Gelar Workshop Penanganan Kasus Sengketa, PERSI Wilayah Kalsel Harapkan Rumah Sakit Tingkatkan Pelayanan

BANJARBARU – Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Kalimantan Selatan, berkerjasama bersama PERSI Pusat, menggelar workshop penanganan kasus pelayanan medik yang berpotensi sengketa hukum di Rumah Sakit, pada Jum’at (9/8). Workshop yang digelar selama 2 hari ini, menghadirkan berbagai narasumber yang berkompeten dibidangnya, salah satunya Ketua Umum PERSI Pusat Bambang Wibowo dan Ketua Kompartemen Hukum, Advokasi, Mediasi, dan Organisasi PERSI, Edi Sumarwanto

Kepada wartawan, Ketua PERSI Wilayah Kalsel Izaak Zoelkarnain Akbar menyampaikan, workshop ini dihadiri para peserta dengan persentase mencapai 80 persen berasal dari Kalimantan Selatan, baik dari Rumah Sakit Negeri maupun Swasta.

Ketua PERSI Wilayah Kalsel Dr. dr. Izaak Zoelkarnain Akbar Sp.OT (K)

“Workshop ini bertujuan untuk memberikan pembekalan sesuai Undang – Undang terbaru bahwa Rumah Sakit merupakan penyelenggaraan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi – tingginya,” ungkap Izaak.

Dengan adanya workshop penanganan kasus pelayanan medik yang berpotensi sengketa hukum di Rumah Sakit, maka seluruh Rumah Sakit khususnya di Kalimantan Selatan, akan melakukan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, aturan, serta melakukan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat.

“Komunikasi efektif dari pihak RS dengan masyarakat harus diutaman. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka akan menjadi penyebab utama terjadinya sumber masalah dan kesalahpahaman antar kedua belah pihak,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum PERSI Pusat Bambang Wibowo menyampaikan, workshop ini sangatlah diperlukan oleh pihak Rumah Sakit (RS), dimana salah satu tugas RS adalah memberikan pelayanan hukum terhadap tenaga medis. Sehingga diharapkan dengan adanya workshop ini dapat meningkatkan kapasitas kepercayaan pihak RS ketika menghadapi persoalan hukum.

“Terutama yang terkait dengan sengketa medis mampu dikelola dan diselesaikan dengan baik,” ucapnya.

Bambang menambahkan, hal utama selain pemberian pelayanan hukum terhadap tenaga medis dari pihak RS. Adalah mencegah adanya persoalan sengketa yang dimaksudkan.

“Pihak RS harus maksimal dalam meningkatkan mutu pelayanan mereka, agar tidak terjadi sengketa yang dimaksudkan,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

KPU Banjarmasin Gelar Sosialisasi Visi dan Misi Bakal Calon Kepala Daerah

BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin menggelar sosialisasi tentang visi-misi dan program Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua KPU Banjarmasin, Rusnailah, pada Jumat (9/8) mengatakan, saat ini bagi Bakal Calon Walikota dan Wakilnya yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah, harus membuat visi dan misi menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dengan demikian, pihaknya menggelar sosialisasi dengan menghadirkan Narasumber, diantaranya Kepala Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah Banjarmasin.

“Visi-misi dan program Balon Walkot dan Wakilnya harus bersesuaian dengan RPJPD, agar siapapun yang terpilih nanti, pembangunan dapat kesinambungan,” ucapnya

Disampaikan Rusnailah, Bakal Calon Kepala Daerah nanti, pada saat pendaftaran tanggal 27 – 29 Agustus mendatang, tidak hanya menyerahkan bukti dukungan partai politik, juga wajib melampirkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

“Hingga saat ini masih belum ada Balon Walkot atau Wakilnya melakukan konsultasi,” jelasnya

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Ahmad Syauqi menambahkan, untuk materi yang disampaikan, pembangunan di kota seribu sungai yang menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), selama 20 tahun ke depan, salah satunya menjadikan sebagai pintu gerbang logistik.

