2026 – Laman 33 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Wali Kota Lisa Terima Pendataan Sensus Ekonomi 2026, Tegaskan Data Akurat Kunci Kemajuan Banjarbaru

Banjarbaru – Dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tidak hanya disampaikan melalui imbauan, tetapi juga dibuktikan dengan tindakan nyata. Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menerima langsung kunjungan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru untuk mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 di kediamannya, Kamis (2/7).

Dengan mengikuti seluruh tahapan pendataan, Wali Kota Lisa memberikan contoh bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang sama, menyukseskan sensus yang menjadi pijakan penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah.

Petugas BPS melakukan pendataan sesuai prosedur, mulai dari identifikasi anggota keluarga dan aktivitas usaha, pengisian data melalui aplikasi digital, dokumentasi lapangan sebagai bagian dari proses verifikasi, hingga penandatanganan persetujuan responden.

Sebagai tanda proses telah selesai, petugas kemudian memasang stiker resmi Sensus Ekonomi 2026 di rumah Wali Kota Lisa

Bagi Wali Kota Lisa, Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan investasi informasi yang akan menentukan arah pembangunan di masa mendatang.

Karena itu, Ia mengajak seluruh masyarakat Banjarbaru untuk berpartisipasi aktif, menerima petugas sensus dan memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.

“Alhamdulillah, hari ini ulun telah menerima pendataan Sensus Ekonomi 2026 oleh petugas BPS Kota Banjarbaru. Ulun mengajak seluruh warga Banjarbaru untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur,” ujarnya.

Menurut Wali Kota Lisa, setiap jawaban yang diberikan masyarakat akan menjadi bagian dari potret nyata kondisi perekonomian Banjarbaru.

Semakin berkualitas data yang dikumpulkan, semakin tepat pula arah kebijakan yang dapat dirumuskan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk mewujudkan Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat sasaran sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi akan menjadi referensi penting merancang strategi pengembangan dunia usaha, memperkuat sektor UMKM, menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan, hingga meningkatkan daya saing daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Momentum pelaksanaan SE2026 dinilai semakin penting mengingat kinerja ekonomi Banjarbaru terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, ekonomi Kota Banjarbaru tumbuh sebesar 6,49 persen dan kembali meningkat menjadi 6,88 persen pada Triwulan I Tahun 2026, tertinggi di Kalimantan Selatan.

Capaian tersebut menjadi modal kuat untuk terus mempercepat pembangunan melalui kebijakan yang didukung data yang valid dan mutakhir.

Wali Kota Lisa berharap hasil sensus mampu memberikan gambaran utuh mengenai struktur ekonomi daerah sehingga pemerintah dapat menyusun program yang lebih efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap data hasil sensus menjadi landasan penyusunan kebijakan yang mampu memperkuat daya saing daerah, mendorong pertumbuhan investasi, memperluas kesempatan kerja, dan mewujudkan Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera,” ungkapnya.

Tak lupa, Wali Kota Lisa memberikan apresiasi kepada seluruh petugas lapangan BPS yang menjadi ujung tombak keberhasilan Sensus Ekonomi 2026.

Ia berpesan agar seluruh petugas menjaga profesionalisme, integritas, serta mengedepankan sikap santun dalam melayani masyarakat.

“Jadilah pejuang data yang mampu membangun kepercayaan masyarakat sehingga data yang berhasil dihimpun benar-benar berkualitas dan memberi manfaat bagi kemajuan Kota Banjarbaru,” pesannya.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian.

Di Kota Banjarbaru, sebanyak 240 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Pemerintah Kota Banjarbaru mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas yang membawa identitas resmi BPS serta memberikan data secara jujur, lengkap, dan akurat.

Sebab dari setiap data yang dihimpun hari ini, akan lahir kebijakan pembangunan yang lebih presisi demi Banjarbaru yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera. (MedCenBJB-RIW/APR)

Menaker Perkuat Kolaborasi dengan Industri KEK Mandalika melalui MagangHub dan Pelatihan Vokasi

Lombok – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak perusahaan-perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika bergabung dalam platform Program Magang Nasional (MagangHub) sebagai upaya memperluas serapan tenaga kerja sekaligus mencetak lulusan baru (fresh graduate) yang siap memasuki dunia kerja.

