Penulis: admin 1

BANJARBARU – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan penghargaan kepada SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) tingkat kabupaten/kota.

Penyerahan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Dispersip Kalsel kepada SKPD dan LKD kabupaten/kota yang telah melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis dan statis, serta penerapan SRIKANDI yang baik di lingkungan instansinya.

Penyerahan penghargaan ini turut dirangkai dengan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tenaga arsiparis di SKPD dan LKD tentang pengelolaan arsip yang baik.

Upaya Dispersip inipun mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan.

Dalam sambutannya Gia mengatakan, tata kelola kearsipan yang efektif dan efisien akan sangat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Arsip memiliki peran penting sebagai bukti pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja.

“Provinsi Kalimantan Selatan memiliki payung hukum tersendiri yang menaungi penyelenggaraan kearsipan, yakni perda nomor 1 tahun 2017. Peraturan inilah yang akan disosialisikan lebih lanjut kepada bapak ibu peserta yang membidangi pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya saat membuka kegiatan tersebut, Selasa (3/12).

Pada kesempatan tersebut, Gia turut menyoroti penerapan aplikasi SRIKANDI di SKPD lingkup Pemprov Kalsel yang semakin masif sejak diluncurkan sejak dua tahun lalu di Kalsel.

“Pemprov Kalsel berkomitmen untuk menerapkannya ke seluruh lingkup SKPD. Hal ini demi mewujudkan tata kelola kearsipan yang dinamis, transparan, dan akuntabel. Komitmen, dukungan, dan inovasi Pemprov Kalsel dalam menerapkan SRIKANDI, menandai langkah transformasi dalam pengelolaan kearsipan di Banua,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie mengatakan ada tiga kategori penghargaan yang diserahkan pada kempatam kali ini diantaranya kategori pengawasan kearsipan eksternal untuk LKD kabupaten/kota yang berhasil melakukan pengawasan internal di daerah masing-masing, kemudian kategori penerapan Aplikasi SRIKANDI, dan kategori pengelolaan arsip aktif tingkat SKPD Pemprov Kalsel.

“Kita berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi SKPD Pemprov Kalsel dan LKD kabupaten/kota untuk melaksanakan penerapan SRIKANDI dan pengawasan eksternal di daerah maakng-masing,” jelasnya.

Sampai saat ini, lanjut Nurliani, pengelolaan kearispan di Provisi Kalsel baik di tingkat SKPD Pemprov Kalsel dan LKD 13 kabupaten/kota sudah mulai baik dan masuk dalam kategori hijau.

“Alhamdulillah sekarang pengelolaan kearsipan di Kalsel sudah masuk zona hijau,” tukasnya. (DISPERSIP.KALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebanyak 30 orang Pengurus Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Banjarmasin periode 2024-2029 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri, didampingi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Mathari dan Muhammad Isnaini, di ruang rapat Paripurna Dewan Banjarmasin Rabu (4/12).

Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri usai kegiatan mengatakan, pengurus Gatriwara dan anggotanya, dapat menjadi penunjang kesuksesan tugas suami mengemban dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai anggota dewan. Dimana, peran istri sangat penting memberikan dorongan serta semangat kepada suami dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat.

“Sukses suami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, tentu tidak terlepas dari dukungan istri,” ucapnya

Sementara itu, Ketua Gatriwara Banjarmasin Yenny Andhina Maulidda menyampaikan, dengan dikukuhkannya kepengurusan ini, pihaknya akan melaksanakan berbagai program mulai dari bidang Sosial, Budaya, Pendidikan, Ekonomi, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Keagamaan.

“Kami akan saling mendukung untuk bersama-sama merealisasikannya,” ucap Yenni.

Untuk diketahui, susunan Pengurus Gatriwara Banjarmasin 2024-2029, Ketua dijabat Yenny Andhina Maulidda Rikval Fachruri, Wakil Ketua Gatriwara Karmila Muhidin Harry Wijaya, Misnah Mathari, dan Dewi Margasari Muhammad Isnaini, serta anggota lainnya yang terbagi dalam berbagai bidang. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Forum Kehumasan Government Public Relation Core (GPR Core) yang dilaksanakan di salah satu hotel di Banjarbaru, Rabu (4/12).