Kepala Bappeda Litbang Banjarmasin Ahmad Syauqi, saat menyampaikan materi

“Pedoman ini menjadikan maju terdepan pembangunan yang juga dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan,” tutupnya

Foto bersama : Ketua KPU Banjarmasin dan Peserta Sosialisasi Visi dan Misi Balon Walkot dan Wakilnya

Untuk diketahui, KPU Banjarmasin menggelar Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan penyusunan visi-misi serta program Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dibuka secara resmi Ketua KPU Banjarmasin Rusnailah, didampingi Komisioner KPU, Sekretaris KPU dan Jajaran KPU Banjarmasin, dihadiri Unsur Forkopimda dan Perwakilan Partai Politik Banjarmasin, bertempat disalah satu hotel berbintang Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Pembayaran Pajak Secara Online Tingkatkan PAD di Banjarmasin

BANJARMASIN – Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin menerapkan pembayaran pajak secara online atau digital, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu pihaknya telah menerapkan sistem pembayaran secara online tersebut, dan saat ini semakin banyak warga menggunakan pembayaran online ini.

Kepala BPKPAD Banjarmasin Edy Wibowo

“Saat ini masyarakat yang menggunakan layanan pembayaran online semakin meningkat,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Jumat (9/8).

Sehingga, lanjut Edy, pihaknya terus melakukan peningkatan sistem untuk kenyamanan pada saat pembayaran online tersebut berlangsung.

“Dalam sistem pembayaran online ini pihaknya bekerjasama dengan beberapa pihak terkait lainnya. Untuk kelancaran sistem pembayaran online.

Dalam kesempatan itu, Edy mengungkapkan, dengan adanya pembayaran online ini wajib pajak semakin meningkat dalam membayar pajaknya.

“Pembayaran pajak ini sebagai salah satu penyumbang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Peningkatan tersebut dilihat dari adanya pertumbuhan ekonomi dari tahun 2022 ke 2023 hingga saat ini, pembayaran pajak dari warga Kota Banjarmasin terus mengalami peningkatan.

“Jika sebelumnya pendapatan dari sektor pajak sebesar 250 Miliar lebih kini meningkatkan sampai 300 Miliar lebih,” ujarnya.

Kenaikan tersebut, akibat meningkatkan pembayaran pajak oleh warga Kota Banjarmasin, karena tersedianya sistem pembayaran online atau Digital. Sehingga, warga tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pembayaran. (SRI/RDM/RH)

Meriahkan Harjad Kalsel dan HUT RI, Labkesda Kalsel Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

BANJARMASIN – Untuk memeriahkan Hari Jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan dan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalsel menggelar pemeriksaan kesehatan gratis.

Kepala Labkesda Provinsi Kalsel, Eda Varia Rahmi mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut akan dilaksanakan pada 14 Agustus 2024 bertepatan dengan puncak acara Peringatan Harjad ke 74 Kalsel di Siring Nol KM Banjarmasin.

Kepala Labkesda Kalsel, Eda Varia Rahmi

“Pemeriksaan kesehatan gratis tersebut meliputi pemeriksaan kadar gula darah, asam urat, kolesterol dan golongan darah,” jelasnya, Jum’at (9/8).

Tidak hanya melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat, menurut Eda, Labkesda Provinsi Kalsel juga turut memeriksa makanan yang dikonsumsi selama acara puncak Peringatan Harjad ke 74 Kalsel tersebut. Makanan VIP diperiksa sesuai dengan standar, sementara beberapa makanan secara acak juga dipilih untuk memastikan keamanan konsumsi makanan selama acara berlangsung.

“Kita akan ada pemeriksaan tiga barometer yakni nitrid , sianida dan arsen,” ungkapnya.

Kegiatan ini diharapkan berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kalsel, serta menunjukkan dukungan yang kuat dari Labkesda Provinsi Kalsel untuk kesehatan. (NRH/RDM/RH)

Paman Birin Raih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024, Komitmen Sukseskan Program JKN-KIS di Banua

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin menerima Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2024 sebagai bentuk hadiah bagi masyakarat Banua di momentum peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke- 74.