Ajakan tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam diskusi Identifikasi Ketenagakerjaan dan Pelatihan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (3/7).

“Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci meningkatkan serapan tenaga kerja, terutama di tengah tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun,” katanya.

Untuk memperluas manfaat MagangHub, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah peserta menjadi 150 ribu orang pada tahun ini. Usulan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya berharap 150 ribu kuota ini juga dapat dimanfaatkan dan terdistribusi oleh teman-teman di Nusa Tenggara Barat secara merata,” kata Menaker.

Menurutnya, MagangHub mendapat respons positif dari peserta maupun perusahaan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program pada 2025 yang diikuti 100 ribu peserta, tingkat kepuasan peserta mencapai 86 persen.

Sementara itu, tingkat kepuasan perusahaan terhadap kinerja peserta magang juga berada pada kisaran 85 hingga 86 persen.

“Berdasarkan penilaian perusahaan, terjadi peningkatan kompetensi yang signifikan. Hasilnya, sekitar 30 persen peserta langsung ditawarkan untuk terus bekerja dan diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka magang,” ujarnya.

Selain membantu meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, MagangHub juga memberikan manfaat bagi dunia usaha dengan memudahkan perusahaan menjaring talenta yang sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah turut memberikan dukungan berupa subsidi serta fasilitasi sertifikasi kompetensi secara gratis melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Menaker berharap kuota 150 ribu peserta MagangHub tahun ini dapat dimanfaatkan optimal oleh putra-putri NTB seiring berkembangnya potensi investasi dan pariwisata di kawasan KEK Mandalika.

“Bagi perusahaan yang ingin bergabung dalam MagangHub maupun lulusan baru yang ingin mendaftar atau memperoleh informasi lebih lanjut mengenai MagangHub, dapat langsung mengakses portal resmi MagangHub Kemnaker,” ucapnya.

Yassierli menyatakan Kemnaker juga bergerak cepat mengatasi keluhan para pengelola KEK dan pimpinan perusahaan terkait sulitnya men cari tenaga kerja lokal yang memiliki kualifikasi khusus, sertifikasi, serta lisensi standar operasional.

Melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas), Kemnaker berkomitmen penuh melakukan intervensi total melalui jalur pelatihan vokasi yang bersifat demand-driven (berbasis kebutuhan pasar kerja).

“Kita harus mengubah paradigma pelatihan dari yang bersifat supply-driven menjadi sepenuhnya digerakkan oleh kebutuhan industri penanam modal di kawasan KEK,” tegas Yassierli dalam forum koordinasi tersebut.

Untuk mewujudkan target tersebut, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur bersama seluruh Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLK UPTD) binaannya akan menjadi garda terdepan.

“BPVP Lombok Timur sendiri memiliki keunggulan utama di bidang kejuruan Pariwisata dan hospitality, serta kejuruan adaptif lainnya yang relevan dengan perkembangan kawasan,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Wamenaker: Investasi Berdampak Nyata pada Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas

Bekasi – Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap investasi harus memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja berkualitas. Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, saat peresmian fasilitas produksi baru PT Givaudan Indonesia di kawasan GIIC, Cikarang, Bekasi, Jumat (3/7).

“Setiap investasi baru memiliki makna strategis bagi pemerintah dalam upaya perluasan kesempatan kerja. Fokus kita adalah memastikan agar pertumbuhan dunia usaha berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia,” ujar Wamenaker.

Afriansyah mengatakan, fasilitas produksi baru ini menjadi salah satu titik pantau pemerintah terkait pemanfaatan investasi bagi perluasan kesempatan kerja. Pada tahap awal ekspansi (Proyek Kartini) ini, perusahaan mencatatkan penyerapan 60 tenaga kerja baru.

