Admin1047 – – Laman 2 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Diskominfo Kalsel Ingatkan Pentingnya Pengelolaan Informasi Publik di Daerah

Banjarmasin – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menyarankan Diskominfo Kabupaten/Kota tentang pentingnya pengelolaan informasi publik.

Pesan tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim diwakili Kasi Layanan Informasi Publik Diskominfo Kalsel, Muhammad Ayub Khan, saat menjadi narasumber Rapat Koordinator Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanaan Tahun 2026, di Aula Diklat BKD Banjarmasin, Jalan Kayu Tangi 2, Senin (31/3).

“Diskominfo Kalsel bekerjasama dengan Diskominfotik Kota Banjarmasin, memberikan penjelasan kepada peserta rapat, mengenai pentingnya penyusunan informasi publik, yang akan dilaksanakan,” ungkap Ayub, kepada Abdi Persada FM.

*Kabid Kasi Layanan Informasi Publik Diskominfo Kalsel M Ayub Khan didampingi Kabid Informasi Publik Diskominfotik Banjarmasin Nurbaiti*

Nantinya, lanjut Ayub, informasi tersebut akan ditayangkan pada website masing masing SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Sehingga informasi yang diberikan benar serta bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Diskominfo Kalsel berharap, para peserta yang mengikuti rapat ini, dapat membagikan ilmu yang didapat kepada rekan lainnya.

“Kami berharap peserta dapat membagikan pengetahuannya ini kepada unit kerjanya masing masing,” ucap Ayub.

Dengan tujuan, mereka dapat melakukan penyusunan informasi publik dengan lengkap.

“Manfaat dari pelatihan ini tentu, pemerintah daerah dapat membagikan informasi publik kepada masyarakat lebih efisien dan efektif,” tutur Ayub lebih lanjut.

Sehingga, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor, untuk mendapat informasi yang diberikan. Karena, informasi telah disediakan.

“Pelatihan ini dilaksanakan di 13 kabupaten/kota, ada yang dilakukan Diskominfo daerah serta dari pemerintah provinsi,” ucap Ayub.

Sementara itu, Kabid Informasi Publik Diskominfotik Banjarmasin, Nurbaiti mengatakan, pihaknya bersyukur atas dukungan Diskominfo Kalsel, yang telah memberikan penjelasan mengenai penting penyusunan informasi publik, kepada peserta dari perwakilan SKPD dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Kami berharap, Diskominfo Kalsel dapat terus mendampingi pihaknya, meningkatan kualitas penyusunan informasi publik milik pemerintah daerah,” ucap Nurbaiti. (SRI/RIW/APR)

Pansus I DPRD Kalsel, Dorong Reformulasi Tarif Pajak Daerah yang Berkeadilan dan Adaptif

Jakarta – Komitmen menghadirkan kebijakan fiskal yang berkeadilan, terus diperkuat Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rangka mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pansus I melakukan konsultasi strategis, ke Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (30/3).

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menegaskan, penyesuaian tarif pajak harus dilakukan secara cermat dan kontekstual. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan pajak daerah yang disusun tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga tetap berpihak pada kemampuan masyarakat.

*Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menggunakan peci hitam*

“Prinsipnya, kita tidak ingin kebijakan pajak justru menjadi beban. Kenaikan tarif belum tentu berdampak positif jika daya bayar masyarakat terbatas. Ini yang harus kita hitung secara matang,” ujarnya.

Disampaikan Yani Helmi, salah satu fokus pembahasan dalam konsultasi tersebut adalah tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pansus I menilai bahwa daerah perlu memiliki fleksibilitas dalam menentukan besaran tarif, sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Dalam diskusi tersebut, muncul opsi penyesuaian tarif PKB dari sebelumnya 1,2 persen menjadi 0,9 persen, sebagai bentuk kebijakan yang lebih adaptif dan tidak memberatkan wajib pajak.

*Suasana pertemuan di Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI*

“Pendekatan ini menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak semata-mata dicapai melalui peningkatan tarif, melainkan melalui strategi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kepatuhan wajib pajak,” jelasnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan,
selain isu tarif, Pansus I juga menyoroti pentingnya optimalisasi sumber pendapatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil.

