2026 – Laman 15 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Komisi II Cermati Serapan Anggaran untuk Perkuat Program Prioritas

Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mencermati realisasi serapan anggaran dan pelaksanaan program kerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari persiapan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian

Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama mitra kerja pemerintah daerah yang dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian, di Banjarmasin, Selasa (4/8).

Rapat dihadiri Badan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.

Masing-masing perangkat daerah memaparkan perkembangan pelaksanaan program, tingkat serapan anggaran, hingga kendala yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian, menegaskan bahwa evaluasi terhadap realisasi anggaran menjadi langkah penting agar pembahasan perubahan anggaran dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Menurutnya, DPRD perlu memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program di setiap perangkat daerah. Dari hasil evaluasi tersebut akan diketahui program-program yang telah berjalan efektif, program yang masih memerlukan penguatan, maupun kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih pada perubahan anggaran mendatang.

“Kami ingin melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program dan serapan anggaran masing-masing perangkat daerah. Dari situ akan terlihat program mana yang perlu terus diperkuat dan diperjuangkan,” ujar Jahrian.

Ia menambahkan, kondisi fiskal daerah yang terbatas mengharuskan seluruh pihak menyusun skala prioritas pembangunan secara cermat. Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung peningkatan pelayanan publik.

“Kami akan dorong nanti harus memiliki dampak yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jahrian menilai sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui koordinasi yang baik, setiap kebijakan anggaran diharapkan mampu mendukung target pembangunan daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.

Komisi II DPRD Kalsel berharap hasil rapat kerja ini menjadi bahan evaluasi yang komprehensif dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dapat terus diperkuat dan memperoleh dukungan anggaran yang memadai,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Terima Audiensi PINSAR, DPRD Siap Cari Solusi Gejolak Iklim Perunggasan

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan merespons berbagai keluhan yang disampaikan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Kalimantan Selatan terkait kondisi sektor perunggasan yang tengah menghadapi berbagai tantangan.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang diterima Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, didampingi Sekretaris Komisi II, Jahrian, di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (5/8).

Audiensi digelar sebagai tindak lanjut surat permohonan yang diajukan PINSAR Kalsel. Dalam pertemuan tersebut, para peternak menyampaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi, mulai dari harga ayam hidup dan telur yang dinilai belum memberikan keuntungan bagi peternak hingga dampak pemadaman listrik bergilir yang mengganggu operasional usaha peternakan.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan para pelaku usaha perunggasan. Menurutnya, sektor perunggasan memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan protein hewani bagi masyarakat sekaligus menopang perekonomian ribuan peternak dan pelaku UMKM di Kalimantan Selatan.

“Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menerima dengan baik aspirasi dari PINSAR Kalsel. Dunia perunggasan ini sangat penting karena menyangkut kebutuhan pangan masyarakat sekaligus keberlangsungan usaha para peternak di Banua,” katanya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil audiensi, DPRD Kalsel berkomitmen segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan.

Forum tersebut diharapkan menjadi wadah mencari solusi komprehensif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sektor perunggasan.

RDP nantinya akan melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan, Balai Karantina, Bulog, asosiasi peternak, serta instansi terkait lainnya agar penanganan permasalahan dapat dilakukan secara terpadu.

“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut – larut. Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan seluruh stakeholder untuk mencari solusi konkret agar harga kembali stabil dan aktivitas peternakan tidak terus terganggu,” tegas Supian HK.

Menurutnya, terdapat dua fokus utama yang akan menjadi pembahasan dalam RDP tersebut. Pertama, upaya stabilisasi harga ayam dan telur agar mampu memberikan keuntungan yang wajar bagi peternak tanpa memberatkan masyarakat sebagai konsumen.

Kedua, memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh stakeholder agar setiap persoalan di sektor perunggasan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

DPRD Kalsel juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Stabilitas sektor perunggasan dinilai memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan pangan daerah serta daya beli masyarakat.

“Jika sektor perunggasan terganggu, dampaknya akan meluas terhadap harga pangan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi semua pihak untuk menghasilkan solusi yang berpihak kepada peternak sekaligus menjaga kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

91 Pejabat Pemko Banjarbaru Dilantik, Wali Kota Erna Lisa Halaby Tekankan Profesionalisme

Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan terhadap 91 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Pelantikan berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Selasa (4/8).