Paman Birin yang didampingi Raudatul Jannah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award, langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin pada Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage dengan tema ”Satu Dekade Program JKN-KIS Untuk Negeri Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia” di Jakarta, pada Kamis (8/8).

Para penerima penghargaan berfoto bersama

Usai menerima penghargaan, Paman Birin mengatakan, penghargaan yang dirinya terima ini adalah hadiah bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang telah bersama-sama turut berkontribusi dalam menjalankan program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia lSehat (JKN-KIS) di Banua.

”Ini penghargaan yang luar biasa dan sebuah persembahan untuk rakyat Kalimantan Selatan sebagai hadiah hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-74. Selamat dan terimakasih kepada masyarakat Banua,” katanya.

Paman Birin pun berharap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk ikut mendaftarkan kepesertaannya menjadi bagian dari program JKN-KIS.

”Seperti apa yang disampaikan Wakil Presiden tadi, semoga ini dapat memotivasi kita semua dalam mendukung program JKN-KIS sehingga cakupan kita bisa mencapai 100 persen,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan, UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif dan bermutu tanpa adanya hambatan financial.

”Di Indonesia diwujudkan melalui program JKN- KIS. Yang pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, Kementerian, Lembaga dan seluruh Pemerintah Daerah,” ucapnya.

Wapres Ma’ruf Amin berharap, provinsi dan kabupaten kota yang menerima penghargaan hari ini telah menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan JKN-KIS 95 persen dari total penduduk

”Mari sama-sama kita dukung optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS dengan layanan yang terjangkau, berkualitas dan merata untuk masyarakat dengan perluas jangkauan kesehatan sampai 100 persen, libatkan tokoh masyarakat dan agama dalm mensosialisakan program JKN-KIS,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, diserahkan penghargaan UHC kepada 33 Provinsi, 96 kota dan 364 kabupaten dengan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi serta President International Social Security Association (ISSA), Mohammed Azman. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Banjarmasin Gelar Rakor

BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2024, KPU Banjarmasin menggelar Rapat Koordinasi.

Foto bersama : Ketua KPU Banjarmasin dengan Komisioner dan Peserta Rakor

Kepada sejumlah wartawan, Ketua KPU Banjarmasin, Rusnailah, disela Rapat Koordinasi pada Rabu (7/8) Agustus mengatakan, kegiatan ini sangat penting karena pihaknya menargetkan partisipasi pemilih sebesar 90 persen. Di mana, akan semakin gencar memberikan sosialisasi, kepada seluruh lapisan masyarakat di kota ini.

Ketua KPU Banjarmasin, Rusnailah, saat memberikan komentarnya

Target ini juga lebih besar dibandingkan pada Pemilu 2024. Yakni artisipasi pemilih saat itu sebesar 80 persen.

“Sosialisasi diprioritaskan pemilih pemula, seperti ke Pondok Pesantren, SMA/ SMK/ dan MA,” ungkapnya

Disampaikan Rusnailah, selain sosialisasi, pihaknya menggelar berbagai macam lomba,
seperti lomba video pendek, jingle, cipta puisi dan pantun, guna menarik minat para pemilih muda. Ia berharap, mendapat dukungan penuh dari semua pihak, agar tercapai target tersebut.

“Mohon dukungan semua lapisan masyarakat, termasuk kawan-kawan pers,” jelasnya

Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Banjarmasin, Barkatullah Amin, menambahkan, pihaknya mengapresiasi langkah KPU Banjarmasin menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi, guna mewujudkan partisipasi yang tinggi, agar tercipta Pemilihan Umum Serentak 2024 aman lancar dan sukses.

