Admin 4 – Laman 26 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Pemprov Kalsel Targetkan Panen Gabah Petani Sebesar 6.350 Ton

BANJARBARU – Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian bangsa, terutama dalam mewujudkan ketersedian pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Para petani telah bekerja keras menghasilkan gabah dan beras sebagai komoditas utama yang harus terus dijaga keberlanjutannya.

Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, melalu Kementerian Pertanian, dimana Kementerian Pertanian berkomitmen dengan melakukan kerjasama atau MoU bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerah gabah hasil panen petani, dengan target yaitu 3 juta ton gabah setara beras hingga bulan April tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional, dan kesejahteraan petani. Sehingga dari MoU tersebut menghasilkan kesempakatan menyerap beras hingga April 2025 sebanyak 3 juta ton beras se – Indonesia.

Kabid Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Rahmawati.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Kabid Tanaman Pangan, Rahmawati, menyampaikan bahwa untuk daerah Kalsel, mendapat target untuk menyerap gabah petani setara beras dengan jumlah sebesar 6.350 ton sampai dengan April 2025.

“Ini juga salah satu upaya untuk menyukseskan program swasembada pangan karena swasembada pangan ini tidak hanya untuk meningkatkan produksi pertanian saja tetapi juga mensejahterakan petani,” ungkap Rahmawati, Rabu (12/2).

Dengan adanya penyerapan gabah petani ini, Rahmawati mengharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini tentu saja dapat dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan, baik Kementerian Pertanian maupun lembaga disektor pangan, dapat bergerak cepat dan bersama-sama mencapai target.

“Sebagai upaya mempercepat penyerapan gabah para petani, Pemerintah juga telah menyetujui penyesuaian derajat sosok beras dari 100 persen menjadi 95 persen, sehingga mempermudah proses pengolahan dan distribusi,” lanjut Rahmawati.

Ditahun 2025 ini Bulog diberi amanah besar untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional, dengan menyerap gabah petani. Maka penyerahan gabah dan beras dalam Negeri tentunya saja mengacu pada kebijakan Badan Pangan Nasional dan peraturan Menteri Pertanian, yang mengatur mekanisme penyerapan gabah, sehingga dapat mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras pada musim panen pertama ini.

“Tekad pemerintah untuk melindungi petani sebagai elemen penting dalam rangka percepatan swasembada pangan, tentu saja tanpak kebijakan yang telah diterapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen atau GKP ditingkat petani sebesar Rp6.500 kg,” lanjut Rahmawati.

Pemerintah Provinsi Kalsel, melalui dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, menghimbau dan menyebar luaskan kepada Balai Penyuluh Pertanian (BPP), penyuluh lapangan, dan Dinas Pertanian Kabupaten – Kota, untuk menyebar luaskan target serapan gabah dan beras Kalsel ini ke masing-masing wilayah, khususnya menyebarluaskan ke para petani, bahwa Bulog akan membeli gabah petani seharga 6.500 per kg.

“Ini tentu saja sangat memberikan kemudahan kepada petani dan petani juga mendapatkan harga tinggi dari Bulog yang akan membeli harga gabah tersebut,” tutup Rahmawati. (MRF/RDM/EYN)

Tujuh Anggota DPRD Provinsi Kalsel Terima BK Award

BANJARMASIN – Tujuh orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan penghargaan dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalsel bertajuk “BK Award” pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (12/2).

Ketujuh orang anggota DPRD Provinsi Kalsel tersebut yakni Athaillah Hasbi dan Rahimullah dari Fraksi Golkar, Ilham Nor dari Fraksi Gerindra, Rais Ruhayat dan Adrizal dari Fraksi PAN, Taufik Rahman dari Fraksi PKS dan Suripno Sumas dari Fraksi PKB.

Dalam sambutannya, Ketua BK DPRD Provinsi Kalsel, M. Rosehan Noor Bahri mengatakan bahwa BK Award ini merupakan upaya bersama untuk menghadirkan akuntabilitas politik dalam kerangka pencapaian demokrasi substantif di DPRD Provinsi Kalsel.

“BK Award boleh jadi hanya sesuatu yang sederhana, tapi kami berharap dari hal kecil ini kita bisa menumbuhkan semangat yang berkali-kali lipat dalam menjalankan tugas konstitusional kita sebagai anggota DPRD Provinsi Kalsel,” ujar Rosehan.