Kegiatan yang mengangkat tema “Mengelola Informasi, Mengatasi Tantangan Komunikasi” ini merupakan langkah awal Diskominfo Kalsel dalam membentuk forum kehumasan GPR Core sebagai wadah yang berisikan perwakilan dari seluruh perangkat daerah di Kalsel untuk berkolaborasi mengidentifikasikan tantangan komunikasi terkini.

Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan mengapresiasi dan turut berbangga kepada Diskominfo Kalsel yang telah membuat forum GPR Core dalam rangka menyamakan persepsi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Ini merupakan suatu langkah nyata dari diskominfo Kalsel dalam menjawab tantangan dan permasalahan terkait informasi dan komunikasi di tengah keterbatasan SDM kehumasan di lingkungan Pemprov Kalsel,” ucapnya.

Bagianwan juga mengajak seluruh peserta forum untuk berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas kehumasan dan terlibat penuh dalam pengembangan forum komunikasi publik.

“Melalui forum ini, diharapkan dapat menyamakan persepsi dan bukan hanya sekedar teori yang didapat, tetapi harus berupa pengaplikasian yang nyata pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik di setiap SKPD,” tutupnya.

Untuk diketahui, kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kehumasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ini turut menghadirkan narasumber dari Praktisi Ahli Utama Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Rosarita Niken Widiastuti dan Akademisi, Sri Astuty. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Upacara penutupan orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Angkatan I s.d III tahun 2024 lingkup Pemprov Kalsel, berlangsung di Aula Kampus I BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Rabu (4/12) sore.

Penutupan orientasi ditandai dengan pelepasan tanda peserta, yang dilakukan secara simbolis oleh Plt Gubernur Kalsel Muhidin, diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Ahmad Bagiawan.

Dalam amanat tertulisnya, Muhidin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta.

“Mudah-mudahan, dengan orientasi ini, seluruh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 3, akan menjadi ASN yang profesional dan berintegritas,” harapnya.

Muhidin berpesan, pengetahuan dan wawasan yang diperoleh selama orientasi harus dijadikan bekal untuk membangun jati diri sebagai ASN yang sejati.

Terutama dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK, yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

“Nilai-nilai ini adalah pondasi dalam menerapkan budaya kerja setiap insan ASN,” jelasnya.

Muhidin juga mengingatkan, bahwa saat ini ASN dituntut untuk berdaya saing tinggi, baik dilihat dari sisi kompetensi, keterampilan, maupun kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman yang sangat cepat.

“Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara terus mengasah diri, beradaptasi, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing,” pesannya.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel yang juga menjabat sebagai Plt BPSDMD Kalsel Ahmad Bagiawan, menjelaskan, orientasi PPPK lingkup Pemprov Kalsel tahun 2024 hanya sebanyak 3 angkatan, atau 120 orang peserta.

Sedangkan pelatihan PPPK di wilayah Kabupaten/Kota hanya dilaksanakan melalui pola fasilitasi melalui BKD setempat.

“Ada beberapa daerah tahun ini yang sudah melaksanakan orientasi PPPK seperti Kabupaten Banjar dan HSS. Sedangkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru saat ini masih melaksanakan masa orientasi,” ungkapnya.

Untuk diketahui, masa orientasi PPPK adalah awal dan merupakan bagian terpisah dari pengembangan kompetensi PPPK.

Dengan kata lain, usai orientasi seluruh peserta wajib melakukan pengembangan kompetensi sebanyak 24 jam pelajaran dengan strategi pembelajaran social learning dan experience learning, untuk mendapatkan sertifikat. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Presiden RI Prabowo Subianto, menerapkan Program Makan Bergizi Gratis yang ditargetkan mulai berjalan awal 2025 nanti. Program ini akan diuji coba dengan sasaran anak sekolah yang akan mendapatkan makan gratis.