“Pengawasan tetap terus dilakukan mulai 27 – 29 Agustus mendatang. Di mana, pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, mendaftar ke KPU Banjarmasin,” tutupnya

Untuk diketahui, KPU Banjarmasin menggelar Rapat Koordinasi Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dalam rangka menghadapi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota. Kegiatan dibuka secara resmi Ketua KPU Banjarmasin Rusnailah, didampingi Komisioner KPU, Sekretaris KPU dan Jajaran KPU Banjarmasin. Menghadirkan beberapa Narasumber diantaranya Bawaslu, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Banjarmasin. Turut hadir Perwakilan Partai Politik Banjarmasin, bertempat disalah satu Hotel Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Pemko Banjarmasin Segera Selesaikan Pembebasan Lahan Veteran

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin segera menyelesaikan, pembebasan lahan Veteran untuk normalisasi sungai.

Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin Hizbul Wathony, menjelaskan, pembebasan lahan hampir keseluruhan sudah dapat diselesaikan.

Kabid Sungai Dinas PUPR Banjarmasin Hizbul Wathony

“Saat ini hanya tertinggal dua bangunan saja. Jika sebelumnya empat bangunan yang belum dapat dibebaskan,” ungkap Thony.

Empat bangunan tersebut, lanjutnya, Warung Ridho, D’master, Klenteng Soetji Nurani, serta Taher Square.

Namun, setelah dilakukan pembicaraan dengan pihak Balai Besar Sungai, kemungkinan untuk dua Bangunan Warung Ridho dan D’master tidak terkena pembebasan.

“Setelah berdiskusi untuk kedua bangunan tersebut, kemungkinan tidak terkena pembebasan,” ucapnya.

Sehingga, tambah Thony, saat ini tertinggal dua bangunan saja, yang secepatnya dapat dibebaskan. Yaitu Klenteng Soetji nurani serta Taher square.

“Untuk pembebasan tersebut nantinya akan ada pembicaraan lebih lanjut bersama pimpinan,” ujarnya.

Mengingat, kemungkinan pengerjaan normalisasi Sungai Veteran ini, pada Agustus ini, akan ada penandatanganan kontrak kerja.

“Meski tersisa dua bangunan yang belum bisa dibebaskan. Namun untuk pekerjaan pembangunan normalisasi sungai oleh Pemerintah Pusat terus dilakukan,” tutur Thony.

Dan, lanjutnya, rencana pada Agustus ini proses pelaksanaan sudah memasuki tahapan penandatanganan kontrak kerja.

“Pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungai Veteran ini merupakan proyek nasional. Sedangkan Pemko Banjarmasin bertugas melakukan pembebasan lahan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Proyek Pekerjaan Normalisasi Sungai Veteran ini merupakan pekerjaan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, dengan anggaran sebesar 1 Triliun, dengan jangka program pekerjaan 5 Tahun, dimulai dari Tahun 2023 – 2028. (SRI/RDM/RH)

Tingkatkan Pengelolaan Multimedia Pemerintah, Diskominfo Kalsel Gelar Workshop

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Workshop Pemberdayaan Multimedia Pada Tranformasi Jurnalisme Digital Tahun 2024, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Rabu (7/8).

Suasana Kegiatan Workshop

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 7-8 Agustus 2024 ini diikuti puluhan peserta yang terlibat dalam pengelolaan media atau kehumasan SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan perwakilan Diskominfo 13 kabupaten/kota.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, mengatakan pihaknya ingin meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan media pemerintah.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim saat membuka kegiatan Workshop

“Kita ingin agar mereka ini bisa lebih optimal dalam memanfaatkan multimedia, dalam rangka menyampaikan informasi berkaitan dengan kinerja SKPD mereka,” ucapnya.

Muslim menambahkan pemanfaatan multimedia ini tentunya bertujuan untuk menghasilkan informasi yang bervariasi dan menarik, namun tetap akurat terhadap substansi kinerja yang dilakukan serta dapat mudah diterima oleh masyarakat.

“Pentingnya peran multimedia dalam menyajikan informasi yang akurat dan menarik bagi masyarakat,” katanya.

