AMUNTAI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK bersama Wakil Rakyat Dapil V yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong menghadiri upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ke-71 di Halaman Kantor Bupati HSU, Kamis (11/5).
Supian HK memaknai tema Hari Jadi Kabupaten HSU yang mengangkat tema ‘Kabul Hajat Barakat Ikhtiar wan Tawakal’ sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi daerah Kabupten HSU, termasuk bidang pertanian dan perikanan.
Suasana Peringatan Harjad ke 71 Kabupaten HSU
Selain itu, lanjutnya, terkait permasalahan eceng gondok dan susupan gunung menutup alur dan jalur pelayaran perahu nelayan, sehingga pembersihan harus dilakukan.
“Kami sudah pernah membersihkan sungai Danau Panggang menuju Sungai Barito itu kurang lebih 12 km,” katanya.
Supian HK juga mendoakan agar tujuan pembangunan Kabupaten HSU dapat tercapai, tentunya dengan disertai kerja keras sebagai ikhtiar serta rasa syukur dan doa tawakkal kepada Allah SWT.
Sementara, Penjabat Bupati HSU, Raden Suria Fadliansyah berharap momentum Hari Jadi Kabupaten HSU ini dapat menjadi pendorong dan spirit seluruh elemen masyarakat setempat untuk menjalin kebersamaan.
“Semoga peringatan Hari Jadi Kabupaten HSU ini mampu meningkatkan kerjasama yang sinergi serta bahu membahu membangun HSU sehingga merubah tantangan menjadi peluang,” jelasnya.
Pada gelaran Hari Jadi Kabupaten HSU ini, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini turut berhadir untuk memberikan doa dan bersilaturahmi. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel berhasil meningkatkan jumlah desa mandiri. Keberhasilannya pun mampu merealisasikan 357 persen. Jika dibandingkan tahun lalu, perbedaannya sangat jauh. Melalui data resmi pihaknya, angka berstatus mandiri pada 2022 telah mencapai 100 desa di 11 kabupaten.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kabid Pengembangan Kawasan Pedesaan (PKP), Siti Norbayah, mengungkapkan, keberhasilan ini tentu tidak lepas dari usaha serta kinerja dari seluruh jajaran baik ditingkat kabupaten, pemerintahan desa hingga pendamping dari Kemendes RI.
Kabid PKP Dinas PMD Provinsi Kalsel, Siti Norbayah usai menjelaskan status desa
“Tim kami di PMD Kalsel ini hanya sekitar 90 orang lebih. Artinya, keberadaaan mereka sangat membantu sekali dalam merealisasi Indeks Desa Membangun (IDM) sekaligus membantu mengimplementasikan secara maksimal program-program untuk mengentaskan masalah ini,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (11/5) siang.
Apalagi, katanya, selain turut berkolaborasi dengan TNI melalui program nyata Manunggal Membangun Desa atau dikenal TMMD, ada pula Pembangunan Manunggal Menuju Desa Mandiri dan Berkelanjutan (PAMAN MUDIK) yang digagas langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah.
“Ini programnya sangat membantu sekali bahkan mengapresiasi karena percepatan penurunannya akurat. Bahkan, target kami adalah menurunkan hingga tidak ada lagi status desa sangat tertinggal di Kalimantan Selatan,” paparnya.
Dari data yang dirilis tahun 2021 lalu, jumlah status sangat tertinggal mencapai 6 desa tersebar di 11 kabupaten di Kalsel. Namun pada 2022, angka tersebut menunjukkan penurunan yang sangat baik dan signifikan yakni tinggal 2 desa lagi.
“Penilaiannya itu masih pada saran prasarana seperti jalan karena 2 desa ini berada di perbukitan. Turut menjadi perhatian kami,” bebernya.
Ia membeberkan, untuk jumlah desa berkembang tercatat pada 2021 mencapai 1.334. Lalu, desa maju sekitar 398. Sementara, berdasarkan rilis resmi status mandiri baru berjumlah 28 desa.