Seluruh potensi objek pajak perlu diidentifikasi dan dikelola secara maksimal agar tidak ada celah penerimaan yang terlewat.

Langkah ini dinilai lebih efektif, meningkatkan PAD secara berkelanjutan dibandingkan sekadar menaikkan tarif pajak.

“Potensi yang sudah ada harus dimaksimalkan. Jangan sampai yang sudah jelas objeknya justru belum tergarap optimal,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Penguatan Pokdarwis, Kunci Pariwisata Berkelanjutan Kalsel

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Salah satunya melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Destinasi Wisata, yang digelar di salah satu hotel berbintang, pada Selasa (31/3).

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady, disela kegiatan menyampaikan,
Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Destinasi Wisata, menghadirkan dua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai peserta. Yakni dari Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar.

Pelatihan kali ini, mengusung tema “Penguatan Kapasitas Pokdarwis dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Inklusif, dan Berdaya Saing Melalui Inovasi Digital dan Kearifan Lokal”.

Iwan berharap, ini menjadi langkah strategis memperkuat peran masyarakat sebagai aktor utama penggerak pariwisata daerah.

*Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Iwan Fitriady, saat diwancara*

“Di era persaingan global yang semakin dinamis, pariwisata tidak lagi hanya bertumpu pada keindahan alam semata. Wisatawan kini mencari pengalaman yang autentik, penuh makna, dan memiliki cerita yang kuat,” katanya.

Iwam menjelaskan, para wisatawan ingin merasakan langsung budaya, tradisi, serta kehidupan masyarakat lokal. Di sinilah peran Pokdarwis menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai pengelola destinasi, tetapi juga sebagai “storyteller” yang mampu menghidupkan nilai-nilai lokal menjadi daya tarik wisata.

Oleh karena itu,
pelatihan merupakan garda terdepan dalam pengembangan pariwisata, khususnya di kawasan strategis seperti Geopark Meratus.

“Keberhasilan pengelolaan destinasi tidak hanya ditentukan oleh potensi alam, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan, pelayanan, serta inovasi yang dilakukan oleh masyarakat,” jelasnya.

*Salah satu narasumber dari BPS Kalsel, saat memberikan materi*

Lebih lanjut Iwan menambahkan, pelatihan ini juga menjadi ruang kolaborasi dan pertukaran ide antar peserta. Diskusi interaktif, studi kasus, serta berbagi pengalaman menjadi bagian penting dalam membangun kapasitas dan kepercayaan diri Pokdarwis, mengelola destinasi wisata di daerah masing-masing.

Dengan memberikan berbagai materi penting, mulai dari dasar-dasar kepariwisataan, pelayanan prima, pelestarian lingkungan, hingga strategi promosi dan pengemasan daya tarik wisata berbasis digital.

“Pokdarwis harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa meninggalkan kearifan lokal sebagai identitas utama,” tutupnya.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Destinasi Wisata, menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Iwan Fitriady, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel, Praktisi Konten Kreator Fajar Rizki, Resa Sabrina dan Resita Rahmatiasari. (NHF/RIW/APR)

Angkutan Lebaran Berjalan Lancar, Bandara Internasional Syamsudin Noor Layani 187 Ribu Penumpang

Banjarbaru – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Internasional Syamsudin Noor, resmi menutup Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran 1447 Hz yang telah berlangsung selama 18 hari, sejak 13 hingga 30 Maret 2026.

Selama periode pelaksanaan posko, operasional bandara berjalan aman, lancar, dan terkendali berkat sinergi yang solid antara seluruh stakeholder. Seperti TNI, Polri, regulator, maskapai, AirNav, serta pihak terkait lainnya.

Secara kumulatif, Bandara Internasional Syamsudin Noor mencatatkan 1.569 pergerakan pesawat, atau meningkat sebesar 10,3% dibanding periode yang sama tahun 2025.

Sementara itu, jumlah penumpang mencapai 187.435 orang atau tumbuh sebesar 4,3%, serta pergerakan kargo tercatat sebesar 1.554,2 ton.