Atas nama pimpinan dan seluruh Anggota BK, Rosehan mengucapkan selamat kepada seluruh penerima anugerah BK Award. Ia berharal penghargaan ini menjadi manfaat untuk seluruh anggota wakil rakyat “Rumah Banjar” untuk terus meningkatkan kedisiplinan. (NRH/RDM/EYN)

DPRD Kalsel Sepakati Raperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Jadi Inisiatif Dewan

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang merupakan inisiatif dari Komisi I DPRD Kalsel menjadi raperda inisiatif DPRD Provinsi Kalsel.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna Internal pada Rabu (12/2) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel melalui perwakilannya, Rahimullah, memberikan penjelasan atas usulan raperda tersebut di hadapan para peserta rapat. Ia menyatakan bahwa raperda ini penting untuk dihadirkan dalam pemerintahan di Banua.

“Raperda ini mampu memberikan pedoman yang baku dan standar untuk mengikat semua pihak, baik DPRD, pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya agar tertib administrasi, terpadu, dan terkoordinasi,” ujarnya.

Selanjutnya, masing-masing fraksi di DPRD Provinsi Kalsel menyampaikan pandangan umum terhadap usulan raperda tersebut. Secara keseluruhan, fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kalsel menyepakati pentingnya raperda ini sebagai pedoman untuk menciptakan keselarasan administrasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Tahapan berikutnya, Panitia Khusus (Pansus) yang akan segera dibentuk diharapkan mulai bekerja dengan merumuskan draf raperda secara lebih rinci. Pansus juga diharapkan melakukan konsultasi publik dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan bahwa raperda ini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (ADV-NRH/RDM/EYN)

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Masuk Musrenbang 2026

BANJARMASIN – Pengelolaan sampah di Kecamatan Banjarmasin Tengah masuk dalam Perencanaan Pembangunan di Tahun 2026, hal tersebut dibahas pada Musrenbang Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah dilaksanakan, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Rabu (12/2). Dibuka Wakil Walikota Banjarmasin Ariffin Noor, didampingi Camat Banjarmasin Tengah, Maslun.

Wakil Walikota Banjarmasin, Ariffin Noor, didampingi Camat Banjarmasin Tengah, Maslun.

“Pada saat membuat rencana pembangunan tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur, diharapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat,” ungkap Ariffin, kepada sejumlah wartawan.

Selain itu, lanjutnya, rencana pengelolaan sampah di Kecamatan Banjarmasin Tengah, dimasukkan ke dalam rencana pembangunan tahun 2026 mendatang.

“Pemerintah Kota Banjarmasin berharap, pada musrenbang tingkat kecamatan Banjarmasin Tengah ini, dapat menghasilkan rencana pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat setempat,” ucap Ariffin.

Sementara itu, Camat Banjarmasin Tengah Maslun menyampaikan, bahwa di Kecamatan Banjarmasin Tengah sudah menerapkan sistem pengolahan pemilihan sampah.

“Sebelum adanya edaran dari Walikota Banjarmasin mengenai permintaan pengelolaan pemilihan sampah di kelurahan, di Kecamatan Banjarmasin Tengah telah melakukan hal tersebut,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Maslun, di Kecamatan Banjarmasin Tengah memiliki program pemilihan sampah Silangsing atau sistem pemilihan sampah yang dilakukan di kelurahan yang melibatkan masyarakat setempat.

“Untuk program pemilihan sampah di Kecamatan Banjarmasin Tengah sudah berjalan,” ucapnya.

Namun, tambah Maslun, Kecamatan Banjarmasin Tengah saat ini terus melakukan peningkatan terhadap peran serta kelurahan dan masyarakat dalam pengolahan pemilihan sampah tersebut. (SRI/RDM/EYN)

Perluas Inklusi Keuangan, Bank Kalsel Buka Layanan Laku Pandai di Barabai

BANJARMASIN – Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, Bank Kalsel bekerjasama dengan Agen BUMDES di Kabupaten/Kota se Kalsel, memberikan layanan Laku Pandai, yang dikenal dengan nama Layanan ADINK Bank Kalsel.

Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menciptakan akses keuangan yang lebih luas, tanpa perlu keberadaan kantor fisik.

Dengan memanfaatkan layanan ini, Bank Kalsel berupaya menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah, memastikan setiap individu memiliki kesempatan untuk menikmati layanan perbankan secara mudah dan praktis.

Kali ini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bank Kalsel Secara simbolis membuka Layanan ADINK (Agen Digital Inklusi Keuangan) di Foodcourt Desa Banua Budi, Kecamatan Barabai, pada Kamis (16/1) pagi.

Turut berhadir, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) HST, Eddy Rahmawan, dan Kepala Bank Kalsel Cabang Barabai, Muhaini Achyar serta masyarakat sekitar, yang sekaligus mencoba layanan ADINK Bank Kalsel tersebut.

Kegiatan ini ditandai dengan serah terima penunjukkan Agen Digital Inklusif Keuangan (ADINK) Bank Kalsel kepada perwakilan BUMDes Budi Makmur. Langkah ini bertujuan memperluas Ketersediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum mengenal atau mendapatkan layanan perbankan.

