Jakarta – Pengajuan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (job fair) kini semakin mudah setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), memperkuat fitur layanan pada platform SIAPkerja.
Pembaruan ini dihadirkan untuk menyederhanakan proses pengajuan hingga penerbitan persetujuan dalam satu sistem digital yang terintegrasi.
Melalui laman jobfair.kemnaker.go.id, seluruh proses mulai dari pengajuan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan surat rekomendasi atau persetujuan kini dapat dilakukan secara digital.
Sistem ini dirancang agar proses berjalan lebih cepat, praktis, serta dapat dipantau secara real time.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani mengatakan, digitalisasi ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih modern, transparan, dan efisien.
“Pengembangan ini membuat proses pengajuan job fair menjadi lebih terintegrasi, cepat, dan transparan,” ujar Estiarty dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (9/6).
Ia menjelaskan, layanan ini dapat dimanfaatkan instansi pemerintah maupun penyelenggara swasta. Kemnaker juga mengimbau agar setiap penyelenggara mengajukan permohonan melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota melalui platform SIAPkerja pada fitur job fair.
Selain itu, penyelenggara diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan fitur SIAPkerja dalam pelaksanaan job fair, baik secara daring maupun hibrid.
Kemnaker menegaskan, penguatan layanan digital ini diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan job fair sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi kesempatan kerja di berbagai daerah.
“Mari manfaatkan layanan job fair untuk mendukung penyelenggaraan bursa kerja yang lebih efektif, transparan, dan modern,” ajaknya. (KemenakerRI-RIW/EYN)
Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi, bekerja sama dengan Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), di area perkantoran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, mulai Rabu (10/6) hingga Kamis (11/6).
GPM bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.
Gerakan Pangan Murah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga tampak antusias mendatangi lokasi kegiatan, untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga di bawah pasar.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengatakan, GPM merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, dalam upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Menurutnya, Gerakan Pangan Murah tidak hanya bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi salah satu langkah strategis, menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah dinamika harga komoditas di pasaran.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan TP PKK ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat agar tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan pangan di Kalimantan Selatan,” ujar Syamsir.
Ia menjelaskan, berbagai komoditas pangan strategis disediakan dalam kegiatan tersebut, di antaranya beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang banyak dibutuhkan masyarakat.
Syamsir menilai, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah juga berperan penting mendukung pengendalian inflasi daerah. Penyediaan bahan pangan dengan harga murah, menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan potensi kenaikan harga bahan pokok.
“Intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah sangat penting, terutama pada komoditas yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat dapat terbantu, sementara stabilitas harga tetap terjaga,” katanya.
Lebih lanjut, Syamsir menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk distributor, pelaku usaha pangan, serta instansi terkait, untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pangan di daerah.
“Langkah ini penting untuk mengantisipasi gejolak harga, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok,” sahutnya.
Selain menjaga stabilitas harga, Gerakan Pangan Murah juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan pangan secara bijak dan mendukung konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih stabil, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (MRF/RIW//EYN)
Jawa Timur – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan layanan transportasi publik yang modern, ramah lingkungan, dan terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian adalah pengembangan armada angkutan umum bertenaga listrik, untuk mendukung mobilitas masyarakat yang lebih efisien sekaligus mengurangi emisi kendaraan.
Komitmen tersebut mengemuka saat Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke PT Bagong Dekaka Mandiri di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (8/6).
Suasana pertemuan ke PT Bagong Dekaka Mandiri di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung proses perakitan armada bus yang selama ini melayani masyarakat Kalimantan Selatan, sekaligus menjajaki peluang pengembangan transportasi umum berbasis energi bersih di masa mendatang.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, bahwa kebutuhan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjangkau harus diimbangi dengan inovasi teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, penggunaan bus listrik dapat menjadi solusi jangka panjang, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menjawab tantangan ketersediaan BBM jenis solar, yang masih menjadi kendala di beberapa wilayah Kalimantan Selatan.
“Kami berharap ke depan PT Bagong Dekaka dapat mengembangkan armada bus listrik untuk mendukung transportasi publik yang lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi, serta memberikan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” katanya.
Selain membahas pengembangan armada masa depan, Komisi III juga memberikan apresiasi terhadap kualitas layanan transportasi publik yang selama ini dioperasikan PT Bagong Dekaka Mandiri, khususnya layanan Bus Trans Banjarbakula, yang melayani kawasan Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah
Kehadiran layanan tersebut dinilai telah memberikan dampak positif, mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong penggunaan angkutan umum sebagai pilihan utama transportasi sehari-hari.
