Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar pelatihan wirausaha muda (Wiramuda), bagi pemuda Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Tapin, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Selasa (1/7). Pelatihan dibuka Plt Kadispora Kalsel M. Fitri Hernadi.

“Pelatihan yang diberikan terutama di bidang marketing atau pemasaran, cara bicara kepada publik, serta berbagai macam ilmu lainnya,” ungkap Fitri, kepada sejumlah wartawan.

Diharapkan, lanjutnya, materi yang disampaikan ini, dapat meningkatkan kemampuan para pemuda dalam menjalankan usahanya.

“Dispora Kalsel siap mendukung peningkatan kualitas wiramuda di Provinsi Kalimantan Selatan ini,” ujarnya.

Pelatihan ini diikuti sebanyak 50 peserta dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Kabupaten Tapin.

Fitri juga mengajak, para pemuda di provinsi ini, agar dapat membuka diri terhadap dunia internasional.

“Saat ini Provinsi Kalimantan Selatan telah membuka diri terhadap dunia internasional dengan status bandara, yang saat ini siap menerima penerbangan internasional,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, para pemuda di daerah juga diharapkan dapat membuka diri, dalam melihat peluang tersebut.

“Dengan membangun komunitas, desa, serta kabupaten, maka perekonomian di Kalimantan Selatan akan bangkit,” ucap Fitri.

Adanya dukungan para pemuda mampu melihat peluang usaha dengan dunia internasional tersebut, maka masyarakat sejahtera dapat diwujudkan di Banua. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Angkutan Massal Perkotaan di Provinsi Kalimantan Selatan, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Selasa (1/7). Rakor dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Kalsel M. Fitri Hernadi.

“Rakor tahun ini, mengangkat tema Pengembangan Layanan Angkutan Massal Perkotaan di Banua Anam dan Saijaan Bersujud,” ungkap Fitri.

Pada rakor ini, lanjutnya, Dinas Perhubungan Provinsi mengundang Dinas Perhubungan se Banua Anam serta Kabupaten Kotabaru.

“Rakor ini membahas keberhasilan Trans Perkotaan Banjarbakula, dimana diharapkan rencana layanan angkutan massal perkotaan juga dapat dijalankan di Banua Anam dan Kotabaru,” ucapnya.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan berupaya untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalsel Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Muhidin berharap, salah satu visi dan misinya dapat terwujud secepatnya, Salah satunya terkait Angkutan Massal Perkotaan di Banua Anam dan Saijaan.

Seperti yang disampaikan Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Bidang Kebijakan Pembangunan Daerah Fajar Desira.

“Pengembangan layanan angkutan massal perkotaan di Banua Anam ini, merupakan salah satu program dalam visi dan misi Gubernur Kalsel Muhidin,” ujarnya.

Karena termasuk dalam visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mewujudkan Pengembangan Layanan Angkutan Massal Perkotaan tersebut.

“Kedepannya layanan angkutan massal perkotaan dapat di rasakan oleh warga di kawasan Banua Anam dan sekitarnya,” ucap Fajar. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan, bekerjasama dengan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta KKP Tarakan, bersama sama melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, Dislutkan Kalsel belum lama tadi menerima kunjungan dari PSDKP Kemlut RI serta KKP Tarakan.

“Kunjungan tersebut untuk mempererat koordinasi dalam upaya pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan di wilayah perairan Indonesia khususnya Kalimantan,” ungkap Rusdi, Senin (30/6).

Selain itu, lanjut Rusdi, kunjungan tersebut untuk menjalin silaturahmi serta memperkenalkan pejabat KPP Tarakan yang baru.

“Melalui sinergi lintas wilayah dan pusat pusat diharapkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah semakin meningkatkan,” ucap Rusdi.

Dengan semakin optimal, berkelanjutan, berpihak pada kesejahteraan nelayan maka taraf hidup masyarakat pesisir semakin meningkatkan.

“Sehingga koordinasi antar wilayah kelautan ini perlu dilakukan untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Rusdi. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tahun 2025 di halaman kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (30/6).

Apel dipimpin Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Tarwin Patik Mustafa. Serta kegiatan ini diikuti seluruh pegawai di lingkungan Diskominfo Kalsel.

Tarwin menyampaikan, bahwa apel ini merupakan bentuk penguatan solidaritas kekeluargaan di antara pegawai sebagai bagian penting dalam menjaga semangat kerja dan kekompakan dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat.

“Keluarga yang paling dekat adalah saat kita berada di kantor. Selama delapan jam kita bekerja dan saling berinteraksi, sehingga ini perlu dijaga agar bisa terus berkinerja optimal,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga di rumah, khususnya dalam membina anak-anak agar tidak terpengaruh dampak negatif dari kemajuan teknologi.

“Dalam pembangunan keluarga harus dimulai dari rumah, perhatikan terus anak kita agar terhindar dari pengaruh negatif teknologi yang dapat mengganggu keharmonisan interaksi di keluarga,” pesannya.