Di Kalimantan Selatan sendiri, program ini masih dalam perumusan terkait siapa saja yang akan menyiapkan makanan yang akan dibagikan kepada anak sekolah. Salah satu yang diusulkan sebagai penyedia makanan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di banua, dimana sampai saat ini sudah sebanyak 85 unit BUMDesa yang siap mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kabid Pengembangan Ekonomi Desa (PED), Muhammad Agus Fariady menyampaikan, Presiden RI Prabowo Subianto, telah memerintahkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) turut berpartisipasi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terkhusus di Kalimantan Selatan, BUMDesa diminta sebagai penyedia makanan.

“Jadi nanti pengadaannya melalui BUMDesa, dan sampai saat ini kita sudah ditahap melakukan sosialisasi kepada BUMDesa dan melakukan pendataan – pendataan BUMDesa mana yang siap turut serta menjalankan program Makan Bergizi Gratis,” ungkap Agus, Selasa (3/12) Sore.

Pihaknya mengharapkan setiap satu BUMDesa di setiap Kecamatan, dapat berpartisipasi dalam program Makan Bergizi Gratis. Kesiapan BUMDesa pun terus pihaknya pantau, dikarenakan syarat BUMDesa bisa menjadi penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis, harus mendaftarkan diri mereka pada system E-Katalog.

“Kita terus mengawal BUMDesa yang ada di Kalimantan Selatan, agar bisa mendaftar pada system E-Katalog,” tutup Agus.

Sementara itu, melalui sambungan Telpon, Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari menambahkan, dari program Makan Bergizi Gratis, BUMDesa mendapat peran sebagai pemasok dan satuan pelayanan. Sehingga BUMDesa bersama Koperasi akan memasok bahan baku terhadap program makan bergizi ini.

“Jadi saat ini Dinas PMD Kalsel bersama Kabupaten – Kota terus menyiapkan BUMDesa untuk mengambil peran sebagai pemasok makanan,” ucap Novi.

Dalam mengambil peran sebagai pemasok makanan pada program MBG, BUMDesa di Kalsel harus melalui berbagai tahapan, salah satunya yakni BUMDesa harus terdaftar di E-Katalog. Dan hingga saat ini, sudah terdapat 2 BUMDesa di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu yang mendaftarkan diri mereka di E – Katalog.

“Kami berharapnya ada 1 BUMDesa disatu Kabupaten yang menjadi pemasok makanan pada program MBG, sehingga ada satu perwakilan disetiap Kabupaten yang berperan pada program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto,” tutup Novi. (MRF/RDM/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menunjukkan lagi komitmennya, mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kalimantan Selatan. Kali ini, kembali menyerahkan bantuan berupa 2 (dua) Rombong Barakah kepada pelaku UMKM di Wilayah Nagara (Daha) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bantuan ini diserahkan langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin dan Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo secara bergantian kepada 2 (dua) penerima Rombong Barakah yaitu Aldi (Usaha Nasi goreng),Abdul Gafar atau ingut (Usaha Pisang Goreng), bertempat di depan Kantor Bank Kalsel Cabang Pembantu Nagara Hulu Sungai Selatan, pada Selasa (3/12). Turut mendampingi Kepala KC Kandangan, M. Louthfi Rahmanydan, Kepala KCP Nagara, Budi Khairin dengan disaksikan Forum Wartawan Ekonomi, yang berhadir pada saat itu.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, disela setelah kegiatan tersebut menyampaikan, bahwa program pemberian Rombong Barakah ini lahir dari komitmen Bank Kalsel untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan khususnya UMKM pra Sejahtera, dalam kategori 8 (delapan) asnaf.

“Langkah ini, sepenuhnya adalah niat dari seluruh pegawai Bank Kalsel yang menyisihkan 2,5 persen gaji mereka setiap bulan dan donasi masyarakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Kalsel. Kami percaya bahwa bantuan Rombong Barakah ini tidak hanya memberikan sarana berdagang yang layak, namun juga bisa membuat dagangannya laris manis dengan tampilan rombong yang bagus. Sehingga, kedepannya dapat memberikan keberkahan yang lebih besar dalam mendukung dan meningkatkan perekonomian daerah di Kalimantan Selatan,” ucap Fachrudin.

