekomendasi tersebut, salah satunya dengan menyusun nota kesepahaman antar instansi terkait langkah penanganan serangan siber maupun anomali yang terjadi di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (11/3) sore.
Pelantikan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kalsel.
Ket : Gubernur Kalsel, Muhidin saat menyampaikan sambutan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi, sehingga setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
“Rotasi ini untuk penyegaran sekaligus menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, bahwa seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan.
Muhidin menjelaskan, pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan dipertahankan dan berpeluang memperoleh pengembangan karier.
Sebaliknya, pejabat yang dinilai kurang optimal akan dievaluasi kembali dan dapat dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai.
“Evaluasi tetap kita lakukan. Kalau kinerjanya baik tentu kita pertahankan, kalau tidak sesuai maka akan kita evaluasi kembali,” tegasnya.
Terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Kalsel, Muhidin mengungkapkan, bahwa saat ini masih terdapat kekosongan pada posisi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kekosongan tersebut terjadi karena belum ada kandidat internal yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk menduduki jabatan tersebut. Untuk sementara waktu, posisi tersebut akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt),” tutupnya.
Adapun enam pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut yaitu, Galuh Tantri Narindra, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, kini menjabat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Abdul Rahim, sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel. Miftahul Chair, sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian Kalsel.
Rahmaddin, sebelumnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kini menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel.
Rusma Khazairin, sebelumnya Kepala Biro Organisasi, kini menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Dewi Fuziarti, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalsel. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Tanah, dengan menggelar rapat kerja bersama sejumlah stakeholder terkait, Rabu (11/03)
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kalsel untuk menghadirkan regulasi yang komprehensif dalam pengelolaan sumber daya air tanah secara berkelanjutan di Banua.
Foto : suasana rapat pansus III DPRD Kalsel
Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Husnul Fatahillah. Dalam forum itu, Pansus III mengundang berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan air tanah, untuk menghimpun berbagai masukan, saran, serta pandangan konstruktif terhadap substansi raperda yang sedang disusun.
Menurut Husnul Fatahillah, pelibatan stakeholder menjadi langkah penting agar regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan air tanah.
“Pembahasan raperda ini tidak hanya melihat dari sisi regulasi semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek teknis, lingkungan, serta kepentingan para pelaku usaha dan masyarakat yang memanfaatkan air tanah,” ujarnya.
Husnul menjelaskan, dalam rapat tersebut, salah satu pihak yang turut diundang adalah perwakilan Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN).
Sumber Humas DPRD Kalsel
Namun pihak ASPADIN menyampaikan bahwa draf raperda baru mereka terima pada hari yang sama, maka memerlukan waktu untuk mempelajari lebih lanjut isi dokumen tersebut secara menyeluruh.
“Mereka meminta waktu untuk mempelajari draf raperda ini terlebih dahulu dan akan merapatkannya bersama anggota ASPADIN lainnya. Rencananya mereka akan melakukan pertemuan internal terlebih dahulu,” jelasnya.
Husnul menambahkan, hasil pembahasan dari pertemuan internal tersebut nantinya akan disampaikan kembali kepada Pansus III DPRD Kalsel sebagai bahan masukan dalam proses penyempurnaan raperda.
Masukan yang disampaikan tentunya tetap harus mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Adapun sejumlah poin penting yang menjadi fokus dalam pembahasan Raperda Pengelolaan Air Tanah ini. Diantaranya terkait mekanisme perizinan pengeboran air tanah, pengaturan penggunaan air tanah, termasuk ketentuan mengenai kedalaman pengeboran, serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air tanah.
Selain itu, aspek perpajakan dari pemanfaatan air tanah juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam raperda tersebut.
“Kita ingin pemanfaatan air tanah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber daya alam,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Stok sembako jelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah di Kota Banjarmasin, dipastikan aman.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichroom Muftezar mengatakan, pemerintah kota telah beberapa kali meninjau ke Pasar Tradisional serta Pasar Modern, serta distributor, untuk memastikan ketersediaan sembako aman, saat perayaan Idul Fitri nanti.
Ket foto : Kadisperdagin Kota Banjarmasin Ichroom Muftezar
“Pemerintah Kota Banjarmasin sudah beberapa kali turun ke lapangan, untuk memonitor apakah stok pangan di Kota Banjarmasin ini aman,” ungkap Tezar, kepada sejumlah wartawan, Rabu (11/3).
Bahkan, lanjutnya, sampai saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terus melakukan komunikasi kepada pihak distributor untuk stok sembako tersebut.
“Kami terus melakukan koordinasi dengan beberapa distributor pangan di kawasan Muara Kelayan, serta daerah lainnya, untuk beberapa komiditas sembako, dan dipastikan aman,” jelas Tezar lebih lanjut.
Meski stok aman, namun menurut Tezar, pihaknya juga menemukan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga menjelang perayaan Idul Fitri ini, namun kenaikan masih dalam batas yang wajar.
“Walaupun ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga saat ini,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Tezar menyampaikan pesan kepada warga Kota Banjarmasin, untuk tidak melakukan aksi borong, karena pemerintah kota sudah memastikan ketersediaan sembako.
“Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan pesan, kepada masyarakat untuk tidak panik buying, karena Pemko Banjarmasin akan menjamin ketersediaan pangan yang diperlukan menjelang perayaan Idul Fitri mendatang,” tutur Tezar.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, juga memberikan dukungan kepada instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan Pasar Murah Ramadan.
