Admin 4 – Laman 13 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Gelar Lomba Mading 3D, Upaya Disdikbud Dorong Generasi Muda Kalsel Cintai Sejarah

Banjarmasin – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Kebudayaan, Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, sukses menggelar Lomba Edukatif Kultural Mading Tiga Dimensi (3D), Kamis (23/7).

Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar untuk mengenal sekaligus mengemas sejarah revolusi fisik Kalimantan Selatan melalui karya kreatif dan inovatif.

Lomba yang diikuti perwakilan 16 sekolah dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Barito Kuala tersebut, mendapat sambutan antusias. Para peserta tidak hanya menampilkan mading tiga dimensi, tetapi juga menunjukkan pemahaman sejarah melalui penyajian yang komunikatif dan menarik.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim, diwakili Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah, mengapresiasi semangat para pelajar yang aktif menggali informasi serta mengajukan berbagai pertanyaan mengenai sejarah revolusi fisik di Kalimantan Selatan.

*Juara I Lomba Edukatif Kultural Mading Tiga Dimensi (3D), diraih SMAN 7 Banjarmasin*

Ia berharap, lomba ini mampu melahirkan generasi muda yang siap menjadi agen penyebar informasi sejarah di lingkungan sekolah masing-masing sehingga semakin banyak pelajar mengenal perjuangan para pahlawan daerah.

“Mereka nanti dapat menjadi penyambung informasi sejarah kepada teman-teman di sekolah, sehingga sejarah perjuangan Kalimantan Selatan semakin dikenal dan dicintai generasi muda,” harapnya.

Arry menambahkan, melalui lomba ini Disdikbud Kalsel terus berkomitmen menumbuhkan kecintaan pelajar terhadap sejarah daerah sekaligus memperkuat kesadaran pentingnya menjaga nilai-nilai perjuangan sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya bangsa.

“Pembelajaran sejarah tidak hanya menjadi materi di ruang kelas, tetapi juga mampu berkembang menjadi pengalaman yang kreatif, menyenangkan, dan menginspirasi generasi muda untuk terus menjaga warisan sejarah daerah,” jelasnya.

Sementara itu, salah seorang dewan juri, Wajidi, menilai lomba mading 3D menjadi bentuk pengembangan pembelajaran sejarah yang lebih kreatif dan relevan dengan karakter generasi muda saat ini.

*Foto bersama dewan juri dan para pemenang*

Menurutnya, penyampaian sejarah tidak harus terpaku di dalam kelas, tetapi dapat dikemas secara interaktif, atraktif, dan memanfaatkan unsur visual, audio, hingga pertunjukan kreatif agar materi sejarah lebih mudah dipahami.

“Meski demikian, kreativitas tetap harus berpijak pada fakta sejarah. Inovasi yang ditampilkan peserta tidak boleh menghilangkan konteks maupun keaslian peristiwa sehingga pesan sejarah tetap tersampaikan secara benar,” tutupnya.

Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan tidak hanya mengenal tokoh dan peristiwa sejarah, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan budaya Kalimantan Selatan.

Pada akhir perlombaan, dewan juri yang terdiri dari Wajidi, Budi Kurniawan, dan Syahril M. Noor menetapkan SMAN 7 Banjarmasin sebagai Juara I dengan nilai 800, disusul SMA Frater Don Bosco Banjarmasin sebagai Juara II dengan nilai 750, dan SMAN 2 Banjarmasin sebagai Juara III dengan nilai 660.

Sementara itu, SLBN 3 Banjarmasin meraih Juara Harapan I dengan nilai 495, SMAN 1 Mandastana Batola sebagai Juara Harapan II dengan nilai 480, serta SMAIT Ukhuwah Banjarmasin sebagai Juara Harapan III dengan nilai 470. (NHF/RIW/APR)

Percepat Performa Agraria, BPN Kalsel Gelar Rakor Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria 2026

Banjarbaru – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor, untuk percepatan pelaksanaan program reforma agraria di daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (24/7), dihadiri unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta anggota Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Budi Kristiyana mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan reforma agraria selama tahun 2026, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menyelesaikan berbagai program strategis di bidang pertanahan.

“Reforma agraria tidak hanya berfokus pada penataan aset melalui legalisasi tanah, tetapi juga penataan akses agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan,” ungkapnya.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan reforma agraria membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun instansi terkait.

“Rapat koordinasi ini diharapkan dapat mengindentifikasi berbagai kendala di lapangan dan dicarikan solusi bersama sehingga pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tutupnya.

*Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026*

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terus terjalin antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah BPN dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria.