Dari sisi kinerja operasional, tingkat ketepatan waktu penerbangan (On Time Performance) tercatat sebesar 74,6%, dengan tingkat keterisian penumpang (load factor) rata-rata mencapai 78%.

Untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan perjalanan, maskapai juga mengoperasikan penerbangan tambahan (extra flight) dengan tingkat realisasi mencapai 94% dari rencana.

Sepanjang periode angkutan lebaran, puncak arus mudik terjadi pada H-7 atau 14 Maret 2026, dengan jumlah 12.258 penumpang dan 104 pergerakan pesawat.

*Suasana apel penutupan posko lebaran di bandara Syamsudin Noor*

Sementara itu, puncak arus balik terjadi pada H+6 atau 28 Maret 2026 dengan jumlah 13.858 penumpang dan 98 pergerakan pesawat.

General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana menyampaikan, bahwa capaian ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi udara.

“Peningkatan jumlah penumpang dan pergerakan pesawat selama periode Angkutan Lebaran tahun ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh terhadap layanan yang kami berikan. Hal ini tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi seluruh stakeholder,” ungkap Millyas kepada wartawan, usai penutupan posko angkutan udara mudik lebaran, pada Selasa (31/3).

Ia menambahkan, bahwa keberhasilan penyelenggaraan Posko Terpadu ini juga ditandai dengan operasional yang berjalan aman dan terkendali selama periode angkutan lebaran.

“Seluruh rangkaian pelaksanaan Posko Terpadu Angkutan Lebaran tahun ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan aman, serta berhasil mencapai zero accident. Hal ini merupakan wujud komitmen kami bersama seluruh stakeholder dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Ke depan, PT Angkasa Pura Indonesia berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi pengguna jasa Bandara. (ANGKASA PURA-RIW/APR)

DPRD Kalsel Dorong Legalisasi Galian C dan Optimalisasi Aset Daerah

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penataan sektor pertambangan rakyat, khususnya galian C, agar memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel Jahrian, Rabu (25/3).

Jahrian mengatakan, dalam pembahasan yang menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah. Pihaknya ingin seluruh aktivitas galian seharusnya dapat dilegalkan melalui skema yang telah diatur pemerintah, seperti perizinan usaha pertambangan rakyat, koperasi, hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menurutnya, banyaknya aktivitas galian ilegal menyebabkan potensi pendapatan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, terbuang begitu saja.

“Jika dikelola secara legal dan terstruktur, sektor tersebut dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan,” ucapnya.

Disampaikan Jahrian, usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan dewan dan mendapat respons positif. DPRD Kalsel bahkan mendorong pembentukan panitia khusus atau pansus yang fokus pada persoalan pertambangan dan tata kelola lahan, serta pembentukan satuan tugas untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

Selain sektor pertambangan, DPRD Kalsel juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Aset-aset yang mangkrak diharapkan dapat dihidupkan kembali melalui kerja sama de ngan pihak ketiga atau – / pengelolaan berbasis kelembagaan seperti yayasan,” jelasnya.

Jahrian menambahkan, DPRD Kalsel juga berencana mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar aset milik negara yang tidak produktif di daerah dapat dihibahkan kepada pemerintah provinsi. Usulan tersebut nantinya akan diperjuangkan melalui jalur legislatif dengan melibatkan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan.
Meski diakui prosesnya tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang, DPRD Kalsel menegaskan akan terus memperjuangkan hal tersebut demi meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong kesejahteraan mas yarakat Kalimantan Selatan.,

“Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dan aset daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” tutupnya. (ADV-NHF/EPIS)

Ramaikan GPM Bazar Murah 2026, Stand Dinas Kelautan dan Perikanan Langsung Diserbu Warga

Banjarbaru – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, turut meramaikan Gerakan Pangan Murah (GPM) Bazar Murah Tahun 2026, di Halaman Kantor Dislutkan Kalsel, di Banjarbaru, Senin (16/3).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono menyampaikan, GPM Bazar Murah tahun ini, dikoordinatori Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel.

*Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono*

“Kami bersyukur Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel dapat berpartisipasi pada GPM Bazar Murah, dengan SKPD lainnya,” ungkap Rusdi, kepada sejumlah wartawan.

Ditambahkan Rusdi, pada GPN Bazar Murah kali ini, stand Dislutkan Kalsel menjual ikan patin dengan harga hanya 10 ribu per kilogram, sedangkan harga di pasaran mencapai 40 sampai 50 ribu.

“Harga ikan yang kami jual ini lebih murah dari harga di pasaran,” ungkap Rusdi lagi.

Pada GPM Bazar Murah ini, lanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel juga menjual produk olahan ikan dari pelaku UKM, dari Kota Banjarmasin serta Banjarbaru.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel bersyukur masyarakat antusias membeli ikan serta produk olahan yang dijual dengan harga murah ini,” ucapnya.

Rusdi mengatakan, tujuan dari kegiatan ini untuk membantu masyarakat jelang perayaan Idulfitri.

Pada kesempatan tersebut, Rusdi juga mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan, mendorong pemenuhan gizi protein selama Ramadan.

“Berdasarkan arahan dari Gubernur Kalsel Mudihin, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel turut bekerja bersama merangkul semua. Salah satunya dengan mendorong pemenuhan gizi seimbang dari protein ikan,” tutur Rusdi.

Karena, lanjut Rusdi, ikan merupakan sumber protein yang murah serta mudah di dapat masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Selama Ramadan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel telah berpartisipasi dalam gerakan pangan murah yang dilaksanakan di kabupaten dan kota di Kalsel,” ucap Rusdi. (SRI/RIW/APR)

Lantik 54 Kepala Sekolah, Kalsel Dorong Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melantik dan mengambil sumpah, 54 guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Pelantikan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (16/3).

Pelantikan ini dilaksanakan, setelah sebelumnya sempat tertunda, dan akhirnya digelar bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, pelantikan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kepemimpinan di sekolah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

“Pelantikan kepala sekolah SMA, SMK, dan juga SLB ini sebelumnya sempat tertunda. Hari ini dalam momen bulan puasa kita melantik para kepala sekolah tersebut,” ujarnya.

Ia berharap para kepala sekolah yang baru dilantik, mampu meningkatkan kinerja sekolah serta berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan, khususnya pada sektor pendidikan.

Menurutnya, salah satu indikator penting dalam pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang saat ini masih berada di kisaran 8,6 hingga 8,9 tahun.

“Harapan kita dengan dilantiknya para kepala sekolah ini, kinerja sekolah semakin meningkat. Selain itu, kita juga ingin meningkatkan indeks pembangunan manusia pada sektor pendidikan, terutama lama sekolah. Harapan kita tentu semakin banyak masyarakat yang bersekolah,” jelasnya.

*Sekda Kalsel melantik 54 Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB di Gedung Idham Chalid Banjarbaru.(foto : MC Kalsel)*

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim menjelaskan, pelantikan kali ini mencakup 54 kepala sekolah yang berasal dari berbagai SMA, SMK, dan SLB di Kalsel.

“Untuk pelantikan hari ini ada 54 orang yang diangkat menjadi kepala sekolah, baik melalui rotasi, mutasi, maupun pengangkatan,” katanya.

Ia menambahkan, penugasan guru sebagai kepala sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2025, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

Dalam aturan tersebut, masa jabatan kepala sekolah berlaku selama empat tahun untuk satu periode dan dapat diperpanjang hingga dua periode apabila kinerjanya dinilai baik.

Saat ini, jumlah kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Selatan mencapai lebih dari 200 orang.

Abdul Rahim juga memastikan, bahwa pelantikan ini telah direncanakan sebelumnya sebagai bagian dari upaya penguatan manajemen pendidikan di daerah.

“Kegiatan ini sudah dirancang sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan setiap ada kebutuhan pengisian jabatan kepala sekolah bisa langsung kita laksanakan,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik agar mampu meningkatkan kinerja, disiplin, serta mutu pendidikan di sekolah masing-masing.

“Kami memohon kepada seluruh kepala sekolah yang sudah dilantik agar meningkatkan kinerjanya, menjaga disiplin, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan,” tegasnya.

