BANJARMASIN – Meskipun Pandemi COVID-19 belum berakhir, pelaksanaan ibadah kurban dinilai berjalan lancar. Seperti pelaksanaan ibadah kurban yang dilaksanakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi yang akrab disapa Paman Yani.
Prosesi Akad dan Serah Terima Alat Sembelih Dari Paman Yani (bertopi) kepada Penyembelih Hewan Kurban (berkopiah)
Pada tahun 2022 ini, dirinya melaksanakan ibadah kurban masing-masing satu ekor sapi di dua lokasi di daerah pemilihannya yakni di Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru dan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada H+3 Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang bertepatan dengan Selasa (12/7).
“Kami bersyukur jauh-jauh kami datang dari Banjarmasin ke sini, tentu saja untuk melaksanakan ibadah kurban,” katanya kepada wartawan.
suasana pelaksanaan ibadah kurban oleh Anggota DPRD Kalsel, M. Yani Helmi di Desa Bersujud
Sebelum menyembelih hewan kurban dilakukan prosesi akad dan serah terima alat sembelih dari Paman Yani kepada penyembelih hewan kurban. Dalam prosesi penyembelihan, Anggota DPRD Kalsel dari Fraksi Golkar ini juga menyediakan piduduk berupa beras, gula merah dan kelapa serta menyiramkan air kembang ke sekujur tubuh sapi dengan tujuan agar sapi tenang ketika disembelih.
Paman Yani memberikan apresiasi kepada semua pihak sehingga pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lancar.
“Mudah-mudahan dengan ibadah kurban ini, bisa membawa keberkahan bagi yang melaksanakan kurban,” harapnya.
Sebelumnya, pada Senin (11/7) lalu, Paman Yani juga melaksanakan ibadah kurban di kawasan sekitar kediamannya di Sungai Jingah Banjarmasin dengan menyembelih dua ekor sapi dan ratusan bungkus daging kurbannya dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat. (NRH/RDM/MRF)
Arab Saudi – Dilansir dari siaran pers Kementerian Agama RI, total jemaah haji Indonesia yang wafat sejak awal keberangkatan pada 4 Juni 2022 hingga Selasa (12/7) berjumlah 41 orang.
Empat belas diantaranya pada fase Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) terdiri atas satu jemaah wafat di KKHI Arafah, enam jemaah wafat di KKHI Makkah, dan tujuh jemaah wafat di KKHI Mina.
Satu diantara 14 jemaah haji yang meninggal dunia pada fase Armuzna tersebut adalah jemaah haji dari Kalsel, yang tergabung dalam kloter 3 embarkasi Banjarmasin.
“Satu jemaah haji Kalsel meninggal dunia, yakni atas nama Maslina Saberan Udin berasal dari Kabupaten Tapin, meninggal pada 11 Juli 2022 di Al Nor Internasional Hospital Makkah,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel Muhammad Tambrin, saat berada di Mina dalam tugas sebagai Pengendali Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi, Senin (11/7).
Selanjutnya, Tambrin mengajak kepada para jemaah haji yang saat ini masih berada di Mina dan sebagian sudah Kembali ke Makkah, untuk bersama-sama mendoakan Almarhumah semoga Husnul Khotimah.
“Kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran, kita doakan semoga Almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT,” katanya.
Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), hingga hari ke-38 operasional haji di tahun 2015 misalnya, ada 380 jemaah wafat. Sementara pada 2016, ada 149 jemaah wafat. Tiga tahun berikutnya, angka kematian pada angka 274 (2017), 154 (2018), dan 151 (2019).
Jika dibandingkan dengan angka kematian pada hari yang sama untuk lima tahun terakhir, musim haji tahun ini adalah yang paling sedikit. (KANWILKEMENAGKALSEL-RIW/RDM/SYA)
Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor atau Paman Birin, turut memberikan bantuan hewan kurban berupa dua ekor sapi kepada Badan Pengelola Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
Penyerahan hewan kurban dilakukan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar kepada Ketua Badan Pengelola Mesjid Raya Sabilal Muhtadin, H Darul Quthni usai salat Idul Adha 1443 Hijriah, pada Minggu (10/7).
“Kita hari ini menyerahkan hewan kurban bantuan bapak gubernur (Paman Birin,red) untuk dibagikan kepada masyarakat,” ujar Roy usai penyerahan.
Sekdaprov Kalsel (dua dari kanan) saat menyerahkan sapi kurban Gubernur
Sementara itu, Ketua Badan Pengelola Mesjid Raya Sabilal Muhtadin, Darul Quthni mengatakan, sumbangan yang diterima pihaknya mencapai 26 ekor sapi yang berasal dari berbagai pihak, antara lain Gubernur Kalsel, Kapolri, Kapolda, perusahaan dan masyarakat.