“Reforma agraria merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, serta mendorong pemerataan pembangunan di daerah,” ungkapnya.

Tantri berharap, melalui koordinasi yang semakin kuat antaranggota Gugus Tugas Reforma Agraria, maka pelaksanaan program reforma agraria di Kalimantan Selatan berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

“Sehingga mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat terhadap tanah,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Peringati Hari Anak Nasional 2026, Diskominfo Kalsel Dorong Perlindungan Anak di Ruang Digital

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Ajakan tersebut disampaikan melalui apel pagi dalam rangka memeringati Hari Anak Nasional (HAN) ke-42, yang digelar di Halaman Kantor Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (23/7).

Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

“Pesan untuk peringatan Hari Anak Nasional hari ini, mudah-mudahan kita semua, baik ASN maupun masyarakat, dapat menjaga anak – anak kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga untuk mendukung kemampuan anak-anak menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Mashudi.

Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan pendidikan, tetapi juga mencakup perlindungan di ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Mashudi menjelaskan, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat harus diimbangi dengan pengawasan, pendampingan, dan edukasi dari orang tua maupun lingkungan sekitar agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijak.

Ia menegaskan, Diskominfo Kalsel sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informatika terus berkomitmen meningkatkan literasi digital melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua, maupun anak-anak.

“Ruang digital semakin berkembang. Diskominfo sebagai leading sector berkomitmen untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat, orang tua, dan anak – anak agar dapat memanfaatkan ruang digital dengan baik. Artinya, perlu ada pembatasan terhadap konten atau hal-hal yang tidak sesuai dengan usia anak,” jelasnya.

Mashudi menambahkan, edukasi dan pendampingan yang tepat menjadi kunci dalam menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi anak.

Dengan dukungan seluruh pihak, anak-anak diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, serta mampu memanfaatkan teknologi secara positif.

Ia berharap semangat Hari Anak Nasional ke-42 semakin memperkuat komitmen bersama dalam melindungi anak dari berbagai pengaruh negatif sekaligus mempersiapkan generasi yang berkualitas dan berdaya saing. (BDR/RIW/APR)

Peringati Hari Anak Nasional 2026, Gubernur Muhidin Komitmen Perkuat Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memeringati Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026, yang berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (23/7).

Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada anak.

Kegiatan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin bersama Ketua TP PKK Kalsel, Fathul Jannah, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, jajaran Forkopimda, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, serta Forum Anak Daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa peringatan Hari Anak Nasional bukan sekadar agenda seremonial, melainkan pengingat bagi seluruh pihak untuk terus memperkuat kepedulian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

“Mudah-mudahan peringatan Hari Anak ini semakin meneguhkan komitmen kita untuk melindungi, menyayangi, dan memenuhi hak-hak anak secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,” ujar Muhidin.

Menurutnya, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga keluarga, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat.

Ia menilai, melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak, Indonesia sedang mempersiapkan generasi masa depan yang beriman, cerdas, sehat, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan global.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya melindungi anak dari berbagai ancaman, seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, perkawinan anak, hingga dampak negatif penggunaan media sosial dan perkembangan teknologi informasi.

Mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan”, Muhidin menegaskan Pemprov Kalimantan Selatan terus memperkuat berbagai program yang berpihak kepada anak.

Program tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, perlindungan sosial, hingga penguatan sistem perlindungan anak.

Ia turut mengajak para orang tua untuk terus menjadi teladan bagi anak-anak dengan meluangkan waktu mendengarkan, membimbing dengan kasih sayang, serta mendampingi penggunaan teknologi secara bijaksana.

“Keluarga adalah sekolah pertama dan utama dalam membentuk karakter anak,” katanya.

*Peringatan hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Kalsel 2026*

Kepada para guru dan tenaga pendidik, Muhidin berharap agar terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan sehingga setiap anak dapat berkembang sesuai potensi terbaiknya.

Sementara itu, kepada anak-anak Kalimantan Selatan, Gubernur berpesan agar terus belajar dengan tekun, menghormati orang tua dan guru, menjauhi perilaku negatif, serta berani bermimpi dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang cerdas, kreatif, sehat, berakhlak mulia, dan berdaya saing.

“Marilah kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Dengan semangat bekerja bersama dan merangkul semua, kita wujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, sejahtera, dan ramah anak,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin bersama Ketua TP PKK Kalsel, Fathul Jannah juga meresmikan Taman Asuh Ramah Anak (TARA) Nurul Muhibbin yang ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Rangkaian peringatan HAN 2026 turut diisi dengan pemotongan tumpeng bersama serta penandatanganan Komitmen Dukungan Provinsi Layak Anak sebagai wujud penguatan sinergi dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Banua. (BDR/RIW/APR)

Dewan dan TPAD Kalsel Gelar Rapat Banggar, Dorong Anggaran 2027 Efisien dan Pro-Rakyat

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar Rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Banggar DPRD Kalsel, Selasa (21/7).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, serta dihadiri seluruh anggota Banggar, Sekretaris DPRD, dan jajaran TAPD Provinsi Kalimantan Selatan.