Kepala Bank Kalsel Cabang Barabai, Muhaini Achyar menjelaskan, bahwa layanan ini merupakan kolaborasi antara Bank Kalsel dan masyarakat, yang mendaftar menjadi Agen Digital Inklusif Keuangan (ADINK) sebagai perpanjangan tangan Bank Kalsel dalam memberikan layanan perbankan saat ini.

“Bank Kalsel bekerja sama dengan masyarakat atau nasabah untuk didaftarkan menjadi Agen Digital Inklusif Keuangan (ADINK) Bank Kalsel sebagai perpanjangan tangan Bank Kalsel. Kami berharap, dengan adanya layanan ini, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” ucap Muhaini.

Selain itu, Muhaini menambahkan bahwa manfaat bagi agen atau ADINK Bank Kalsel di antaranya adalah menambah penghasilan melalui sharing fee dari transaksi serta meningkatkan potensi jumlah pelanggan.

“Sedangkan manfaat bagi masyarakat yang menjadi nasabah Tabungan Banuaku Pandai di antaranya adalah memperoleh layanan perbankan, khususnya menabung dan transaksi lainnya dengan lebih aman, praktis, serta efisien melalui ADINK terdekat,” ungkap Muhaini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) HST, Eddy Rahmawan menyampaikan apresiasi atas inovasi Bank Kalsel dalam menghadirkan layanan ini.

Dengan adanya ADINK, masyarakat desa akan lebih mudah mendapatkan layanan keuangan yang aman dan praktis, sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi lokal.

“Melalui program seperti ini, kami berharap masyarakat desa dapat lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki akses yang setara terhadap layanan perbankan. Saya juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah desa dan komunitas lokal, untuk mendukung penuh keberadaan Layanan ADINK dengan berkolaborasi bersama Bank Kalsel. Dengan kerja sama yang baik, layanan keuangan ini dapat berkembang lebih luas dan membawa manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat desa,” pungkas Edy.

Sebagai informasi, Layanan keuangan melalui ADINK mencakup berbagai kemudahan, seperti pembukaan rekening tabungan BSA (Banuaku Pandai), setor dan tarik tunai tabungan Banuaku Pandai, termasuk pembayaran PBB dan tagihan PDAM.

Peluncuran ini merupakan tonggak penting bagi Bank Kalsel dalam memperkuat layanan perbankan digital dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sehingga, Bank Kalsel terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/EYN)

Gencarkan Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Rais Ruhayat Edukasi Masyarakat Di Batola

BARITO KUALA – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rais Ruhayat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalsel Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika, pada Selasa (21/01).

Dalam sosialisasi tersebut, Rais Ruhayat, yang juga merupakan politikus muda dari Partai Amanat Nasional (PAN), menegaskan pentingnya langkah bersama untuk mengatasi masalah narkotika yang masih menjadi ancaman serius di Kalsel.

Suasana Sosper oleh Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat.

“Kami ingin masyarakat semakin sadar akan bahaya narkoba, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sekitar,” jelasnya.

Rais juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan wilayah yang bebas dari peredaran narkoba.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat sangat dibutuhkan untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika.

“Fokus utama kami adalah pencegahan dan langkah antisipasi dini. Salah satunya adalah melalui penyuluhan atau sosialisasi seperti yang sedang kami lakukan ini,” tambahnya.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam mendukung upaya penanggulangan narkotika, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. (NRH/RIW/EYN)

Plh Sekda Pimpin Rakor Bersama Pemprov Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi di ruang Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (22/1).

Rapat dipimpin Plh Sekretaris Daerah Kalsel, Syarifuddin, dan dihadiri seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut. Salah satunya mengenai jadwal pelantikan Bupati dan Wali Kota yang akan dilaksanakan di Banjarbaru.

“Sementara jadwal yang telah ditentukan untuk Gubernur tanggal 7 Februari, sedangkan Bupati dan Wali Kota tanggal 10 Februari,” kata Plh Sekda.

Suasana rakor di lingkungan Pemprov Kalsel

Pembahasan lain yang tak kalah penting yakni mengenai respon Pemprov Kalsel terhadap musibah banjir yang terjadi di sebagian besar wilayah Kalsel.

“Rencananya akan kita bangun 5 posko di wilayah terdampak,” ungkapnya.

Posko akan melibatkan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Yang mana setiap posko akan disiapkan berbagai bantuan seperti sembako dan obat-obatan.

“Sementara ini memang bantuan sudah kita salurkan melalui BPBD dan Dinas Sosial,” ungkapnya. (SYA/RIW/EYN)

Pemprov Kalsel Tunggu Juknis Pemanfaatan Dana Desa Untuk Program MBG

BANJARBARU – Terkait Pemanfaatan Dana Desa untuk program makan bergizi gratsi (MBG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalselz masih menunggu petunjuk teknisnya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, usai mengikuti kegiatan Coffee Morning di ruang rapat Aberani Sulaiman Banjarbaru, Rabu (22/1).

