Penulis: admin 1

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS) melakukan sosialisasi persiapan penilaian KKS Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan setiap tahun ganjil.

Rapat berlangsung di Ruang Ismet Ahmad, kantor Bappeda Kalsel, Senin (20/1), dengan dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam tim pembina KKS Kalsel.

Kepala Bappeda Kalsel melalui Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Rahmiyanti Janoezir mengatakan, rapat lanjutan tersebut bertujuan untuk memastikan dan memenuhi kriteria KKS, sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

“Kami ingin memberikan masukan kepada seluruh OPD yang menjadi anggota tim pembina KKS terkait fungsi masing-masing dalam mewujudkan Kabupaten Kota Sehat di Kalsel,” katanya.

Rahmiyanti menjelaskan, KKS memiliki 9 tatanan utama yaitu, Kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, Permukiman dan fasilitas umum, Pendidikan, Pasar, Pariwisata, Transportasi dan tertib lalu lintas, Perkantoran dan industri, Perlindungan sosial, serta Penjagaan dan penanganan bencana.

“Setiap tatanan mencakup indikator pokok dan pendukung yang harus dipenuhi untuk mencapai kategori penghargaan Swasti Saba atau Padapa, Wiwerda, hingga Wistara,” jelasnya.

Namun demikian, persyaratan utama untuk memenuhi kriteria yakni 80 persen individu di suatu Kabupaten/Kota harus terbebas dari buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF).

Penelaah Teknis Kesehatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Yulida Rahmi, mengungkapkan, Kalsel sendiri mengalami peningkatan dalam penilaian KKS tahun ini.

Jika tahun 2023 lalu hanya dua Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat, Yulida mengaku tahun ini ada 10 Kabupaten/Kota di Kalsel yang masuk kriteria penilaian.

“Tiga Kabupaten yang masih belum memenuhi yaitu Barito Kuala, Tanah Laut dan Balangan. Kita akan coba maksimalkan agar setidaknya salah satu dari tiga daerah itu juga bisa ikut dalam penilaian November nanti,” tuturnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Ketahanan Pangan memiliki program Gerakan Pangan Murah (GPM) pada tahun 2025.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Saptono menyampaikan, bahwa GPM akan didanai oleh APBN dan APBD. Sedangkan Kabupaten dan Kota pelaksanaan GPM secara mandiri.

“Jadi Program GPM tahun 2025 ini direncanakan berlangsung dua kali sebulan, dengan total 24 kali dalam setahun,” ucap Saptono di ruang kerjanya, baru – baru tadi.

Kegiatan GPM Tahun ini, akan dimulai pada bulan Februari, menjelang Ramadan, dan akan melibatkan beberapa SKPD seperti Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkebunan.

“Kita nanti akan melibatkan Dinas terkait pada kegiatan gerakan pangan murah pada bulan Ramadan ,” lanjut Saptono.

Tujuan utama GPM, yakni untuk mengendalikan inflasi, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan ketika harga pangan cenderung meningkat. Diharapkan dengan pelaksanaan GPM, harga bahan pokok di pasar dapat stabil dan pengendalian inflasi di Kalsel dapat tercapai.

“Apalagi Saat ini, harga cabai masih tinggi, meskipun secara keseluruhan kondisi pangan di Kalsel masih dalam batas aman,” tutup Saptono. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Selama tahun 2024, Museum Waja Sampai Kaputing (Wasaka), di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, untuk jumlah kunjungan mengalami peningkatan sangat tinggi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammadun, melalui Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, Arry Risfansyah, baru-baru tadi mengatakan, total jumlah pengunjung ke Museum Wasaka tahun 2024, mencapai sekitar 15.000 pengunjung. Sedangkan tahun 2023 lalu ada sebanyak 8.000 lebih pengunjung. Dengan demikian, tahun 2025 ini pihaknya akan terus berupaya untuk semakin meningkatkan kunjungan, seperti nantinya penambahan film di ruang audio visual dan photo booth bertema “Penempaan Senjata Masa Lampau”, di halaman Museum Wasaka Kalsel.

“Alhamdulillah jumlah kunjungan ke Museum Wasaka Kalsel, setiap tahun selalu mengalami peningkatan,” ucapnya

Arry menyampaikan, sejak diresmikan tanggal 10 November 1991 lalu, Museum Wasaka ini merupakan sebuah Museum Perjuangan di Kalimantan Selatan. Dimana, ada sekitar 500 lebih benda-benda bersejarah diantaranya mesin tik kuno, kamera, cermin, tombak, parang, senjata api dan beberapa dokumen arsip.