“Pengembangan bus listrik diharapkan menjadi langkah awal menuju ekosistem transportasi hijau yang mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat daya saing daerah di masa depan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bagong Dekaka Mandiri, Budi Susilo, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan DPRD Kalsel terhadap pengembangan transportasi publik.
Ia menegaskan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjaga keberlanjutan operasional angkutan umum di Kalimantan Selatan.
“Kami berharap layanan yang telah berjalan di Kalimantan Selatan dapat terus berlanjut dan berkembang. Angkutan umum ini telah menjadi kebutuhan dan andalan masyarakat, sehingga keberlanjutannya sangat penting,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi mengungkapkan, bahwa tingkat keterisian penumpang (loading factor) Trans Banjarbakula hingga Mei 2026 telah mencapai 87,77 persen.
Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang tersedia saat ini.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi dasar kuat untuk menambah armada serta perluasan koridor layanan agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati akses transportasi aman, nyaman, dan terjangkau.
“Transportasi publik yang terintegrasi akan semakin memudahkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi maupun kegiatan sehari-hari. Dengan dukungan layanan BTS beserta jaringan feeder yang terus dikembangkan, kami optimis kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum akan semakin meningkat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)
Jakarta – Komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan terus diperkuat Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui kunjungan kerja ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Senin (8/6).
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan, kunjungan ini bertujuan menggali berbagai strategi pengelolaan limbah yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, dengan fokus mempelajari tata kelola minyak jelantah sebagai limbah rumah tangga dan industri kecil.
Suasana pertemuan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta.
“Hasil diskusi berkembang lebih luas hingga membahas keberhasilan DKI Jakarta membangun ekosistem industri hijau yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ucapnya.
Disampaikan Firman, pendekatan yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bagaimana limbah tidak lagi dipandang sebagai persoalan semata, melainkan dapat menjadi sumber daya yang bernilai dan membuka peluang usaha baru.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi kuat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut mampu menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya berbagai inovasi berbasis ekonomi hijau.
“Kami pelajari bukan hanya soal pengelolaan minyak jelantah, tetapi bagaimana DKI Jakarta berhasil membangun industri hijau melalui kolaborasi yang nyata. Ini menjadi pelajaran berharga bagi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan program serupa,” ungkapnya.
Firman menilai, konsep industri hijau sangat relevan dengan arah pembangunan Kalimantan Selatan yang tengah mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, peluang pengembangan usaha berbasis pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular di Banua dinilai sangat terbuka.
“Dengan semangat Kalimantan Selatan Bekerja, kita dapat membangun platform kolaborasi yang mampu melahirkan berbagai inovasi dan industri ramah lingkungan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Nuzula Dhina, menyambut baik kunjungan Komisi II DPRD Kalsel.
Penyerahan cendramata sumber Humas DPRD Kalsel.
Ia menilai pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus memperkuat sinergi antardaerah dalam mengembangkan sektor industri yang berkelanjutan.
Menurut Nuzula, selain menyampaikan berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan di DKI Jakarta, pihaknya juga memperoleh perspektif baru mengenai potensi pengembangan industri di Kalimantan Selatan yang memiliki karakteristik dan sumber daya berbeda.
“Kami mengapresiasi kunjungan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan. Diskusi ini memberikan banyak wawasan baru dan semoga berbagai gagasan positif yang muncul dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan serta potensi daerah masing – masing,” tutupnya.
Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap dapat membawa berbagai inspirasi dan praktik terbaik yang nantinya dapat diadaptasi untuk memperkuat pengelolaan limbah, mendorong ekonomi sirkular, serta mempercepat lahirnya industri hijau yang mampu menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/EYN)
Banjarmasin — Dalam rangka memeringati Hari Raya Iduladha 1447 H, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan kembali melaksanakan program sosial keagamaan bertajuk Pelindo Berbagi Qurban 2026, sebagai bentuk kepedulian dan komitmen perusahaan kepada masyarakat sekitar wilayah operasional.
Pada tahun 2026, khusus di wilayah Banjarmasin, Pelindo Group menyalurkan sebanyak 19 ekor sapi dan 13 ekor kambing yang berasal dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta bantuan sosial dari berbagai entitas Pelindo Group.
Kegiatan penyerahan hewan qurban tersebut dihadiri jajaran manajemen Pelindo Group, mitra kerja, stakeholder, serta panitia qurban dari masing-masing entitas perusahaan.