Sementara itu, Perwakilan penerima Rombong Barakah, Abdul Gafar, dengan penuh rasa haru menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Baginya, bantuan ini bukan sekadar sebuah rombong baru, melainkan simbol harapan dan dukungan nyata yang mampu mengubah kondisi hidupnya.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bank Kalsel atas bantuan Rombong Barakah ini. Semoga usaha nantinya, semakin berkembang sehingga bisa menjadi motivasi besar untuk terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik, agar memperbaiki ekonomi keluarga. Saya juga mendoakan agar Bank Kalsel terus maju, berjaya, dan terus memberikan manfaat dan keberkahan lebih luas bagi pedagang seperti kami di sini,” pungkas Gafar. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60 di Banjarmasin, pada Selasa (3/12/) malam. Hadir pada HKN dengan tema Gerak Bersama Sehat Bersama ini, Plt Gubernur Kalsel, Muhidin, yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dian Nor.

Seluruh Dinas Kesehatan kabupaten kota di Kalimantan Selatan, hadir pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional tingkat provinsi ini. Termasuk insan kesehatan, yang mendapatkan penghargaan, atas prestasi bidang kesehatan selama setahun terakhir ini.

Dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Plt Gubernur, Muhidin mengatakan, tema peringatan tahun ini, Gerak Berama, Sehat Bersama, mengisyaratkan bahwa masalah kesehatan adalah tanggung jawab bersama.

“Tema ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, dan sektor lainnya untuk mewujudkan Banua yang lebih sehat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi, pemberian penghargaan kepada individu dan lembaga yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam bidang kesehatan.

“Karena hal ini merupakan bentuk penghargaan terhadap kerja keras, Inovasi, dan kontribusi mereka dalam memperjuangkan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Namun menurutnya, penyerahan penghargaan bukanlah tujuan akhir, tetapi justru awal dari semangat baru untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas kesehatan di setiap kehidupan.

“Saya berharap, penerima penghargaan menjadi inspirasi bagi semua untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi kesehatan di Kalsel,” tutupnya.

Pada kesempatan ini, Plt Gubernur yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dian Nor menyerahkan sejumlah penghargaan dan hadiah berbagai lomba, yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel tahun ini.

Diantaranya adalah Posyandu dan Kader Posyandu Berprestasi, Puskesmas Pandu PTM Berprestasi, Lomba Video Pekan Imunisasi Dunia 2024, Lomba Vlog Bersama Kader Dasawisma Bergerak Cegah DBD Melalui 3M Plus, dan Lomba Desa/Kelurahan Ber-PHBS.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Nurul Adhani juga menekankan soal pentingnya bersatu dan bersama-sama berupaya menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan lebih sejahtera.

“Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 merupakan momen yang sangat berarti tidak hanya bagi sektor kesehatan tetapi seluruh elemen masyarakat,” ujarnya

Tahun ini Kementerian Kesehatan RI telah merancang rangkaian kegiatan kampanye yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat sekaligus mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai program kesehatan yang digelar.

“Kampanye ini bertujuan memperkuat pesan bahwa kesehatan bukan hanya tugas pemerintah atau tenaga kesehatan tetapi tanggung jawab bersama,” tutupnya.

Hari Kesehatan Nasional ke-60 tahun 2024 di Provinsi Kalsel, diisi dengan sejumlah kegiatan. Antara lain bakti sosial berupa sunatan massal, pengobatan gratis, dan operasi katarak gratis, lomba aerobik, serta lomba kebugaran jasmani. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan melakukan Evaluasi Program Pembinaan Atlet di Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), di Kantor Dispora Kalsel, Selasa (3/12).

Kepala Seksi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga Dispora Kalsel Asfia Urrahman mengatakan, pada evaluasi ini pihaknya terus mengupayakan peningkatan kualitas pembinaan atlet PPLP Provinsi Kalimantan Selatan.