“Para pengunjung tidak hanya dari peserta didik seperti Taman Kanak-Kanak (TK), SD, SMP, SMA/SMK, kalangan Mahasiswa-Mahasiswi, dan masyarakat umum, peneliti bahkan wisatawan Mancanegara,” ungkapnya

Lebih lanjut Arry menambahkan, untuk kegiatan di Museum Wasaka Kalsel sendiri, pihaknya juga menggelar berbagai lomba seperti Lomba Edukatif Kultural Museum Mading 3D tingkat pelajar SMA, Lomba Melukis kategori usia 10-12 tahun, Lomba Drama Petilan Perjuangan, Lomba Mewarnai umur 7 – 8 tahun, dan Lomba Video Pendek Cagar Budaya, Museum Wasaka untuk kategori umum.

“Event tahunan kami selalu melaksanakan Pameran Temporer,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Persatuan Binaraga Fitness Indonesia (PBFI) Kalimantan Selatan menggelar musyawarah provinsi (Musprov) Tahun 2025, serta bertekad untuk terus meningkatkan prestasi atletnya, di Banjarmasin, Minggu (19/1).

Pada Musprov tersebut terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum PBFI Kalsel Mustohir Arifin.

“Untuk kedepannya olahraga binaraga fitness di Kalsel akan semakin maju lagi,” ungkap Mustohir.

Saat ini menurutbya, jumlah atlet binaraga fitness semakin meningkat di Banua ini. Sehingga, ke depannya semakin banyak lagi atlet berprestasi lahir dari olahraga ini.

“Akan semakin banyak lagi kegiatan lomba binaraga fitness yang akan dilaksanakan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, cabor Binaraga Fitness akan segera melakukan penjaringan atletnya untuk dapat mengikuti Porprov Kalsel Tahun 2025.

“Pada pelaksanaan Porprov Tahun 2025 mendatang di Kabupaten Tanah Laut (Tala) kami akan mempertandingkan nomor nomor sesuai yang ditandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON),” ungkapnya.

Karena itu, pihaknya akan segera melakukan penjaringan atlet atlet agar dapat mengikuti Porprov tersebut.

“Dengan ikutnya olahraga binaraga fitness di Porprov mendatang, binaraga akan semakin dikenal lagi di Banua,” ucap Mustohir. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) baru saja menggelar Munas, pada Kamis (16/1), disalah satu hotel berbintang di Jakarta. Pada acara ini, Anindya Novyan Bakrie, dikukuhkan Presiden, Prabowo Subianto sebagai Ketua KADIN yang baru, menggantikan Ketua KADIN periode sebelumnya, Arsjad Rasjid. Hadir pada Munas ini, perwakilan KADIN seluruh Indonesia, termasuk KADIN Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepada Abdi Persada FM pada Senin (20/1), Ketua Umum KADIN Provinsi Kalsel, Shinta Laksmi Dewi, mengucapkan selamat atas dikukuhkannya Anindya Novyan Bakrie sebagai ketua KADIN yang baru, dan berharap kepemimpinannya dapat melanjutkan tradisi baik yang telah dibangun.

“Kami yakin, di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie, dan dukungan Ketua Dewan Pertimbangan, pak Arsjad, KADIN Indonesia akan semakin solid dan mampu berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional,” harapnya.

Shinta menekankan, pentingnya soliditas organisasi dalam mendukung dunia usaha dan memperkuat kepercayaan investor. Oleh karena itu, KADIN Indonesia harus tetap menjadi mitra strategis pemerintah demi menjaga stabilitas dan kepastian usaha.

“Kami percaya, KADIN sebagai mitra strategis, dapat meningkatkan kepercayaan investor dan dunia internasional, sehingga dunia usaha semakin maju dan berdaya saing. Dengan begitu, target ekonomi sebesar delapan persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai,” tambah Shinta.

Tidak lupa, Shinta mewakili seluruh jajaran pengurus KADIN Provinsi Kalsel, mengucapkan terima kasih atas dedikasi Arsjad Rasjid selama ini, yang sudah membukukan banyak prestasi.

“Salah satu kontribusi penting KADIN di bawah kepemimpinan pak Arsjad, adalah pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong dan Rumah Oksigen Gotong Royong saat pandemi COVID-19 tahun 2021. Program ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara KADIN, pemerintah, dan dunia usaha”, urai Shinta.

Selanjutnya menurut Shinta, tahun 2022, KADIN Indonesia juga berhasil menjadi tuan rumah G20, dan memainkan peran strategis dalam memajukan agenda ekonomi internasional. Selanjutnya, pada tahun 2023, KADIN memimpin ASEAN Business Advisory Council sekaligus menyusun peta jalan Indonesia Emas 2045, yang telah diserahkan kepada pemerintah sebagai panduan pembangunan jangka panjang.