Pertemuan tersebut menjadi tahapan penting penyusunan arah kebijakan anggaran daerah yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam arahannya, Supian HK menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan secara serius agar APBD yang disusun benar – benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, dokumen KUA-PPAS menjadi pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

“KUA-PPAS ini adalah dokumen penting. Kita harus memastikan arah kebijakan anggaran tahun 2027 selaras dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di kabupaten kota,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pembahasan anggaran harus berpegang pada tiga prinsip utama, yakni efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

Dengan demikian, setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, TAPD memaparkan proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 beserta arah kebijakan belanja yang difokuskan pada sejumlah sektor prioritas.

Di antaranya pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ketahanan pangan, serta penanggulangan bencana.

Ketua DPRD Kalsel menegaskan bahwa seluruh pihak harus mengawal target pendapatan daerah agar mampu mendukung program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banua.

“Target pendapatan ini harus kita kawal bersama. Alokasikan anggaran untuk program yang langsung dirasakan masyarakat Banua. Prioritaskan pengentasan kemiskinan, penguatan layanan dasar, pembangunan di daerah, serta wilayah-wilayah yang rawan bencana,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi menjadi kunci agar proses pembahasan anggaran berjalan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan.

Kolaborasi yang baik diharapkan mampu menghasilkan APBD 2027 yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Hasil pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

“Proses tersebut, diharapkan anggaran yang disusun semakin efisien, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/apr)

Anggaran Turun, Bappeda Kalsel Sesuaikan Program 2027

Banjarbaru – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan tetap mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan pada 2027, meski alokasi anggaran mengalami penurunan.

Penyesuaian dilakukan seiring proyeksi berkurangnya postur APBD Kalimantan Selatan pada tahun mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti, usai menghadiri rapat pembahasan Rancangan Anggaran Tahun 2027 bersama Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, baru-baru tadi.

Astuti mengatakan, dalam rapat tersebut DPRD menanyakan kesiapan Bappeda menjalankan program kerja dengan anggaran yang lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau kita bicara ideal tentu semua merasa masih kurang. Namun karena harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah, Bappeda sebagai instansi perencana harus memberi contoh bahwa dengan anggaran yang terbatas kita tetap harus kreatif agar seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Berdasarkan pembahasan sementara, anggaran Bappeda Kalsel pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp47 miliar, turun dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp53 miliar.

Menurut Astuti, penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi dari menurunnya proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027 yang diperkirakan berada di kisaran Rp8,2 triliun.

Ia menjelaskan, struktur APBD Kalimantan Selatan tidak hanya bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dipengaruhi besaran transfer dari pemerintah pusat yang diproyeksikan mengalami penurunan.

“Kami tentu mengapresiasi capaian PAD yang bisa terpenuhi. Namun kita juga harus melihat bahwa transfer pusat ke daerah berkurang. Karena itu APBD Kalsel tahun 2027 diproyeksikan hanya sekitar Rp8,2 triliun, lebih rendah dibanding tahun 2026,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, seluruh perangkat daerah diminta menyesuaikan perencanaan belanja tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan program prioritas.

Astuti menegaskan, pemerintah daerah tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, termasuk penganggaran program – program prioritas yang menjadi komitmen kepala daerah.

“Dengan postur anggaran sebesar Rp8,2 triliun, semua SKPD harus siap melakukan efisiensi belanja. Namun kami memastikan belanja-belanja wajib tetap menjadi prioritas dan dialokasikan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya. (SYA/RIW/APR)

Silaturahmi Bid Humas Polda Kalsel Bersama Media, Perkuat Sinergi Penyampaian Informasi Publik

Banjarbaru – Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) Polda Kalimantan Selatan menggelar kegiatan silaturahmi bersama insan pers dari media cetak, online, dan elektronik sebagai upaya mempererat kemitraan serta memperkuat sinergi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu rumah makan di Kota Banjarbaru pada Kamis (23/7) tersebut juga menjadi momentum perkenalan Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Selatan yang baru, Kombes Pol Nur Khamid, kepada para wartawan yang selama ini menjadi mitra kerja Polda Kalimantan Selatan.