“Kita siapkan dua ribuan kupon daging kurban yang akan dibagikan. Nanti bisa ditambah lagi,” ujarnya.
Selain di Mesjid Raya Sabilal Muhtadin, sebelumnya Paman Birin juga membagikan sapi kurban ke sejumlah lokasi, seperti di Masjid Al Manar Desa Pulau Sugara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
Lalu diserahkan di Jalan Alalak Berangas Ray 17 RT 3 serta kepada warga di Jalan trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah RT 05 sebelum Jembatan Barito. (BIROADPIM-RIW/RDM/SYA)
Banjarmasin – Polda Kalsel menyembelih puluhan ekor hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, pada Minggu (10/7). Pemotongan hewan kurban berupa sapi dan kambing itu berlangsung di Mess Bintara Remaja Dit Samapta Polda Kalsel, Bina Brata Banjarmasin.
Pemotongan ditandai dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Kapolda Kalsel yang turut dihadiri Wakapolda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel, Perwakilan Korem 101/Antasari, Ketua PWI Kalsel, Ketua IJTI Kalsel, Perwakilan Mesjid Jami Banjarmasin, dan Perwakian DPN Dayak Keluarga Borneo.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto mengatakan, selain melakukan pemotongan, Polda Kalsel juga mendistribusikan hewan kurban tersebut ke sejumlah wilayah untuk dibagikan kepada masyarakat.
“Jumlah hewan kurban di Polda Kalsel sebanyak 73 ekor terdiri dari 63 sapi dan 10 kambing,” kata Kapolda Kalsel disela kegiatan penyembelihan hewan kurban.
Prosesi penyembelihan hewan kurban di Polda Kalsel
Dirinya menerangkan, bahwa jumlah hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha kali ini lebih banyak daripada tahun 2021 lalu. Dimana pada Hari Raya Idul Adha tahun lalu, jumlah hewan kurban yang dipotong dan didistribusikan Polda Kalsel ke beberapa wilayah sebanyak 53 ekor.
“Insya Allah setiap tahun hewan kurban yang akan dipotong Polda Kalsel akan selalu bertambah,” ucap Kapolda Kalsel.
Orang nomor satu di Polda Kalsel ini pun berharap dengan kurban ini, dirinya, para Pejabat Utama dan seluruh personel Polda Kalsel dapat mengikuti jejak para Nabi seperti Nabi Ibrahim A.S. dan Nabi Muhammad SAW.
Selain itu, dengan kurban tersebut pihaknya dapat berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan atau kurang mampu.
Kapolda Kalsel pada kesempatan ini pun menegaskan bahwa Polda Kalsel bersama Forkopimda telah melakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, sehingga sapi dan kambing yang dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, sudah dipastikan sehat dan bersih dari PMK serta siap untuk dikurbankan. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/SYA)
Banjar – Idul Adha tahun ini, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, melaksanakan shalat Idul Adha di masjid Al Karomah Martapura. Didampingi Ketua DPRD Provinsi Supian HK, dan sejumlah Kepala SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu, tiba di masjid Al Karomah sekitar pukul 07.15 WITA pada Minggu (10/7), dan langsung menunaikan shalat Tahiyatul Masjid.
Kemudian bersama ribuan jemaah yang memadati masjid, turut membacakan takbir, tahlil dan tahmid. Tampak hadir dalam shalat Idul Adha itu Bupati Banjar Saidi Mansyur, serta Forkompinda Kabupaten Banjar.
Gubernur Kalsel saat prosesi penyerahan sapi kurban Presiden
Dalam sambutannya sebelum shalat, Gubernur menyampaikan, selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, kepada seluruh masyarakat Kalsel.
“Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah, semoga kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, sekaligus dapat meningkatkan solidaritas, dan kepedulian kita sebagai umat Islam,” ujarnya.
Momen Idul Adha, menurut Paman Birin, memberikan kesan dan makana bagi kehidupan, yang tercermin dalam ibadah haji dan ibadah kurban.
Ibadah kurban mengandung makna kepedulian, semangat berbagi dan solidaritas kepada sesama.
“Ibadah kurban yang kita laksanakan, banyak mengandung makna serta dimensi kesabaran dan ketabahan, yang hendaknya kita amalkan dalam kehidupan,” sampainya.
Gubernur Kalsel berada di shaf depan shalat Idul Adha
Usai shalat, Paman Birin juga berkesempatan menyerahkan Bantuan Kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi.