Pada tahap selanjutnya, fasilitas produksi baru ini ditargetkan dapat menyerap kurang lebih 400 tenaga kerja.

“Kami pemerintah menekankan agar komitmen penyerapan tenaga kerja ini terus berlanjut secara terukur pada tahap-tahap investasi berikutnya,” katanya.

Selain penyerapan tenaga kerja, pemerintah juga mengingatkan PT Givaudan Indonesia untuk tetap memenuhi kewajiban operasional sesuai standar ketenagakerjaan.

Hal ini mencakup penerapan sistem pengupahan yang adil, jaminan hak-hak normatif, serta penguatan komunikasi bipartit dengan serikat pekerja (SPKEP SPSI PT Givaudan Indonesia) untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis.

“Pemerintah terus mendorong agar setiap entitas bisnis, termasuk PT Givaudan Indonesia, mengedepankan pri nsip bahwa keberhasilan investasi harus memberikan manfaat luas, terutama bagi kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Enam Kecamatan Jadi Prioritas Pengendalian Karhutla 2026 Kabupaten Banjar

Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan enam kecamatan sebagai wilayah prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026.

Langkah ini diambil menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memerkirakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Wilayah yang menjadi fokus pengendalian meliputi Kecamatan Martapura Barat, Martapura Timur, Sungai Tabuk, Gambut, Kertak Hanyar, dan Cintapuri Darussalam.

Keenam kawasan tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama karena didominasi lahan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea mengatakan, kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi faktor penting untuk menekan risiko terjadinya karhutla.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri sehingga dibutuhkan sinergi bersama masyarakat, Manggala Agni, TNI, Polri, relawan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Prediksi BMKG menyebutkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan berada di bawah kondisi normal. Karena itu, diperlukan kesiapsiagaan dari pemerintah, masyarakat, Manggala Agni, serta seluruh pihak terkait untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya usai Apel Kesiapsiagaan Pengendalian Karhutla Tahun 2026 di halaman Kantor BPBD Kabupaten Banjar, Kamis (2/7).

Pemkab Banjar menargetkan jumlah kejadian karhutla pada tahun ini dapat ditekan hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

*Sekda Banjar memimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla Tahun 2026.(foto : MC Banjar)*

Target tersebut akan dicapai melalui penguatan upaya pencegahan, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, memastikan seluruh sarana dan prasarana penanganan karhutla telah dipersiapkan.

Peralatan seperti pompa pemadam, selang, mesin pemadam, hingga mobil tangki air telah disiagakan untuk mendukung operasi di lapangan.

Selain itu, BPBD juga mengaktifkan tiga posko utama yang berada di Kantor BPBD Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura Barat, dan Kecamatan Cintapuri Darussalam. Posko tersebut akan diperkuat sejumlah posko pendukung di beberapa kecamatan lainnya agar respons penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Untuk mendukung operasional selama musim kemarau, BPBD Kabupaten Banjar menyiapkan anggaran sekitar Rp100 juta yang akan digunakan secara bertahap sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

Wasis mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya telah menangani kebakaran lahan yang berhasil dikendalikan sebelum meluas ke kawasan permukiman.

Berdasarkan hasil evaluasi, penyebab karhutla masih didominasi aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, meskipun sebagian kecil dipicu faktor alam.

Karena itu, BPBD bersama instansi terkait terus memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial, siaran radio, pemasangan pamflet, maupun sosialisasi langsung di daerah rawan.

“Pencegahan menjadi kunci. Kami terus bersinergi dengan seluruh instansi terkait agar potensi karhutla dapat diminimalkan sejak dini,” tutup Wasis. (SYA/RIW/APR)

Tindak Lanjuti Aduan Gangguan Listrik, Komisi III DPRD Kalsel Panggil PT PLN

Banjarmasin – Keluhan masyarakat terkait gangguan listrik di berbagai daerah mendapat perhatian serius Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, melalui rapat kerja bersama PT PLN (Persero), Kamis (2/7).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rakhman, jajaran PLN UID Kalselteng, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel, Yayasan Lembaga Konsumen Intan Kalimantan (YLKIK), Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, serta anggota Komisi III DPRD Kalsel.