“Berdasarkan arahan Wali Kota Banjarmasin, kami memberikan dukungan kepada instansi vertikal untuk melaksanakan Pasar Murah BCSR di tempat masing masing,” ujarnya.
Karena kegiatan tersebut, mendukung Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk menjaga inflasi selama berlangsungnya bulan Ramadan tersebut.
“Salah satu kolaborasi yang telah dilakukan antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan TVRI Kalsel, pada kegiatan tersebut Pemko Banjarmasin menyediakan 500 paket sembako bersubsidi untuk masyarakat sekitar,” ucap Tezar. (SRI/EPS)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfo) terus memperkuat sistem keamanan informasi l, untuk menjaga kedaulatan data di era digital. Melalui sistem inovatif SI KAMI (Sistem Keamanan Informasi), Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan capaian yang menempatkan daerah ini di jajaran terdepan nasional dalam pengelolaan keamanan siber.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa penguatan keamanan siber tersebut telah dimulai sejak tahun 2024 untuk melindungi ruang digital di lingkup Pemerintah Provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.
Ket : Kabid Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar
Salah satu langkah strategis yang dilakukan, adalah pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2024.
“Kalimantan Selatan merupakan provinsi kedua di Indonesia yang berhasil membentuk CSIRT secara serentak. Ini menjadi bukti kesiapan kita dalam menghadapi ancaman siber yang semakin dinamis,” ujar Sucilianita.
Selain itu, pada tahun yang sama Diskominfo Kalsel juga membentuk Agen Siber di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Agen siber tersebut berperan sebagai garda terdepan dalam merespons potensi serangan siber yang dapat mengganggu sistem informasi di masing – masing instansi.
Upaya penguatan keamanan informasi ini terus berlanjut pada tahun 2025. Pemprov Kalsel bahkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) secara serentak di seluruh kabupaten/kota.
Hasilnya menunjukkan capaian yang menggembirakan. Berdasarkan Penilaian Tingkat Keamanan Siber dan Sandi (PTKSS), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih skor sebesar 71 persen, melampaui target nasional.
“Capaian ini menjadi indikator bahwa tata kelola keamanan informasi di Kalimantan Selatan telah berada pada tingkat yang baik dan terus berkembang,” katanya.
Ke depan, Diskominfo Kalsel juga akan membentuk Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) pada tahun 2027.
“Forum ini dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepolisian Daerah dan Badan Intelijen Negara Daerah,” tutupnya.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan ekosistem digital di Kalimantan Selatan tidak hanya berkembang secara teknologi, tetapi juga semakin kuat dari sisi keamanan, hukum, dan intelijen demi melindungi data serta kepentingan masyarakat. (BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 724 kejadian kebakaran terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Data tersebut dihimpun dari laporan seluruh kabupaten dan kota oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalsel.
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kalsel, Maulana Fatahillah mengatakan, selain kebakaran, petugas pemadam juga menangani ribuan kegiatan penyelamatan lainnya.
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kalsel, Maulana Fatahillah
“Untuk tahun 2025 total kejadian kebakaran yang tercatat ada 724 kejadian. Sementara untuk kegiatan penyelamatan, karena pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan api tetapi juga menangani berbagai jenis penyelamatan, totalnya mencapai 6.043 kejadian,” ujarnya di Banjarbaru, belum lama tadi.
Berdasarkan data yang dihimpun, Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi sepanjang 2025.
“Kalau untuk kejadian kebakaran, yang tertinggi itu ada di Banjarmasin dengan 128 kejadian selama tahun 2025,” jelasnya.
Jumlah tersebut mencakup berbagai jenis kebakaran, mulai dari kebakaran permukiman, bangunan gedung, hingga kendaraan bermotor.
Sementara itu, daerah dengan jumlah kejadian kebakaran terbanyak berikutnya adalah Kabupaten Tanah Laut dengan 93 kejadian, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Kemudian disusul Kabupaten Banjar dengan 86 kejadian sepanjang tahun.
Maulana menjelaskan, Damkar Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa peran penting, terutama dalam pembinaan dan pengawasan layanan pemadam kebakaran di kabupaten dan kota.
“Kami melaksanakan pembinaan terhadap unit pemadam kebakaran, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sub urusan kebakaran di tingkat provinsi maupun kabupaten kota,” katanya.
Selain itu, Damkar provinsi juga melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran serta memberikan fasilitasi pemadaman dan penyelamatan di wilayah yang masih dapat dijangkau pos Damkar provinsi.
Saat ini Damkar Provinsi Kalimantan Selatan memiliki dua pos pemadam kebakaran, yakni di Kota Banjarbaru dan Banjarmasin.
Pos pertama berada di kawasan Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, sementara pos kedua berada di sekitar Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
Untuk mendukung operasional di lapangan, Damkar Provinsi Kalsel saat ini memiliki sejumlah armada, di antaranya satu unit medium pressure, delapan unit water supply atau mobil tangki, serta dua unit kendaraan rescue, yang ditempatkan di pos Banjarbaru dan Banjarmasin.
“Radius pelayanan kami mengikuti standar SPM (Standar Pelayanan Minimal), yaitu respons maksimal 15 menit sejak laporan diterima hingga petugas siap melakukan pemadaman atau penyelamatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)