Sapi kurban Presiden yang diserahkan Paman Birin, diterima langsung Ketua Nhazir Masjid Al-Karomah Martapura, KH. Hasanuddin Badruddin. Sapi bantuan Presiden tahun ini, berjenis Brahman dengan berat lebih dari 950 kilogram, dibeli dari peternak lokal asal Tanah Bumbu. (RIW/RDM/SYA)
TANAH BUMBU – Penutupan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di tempat pelelangan Ikan (TPI) yang berlokasi tak jauh dari Pelabuhan Perikanan Batulicin kabupaten Tanah Bumbu, mengakibatkan sejumlah penjaring ikan harus dibuat kesulitan mendapatkan solar bersubsidi.
Di lokasi pengisian, Polda Kalsel melalui Ditpolairud juga terpaksa harus menyegel dua fasilitas utama bertuliskan ‘police line’ dan berhasil menetapkan satu tersangka atas kasus tersebut.
Perlu diketahui, oknum dengan inisial AF ternyata kedapatan menjajakan solar bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan harga Rp6.250 per liter, padahal secara normal hanya dikenakan Rp5.150 artinya sengaja naik Rp1.100.
Atas perbuatannya, AF dijerat ancaman pidana pasal 55 UU RI Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) lengkap diganjar masa tahanan maksimal paling lama enam tahun, denda sebesar Rp60 miliar.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi juga turut mengapreasi kesigapan Ditpolairud Polda Kalsel dalam memberikan efek jera terhadap oknum yang melakukan tindak kejahatan penyalahgunaan solar bersubsidi apalagi berhubungan erat dengan kebutuhan utama ekonomi rakyat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel M Yani Helmi (peci) bersama Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin Akhmad Syarwani (kanan) saat membahas masalah solar bersubsidi
“Kejadian ini terjadi sudah beberapa bulan. Namun, kami sempat juga mendapatkan pertanyaan serupa dari masyarakat dan itu juga sempat dibahas dalam rapat jadi SPBN tersebut memang tersandung kasus hukum,” ucapnya, usai menggelar kegiatan monitoring di Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin, di Tanah Bumbu, Jumat (8/7) siang.
Namun demikian, dirinya berharap untuk bisa memenuhi keinginan dari nelayan di wilayah tersebut, politisi dari fraksi Partai Golkar ini pun meminta agar SPBN kembali diaktifkan agar keperluan mereka tetap terpenuhi.
“Menurut hemat kami, ketika kasus hukum ini berjalan, alangkah lebih bagusnya tidak menutup pendistribusian solar mengingat kebutuhan masyarakat di pesisir Tanbu mayoritas mata pencaharian utamanya adalah nelayan. Yang mana, imbasnya juga banyak yang tidak melaut,” papar paman Yani (sapaan akrabnya).
Sementara, ungkap dia, seiring tidak tersedianya solar bersubsidi bagi nelayan pesisir Tanah Bumbu harga ikan pun juga ikut naik.
“Tak hanya Kalsel, tetapi, Kaltim dan Kalbar terkena imbasnya juga,” ungkap legislatif dari Dapil VI Kotabaru dan Tanah Bumbu.
Sementara itu Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin Akhmad Syarwani menyebut imbas dari ditutupnya SPBN yang berada di wilayah tanggungjawabnya itu memaksa sejumlah nelayan harus membeli di luar daerah Kalsel.
“Bahkan ada nelayan kita di pelabuhan harus terpaksa membeli solar ke luar daerah hingga ke Kaltim dengan harga yang cukup tinggi. Sehingga, berpengaruh terhadap tambat labuh di Pelabuhan Perikanan Batulicin ini,” jelasnya.
Maka dari itu senada dengan Wakil Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi, dia mengharapkan aktivitas SPBN bisa kembali dioperasikan agar pemenuhan solar bersubsidi bagi nelayan kembali berjalan normal.
“Seiring berjalannya proses hukum dari kepolisian. Setidaknya Kami berharap SPBN di pelabuhan ini dapat beroprasi lagi, karena bagaimana pun saat ini yang kasihan adalah nelayan,” ujarnya.
Di TPI, salah seorang nelayan asal Tanah Bumbu Syamsuddin membeberkan agar terpenuhinya solar, sejumlah nelayan harus menyisir ke daerah lain untuk mendapatkan bahan bakar tersebut.
“Untuk mendapatkan lima sampai satu drum sekarang saja susah bagaimana kami mau melaut, coba seperti Banjarmasin yang pendistribusiannya lancar ke nelayan. Sempat mendapatkan bahan bakarnya dari Jawa,” cetusnya.