“Tetapi pada tahun rilis 2022 (data 2023) status mandiri mengalami penambahan menjadi 100 desa. Tentu, ini merupakan capaian Pemprov Kalsel melalui dukungan penuh dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (Paman Birin),” beber Kepala Bidang (Kabid) PKP Dinas PMD Provinsi Kalsel, Siti Norbayah.
Kendati begitu, dia menjelaskan, pada 2022 status desa maju yang sebelumnya hanya terealisasi sebanyak 398 kini mampu merangkak pesat dikisaran angka 835 desa tersebar di kabupaten.
“Terjadi kenaikan yang posif yakni sebesar 210 persen. Ini juga dipengaruhi adanya program PAMAN MUDIK dan TMMD tadi,” ucapnya.
Berdasarkan hasil data status desa 2022, status maju juga mengalami kenaikan. Dari 398 kini berubah menjadi 892 desa. Artinya, 1.334 desa dengan statusnya berkembang jadi berkurang.
“Fokus utama kita pada 2023 ini di antaranya adalah menuntaskan nol status desa sangat tertinggal dan tertinggal. Terutama tertinggal di Kalsel sempat diangka 94 pada 2021, tetapi kini telah mengalami penurunan menjadi 34 desa. Selain itu, desa sangat tertinggalnya tercatat ada 2 di HST yaitu Desa Juhu dan Aing Bantai yang kawasannya terletak di pegunungan Meratus,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Stunting merupakan masalah global yang melanda di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil SSGI Tahun 2022, Kalimantan Selatan berada di urutan 15 dari seluruh Indonesia dengan angka 24,6 persen untuk tingkat Stunting. Nilai ini tergolong masuk dalam level tinggi, mengingat WHO menetapkan standar prevalensi Stunting diangka kurang dari 20%. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi salah satu grup media cetak lokal bersama dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, mencetuskan program Semesta Mencegah Stunting #CukupDuaTelur.
Para ibu penerima bantuan before bersama pejabat Bank Kalsel
Konsep sederhananya adalah, bahwa pencegahan Stunting dinilai dapat dilakukan dengan pemberian 2 (dua) telur setiap harinya kepada anak balita. Kandungan protein hewani yang tinggi dalam sebutir telur, diyakini mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anak, sehingga nantinya terbebas dari Stunting.
Bank Kalsel melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan dukungan terhadap Program Semesta Mencegah Stunting #CukupDuaTelur sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan kepada 40 (empat puluh) anak Stunting di wilayah Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Berangas.
Secara simbolis, penyerahan distribusi telur dilakukan di Kantor Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan, yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, IGK Prasetya, kepada warga penerima Program Semesta Mencegah Stunting #CukupDuaTelur pada Selasa (9/5).
“Bank Kalsel memiliki Program CSR (Corporate Social Responsibility) yang salah satunya adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap pencegahan Stunting. Atas hal ini, Bank Kalsel memberikan dukungan terhadap Program Semesta Mencegah Stunting #CukupDuaTelur ini, yang Saya nilai sangat bagus dijalankan dan semoga dapat berkelanjutan. Dikemudian hari angka Stunting Kalsel Saya harap semakin menurun, bahkan tidak akan ditemukan lagi angka Stunting di Kalsel dimasa akan datang,” ujar IGK Prasetya.
Turut berhadir pula Dewan Komisaris Bank Kalsel, Syahrituah Siregar dan Rizal Akbar Sarupi, menyerahkan secara simbolis dukungan bantuan CSR Bank Kalsel. (ADV-RIW/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, akhirnya mampu merealisasikan usulan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Kabupaten Tanah Bumbu untuk pengadaan bibit udang Windu. Komoditi bernilai ekonomi yang didatangkan dari pulau Jawa itu mencapai 390.400 ekor.