Faried menyampaikan, terkait pemanfaatan dana desa untuk mendukung program makan bergizi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto ini, adalah informasi yang baru. Secara umum, dana desa 20 persennya dialokasikan untuk ketahanan pangan.

“Kalau itu dialokasikan untuk makan bergizi gratis bisa dilaksanakan. Namun sampai saat ini masih belum ada regulasi dan petunjuk teknis operasional kegiatan,” ucap Faried.

Apabila tidak ada petunjuk teknis operasionalnya, maka pemerintah desa maupun aparat desa tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Karena masih belum ada payung hukumnya.

“Jadi kami masih menunggu arahan dan regulasi tersebut. Kalau sudah ada regulasi dan juknisnya, Kalsel siap menjalankan program makan bergizi gratis menggunakan dana desa,” tutup Faried. (MRF/RIW/EYN)

Pemprov Kalsel Benahi TIC Untuk Majukan Pariwisata

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, tahun 2025 ini membenahi Tourism Information Center (TIC) untuk memajukan sektor pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin melalui Kasi Promosi Pariwisata Dispar Kalsel, Gusti Muhammad Yosalvina Yovani, baru-baru tadi mengatakan, dalam rangka memperkuat promosi pariwisata, pihaknya

melengkapi Tourism Information Center (TIC) dengan teknologi yang lebih canggih tahun ini. Salah satunya dengan pengadaan satu unit layar digital untuk memudahkan akses layanan informasi pariwisata Kalsel.

“Informasi wisata disampaikan secara digital, untuk memudahkan wisatawan, seperti ke destinasi wisata, rental mobil, hotel, dan kuliner,” ucapnya

Disampaikan Yovani, pihaknya juga

membahas perjanjian kerjasama dengan PT Angkasa Pura II Bandara Syamsuddin Noor. Dimana, kerjasama ini mencakup tiga poin utama, pertama inovasi Tourism Information Center menjadi TIC Digital Nusantara, Relokasi Panggung Seni Budaya dari terminal kedatangan ke terminal keberangkatan dengan dukungan fasilitas Free Parking dan Pass Visitor, serta penempatan Display produk UMKM binaan Dispar Kalsel di area bandara.

“Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan, Kami jadikan sebagai Duta Informasi Pariwisata, mengelola konten digital, mempromosikan event tematik, mendukung UMKM, dan berkolaborasi dengan tim bandara untuk mendukung promosi wisata secara keseluruhan,” jelasnya

Yovani menambahkan, tahun 2025 ini pihaknya juga akan mengembangkan buku digital, untuk mempermudah penyebaran informasi pariwisata di Kalsel.

Pada buku digital nanti, akan ada semacam barcode yang memuat berbagai macam informasi terkait sektor pariwisata di seluruh kabupaten dan kota.

“Buku digital pariwisata merupakan hasil dari kaji tiru dari Kepala Dinas Pariwisata Kalsel beserta jajaran pada 2024 lalu ke Dispar Sumatra Barat, yang sudah menerapkan layanan buku digital ini,” tutupnya. (NHF/RIW/EYN)

2025, Kebun Raya Banua Targetkan PAD 1,2 Miliar Rupiah

BANJARBARU – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Banua Kalimantan Selatan, menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,2 miliar rupiah pada tahun 2025. Target ini ditetapkan setelah Kebun Raya Banua sukses melampaui target pendapatan tahun 2024.

Plt Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah, mengungkapkan, bahwa tahun lalu pihaknya berhasil memperoleh pendapatan sebesar Rp1.641.006.000,00. Angka ini melebihi target awal sebesar 1,3 miliar rupiah.

“PAD yang dihasilkan Kebun Raya Banua terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini seiring dengan bertambahnya minat pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa,” ucap Firmansyah belum lama tadi.

Hingga 31 Desember 2024, Kebun Raya Banua mencatat total kunjungan sebanyak 206.372 orang. Bulan Mei menjadi puncak kunjungan tertinggi dengan jumlah 25.701 orang.

Firmansyah menjelaskan, sumber pendapatan Kebun Raya Banua tahun lalu berasal dari beberapa retribusi, di antaranya penyewaan tanah dan bangunan, pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Keberhasilan ini, lanjutnya, tidak lepas dari dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta kerja keras pegawai dan staf UPTD Kebun Raya Banua dalam meningkatkan pelayanan dan daya tarik wisata.

“Untuk tahun ini, kami akan melakukan beberapa peremajaan infrastruktur dan penambahan objek wisata baru. Harapannya, langkah ini dapat menunjang peningkatan jumlah pengunjung dan capaian PAD di tahun-tahun mendatang,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)