Selain itu, Abdul Rahim mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 14 sekolah yang dipimpin pelaksana tugas (PLT) kepala sekolah. Kondisi tersebut terjadi karena adanya kekosongan jabatan serta beberapa kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.

Abdul Rahim menargetkan, pengisian jabatan kepala sekolah yang masih kosong dapat segera dilakukan setelah Hari Raya Idulfitri.

“Untuk yang kosong masih ada sekitar 14 sekolah yang sementara dipimpin PLT. Mudah – mudahan pada April nanti sudah bisa kita isi semuanya, karena saat ini juga sudah memasuki masa ujian sekolah sehingga kita tidak ingin sekolah dipimpin terlalu lama oleh plt,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Ideologi Pancasila, Penguat Persatuan di Tengah Dinamika Global

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menilai, ideologi Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai penguat persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, terutama di tengah dinamika geopolitik internasional yang semakin kompleks dan rawan konflik.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, usai menggelar kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Ideologi Pancasila bersama sejumlah perwakilan media cetak, elektronik, dan online, akhir pekan tadi.

Menurutnya, perkembangan situasi global saat ini menunjukkan bahwa berbagai konflik masih terus terjadi di sejumlah kawasan dunia, termasuk di wilayah Timur Tengah.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya menjaga persatuan serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki keragaman suku, agama, budaya, serta latar belakang sosial yang berbeda. Namun justru di tengah keberagaman tersebut, bangsa Indonesia mampu berdiri kokoh sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan besar yang harus dijaga bersama. Karena itu, ideologi Pancasila menjadi fondasi utama dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa,” katanya.

Gusti Iskandar menekankan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara formal, tetapi juga harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, DPRD Kalimantan Selatan berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga nilai-nilai persatuan, toleransi, serta semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami ingatkan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang dapat memicu perpecahan. Perbedaan pandangan maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekayaan sosial yang memperkuat persatuan bangsa,” jelasnya.

Lebih lanjut Gusti Iskandar menambahkan,
konflik sosial sering kali berawal dari persoalan kecil yang kemudian dibesar-besarkan tanpa adanya upaya penyelesaian yang bijak.

Karena itu, semangat kebersamaan dan dialog menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Namun perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merusak persatuan dan keharmonisan sosial.

“Melalui sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila ini, DPRD Kalimantan Selatan juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk terus berperan aktif dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Amankan Idul Fitri 1447 H, Polda Kalsel Gelar Operasi Ketupat Intan

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat Intan 2026 dalam rangka pengamanan dan pelayanan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Apel dilaksanakan di halaman Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (12/3) sore.

Apel gabungan dipimpin langsung Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, dan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, bahwa Operasi Ketupat Intan 2026 difokuskan pada pengamanan berbagai titik strategis yang berpotensi menjadi pusat aktivitas masyarakat selama periode mudik hingga perayaan Idul Fitri.

“Untuk wilayah Polda Kalimantan Selatan, kami melaksanakan pengamanan di 3.740 titik yang tersebar di berbagai daerah. Pengamanan ini didukung tiga pos terpadu, 21 pos pengamanan, serta 14 pos pelayanan yang disiapkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama perayaan Idul Fitri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam operasi tersebut Polda Kalsel melibatkan total 2.189 personel yang terdiri dari 1.166 personel Polri, 247 personel TNI, serta 1.023 personel dari berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait.

“Personel yang terlibat berasal dari berbagai unsur, baik Polri, TNI, maupun instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini dilakukan agar pengamanan Idul Fitri dapat berjalan secara optimal,” jelasnya.

Menurutnya, pengamanan difokuskan pada sejumlah lokasi yang menjadi pusat mobilitas masyarakat selama masa mudik dan libur Lebaran, seperti jalur-jalur mudik, tempat ibadah, hingga kawasan wisata.

“Beberapa lokasi yang menjadi fokus pengamanan di antaranya jalur mudik yang dilalui masyarakat, masjid dan lokasi pelaksanaan Salat Id, serta tempat-tempat rekreasi yang ada di Kalimantan Selatan,” katanya.