Foto bersama usai penyerahan secara simbolis bibit udang windu (tiger) kepada dua Pokdakan Desa Api Api, Kusan Tengah, Tanah Bumbu
“Alhamdulillah Pemprov melalui Kadis Kelautan dan Perikanan Kalsel merealisasikan ini untuk Pokdakan di sini. Ya, saya berharap udang Windu yang telah disalurkan bisa dikembangkan dan tentu mampu dipasarkan supaya nilai ekonominya juga bisa didapatkan,” ujarnya usai ikut menebarkan bibit udang bernama latin penaeus monodon ini di lokasi tambak Pokdan Sahabatku di Desa Api Api, Kusan Tengah, Tanah Bumbu, Senin (8/5) sore.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel bersama Pemkab Tanbu turut berpartipasi menebarkan benih udang windu di pertambakan Pokdakan Desa Api Api
Politisi yang membidangi ekonomi dan keuangan itu turut berpesan agar para kelompok pembudidaya ikan ini serius menata dengan baik pengelolaan pertambakan dan kini menjadi habitat baru ratusan ribu udang yang sudah ditebarkan.
“Ditata secara rapi, baik itu konsepnya modern atau pun tradisional. Tidak lupa juga menjaga PH air agar bibit yang sudah dilepas ini bisa bertumbuh kembang sesuai harapan kita bersama,” harapnya.
Sebagaimana harapan itu, upaya pengawasan terhadap pengembangan ini juga turut diukur secara berkesinambungan. Mengingat tak hanya dipantau dari Pemprov Kalsel saja melainkan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan RI juga ikut berperan untuk menyukseskan kegiatan tersebut.
“Mudah-mudahan ini bisa diawasi dengan baik dan secara terus menerus untuk perkembang biakannya juga. Hal ini juga merupakan aspirasi warga di Kabupaten Tanah Bumbu termasuk di Desa Api Api. Tak lupa pula, perbanyakan dari udang itu bisa dihasilkan di lokasi ini karena bibitnya diambil di luar Jawa. Artinya, Pokdakan di daerah ini bisa terus belajar sembari turut diawasi oleh pengawas dari Kemenlautkan dan Pemprov Kalsel,” beber politisi yang akrab disapa Paman Yani tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Kalsel, Rusdi Hartono, menyampaikan, penyaluran udang yang dikenal dengan sebutan black tiger ini merupakan bentuk kepedulian Gubernur Kalsel Sahbirin Noor kepada Pokdakan di daerah tersebut. Bahkan masing-masing kelompok dijatahi sebanyak 195.200 ekor.
“Ini berkat kerjasama dengan DPRD Kalsel terutama dari Wakil Ketua Komisi II Paman Yani sehingga bantuannya dapat disalurkan. Keberhasilan itu merupakan pokok pikiran (pokir) beliau dan mudah-mudahan sesuai yang diharapkan,” harapnya.
Selanjutnya, dirinya membeberkan, untuk total keseluruhan anggaran pengadaan bibit udang Windu melalui APBD khusus bagi dua Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yakni Hasrat Bersama dan Sahabatku mencapai Rp200 juta.
“Dari 13 kabupaten/kota. Alhamdulillah, hanya Tanah Bumbu yang disetujui mendapatkan bantuan pengadaan bibit ini,” ucap mantan Kepala Pelabuhan Perikanan Banjar Raya, Banjarmasin.
Ia menyampaikan, agar upaya budidaya udang Windu terus berkelanjutan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel juga melibatkan Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut (BPAPL) Kotabaru untuk ikut mengembangkan bibit ini.
“UPTDnya itu yang khusus menangani perbanyakan dari udang Windu,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2020 menjadi sajian dalam Sosialisasi Propem, Perda, Rancangan Perda dan Peraturan Perundang-undangan (Sosper) yang digelar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi untuk mengedukasi warga Desa Api Api, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu.
Suasana saat pelaksanaan Sosialisasi Propem, Perda, Rancangan Perda dan Peraturan Perundang-undangan (Sosper) yang digelar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel M Yani Helmi
“Ini penting kita sampaikan kepada masyarakat karena retribusi jasa usaha yang dimaksud seperti tambat labuh atau sebagainya itu sudah diatur oleh perda tersebut,” ujar politisi dari Partai Golkar, usai menggelar Sosialisasi Propem, Perda, Rancangan Perda dan Peraturan Perundang-undangan (Sosper), Senin (8/5) sore.