Muslim berharap melalui kegiatan ini wawasan dan kompetensi pengelolaan media di SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan kabupaten kota dalam memanfaatkan multimedia bisa lebih baik lagi.

“Jika mudah diterima oleh masyarakat maka mereka akan memahami dan tahu apa saja yang dilakukan oleh pemerintah,” tutupnya.

Untuk diketahui, Kegiatan Workshop yang merupakan bagian dari program Diskominfo Kalsel untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor, termasuk media ini. Menghadirkan narasumber berkompeten seperti dari PWI Kalsel serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Informasi dan Media Kementerian Kominfo RI. (BDR/RDM/RH)

Pembangunan Infrastruktur Di Tabalong Diharapkan Jadi Skala Prioritas

TANJUNG – Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara (IKN) Nusantara, pembangunan di Kabupaten Tabalong terus mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel), khususnya Komisi III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur. Salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Tabalong, Selasa (6/8).

Komisi III DPRD Provinsi Kalsel dan DPRD Kabupaten Tabalong

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani mengatakan, kunker ini selain dalam rangka monitoring, juga sekaligus bentuk dukungan terhadap Kabupaten Tabalong sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan IKN Nusantara terutama pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan.

“Jadi kami hari ini ke DPRD, sharing dengan DPRD Kabupaten Tabalong untuk membicarakan sinkronisasi tentang infrastruktur khususnya di bidang jalan”, ungkapnya.

Menurut Sahrujani, diakhir masa bakti sebagai Anggota DPRD Kalsel Periode 2019-2024, dirinya berharap pembangunan infrastruktur di daerah ini dapat diteruskan dan dimasukan dalam skala prioritas pembahasan APBD Kalsel tahun 2025.

“Kami berharap nanti dipembahasan anggaran tahun 2025 agar skala prioritas mengenai jalan yang disampaikan oleh kawan-kawan dari DPRD Tabalong untuk bisa dianggarkan di tahun 2025,” jelasnya.

Terlebih, lanjut Sahrujani, bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tabalong adalah untuk mendukung kelancaran mobilitas logistik dari Kalsel ke IKN Nusantara.

“Tanpa didukung infrastruktur jalan yang bagus pasti akan terganggu pengiriman atau suplai (logistik) nya,” tuturnya.

Kunjungan rombongan Komisi III DPRD Kalsel diterima oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong, Abu Bakar. Ia menyampaikan terimakasih, apresiasi dan penghargaan, juga sekaligus berharap, agar DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel senantiasa memberikan perhatian dan dukungan terhadap pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong. (ADV-NRH/RDM/RH)

Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Monitoring Bantuan Rehabilitasi Tempat Ibadah di Tabalong

TABALONG – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalsel untuk Musholla Nurul Huda di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifudin, selaku pimpinan rombongan, berharap agar bantuan rehabilitasi tempat ibadah ini akan terus digalakkan oleh Pemprov Kalsel. Sebab, menurutnya, hal seperti ini bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Semoga anggaran kegiatan semacam ini bisa ditambah lagi anggarannya, karena masih banyak sekali di Kalsel ini tempat ibadah yang perlu mendapatkan bantuan rehabilitasi atau perbaikan-perbaikan,” ungkapnya, Selasa (6/8).

Atas nama Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Bang Lutfi, sapaan akrabnya, juga berharap dana bantuan hibah rehabilitasi atau renovasi perbaikan tempat ibadah ini terus ditingkatkan. Bukan hanya tempat ibadah umat muslim, lanjutnya, tetapi juga agama-agama lainnya agar bisa lebih luas jangkauannya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelola Musholla Nurul Huda, Muliadi mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Kalsel dan Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang sudah membantu penyempurnaan dari rehabilitasi Musholla Nurul Huda itu.

“Bantuan yang diberikan ini sangat bermanfaat. Dengan adanya rehabilitasi ini, semoga tempat ibadah ini bisa lebih berguna dan bermanfaat untuk lebih banyak jamaah lagi,” harapnya. (ADV/NRH/RDM/RH)

Exit mobile version