Usai rapat Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, pemanggilan PLN merupakan tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat mengenai pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas rumah tangga, dunia usaha, hingga pelayanan publik.

Menurutnya, penjelasan dari PLN mengungkapkan bahwa gangguan dipicu kerusakan pada turbin pembangkit yang berdampak pada sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Meski demikian, DPRD meminta agar percepatan perbaikan menjadi prioritas utama sehingga masyarakat tidak terus dirugikan.

*Notulen Hasil Rapat sumber humas DPRD Kalsel*

“Dari hasil rapat, Komisi III memperoleh kepastian bahwa kondisi sistem kelistrikan mulai menunjukkan perkembangan positif. PLN menyampaikan status sistem ditargetkan memasuki kondisi siaga dengan cadangan daya yang semakin kuat sebagai langkah awal menuju pemulihan penuh,” katanya.

Mustaqimah menegaskan, DPRD Kalsel tidak hanya meminta penjelasan, tetapi juga akan terus mengawasi pelaksanaan komitmen PLN hingga pasokan listrik benar – benar kembali stabil di seluruh wilayah terdampak.

Ia menilai persoalan kelistrikan bukan hanya menyangkut kenyamanan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap roda perekonomian.

Gangguan listrik yang berkepanjangan dapat menghambat aktivitas pelaku usaha, menurunkan produktivitas, hingga memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

“DPRD memastikan proses pemulihan kelistrikan berjalan cepat sekaligus meminta PLN meningkatkan keandalan layanan agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” harapnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi.

Ia memastikan seluruh jajaran PLN terus bekerja mempercepat pemulihan sistem sekaligus melakukan perbaikan pada pembangkit agar keandalan pasokan listrik semakin meningkat.

“Saat ini sistem kelistrikan telah memasuki status siaga dengan cadangan daya yang terus diperkuat. Adapun proses perbaikan pembangkit ditargetkan rampung dalam beberapa bulan mendatang sehingga sistem kelistrikan dapat beroperasi lebih andal,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Nilai EPSS 2026 Meningkat, Diskominfo Kalsel Target Raih Kategori Baik

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan optimis nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, akan meningkat. Optimisme tersebut muncul setelah proses pemenuhan bukti dukung seluruh indikator berhasil diselesaikan sesuai jadwal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah mengatakan, seluruh proses pengunggahan bukti dukung telah rampung pada 7 Juni 2026.

*Kasi Pengelolaan Data Statistik, Diskominfo Kalsel, Muhammad Hidayatullah saat diwawancara*

“Alhamdulillah, sampai dengan 7 Juni seluruh proses pemenuhan bukti dukung telah kami selesaikan. Dari total 38 indikator EPSS, lebih dari 90 persen telah kami penuhi beserta dokumen pendukungnya,” katanya, Kamis (2/7).

Menurut Hidayatullah, capaian tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan nilai EPSS Kalimantan Selatan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu nilai EPSS Kalimantan Selatan masih berada pada kategori cukup. Tahun ini kami menargetkan minimal dapat meningkat ke kategori baik,” katanya.

Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya adalah proses penilaian yang dilakukan tim Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan dijadwalkan selesai pada pertengahan Juli 2026.

“Setelah proses penilaian selesai, akan ada masa sanggah sekitar satu minggu. Pada tahap itu kami dapat menyampaikan klarifikasi apabila terdapat bukti dukung yang belum sesuai atau masih ada dokumen yang perlu dilengkapi sehingga dapat mendukung peningkatan nilai EPSS,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hidayatullah menegaskan bahwa peningkatan nilai EPSS bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi menjadi indikator keberhasilan tata kelola statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia berharap seluruh perangkat daerah terus memperkuat koordinasi dan konsistensi penyelenggaraan statistik sektoral sehingga kualitas data pemerintah semakin baik, akurat, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