Dengan adanya ini, tutur dia, keberadaan peraturan daerah retribusi jasa usaha turut berperan mengantisipasi pungutan liar (pungli). Mengingat, perda itu diatur untuk kepentingan layanan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.
“Tarif seperti tambat labuh dan sebagainya sudah sesuai serta telah diatur di dalam perda itu. Bahkan, akan terus kita sosialisasikan agar mereka tidak ragu untuk berlabuh ke pelabuhan perikanan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu,” ucapnya.
Bahkan, perda ini juga turut memberikan perlindungan (protektif) lebih kepada nelayan yang sering melakukan aktivitas perjalanan melaut. Terlebih, diperairan laut yang masih masuk wilayah hukum kelautan di Kalimantan Selatan.
“Makanya perda ini terus kita sebarkan. Terlebih, retribusi jasa usaha yang diterima menjadi PAD dalam mewujudkan pembangunan di daerah. Kita lihat Pelabuhan Perikanan Batulicin memiliki potensi besar untuk terus ditingkatkan agar pelayanan yang diberikan juga optimal,” papar legislator dari Dapil VI Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono, mengucapkan terima atas penyebarluasan perda tersebut. Selain dapat dipahami masyarakat, implementasinya mampu berjalan dengan baik seiring dilakukannya sosialisasi ini.
Kadis Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono, saat turut menyampaikan kegiatan Pelabuhan Perikanan di Kalsel melalui penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2020
“Kami berterima kasih kepada Paman Yani yang aktif dan sering berperan menyebarkanluaskan perda ini. Tentu, ini pelabuhan milik kita akan terus ditingkatkan termasuk PADnya,” paparnya.
Tak kalah lagi, kata dia, peningkatannya didorong dengan pembangunan cold storage. Setelah ada di Pelabuhan Perikanan Banjar Raya, juga akan dimiliki di Kabupaten Tanah Bumbu.
“Anggarannya itu dari APBD sebesar Rp5 miliar khusus bagi Pelabuhan Perikanan Batulicin,” bebernya.
Diketahui, kegiatan ini diikuti mulai dari profesi nelayan, petani dan pembudidaya ikan. Yang mana, partisipasi tersebut diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi mereka agar mengetahui lebih jauh terhadap penerapan Perda Nomor 8 tahun 2020. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan kembali melakukan inovasi layanan kas untuk menyediakan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai, sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI, yaitu Ekspedisi Rupiah Susur Sungai.
Dalam kegiatan ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menggunakan transportasi sungai dengan menyusuri masyarakat sepanjang pesisir sungai.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan akan menyusuri sungai di wilayah Kabupaten Barito Kuala hingga Kabupaten Kapuas, sedangkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah akan menyusuri sungai dari Palangkaraya hingga Kabupaten Kapuas.
Kegiatan ini dilaksanakan mulai 8 – 11 Mei 2023 dan jumlah uang yang akan didistribusikan sebanyak Rp3,2 milyar.
Dalam sambutannya, Robi Ariadi, Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan, selain kegiatan penyediaan uang layak edar, Ekspedisi Rupiah Susur Sungai turut menghadirkan kegiatan lainnya.
“Meliputi Layanan Kas Keliling, Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah, dan Program Bantuan Sosial Dedikasi Untuk Negeri yaitu Program Sosial Bank Indonesia, berupa bantuan sarana dan prasarana pendidikan kepada SDN Sungai Punggu 2 dan SDN Sungai Seluang”, ujarnya.
Lebih lanjut Robi mengatakan, tujuan PSBI ini, agar dapat memberikan dukungan peningkatan kualitas pendidikan setempat.
Seremonial acara pelepasan tim Ekspedisi Rupiah Susur Sungai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada Senin (8/5) di Taman Siring Piere Tandean – Patung Bekantan, yang dihadiri Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Pimpinan Perbankan Wilayah Kalimantan Selatan dan Segenap unsur Forkopimda Kota Banjarmasin.