“Salah satunya, dengan melibatkan tenaga ahli serta menggandeng pengurus cabang olahraga untuk memberikan masukan agar pembinaan atlet PPLP semakin meningkat.,” ungkap Asfia.

PPLP Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan prestasi atlet agar dapat membanggakan Banua.

“Saat ini PPLP Kalimantan Selatan membina 133 atlet dari 18 cabang olahraga,” ucap Asfia.

Dengan target minimal 10 persen atlet binaan mampu meraih medali. Namun, saat ini pihaknya sudah mencapai 20 persen.

“Alhamdulillah kami telah melampaui target tersebut,” ujarnya.

Asfia berharap, target tersebut dapat terus mengalami peningkatan terus menerus. Sehingga, pembinaan dapat terus dilakukan hingga atlet dapat berprestasi di Pekan Olahraga Nasional (PON).

“Target dari pembinaan atlet PPLP ini adalah dapat meraih prestasi pada PON,” ucap Asfia. (SRI/RDM/RH)

JAKARTA – Sekretaris DPRD Kalimantan Selatan (Sekwan), Muhammad Jaini memimpin kunjungan studi komparasi ke Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Selasa (3/12).

Dalam kunjungan ini, Jaini didampingi oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, M. Andri Yuzhar, serta Kepala Sub Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi, Ady Prasetya Radam, bersama puluhan anggota Pressroom DPRD Kalsel, guna memperkuat sinergi antara DPRD dan media dalam pengelolaan informasi publik.

Jaini menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam wawasan terkait tugas dan fungsi pressroom sebagai mitra DPRD dalam menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan.

“Kami ke sini sekaligus menimba ilmu dan membangun hubungan emosional, membangun kemitraan, membangun komunikasi, serta menjalin silaturahmi bersama Pressroom DPRD Kalsel,” katanya.

Lebih lanjut, Jaini menegaskan pentingnya peran media dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, transparan, dan mendukung program kerja DPRD Kalsel.

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP, Nursodik Gunarjo, memberikan apresiasi atas langkah yang diambil oleh Sekwan dan rombongan. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan media merupakan salah satu kunci keberhasilan penyampaian informasi yang efektif kepada masyarakat.

“Kami sangat mendukung inisiatif ini. Media memiliki peran strategis dalam menjembatani informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Penguatan kapasitas seperti ini penting untuk memastikan penyampaian informasi dapat berjalan profesional, objektif, dan berdampak positif,” tuturnya

Nursodik juga menyampaikan bahwa Ditjen IKP Kominfo siap memberikan dukungan dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan media dan komunikasi publik, agar sinergi antara DPRD Kalsel dan pressroom semakin solid.

Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi interaktif antara rombongan DPRD Kalsel dan Ditjen IKP, membahas berbagai tantangan dalam pengelolaan informasi publik di era digital. Diskusi tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi anggota Pressroom DPRD Kalsel untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menerima penghargaan sebagai peringkat I SKPD lingkup Pemprov Kalsel yang telah berhasil menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan kepada Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim pada kegiatan Soisalisasi Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, di salah satu hotel di Banjarbaru, Selasa (3/12).

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Dispersip Kalsel selama periode 2024 Diskominfo Kalsel mencatatkan sebanyak 2.189 jumlah naskah keluar yang diproses melalui aplikasi SRIKANDI.

Jumlah tersebut berhasil mengungguli Dinkes Provinsi Kalsel, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel dengan masing-masing jumlah naskah keluar yakni 1.254 dan 1.075 naskah pada kategori penerapan aplikasi SRIKANDI.

Muslim mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi pihaknya untuk melakukan transformasi digital khususnya terkair dengan kearsipan.

“Sesuai dengan arahan pimpinan yang meminta agar semua kearsipan dioptimalkan dan didigitalisasi,” jelas Muslim.

Muslim pun meminta seluruh jajarannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja khususnya dalam pengelolaan kearsipan di lingkungan Diskominfo Kalsel.

“Ini menjadi sebuah kinerja yang dipertahankan dan di tingkatkan” tutupnya. (BDR/RDM/RH)