*Silaturahmi Bid Humas Polda Kalsel Bersama Insan Pers*

Selain menjadi ajang memperkenalkan diri, kegiatan ini dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi antara Polda Kalimantan Selatan dengan insan media sebagai mitra strategis menyampaikan informasi akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Nur Khamid, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini telah menjalin kerja sama yang baik dengan Polda Kalimantan Selatan dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat.

“Media memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat, sehingga hubungan yang harmonis perlu terus dipelihara,” ungkapnya.

Ia menegaskan, bahwa Bid Humas Polda Kalsel akan selalu terbuka menerima masukan, kritik membangun, maupun koordinasi dengan para wartawan dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

“Dengan ini diharapkan informasi mengenai tugas, fungsi, serta pelayanan kepolisian dapat tersampaikan secara cepat, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” lanjutnya.

Nur Khamid juga berharap sinergi antara Polda Kalimantan Selatan dan insan pers semakin erat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, pemberitaan yang objektif, berimbang, dan berdasarkan fakta akan memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Melalui kegiatan ini, Bid Humas Polda Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh insan pers,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Resmi Dimulai, Gubernur Kalsel Dukung Turnamen PSSI Grassroots Football Day 2026

Banjarmasin – Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Dinansyah, membuka Turnamen PSSI Grassroots Football Day 2026, di lapangan Mini soccer SKB Mulawarman Banjarmasin, Kamis (23/7).

Dalam sambutannya yang dibacakan Dinansyah, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada PSSI bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan atas terselenggaranya kegiatan ini.

Dimana turnamen ini digelar dalam rangka memeringati Hari Anak Tahun 2026, dan menjadi salah satu langkah penting pembinaan sepakbola usia dini di Provinsi Kalimantan Selatan.

*Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Dinansyah didampingi Wakil Ketua Asprov PSSI Kalsel Muhammad Syarifuddin*

“Digelarnya kegiatan ini dalam rangka memeringati Hari Anak Tahun 2026,
Kegiatan ini adalah salah satu langkah penting pembinaan sepakbola usia dini di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Dinansyah.

Selain itu, lanjutnya, turnamen ini merupakan salah satu langkah penting untuk pembinaan sepakbola usia dini. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, yang menekankan pentingnya pembinaan bakat sejak usia dini secara berjenjang.

“Lebih dari itu, kegiatan ini juga sejalan dengan semangat Hari Anak Nasional yang juga kita peringati hari ini,” ujarnya.

Yaitu, Pemprov memfasilitasi kegiatan yang memberikan ruang tumbuh kembang yang sehat, gembira, dan berkarakter bagi anak anak Banua.

“Khususnya, melalui kegiatan olahraga yang mengajarkan kedisiplinan, kerjasama, dan sportivitas sejak dini,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin berpesan, kepada seluruh tim yang mengikuti kegiatan ini, agar bermain dengan gembira dan sportif.

“Kepada pelatih dan orang tua, teruslah mendampingi dengan penuh kesabaran, karena bisa jadi dari lapangan ini muncul benih benih prestasi sepakbola Kalimantan Selatan di masa depan,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Asprov PSSI Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan, turnamen ini diikuti Kelompok usia 8 serta 9 tahun.

“Karena ini dalam rangka memeringati Hari Anak Nasional, maka semua peserta mendapatkan medali dan sertifikat,” ucapnya.

Karena turnamen ini, untuk mengajak anak anak bergembira memeringati Hari Anak Nasional Tahun 2026. (SRI/RIW/APR)

Pendaftaran MagangHub Angkatan II Batch 1 Masih Dibuka hingga 28 Juli 2026

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginformasikan bahwa pendaftaran peserta Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Batch 1 masih dibuka hingga 28 Juli 2026.

Lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, MagangHub Angkatan II Batch 1 merupakan bagian dari target 150.000 peserta pada 2026. Pelaksanaannya dibagi ke dalam tiga batch dengan kuota masing-masing 50.000 peserta.

“Kami mengajak lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan ini. MagangHub menjadi sarana memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat kesiapan memasuki dunia kerja,” ujar Darmawansyah dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (22/7).

Setelah pendaftaran ditutup pada 28 Juli 2026, proses akan dilanjutkan dengan seleksi peserta hingga 5 Agustus 2026.

Selanjutnya, pleno dan penetapan peserta dilaksanakan pada 6 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi pada 7 Agustus 2026, pelaksanaan magang dimulai pada 10 Agustus 2026, dan kick off Penyelenggaraan Magang Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026 dijadwalkan pada 11 Agustus 2026.