Pada 2024, KADIN melanjutkan perannya dengan menyelenggarakan dialog calon presiden (capres) untuk membahas kebijakan ekonomi. Selain itu, KADIN menyusun White Paper Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi 2024-2029 sebagai panduan untuk pemerintahan baru. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB menerbitkan aturan baru yakni Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 itu ditandatangani Menteri PANRB, Rini Widyantini pada 13 Januari 2025. Isi keputusannya terkait penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

PPPK Paruh Waktu adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Skema ini disiapkan sebagai alternatif untuk membantu menyelesaikan penataan pegawai non ASN alias honorer di tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah yang diwakili Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Mashudi mengatakan seluruh tenaga non-ASN alias honorer yang tidak lulus seleksi CASN, baik CPNS atau PPPK, tetap akan diangkat jadi ASN. Mereka otomatis menjadi PPPK Paruh Waktu bagi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025.

“Yang pasti berdasarkan aturan tersebut, tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat pada seleksi CPNS dan PPPK, serta tidak mendapatkan formasi maka mereka akan menjadi PPPK paruh waktu”, ucapnya, Kamis (16/1).

Lebih jauh, Mashudi mengatakan, saat ini BKD Kalsel masih menunggu bagaimana teknis kerja PPPK paruh waktu ini khususnya terkait jam kerjanya.

“Untuk jam kerja kita masih menunggu dari pusat. Sementara untuk penggajian tetap dianggarkan disesuaikan dengan gaji yang ada saat ini pada SKPD masing-masing dan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, penetapan PPPK paruh waktu ini diprioritaskan bagi tenaga non-ASN yang terdata di Database BKN dan mereka yang tidak lulus atau tidak memenuhi syarat pada tahapan seleksi CPNS dan PPPK.

“Sesuai dengan peraturan KemenPAN-RB saat ini yang diprioritaskan adalah mereka yang terdata di database BKN,” tegasnya.

Mashudi mengungkapkan untuk tahapan seleksi PPPK masih tetap mengikuti surat Plt. Kepala BKN Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 27 September 2024 perihal jadwal seleksi pengadaan PPPK TA 2024.

“Untuk pelaksanaan seleksi sampai saat ini masih belum ada perubahan yakni tanggal 17 April hingga 16 Mei 2025,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah pusat resmi kembali memperpanjang pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap ke II yang sebelumnya berakhir pada 15 Januari, kini hingga 20 Januari 2025.

Keputusan perpanjangan waktu pendaftaran PPPK tersebut tertulis dalam surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor 1291/B- KS.04.01/SD/K/2025 Tanggal 15 Januari 2025 Tentang Perpanjangan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah diwakili Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian BKD Kalsel, Mashudi didampingi Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian, Muhammad Randi mengatakan selain masih banyaknya tenaga non-ASN di daerah yang belum mendaftar, perpanjangan ini juga sebagai bentuk perhatian Pemerintah Pusat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga non-ASN.

“Untuk kriteria pendaftar PPPK tahap dua ini telah diatur dalam peraturan KemenPAN-RB nomor 364 tahun 2024 sebagai berikut yakni pelamar berstatus tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN, pelamar tidak lulus atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap seleksi administrasi penerimaan PPPK tahap pertama maupun penerimaan CPNS,” kata Mashudi, Kamis (16/1).

Selain persyaratan diatas, KemenPAN-RB juga menambahkan dua persyaratan baru terkait kriteria peserta pendaftaran PPPK Tahap II ini yaitu, tenaga non-ASN yang terdata di Database BKN yang tidak hadir pada seleksi CPNS dan PPPK Tahap I lalu bisa mendaftar kembali di seleksi PPPK Tahap II.

“Selain itu, tenaga non-ASN yang terdata di database BKN namun tidak lulus SKD dan SKB pada seleksi CPNS kemarin mereka bisa dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai PPPK paruh waktu. Silahkan peserta yang terdata di Database dan sesuai kriteria tersebut bisa log in ulang di website ssacn untuk mendaftar di seleksi PPPK tahap II,” ujarnya.

Ia menambahkan, terkait formasi yang tersedia di Pemprov Kalsel pada seleksi penerimaan PPPK tahap I ini masih sama dengan formasi pada Tahap I.

“Pada tahap II ini, Pemprov Kalsel kembali membuka 1.493 formasi, termasuk tambahan formasi baru bagi tenaga Non-ASN dengan pendidikan SD atau SMP sederajat sebagai Pengelola Layanan Operasional,” imbuhnya.

Lebih jauh Mashudi menjelaskan bahwa salah satu syarat TKK agar bisa dipertimbangkan menjadi PPPK paruh waktu yakni mereka yang telah mengikuti tahapan seleksi penerimaan PPPK baik itu tahap I ataupun tahap II.

Untuk itu, ia mengimbau agar seluruh tenaga non-ASN atau TKK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel bisa segera melakukan pendaftaran seleksi penerimaan PPPK tahap kedua ini.