Acara puncak Ekspedisi Rupiah Susur Sungai akan dilaksanakan pada 10 Mei 2023 mendatang, di Pelabuhan Danau Mare Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam acara tersebut, akan mempertemukan tim Ekspedisi Rupiah Susur Sungai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan dan tim Ekspedisi Rupiah Susur Sungai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah yang juga disertai kegiatan Layanan Kas Keliling dan Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah.
Kegiatan ekspedisi ini akan menjadi momen yang berharga untuk menghadirkan Bank Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri dan menjadi komitmen untuk menyediakan uang Rupiah yang semakin berkualitas dan terpercaya sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI. Selain itu juga meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kebanggaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah, menjaga reputasi uang Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.
Bank Indonesia akan senantiasa memastikan ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan layak edar guna mendukung kelancaran aktivitas perekonomian, serta memperkuat koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk memastikan uang Rupiah beredar dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI. (KPwBIKalsel-RIW/RDM/EYN)
BANJARBARU – Sebanyak 541 tenaga kesehatan di Kalimantan Selatan, menerima SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah provinsi Kalsel, pada Senin (8/5) di gedung Idham Khalid Setdaprov di Banjarbaru. Penyerahan dilakukan Gubernur, Sahbirin Noor, diwakili Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar.
Dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov, Roy Rizali Anwar, Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu, memberikan ucapan selamat kepada para penerima SK PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Nakes penerima SK PPPK saat mengucapkan sumpah jabatan.
“Keberhasilan saudara melalui seleksi P3K, merupakan buah dari kerja keras dan doa dari sanak keluarga. Maka, sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, bekerjalah dengan hati yang tulus, ikhlas dan diniatkan untuk ibadah,” pesannya.
Lebih lanjut Gubernur juga membeberkan data, bahwa dari 240 Puskesmas yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel, sebanyak 25,83 persen diantaranya masih kekurangan tenaga kesehatan strategis. Sementara hampir 3 persen lainnya, belum memiliki dokter.
Sekdaprov Kalsel dan tamu undangan berfoto bersama nakes penerima SK PPPK.
“Oleh karena itu, kehadiran 541 P3K yang menerima SK pada hari ini memberikan angin segar bagi peningkatan kuantitas dan juga kualitas nakes strategis di Kalsel, sekaligus penyebaran yang lebih merata diberbagai wilayah,” tutupnya.
Sementara itu, usai acara, kepada wartawan, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan, harapannya agar para nakes ini bekerja semaksimal mungkin, dan selalu belajar, agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
”Kekurangan SDM yang selama ini menjadi salah satu masalah di Kalsel bisa terpenuhi dengan kebijakan dari pemerintah pusat ini. Mudah-mudahan mereka bisa bekerja semaksimal mungkin, mau belajar dan selalu memperbaiki kinerjanya serta memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya. (RIW/RDM/EYN)
BANJARMASIN – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, membahas lebih detail lagi bersama SKPD terkait.
Hal itu disampaikan, Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, DPRD Banjarmasin, Amalia Handayani, pada akhir pekan tadi.
Ketua Pansus Raperda
Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, DPRD Banjarmasin, Amalia Handayani.
Amalia menjelaskan, untuk mengantisipasi terjadinya penambahan penduduk lansia di kota ini, maka dibahas sangat detail, agar tidak menjadi permasalah sosial. Dalam bentuk kehadiran payung hukum bertujuan, untuk memperkuat program pemberdayaan dan perlindungan para lanjut usia.
“Pasal per pasal sudah banyak disepakati, penanganan lansia tanggung jawab Pemko Banjarmasin, yaitu saling bekerjasama dan koordinasi antar SKPD dalam menjalankan program,” katanya
Disampaikan Amalia, pembahasan Raperda pemberdayaan dan perlindungan para lanjut usia, dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan lansia mulai dari segi ekonomi, kesehatan, dan sosial. Ia berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Sehingga, mereka menikmati hari-harinya dengan penuh kebahagiaan, yaitu meski usia senja tetap semangat dan tidak merasa terpinggirkan.