Selain pengamanan umum, Polda Kalsel juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik Lebaran.

“Yang menjadi atensi utama adalah menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya kecelakaan fatal yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Karena itu saya perintahkan kepada para Kapolres untuk melakukan pemetaan titik-titik rawan kecelakaan serta memasang rambu – rambu bersama dinas perhubungan,” tegasnya.

Polda Kalsel juga mengantisipasi potensi gangguan keamanan lainnya, termasuk aksi balap liar yang kerap terjadi pada malam hari selama Ramadan hingga menjelang Lebaran.

“Kami juga mengantisipasi tindak pidana lainnya, termasuk balap liar, sehingga masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar,” tambahnya.

Kapolda turut mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik agar selalu mengutamakan keselamatan selama di perjalanan serta memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan.

“Kami mengimbau para pemudik agar selalu berhati-hati di jalan dan mengutamakan keselamatan. Jika meninggalkan rumah, pastikan listrik dimatikan serta barang-barang yang berpotensi menimbulkan bahaya seperti gas sudah dalam kondisi aman,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat yang tidak membawa kendaraan saat mudik dapat menitipkannya di kantor kepolisian maupun markas TNI di wilayah masing-masing.

“Apabila kendaraan tidak dibawa saat mudik, masyarakat bisa menitipkannya di kantor polisi maupun koramil. Bahkan pihak TNI juga telah menyediakan tempat parkir bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Syukuran HUT Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar di Kalsel Perkuat Profesionalitas dan Sinergi

Banjarbaru – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-76, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-67, serta Pemadam Kebakaran (Damkar) ke-107 di Kalimantan Selatan, diperingati melalui kegiatan syukuran dan buka puasa bersama di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (12/3).

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan anggota serta seluruh kepala unsur Satpol PP, Satlinmas, dan Pemadam Kebakaran dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Momentum ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antar daerah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menyampaikan apresiasi, dan terima kasih atas dedikasi seluruh personel Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar yang selama ini telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi masyarakat.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, keberanian, dan pengabdian seluruh personel Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar yang selama ini telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam melindungi masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga menilai momentum peringatan yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di antara seluruh personel.

*Pemotongan kue oleh Kepala Satpol PP Damkar Kalsel*

Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Ramadan seperti kesabaran, pengabdian, dan kepedulian terhadap sesama sangat sejalan dengan tugas dan pengabdian para anggota Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar dalam melayani masyarakat.

“Saya berharap ke depan seluruh jajaran dapat terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta semangat pelayanan kepada masyarakat sehingga keberadaan kita semua semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, Dany Matera Saputra, mengatakan kegiatan syukuran ini menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat komitmen seluruh unsur dalam menjalankan tugas masing-masing.

“Melalui kegiatan syukuran dan buka puasa bersama ini, kita mempertemukan seluruh unsur dari 13 kabupaten/kota, baik dari Satpol PP, Satlinmas, maupun Damkar. Ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus koordinasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa peran Damkar saat ini tidak hanya terbatas pada pemadaman kebakaran, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan penyelamatan atau rescue yang semakin sering dibutuhkan masyarakat.

“Di Damkar itu bukan hanya memadamkan kebakaran. Tugas pokoknya juga penyelamatan. Jadi selain pemadam, kami juga menjalankan fungsi rescue untuk berbagai kondisi darurat yang memerlukan pertolongan,” jelasnya.

Dany turut menanggapi meningkatnya jumlah kegiatan penyelamatan yang dilakukan Damkar sepanjang tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan semakin luasnya peran Damkar dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai situasi darurat.

“Unit Damkar tidak hanya bertugas memadamkan api, tetapi juga melakukan berbagai bentuk penyelamatan yang dibutuhkan masyarakat. Apa pun bentuknya, kami harus selalu siap,” katanya.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan sinkronisasi dengan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unsur, baik Satpol PP, Satlinmas, maupun Damkar, dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Melalui peringatan hari jadi ini, diharapkan seluruh personel semakin memperkuat profesionalitas, koordinasi, serta kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)