Terlebih, bahan bakar ini juga menjadi sumber utama kapalnya untuk memperlancar aktivitas melaut. Ini pun, menurut dia, solar menjadi keperluan vital berlayar nelayan.
“Solar mahal saja tidak dapat apalagi bersubsidi. Jadi, kapal yang hendak masuk melaut tidak bisa bersandar sebaliknya pula kapal luar untuk berlabuh ke PPI Batulicin. Bahkan, nelayan disini sudah sangat mengeluh,” bebernya.
Dari penertiban aparat kepolisian, kondisi SPBN di Pelabuhan Perikanan Batulicin cukup memprihatinkan bahkan masih dalam keadaan tersegel. Tak hanya itu, jangka waktu penutupan pengisian bahan bakar khusus bagi nelayan juga sudah berjalan satu bulan. (RHS/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi menindaklajuti penetapan target usulan untuk Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin kabupaten Tanah Bumbu, dalam mendorong optimalisasi penerimaan kas daerah.
Suasana diskusi saat pelaksanaan monitoring di ruang rapat Pelabuhan Perikanan Batulicin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi
“Saat ini keberadaan BLUD masih menjadi titik fokus bersama, bagaimana caranya mengembangkan sehingga dapat berkontribusi terhadap kas daerah,” ujarnya usai kegiatan Monitoring DPRD Kalsel oleh Komisi II di Pelabuhan Perikanan Batulicin, Jumat (8/7) siang.
Selaku komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan, politisi Golkar yang kerap disapa paman Yani ini tak ingin berpuas diri. Dia melihat Pelabuhan Perikanan Batulicin berpotensi melebihi target.
“Tentu bisa dikembangkan seiring bergulirnya keuangan yang menjadi kas. Apa saja hal-hal menarik untuk ditarik menjadi APBD,” ucap legislatif Dapil VI Kotabaru dan Tanah Bumbu ini.
Artinya untuk meningkatkan penerimaan kas, perlu didorong dengan sejumlah pembangunan infrastruktur seiring keberadaannya yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Jawabannya memang dari infrastruktur sebagai penopangnya PAD. Tentu hal tersebut harus didorong dan didukung,” ucapnya.
Dari hasil pemaparan, Pelabuhan Perikanan Batulicin, diketahui telah melakukan manuver agresif dalam merealisasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang siap dikucurkan pemerintah pusat.
“Kita ketahui APBD pemerintah daerah saat ini belum cukup mendukung. Tetapi, APBN dapat dikejar dan ada sekitar tujuh item pekerjaan yang coba kami tarik dan direalisasikan pada 2023. Secara pribadi bersyukur PP Batulicin telah melakukan gerakan cepat sehingga tinggal didorong saja lagi. Pun, ada penyertaan dana dari Pemprov Kalsel nanti akan langsung dikomunikasikan dengan Bakeuda dan Bappeda Provinisi Kalsel,” ucap paman Yani.
Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin Akhmad Syarwani menjelaskan sebagai bentuk peningkatan untuk penerimaan kas daerah yang sesuai dengan target perubahan adalah mengoptimalkan pelayanan publik.
“Yang jelas kami akan meningkatan pelayanan lebih optimal lagi agar PAD dapat tercapai sesuai penetapan target. Terutama beberapa item serta pengembangan kawasan pelabuhan tentu menjadi skala prioritas rencana strategis termasuk adanya UUD Nomor 23 terkait penyelenggaraan dan pengelolaan pelelangan ikan yang dikelola kabupaten akan turut dikolaborasikan bersama Pemprov Kalsel,” jelasnya.
Salah satu langkah strategis, dikatakan Syarwani, lebih fokus kepada peningkatan fasilitas di pelabuhan. Mengingat target kas daerah mengalami perubahan seiring tuntutan dalam pengembangan dan perencanaan.
“Sebagai BLUD, kami juga usulkan perbaikan fasilitas yang ada baik itu rehabilitasi maupun pembangunan ke depan meskipun beberapa sudah berjalan termasuk tempat pelelangan ikan (TPI) agar berpengaruh terhadap PAD,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin diberikan target Pemprov Kalsel senilai Rp400 juta dalam APBD perubahan 2022 yang sebelumnya hanya dikisaran angka Rp300 juta dalam jangka waktu satu tahun. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Menjelang H-2 Hari Raya Idul Adha, ketersediaan bahan pokok dan harganya masih aman di pasaran.
Menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, di ruang kerjanya pada Jumat (8/7), saat ini beberapa distribusi bahan pokok dan harganya tidak ada mengalami kenaikan, seperti beras siam biasa lokal perkilo dikisaran Rp10.500, minyak goreng curah perliter Rp13.700, sedangkan migor kemasan bantalan Rp20.400, bawang merah sebelumnya mencapai perkilo Rp60.000 sekarang Rp52.800, telur ayam ras berkisar Rp28.400, dan daging ayam ras sedang perkilonya Rp45.400.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani
“Distribusi bapok lancar begitupun harganya sebagian besar sudah turun,” ucapnya
Disampaikan Birhasani, untuk harga cabe memang masih mengalami kenaikan dan itu bersifat secara Nasional. Mengingat terjadinya hujan di beberapa wilayah dan air pasang rob, telah mengganggu panen cabe bahkan sebagian membuat gagal panen.
“Harga cabe rawit lokal berkisar Rp120.000 hingga Rp130.000 perkilonya, cabe merah besar Rp80.000 dan cabe rawit tiung Rp105.500,” ungkapnya
Birhasani menambahkan, dengan terjadinya pasokan distribusi lancar dan harganya menurun di pasaran, masyarakat hendaklah tidak perlu khawatir dalam berbelanja untuk memenuhi keperluan rumah tangga.
“Sebelumnya kami juga telah menggelar pasmur, bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, menjelang Idul Adha ini di 13 kabupaten dan kota,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – PT Bangun Banua Kalimantan Selatan menyiapkan satu ekor sapi kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Hal itu disampaikan, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Bangun Banua Kalsel, M. Bayu Budjang kepada wartawan, Jum’at (8/7).
Ia menjelaskan penyembelihan satu ekor sapi ini akan dilaksanakan pada hari ke dua Idul Adha atau bertepatan dengan hari Senin (11/7) dan daging kurbannya akan dibagikan kepada para karyawan dan masyarakat yang berada disekitar kantor PT. Bangun Banua Kalsel di Banjarmasin.
“PT Bangun Banua setiap tahun menyiapkan satu ekor sapi yang ukurannya cukup besar dan daging kurbannya kita bagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar dengan kupon yang sudah dibagikan H-2 melalui Ketua RT,” katanya.
Bayu menambahkan melalui pelaksanaan ibadah kurban ini, PT. Bangun Banua hadir sebagai perusahaan daerah milik Pemprov Kalsel yang turut serta berbagi kepada masyarakat yang membutuhkannya.
“Selain wujud kepatuhan dan ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah SWT, oelaksanaan kurban ini sebagai wujud kepedulian dan berbagi kepada sesama,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2022 dan RKPD TA 2023 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Ekonomi pada Kamis (7/7).
Rapat ini diikuti oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, dan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.
Suasana RDP Komisi II DPRD Kalsel bersama SKPD Bidang Ekonomi
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya proses rancangan program dan kebutuhan anggaran dari masing-masing SKPD untuk tahun 2022 serta tahun 2023 mendatang sehingga kemudian dapat diperjuangkan dalam rapat lanjutan.
Terkait hal yang menjadi perencanaan pembangunan, Imam Suprastowo menyoroti salah satu rencana kerja khususnya pada bidang yang menjadi hak dasar masyarakat yakni pangan agar tidak sampai terjadi kerawanan pangan di Kalimantan Selatan.
“Terutama untuk yang di 2023, tolong diperhatikan, mana saja yang diperlukan, karena bagaimanapun juga masalah pangan ini masalah yang paling krusial. Negara itu aman pada saat pangan tersedia. Kalo pangan tidak tersedia pasti sudah chaos,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Gusti Rosyadi Elmi. Politisi PKS ini berharap agar RKPD Perubahan Tahun 2022 dan RKPD TA 2023 di tiap SKPD tersebut benar-benar mengutamakan suara rakyat.
“Kami ini kan DPRD ya, bukan eksekutif, jadi porsi kami mengkritisi dan memastikan bahwa kinerja SKPD sudah bagus, kami berusaha menyampaikan usulan masyarakat. Semua usulan-usulan itu adalah aspirasi-aspirasi masyarakat yang diwakili oleh kami sebagai anggota dewan. Masyarakat kan memilih kami untuk supaya diperjuangkan aspirasi mereka. Karena itu tolong diperhatikan, prioritaskanlah usulan kami,” harapnya.
Secara umum Komisi II DPRD Provinsi Kalsel berharap adanya penguatan koordinasi dengan SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi II agar seluruh rencana kegiatan bisa lebih harmonis. (NRH/RDM/RH)