Dalam sambutannya, Subregional Head Kalimantan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Sugiono menyampaikan, bahwa momentum Hari Raya Iduladha menjadi sarana untuk memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama.
“Melalui program Pelindo Berbagi Qurban 2026, kami ingin terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar sekaligus mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dengan lingkungan sekitar. Kami berharap bantuan hewan qurban ini dapat memberikan kebahagiaan, keberkahan, dan membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sugiono.
Ia juga menegaskan, bahwa Pelindo tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis semata, tetapi turut berkomitmen untuk tumbuh bersama masyarakat melalui berbagai program sosial yang berkelanjutan.
Program Pelindo Berbagi Qurban merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai perusahaan, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta mendukung terciptanya lingkungan sosial yang harmonis.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan berharap semangat gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian sosial yang tercermin dalam kegiatan ini dapat terus terjaga dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. (Pelindo-RIW/EYN)
Banjarbaru – Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM, menjalin kerja sama dengan Satgaswil Kalimantan Selatan Densus 88 Antiteror Polri, dalam upaya memperkuat edukasi dan literasi masyarakat terkait pencegahan paham radikalisme dan intoleransi.
Rencana kerja sama tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Kepala Unit (Kanit) Pencegahan Satgaswil Kalimantan Selatan Densus 88 Antiteror Polri, Alim Sumartono dengan Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani.
Alim Sumartono mengatakan, media memiliki peran strategis menyampaikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait bahaya radikalisme, intoleransi, dan penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi negara.
Menurutnya, pendekatan pencegahan melalui edukasi dan literasi publik menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di era digital yang ditandai dengan cepatnya arus informasi.
“Media menjadi mitra penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi serta mampu menangkal paham – paham yang berpotensi memecah persatuan,” ujarnya, saat bertandang ke kantor LPPL Abdi Persada FM di Banjarbaru, Selasa (26/5).
Ia menjelaskan, kerja sama yang direncanakan nantinya dapat diwujudkan melalui berbagai program siaran edukatif, dialog interaktif, kampanye literasi digital, hingga penyebarluasan informasi mengenai pentingnya menjaga persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
Sementara itu, Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani menyambut baik rencana kerja sama tersebut, dan menilai kolaborasi antara media publik dan aparat penegak hukum sangat penting dalam memperkuat edukasi masyarakat.
Menurutnya, sebagai media publik daerah, LPPL Abdi Persada FM memiliki tanggung jawab menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif dan menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukasi bagi masyarakat.
“Kami siap mendukung program-program edukasi yang bertujuan meningkatkan literasi masyarakat, khususnya terkait pencegahan radikalisme, intoleransi, dan penyalahgunaan media digital,” katanya.
Syarifah menambahkan, pihaknya juga akan menyampaikan rencana kerja sama tersebut kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk koordinasi dan dukungan terhadap penguatan program edukasi publik di daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, media, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan persatuan di Banua.
“Melalui siaran radio yang menjangkau masyarakat luas, pesan-pesan edukasi diharapkan dapat lebih mudah diterima masyarakat hingga ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan,” lanjutnya.
Kerja sama tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan media massa dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan kondusif.
“Selain itu, kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk penyebaran paham radikal yang kini berkembang melalui berbagai platform digital dan media sosial,” tutup Syarifah. (MRF/RIW/EYN)
Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, untuk memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, melalui Rapat Paripurna Internal, Selasa (26/5).
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, kepada wartawan mengatakan, pembentukan pansus dilakukan menyusul berbagai temuan dan laporan terkait distribusi Bahan Bakar Minyak bersubsidi di Kalimantan Selatan yang dinilai masih belum berjalan optimal. Ini dibentuk sebagai langkah DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi di daerah.
Suasana rapat paripurna internal DPRD Kalsel.
“Pansus ini dibentuk berdasarkan penilaian dan hasil rapat dengar pendapat bersama sejumlah pihak, termasuk asosiasi sopir dan kelompok masyarakat,” ucapnya.
Kartoyo menjelaskan, pansus akan langsung bekerja setelah proses pembentukan struktur pimpinan selesai dilakukan. Tahapan awal yang akan dilaksanakan yakni rapat kerja serta penyusunan rencana kerja pansus sebelum nantinya turun langsung ke lapangan.
“Kita akan fokuskan pada fungsi pengawasan dan pengumpulan berbagai temuan di lapangan, yang nanti akan dijadikan rekomendasi kepada pihak terkait,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Dessy Oktavia Sari, saat membacakan usulan draf Pansus.