“Kami optimis target kategori baik dapat tercapai. Ke depan, sinergi seluruh perangkat daerah akan terus diperkuat agar kualitas statistik sektoral di Kalimantan Selatan semakin meningkat,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

DLH Kalsel Gandeng Mahasiswa Perkuat Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Banjarbaru – Pengenalan dan Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Lingkungan Hidup Tahun 2026 resmi digelar sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Universitas Lambung Mangkurat dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel, Rahmat Prapto Udoyo mengatakan, pelaksanaan KKN Tematik Lingkungan Hidup menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut Rahmat, persoalan sampah saat ini menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi Kalimantan Selatan sehingga penyelesaiannya tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

“Melalui KKN Tematik ini, mahasiswa diharapkan hadir sebagai agent of change yang mampu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dari sumber, mendorong penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R), mengembangkan ekonomi sirkular berbasis masyarakat, memperkuat peran bank sampah dan TPS3R, serta mengajak masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari,” ujar Rahmat, Kamis (2/7).

Ia menjelaskan, berdasarkan data tahun 2025, timbulan sampah di Kota Banjarbaru mencapai sekitar 199 ton per hari, sedangkan Kabupaten Tanah Bumbu sekitar 198 ton per hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Sebanyak 534 mahasiswa akan diterjunkan ke Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Bumbu selama 30 hari.

Sebelum melaksanakan KKN, para mahasiswa mendapatkan pembekalan yang memadukan teori dan praktik lapangan agar memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam pengelolaan sampah.

Rahmat menambahkan, materi pembekalan meliputi kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R, strategi pengelolaan sampah, penghitungan timbulan sampah, hingga kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas pengelolaan sampah seperti PDU Guntung Paikat, Bank Sampah, TPS 3R, dan TPA Regional Banjarbakula.

“Dengan pembekalan ini, mahasiswa akan memperoleh pengalaman nyata mengenai sistem pengelolaan sampah di Kalimantan Selatan sehingga mampu memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat secara lebih efektif,” katanya.

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti pembekalan dengan sungguh – sungguh, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, menjadi teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta meninggalkan program yang berkelanjutan agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat setelah KKN berakhir.

Rahmat berharap melalui KKN Tematik Lingkungan Hidup Tahun 2026 akan lahir generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian, integritas, dan komitmen kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (DLHKALSEL-MRF/RIW/APR)

Dispora Kalsel Latih Kompetensi Wirausaha Muda Melalui Digital Marketing

Tabalong – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) terus mendorong lahirnya wirausaha muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Peningkatan Digitalisasi Marketing bagi Wirausaha Muda dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong yang digelar baru-baru ini.

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Pebriadin Hapiz, yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel, Rika Ayu Zainab, didampingi Kepala Seksi Kewirausahaan, Kemitraan dan Penghargaan Pemuda, Iqbal Khoirul Anam.

*Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Rika Ayu Zaenab*

Dalam sambutannya, Rika Ayu Zainab mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Dispora Kalsel untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing wirausaha muda melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya di bidang pemasaran.

“Dispora Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pelatihan peningkatan digitalisasi marketing bagi wirausaha muda, khususnya di tiga kabupaten yaitu Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Utara. Masing-masing kabupaten mengirimkan 15 orang wirausaha mudanya untuk mengikuti pelatihan ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pemasaran produk dan jasa. Karena itu, para pelaku usaha muda perlu memiliki kemampuan memanfaatkan berbagai platform digital agar mampu memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing usahanya.

Rika berharap pelatihan ini dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan praktis kepada para peserta dalam menyusun strategi pemasaran digital yang efektif, mulai dari pemanfaatan media sosial, pembuatan konten promosi, hingga pengembangan branding produk.