“Kami mengimbau bagi TKK yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan KemenPAN-RB diharapkan segera mendaftar, karena tanpa ikut seleksi bisa menutup kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu ataupun paruh waktu” tutupnya.

Sebagai informasi, per 16 Januari 2025, BKD Kalsel telah mencatatkan jumlah tenaga non-ASN atau TKK di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel yang telah melakukan pendaftaran seleksi penerimaan PPPK tahap ke II yakni PPPK Guru sebanyak 241 orang, PPPK Nakes sebanyak 91 orang, dan PPPK Teknis sebanyak 2.653 orang. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan sedang mempersiapkan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) untuk tahun 2025. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan TNI untuk pembangunan sarana dan prasarana kawasan pedesaan.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama menjelaskan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah dan TNI, serta mendukung program TMMD yang dilaksanakan setiap tahunnya.

“Pada tahun 2025, direncanakan ada delapan lokasi yang akan menjadi fokus TMMD, dibagi dalam empat angkatan yaitu TMMD 123, 124, 125, dan 126,” ucap Andie, baru – baru tadi.

Ditambahkan Andie, TMMD angkatan 123
akan dilaksanakan di Kabupaten Kotabaru. TMMD 124 mencakup dua kabupaten, yaitu Hulu Sungai Tengah (HST) dan Tanah Laut. TMMD 125 direncanakan untuk triwulan III di Kodim Banjar dan Kota Banjarmasin. TMMD 126 akan berlangsung pada triwulan terakhir di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kodim Barito Kuala (Batola). Adapun proses persiapan TMMD mencakup survei lokasi desa dan penentuan sasaran kegiatan. TNI juga akan menyusun paparan untuk pimpinan mereka serta mengadakan diskusi dan sharing untuk memastikan kesiapan pelaksanaan TMMD.

“Setelah kegiatan berlangsung selama satu bulan, akan dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara bersama-sama dengan Mabes TNI,” lanjut Andie.

Selain itu, Sarana dan prasarana yang didukung melalui TMMD yaitu pembuatan MCK untuk meningkatkan sanitasi di desa yang masih ODF (Open Defecation Free), rehabilitasi tempat ibadah, dan penyediaan air bersih melalui sumur bor.

“Dengan dukungan ini, diharapkan masyarakat desa dapat menikmati fasilitas yang lebih baik dan mendukung kesehatan serta kesejahteraan masyarakat pedesaan,” tutup Andie. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Atlet Sport Dance Special Olympics Indonesia (SOIna) Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Siti Nazwa mewakili Indonesia bertanding pada ajang Internasional Spesial Olympic World Winter Games Tahun 2025 di Italia.

Pelatih Soina Kalsel Rima Lutfiyanti menjelaskan, tahun 2025 ini satu atlet Sport Dance SOIna Kalsel akan mengikuti pertandingan tingkat internasional di Italia.

“Provinsi Kalimantan Selatan mengirim 1 atlet sport dance ke Italia,” ungkapnya, Jumat (17/1).

Karena itu, lanjut Rima, pihaknya terus melakukan latihan secara rutin untuk dapat menghasilkan prestasi terbaik, apa ajang tersebut.

“Latihan terus dilaksanakan di daerah, sebelum para atlet masuk latihan nasional dua minggu sebelum waktu keberangkatan ke Italia,” ucapnya.

Pada pertandingan olahraga internasional tersebut, atlet sport dance akan menampilkan tarian Dayak serta Papua.

“Karena berasal dari Kalsel maka tarian yang akan ditampilkan salah satunya tarian Dayak,” ujarnya.

Sedangkan, waktu pelaksanaan pertandingan di Italia pada Maret 2025 mendatang.

“Kalsel mengirimkan tiga orang terdiri dari pelatih, tenaga medis, serta atlet,” jelasnya.

Diikutsertakan tenaga medis tersebut, sebagai salah satu persyaratan karena di Italia sedang musim dingin saat ini.

“Sehingga kemungkinan terserang hypothermia bisa saja terjadi, karena itu tenaga medis diperlukan, ” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dispora dengan SOIna telah berkolaborasi untuk peningkatan prestasi atlet disabilitas.

“Saat ini telah banyak kegiatan pembinaan yang telah dilakukan oleh Dispora Kalsel, untuk atlet disabilitas dibawah binaan SOIna Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Dukungan yang diberikan oleh Dispora Kalsel dengan pemberian dana hibah, serta kegiatan tahunan pekan olahraga Soina di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pada kegiatan tahunan tersebut diikuti oleh seluruh SOIna di seluruh kabupaten/kota di Kalsel,” ucap Budiono.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya berharap, peningkatan prestasi atlet SOIna Kalsel akan terus meningkat. (SRI/RDM/RH)