Lebih lanjut Kartoyo menambahkan, untuk pengawasan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Masyarakat, asosiasi sopir, LSM, hingga satgas terkait bisa menjadi mitra pansus untuk memberikan masukan maupun pengawasan di lapangan.
“Kami berharap, pembentukan pansus tersebut, distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta mampu meminimalisir berbagai pelanggaran yang merugikan masyarakat,” tutupnya.
Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, didampingi Dessy Oktavia Sari dan Plh Sekretaris DPRD Kalsel, Andre Yuzhar, dihadiri Anggota DPRD Kalsel, di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Banjarmasin. (NHF/RIW/EYN)
Banjarbaru – Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026, akan dilaksanakan di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PPRSLU) Budi Sejahtera pada Sabtu (30/5) mendatang. Berbagai persiapan pun mulai dimatangkan, termasuk rangkaian kegiatan hiburan dan perlombaan bagi para lansia.
Kepala PPRSLU Budi Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan, Hairun Nisa mengatakan, peringatan HLUN tahun ini dirancang tidak hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memberikan kebahagiaan dan penghormatan kepada para lanjut usia.
Kepada PPRSLU Budi Sejahtera Kalsel, Hairun Nisa, saat diwawancara.
“Insya Allah kegiatan nantinya akan dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Selatan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan,” Kata Nisa, Senin (25/5).
Menjelang pelaksanaan HLUN, PPRSLU Budi Sejahtera juga menggelar berbagai perlombaan, seperti fun catwalk, lomba mewarnai, hingga tebak gambar tokoh dan pahlawan. Kegiatan tersebut disambut antusias para penghuni panti.
“Alhamdulillah para lansia sangat antusias mengikuti seluruh kegiatan. Kami ingin mereka merasa senang, tetap percaya diri, dan terus aktif dalam berbagai aktivitas sosial,” ucapnya.
Ia menyebut, Gubernur Muhidin dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin dijadwalkan turut menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba yang diikuti para lansia di lingkungan panti.
Menurutnya, rangkaian perlombaan tersebut menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan suasana yang menyenangkan sekaligus meningkatkan semangat kebersamaan antar penghuni panti.
Suasana Lomba di PPRSLU Budi Sejahtera Kalsel dalam rangka menyambut HLUN 2026.
Bahkan, sejumlah lansia tampak percaya diri saat tampil di ajang fun catwalk. Keceriaan para peserta pun menjadi warna tersendiri dalam menyambut Hari Lanjut Usia Nasional tahun ini.
“Melalui kegiatan ini kami berharap para lansia tetap merasa dihargai, diperhatikan, dan memiliki ruang untuk mengekspresikan diri,” tambahnya.
Nisa juga berharap peringatan Hari Lanjut Usia Nasional dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan para lansia, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi lanjut usia di Kalimantan Selatan.
“Kami ingin Hari Lanjut Usia Nasional ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa para lansia tetap memiliki peran penting dan harus mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta penghormatan dari lingkungan sekitar,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)
Banjarmasin – Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi diserahkan kepada masyarakat Kota Banjarmasin di halaman Masjid Agung Miftahul Ihsan, Selasa (26/5). Sapi jenis Simmental dengan bobot mencapai 973 kilogram atau hampir satu ton itu, akan disembelih di Rumah Potong Hewan (RPH) sebelum dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan menjelang Hari Raya Iduladha.
Tak hanya bantuan dari Presiden, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, turut menambahkan satu ekor sapi kurban sebagai bentuk kepedulian terhadap warga dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.
Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan apresiasi, atas perhatian Presiden kepada masyarakat Kota Seribu Sungai.
Menurutnya, bantuan tersebut bukan sekadar simbol ibadah kurban, tetapi juga bentuk hadirnya negara di tengah kebutuhan masyarakat.
“Kami atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Semoga bantuan ini membawa keberkahan bagi masyarakat dan menjadi manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan,” ujarnya.
Dengan tambahan satu ekor sapi kurban dari pemerintah kota ini, harapnya, dapat memperluas jangkauan penerima manfaat, khususnya masyarakat kurang mampu di sekitar kawasan masjid.
Selain penyaluran hewan kurban, Ia juga menyoroti persoalan lingkungan saat pembagian daging nanti. Yamin menegaskan, agar pembagian daging kurban tahun ini dapat diarahkan lebih tertib dan ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.
Selain itu, warga juga diimbau membawa wadah sendiri atau menggunakan kemasan alternatif seperti anyaman purun. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi untuk menekan volume sampah pasca-Iduladha yang setiap tahun meningkat di kawasan perkotaan.