Menurut Darmawansyah, MagangHub menghadirkan sejumlah penyempurnaan regulasi dan petunjuk teknis guna meningkatkan kualitas pelaksanaannya sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi peserta maupun mitra penyelenggara.

Salah satu penyempurnaan tersebut adalah pemberian kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah menyelesaikan masa magang.

Sertifikat kompetensi tersebut diharapkan menjadi nilai tambah bagi peserta dalam meningkatkan daya saing di pasar kerja.

Selain itu, Kemnaker memperluas sasaran program dengan membuka kesempatan bagi lulusan pendidikan profesi, seperti profesi kesehatan, pendidikan, akuntansi, teknik, dan profesi lainnya.

Peserta dari jalur pendidikan profesi dapat mengikuti program dengan ketentuan sertifikat profesi diperoleh paling lama dua tahun sejak tanggal kelulusan diploma atau sarjana.

“Kebijakan ini disusun untuk mengakomodasi karakteristik pendidikan profesi yang memerlukan penguatan pengalaman praktik sebelum memasuki dunia kerja secara penuh,” kata Darmawansyah.

Selama enam bulan mengikuti program, peserta memperoleh uang saku yang besarannya mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai lokasi mitra penyelenggara.

Selain itu, peserta juga mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Untuk mendukung kualitas pelaksanaan program, Kemnaker meningkatkan koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemantauan dilakukan secara berkala guna memastikan proses pembimbingan oleh mentor berjalan sesuai kurikulum serta mitra penyelenggara menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung proses pembelajaran peserta.

Petunjuk teknis terbaru juga mengakomodasi mitra penyelenggara yang menerapkan sistem kerja enam hari dalam sepekan.

Pengaturannya mencakup durasi dan jadwal kerja peserta, hak atas waktu istirahat, penyesuaian jam kerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan, hingga mekanisme pengunduran diri maupun pemberhentian peserta beserta hak dan kewajiban masing – masing pihak.

Pengaturan tersebut juga mencakup pelaksanaan magang pada masa cuti bersama, hari libur nasional, maupun kondisi khusus lainnya.

Ketentuannya meliputi penyesuaian jadwal, perhitungan masa magang, pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama periode libur, serta pemenuhan hak peserta sehingga penyelenggaraan MagangHub dapat berlangsung lebih tertib, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak.

Informasi mengenai persyaratan, tahapan pelaksanaan, serta tata cara pendaftaran dapat diakses melalui platform resmi MagangHub di https://maganghub.kemnaker.go.id. (KemenakerRI-RIW/APR)

Gelar FGD, BKD Kalsel Himpun Aspirasi Purna Tugas ASN

Banjarbaru – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menghimpun aspirasi para pejabat purna tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kalimantan Selatan. Kegiatan berlangsung di Aula Maksid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (22/7).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pensiunan ASN atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan hingga saat ini tidak terlepas dari kontribusi dan kerja keras para ASN yang kini telah memasuki masa purna tugas.

“Saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun mengemban tugas sebagai Aparatur Sipil Negara. Keberhasilan pembangunan daerah Kalimantan Selatan hingga saat ini tidak lepas dari kontribusi dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian pada masa aktif bertugas,” ujar Dinansyah.

Ia menegaskan, memasuki masa purna tugas bukan berarti berakhirnya peran para pensiunan ASN dalam pembangunan daerah.

Sebaliknya, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan yang dimiliki masih sangat dibutuhkan sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Memasuki masa purna tugas bukan berarti berakhirnya peran Bapak dan Ibu dalam membangun Kalimantan Selatan. Para pensiunan ASN tetap menjadi bagian dari keluarga besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki pengalaman berharga yang dapat menjadi inspirasi sekaligus masukan dalam pembangunan daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi mengatakan, FGD menjadi wadah menyerap berbagai gagasan, pengalaman, serta masukan konstruktif dari para pensiunan ASN yang dinilai masih memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan Banua.

*Suasana FGD penghimpunan aspirasi pejabat purna tugas ASN*

“Hari ini kami melaksanakan FGD bersama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), yang merupakan organisasi para pensiunan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan ini kami berharap terjalin kolaborasi yang semakin erat antara PWRI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Noryadi menjelaskan, seluruh masukan yang dihimpun dalam FGD akan dirumuskan menjadi rekomendasi dan disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepegawaian dan pengembangan birokrasi.

“Seluruh masukan yang bersifat positif akan kami himpun dan laporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan,” jelasnya.

Melalui FGD tersebut, BKD Kalsel berharap dapat membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan para purna tugas ASN, sekaligus memanfaatkan pengalaman panjang mereka di bidang birokrasi sebagai kontribusi nyata dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)