Tarwin berharap, melalui momentum Harganas, seluruh pegawai Diskominfo Kalsel dapat semakin mempererat tali silaturahmi dan menjadikan nilai-nilai kebersamaan serta cinta dalam keluarga sebagai pondasi dalam menjalankan tugas dan mencapai target program kerja yang telah ditetapkan.

“Momentum Harganas diharapkan dapat menguatkan kembali nilai-nilai kebersamaan dan cinta dalam keluarga yang juga menjadi pondasi utama dalam pembangunan bangsa,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, melaksanakan Rapat Penyampaian Hasil Penelusuran Hari Jadi rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin mengatakan, rapat yang mereka gelar ini, dalam rangka menelusuri dan menetapkan secara historis hari jadi RSUD Ulin Banjarmasin.

“Keberadaan Rumah Sakit Ulin Banjarmasin ini diperkirakan sudah ada sejak 81 tahun lalu,” ungkapnya.

Namun, lanjut Diauddin, tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya rumah sakit tersebut.

Pada rapat tersebut dipaparkan, penyampaian hasil penelusuran oleh Anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia Kalimantan Selatan, Ketua Lembaga Kajian Sejarah, Sosial, dan Budaya Kalimantan Selatan, serta Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Dosen Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Antasari Banjarmasin.

“Hasil dari penelusuran ini akan dituangkan dalam dokumen telaah sejarah, dan akan diserahkan secara resmi kepada Gubernur Kalimantan Selatan, sebagai dasar penetapan tanggal resmi hari jadi rumah sakit,” tuturnya.

Untuk tindak lanjut telaah tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, akan mengundang masyarakat, untuk dapat memberikan informasi mengenai sejarah diresmikannya rumah sakit tersebut.

“Setelah kami mendapatkan masukan dari ahli sejarah di Provinsi Kalimantan Selatan, maka penelusuran tentang hari jadi Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, akan dilanjutkan dengan mengundang masyarakat,” ungkapnya lagi.

Tujuannya untuk mengetahui lebih lanjut, informasi dari masyarakat yang mengetahui sejarah berdirinya rumah sakit tersebut.

“Kami berharap, dukungan dari masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan untuk bersama sama dapat, mengungkap sejarah pasti rumah sakit terbesar di Banua ini diresmikan,” ucap Diauddin. (SRI/RIW/RH)

KOTABARU – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (28/6) merampungkan survei intensif di tiga titik berbeda yang akan menjadi lokasi penanaman mangrove. Kegiatan ini merupakan langkah awal dari upaya rehabilitasi kawasan pesisir guna meningkatkan kualitas lingkungan dan menjaga ekosistem pesisir yang semakin terancam.

Survei dipimpin langsung Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra. Turut mendampingi sejumlah pejabat lingkup Dishut Kalsel. Hadir pula Kepala Seksi Pengamanan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku Tajuddin beserta staf, bertujuan untuk memastikan kesiapan lahan dan kondisi ekologis di masing-masing titik.

“Kami mencari lokasi yang paling optimal, tidak hanya dari segi kesesuaian ekologis untuk pertumbuhan mangrove, tetapi juga yang strategis dan aksesibel untuk kegiatan penanaman,” ucap Fathimatuzzahra.

Titik pertama yang disasar tim adalah area muara Pantai Tanjung Seloka. Di lokasi ini, tim berfokus pada analisis kualitas tanah, kadar salinitas air, serta mengidentifikasi jenis-jenis fauna yang masih bertahan di sekitar ekosistem.

Beranjak ke titik kedua, tim menyusuri kawasan pesisir di sekitar Pantai Sehakau, yang berada yang berada di Teluk Kemuning. Survei di lokasi ini lebih menitikberatkan pada kondisi gelombang, pola pasang surut, dan jenis sedimen untuk menentukan spesies mangrove yang paling cocok serta strategi penanaman yang mampu bertahan dari hantaman ombak.

Terakhir, tim menyambangi sebuah tambak yang terlindungi di kawasan pesisir Desa Sebelimbingan, Kotabaru. Lokasi ini dianggap paling ideal karena kondisinya yang relatif tenang, dan masih banyak ditemukan bibit mangrove alami. Fokus survei di sini adalah pada keanekaragaman hayati yang ada, seperti keberadaan kepiting, ikan, dan burung yang menjadikan area tersebut sebagai habitat vital.

Survei ini merupakan bagian dari persiapan matang Dinas Kehutanan untuk menyambut kunjungan serta penanaman mangrove bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Hanif Faisol Nurofiq bersama Kapolri, yang direncanakan pada Juli mendatang.

Diharapkan dengan peninjauan langsung Menteri nanti, upaya-upaya konservasi dan penanaman mangrove di Kalimantan Selatan dapat semakin diperkuat dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. (DishutKalsel-RIW/RH)