“Kami ingin pembagian daging kurban tetap berjalan lancar tanpa meninggalkan persoalan lingkungan. Edukasi penggunaan wadah ramah lingkungan harus mulai dibiasakan,” pesannya lagi.
Di sisi lain, pemerintah kota juga tengah mempercepat penataan Masjid Agung Miftahul Ihsan agar menjadi ikon religi dan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Kawasan masjid yang berada dekat Pasar Antasari dinilai memiliki potensi besar menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus wajah kota.
Saat ini proses pengecatan dan pembersihan kawasan terus dilakukan menjelang Salat Iduladha. Pemerintah melihat langkah tersebut sebagai peluang memperkuat citra kota religius dan humanis.
Senada, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar berharap, distribusi daging kurban nantinya berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.
Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah, pengurus masjid, dan panitia kurban menjadi kunci agar pembagian berlangsung tertib tanpa menimbulkan kerumunan berlebihan.
“Di momentum Iduladha, kita ingin ini menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Dokter Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, Anang Wijatmiko, memastikan stok hewan kurban di kota tersebut dalam kondisi aman menjelang Iduladha 2026.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terdapat sekitar 2.000 ekor sapi dan 2.500 ekor kambing yang telah diperiksa kesehatannya.
Meski demikian, pihaknya menerima laporan adanya beberapa sapi yang mengalami kelelahan akibat perjalanan dan cuaca ekstrem.
“Jika kondisi hewan tidak pulih sempurna, kami sarankan tidak digunakan untuk kurban dan dialihkan menjadi stok daging segar harian,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan para panitia dan pemotong hewan agar menerapkan tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam sekaligus memerhatikan kesejahteraan hewan demi menjaga kualitas daging yang dibagikan kepada masyarakat.
Kegiatan penyerahan sapi kurban tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin, pengurus Masjid Agung Miftahul Ihsan, unsur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, tokoh masyarakat, serta warga sekitar yang menyambut antusias bantuan kurban dari Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EYN)
Banjar – Polres Banjar mengungkap 46 kasus narkotika selama pelaksanaan Operasi Antik Intan 2026 yang berlangsung sejak 12 – 25 Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 54 orang diamankan, terdiri dari 50 laki-laki dan 4 perempuan.
Kapolres Banjar AKBP Fadli mengatakan, tingginya jumlah kasus yang berhasil diungkap dalam waktu kurang lebih dua pekan, menjadi gambaran bahwa peredaran narkoba di Kabupaten Banjar masih memerlukan perhatian serius.
Kapolres Banjar (abu) saat menyampaikan rilis hasil ungkapan Operasi Antik Intan 202
“Dalam dua minggu ini ada 54 tersangka yang diamankan. Itu baru yang terungkap, belum yang tidak terungkap,” ujar Kapolres saat konferensi pers di Mapolres Banjar, Selasa (26/5).
Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa sabu seberat 86,62 gram, 368 butir psikotropika, dan 26 butir ekstasi.
Para tersangka dijerat Pasal 114 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsider Pasal 112, dengan ancaman hukuman minimal enam tahun hingga maksimal 20 tahun penjara.
Kapolres menilai persoalan narkoba tidak boleh dianggap ringan karena dampaknya sangat luas, baik terhadap kesehatan maupun kondisi sosial masyarakat.
“Jangan sampai keluarga kita yang terkena. Dampaknya sangat merugikan, baik dari faktor kesehatan, sosial, maupun pengaruh negatif lainnya,” katanya.
Ia juga meminta dukungan masyarakat dan media untuk bersama-sama membantu menekan peredaran narkoba di Kabupaten Banjar.
“Mudah-mudahan narkoba di Kabupaten Banjar ini bisa kita tekan, bahkan kalau bisa kita bersihkan,” ucapnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar, Ikhwansyah mengatakan, jumlah kasus yang terungkap selama operasi menjadi perhatian bersama, terutama karena rata – rata terdapat satu hingga dua kasus yang ditemukan setiap hari.
“Ini tentu menjadi perhatian kita bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan,” ujarnya.
Menurut Ikhwansyah, kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat Kabupaten Banjar, khususnya Martapura, dikenal sebagai daerah dengan julukan Serambi Mekah.
Ia mengapresiasi langkah jajaran Polres Banjar yang terus melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika.
“Kami berharap apa yang sudah dilakukan ini bisa menjadi langkah pencegahan agar kasus narkoba ke depan dapat ditekan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EYN)