“Kemungkinan dua kali pertemuan lagi, akan kita finalisasi,” jelasnya
Lebih lanjut Amel (sapaan akrabnya) menambahkan, dalam pemberdayaan dan perlindungan lanjut usia ini, bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Kota, juga menjadi kewajiban keluarga, supaya para lansia hidupnya jangan sampai terlantar. Hal itu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial.
“Dalam UU itu diamanatkan, lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosial dan berperan aktif dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tutupnya.
Untuk diketahui, rapat pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, bertempat di ruang Komisi empat DPRD Banjarmasin, pada Jumat 5 mei 2023 sore. Dipimpin Ketua Pansus Amalia Handayani, didampingi Wakil Ketua, dan Anggotanya. Dihadiri Kepala Dinas Sosial Dolly Syahbana, Kepala Dinas Kesehatan Ramadhan,dan Kabag Hukum Banjarmasin Jefri Fransyah beserta jajarannya. (NHF/RDM/EYN)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengupayakan peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) provinsi ini, melalui atensi dan bimtek penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE.
Kegiatan yang mengundang seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) seluruh Kabupaten/Kota di provinsi ini, berlangsung di salah satu hotel kota Banjarbaru, pada Senin (8/5).
Menghadirkan perwakilan dari Kementerian PAN-RB sebagai narasumber, Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim berharap, kegiatan ini dapat memberikan dampak positif terhadap nilai indeks SPBE Kalsel yang sempat menurun akibat pandemi.
“Kemarin sempat nilai indeks SPBE kita diatas 3, tetapi sekarang malah dibawah tiga karena pandemi kemarin,” ujarnya disela kegiatan.
Menurut Muslim, penurunan nilai indeks tersebut juga diakibatkan kurangnya laporan SKPD di Kabupaten/Kota terhadap kegiatan yang mereka laksanakan.
Suasana atensi dan bimtek penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE, di salah satu hotel kota Banjarbaru.
“Melalui momentum ini kita ingin mendorong agar apa yang dilakukan Pemprov maupun Kabupaten Kota lebih tersampaikan dengan optimal,” tuturnya.
Selain itu Muslim menyebut, melalui kegiatan ini pihaknya ingin menyamakan persepsi antara Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyusun program yang dilakukan untuk penilaian indeks SPBE Provinsi Kalimantan Selatan.
“Ini merupakan pertaruhan kita bersama, mengingat saat ini nilai SPBE kita masih dibawah tiga. Kita harus bekerja keras karena nilai indeks ini merupakan akumulasi dari teman-teman di kabupaten/kota,” tutupnya.(SYA/RDM/EYN)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, seleksi calon peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Tingkat Kalsel, di Kota Banjarmasin, sejak 6 – 8 Mei 2023.
Seleksi dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Banjarmasin. Dibuka oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel, Hermansyah.
Kadispora Kalsel, Hermansyah, saat menyematkan tanda peserta PPAN.
Hermansyah mengatakan, Dispora Kalsel sudah melaksanakan 4 kali seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara ini.
“Seleksi PPAN ini merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Dispora Kalsel,” ungkap Hermansyah.
Pada seleksi tahun ini diharapkan, terpilih pemuda yang terbaik untuk mewakili Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kami berharap pada seleksi ini ditemukan pemuda yang berpotensi dan bertalenta, untuk mewakili Kalsel, untuk pertukaran pemuda tersebut,” ucap Hermansyah.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi menjelaskan, pada seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara tahun ini, terdapat dua program.Yakni, Program Pertukaran Pemuda Indonesia Australia, serta Program Pertukaran Pemuda Indonesia Korea.
“Pada deleksi ini, diikuti dari 47 pemuda dari perwakilan 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Seleksi para peserta ini melalui tahapan 7 kategori diantara menguasai pengetahuan Seni budaya, kepemudaan, kesehatan, psikolog, agama, serta lainnya.
Nantinya, lanjut Rokhyatin, akan tersaring 2 pemuda mewakili masing masing negara pertukaran. Untuk perwakilan ke Australia dan Korea.
“Satu pemuda yang terpilih akan mewakili ke Australia, serta satu pemuda lagi ke Korea,” ujar Rokhyatin. (ADV/SRI/RDM/EYN)