“Kami berharap melalui pelatihan ini kompetensi para wirausaha muda semakin meningkat, sehingga mereka mampu mengembangkan usahanya secara lebih optimal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Rika. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/APR)

Menaker Tekankan Pentingnya Generasi Muda Tingkatkan Skill Hadapi Dunia Kerja Masa Depan

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya generasi muda terus meningkatkan keterampilan (skill) agar mampu menghadapi dunia kerja yang terus berubah seiring pesatnya perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), digitalisasi, dan otomatisasi.

Menurut Menaker, tantangan ketenagakerjaan ke depan tidak hanya memperluas kesempatan kerja, tetapi juga membekali tenaga kerja Indonesia dengan future skills yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Kepada generasi muda, stay relevan dan terus upgrade skill Anda karena dunia kerja masa depan mencari skill, not school,” kata Menaker Yassierli saat menghadiri Peluncuran Program XLSMART Future Ready di Jakarta, Kamis (2/7).

Menaker mengatakan Kemnaker mengapresiasi berbagai inisiatif, termasuk yang dilakukan XLSMART, meningkatkan kompetensi generasi muda.

Menurutnya, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing di tengah transformasi dunia kerja.

“Kami mengapresiasi semua inisiatif yang dibangun berbagai entitas bangsa. Yang terpenting, kita sama – sama peduli dan melakukan aksi nyata untuk meningkatkan kompetensi anak bangsa,” ujarnya.

Ia menegaskan, perkembangan AI, Internet of Things (IoT), dan teknologi digital lainnya akan terus mengubah kebutuhan dunia kerja. Karena itu, peningkatan keterampilan harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal akibat disrupsi teknologi.

“Semangat kami di Kemnaker adalah no one left behind. Jangan sampai disrupsi AI dan otomatisasi membuat anak bangsa keh ilangan kesempatan karena tidak memiliki akses untuk meningkatkan keterampilannya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) menandatangani Kesepahaman Bersama dengan XLSMART untuk memperkuat kolaborasi pelatihan vokasi melalui Program Future Ready.

Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) sebagai lokasi pelatihan, pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan industri, penyelenggaraan pelatihan Internet of Things (IoT), sertifikasi kompetensi, hingga fasilitasi pemagangan, rekrutmen, dan penempatan kerja bagi peserta pelatihan.

Menaker berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada penandatanganan kesepahaman, tetapi diwujudkan melalui program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (KemenakerRI-RIW/APR)

Kemnaker – FPPI Jalin Kerja Sama Perluas Akses Kerja bagi Perempuan

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI), memperluas akses kerja berkelanjutan sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) berbasis pemberdayaan perempuan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPI, Marlinda Irwanti di Jakarta, Kamis (2/7).

Cris menyatakan bahwa Kemnaker siap mendukung penuh penguatan kapasitas masyarakat melalui optimalisasi infrastruktur pelatihan kerja milik pemerintah.

Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di tingkat pusat dan daerah sebagai sarana mengasah keterampilan.

“Kolaborasi yang dibangun harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses terhadap pelatihan dan kesempatan kerja,” ujar Cris.

Selain memperkuat pelatihan berbasis kompetensi, Kemnaker kini tengah memperluas jangkauan program ketenagakerjaan.

Langkah ini diambil agar semakin banyak masyarakat yang dapat meningkatkan daya saingnya di pasar kerja yang kian kompetitif.

Untuk mempercepat efisiensi layanan, Kemnaker juga telah mengintegrasikan program-programnya ke dalam ekosistem digital melalui platform SIAPkerja.

Lewat ekosistem ini, masyarakat dan kader FPPI dapat mengakses berbagai layanan terpadu secara daring, mulai dari informasi pelatihan, lowongan kerja, program pemagangan, pengembangan usaha, hingga sertifikasi profesi.

Di sisi lain, Cris berharap jajaran pengurus FPPI di tingkat daerah segera memperkuat koordinasi dengan balai pelatihan dan dinas ketenagakerjaan setempat.

Koordinasi yang kuat di tingkat tapak dinilai krusial agar poin-poin kerja sama ini dapat segera diimplementasikan secara konkret.

“Kemitraan yang dibangun harus diikuti pelaksanaan program yang terukur dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/APR)