Sebanyak 91 pejabat yang dilantik terdiri atas 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 17 pejabat administrator, dan 67 pejabat pengawas. Prosesi pelantikan turut dihadiri jajaran Forkopimda Kota Banjarbaru serta kepala perangkat daerah.

Wali Kota, Erna Lisa Halaby menegaskan, bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar mengisi jabatan yang kosong, melainkan bagian dari langkah strategis memperkuat kinerja organisasi pemerintahan.

“Pelantikan yang kita laksanakan hari ini bukanlah sekadar untuk mengisi jabatan yang kosong, melainkan langkah strategis untuk memastikan roda organisasi berjalan secara optimal melalui penempatan aparatur yang tepat pada posisi yang tepat,” ujarnya.

*Wali Kota Erna Lisa Halaby saat melantik pejabat Pemkot Banjarbaru*

Menurutnya, seluruh proses pengisian jabatan telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, profesionalisme, serta mengacu pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui penerapan merit system dan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia menjelaskan, penerapan sistem tersebut bertujuan menciptakan birokrasi yang adaptif, profesional, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

“Langkah ini penting agar sistem yang telah dibangun benar-benar mampu menciptakan birokrasi yang adaptif, profesional, dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah. Saudara-saudara merupakan bagian dari talenta terbaik yang telah melalui proses sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, kepercayaan ini hendaknya dijawab dengan dedikasi, integritas, kompetensi, serta kinerja terbaik,” lanjutnya.

Di akhir arahannya, Wali Kota mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing.

Ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang produktif, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Erna Lisa berharap amanah jabatan yang diemban dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk berkarya, menghadirkan solusi atas berbagai persoalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Banjarbaru.

Adapun 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik, yakni Sri Lailana sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Marhain Rahman sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kemas Akhmad Rudi Indrajaya sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik, dan Abdussamad sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Selanjutnya Muhammad Mirhansyah sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Keuangan, Kanafi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Bambang Supriyatno sebagai Asisten Administrasi Umum Kota Banjarbaru. (BDR/RIW/APR)

Anggota UP2K Banjarmasin Diajak Melek Digital

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin terus bergerak mendorong penguatan ekonomi berbasis keluarga. Langkah ini kembali difasilitasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota UP2K PKK, yang digelar selama dua hari di Aula Rumah Kemasan.

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan kader UP2K PKK dari 5 kecamatan dan 52 kelurahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar usai membuka kegiatan secara resmi, menekankan pentingnya kehati-hatian, efektivitas serta kualitas olahan produk yang dihasilkan ibu-ibu kader PKK agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Tidak sekadar teori, menurut Tezar, pelatihan kali ini dirancang lebih interaktif dengan menggaet narasumber dari berbagai sektor strategis di antaranya perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banjarmasin, Wetland Square, serta Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin.

*Sekdako Banjarmasin Ichrom Muftezar didampingi Kadisperdagin Ignasius Rizki Perdana*

“Kader UP2K PKK adalah ujung tombak ekonomi berbasis rumah tangga. Makanya pelatihan ini tidak hanya soal memenuhi kewajiban administrasi kesiapan lomba UP2K, tetapi juga untuk memperkuat branding produk dan daya tarik promosi mereka,” tekan Ichrom, Selasa (4/8).

Dijelaskannya lagi, konsep pemasaran suatu produk saat ini tidak lagi bergantung dari apa yang ditawarkan, melainkan bagaimana para produsen dapat jemput bola dan mengeksplor apa yang menjadi kebutuhan pasar.

“Produk bukan lagi soal apa yang kita inginkan tapi apa yang dibutuhkan pasar. Ini harus jadi perhatian kita bersama,” bebernya dihadapan seluruh kader UP2K.

Dirinya juga berharap, anggota UP2K se – Kota Banjarmasin dapat belajar dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dari pelatihan ini.

“Artinya bukan sekedar ikut pelatihan. Tetapi setelah dari sini ada pemahaman dan hasil yang dapat langsung diaplikasikan untuk menunjang kesejahteraan dan pendapatan keluarga serta kelompok kerja (Pokja) anggota,” tutupnya.

Senada, Kepala Disperdagin Banjarmasin, Ignasius Rizki Perdana menyebut, tujuan dari program peningkatan kapasitas anggota UP2K ini, di samping untuk memberi pemahaman mendalam soal tertib administrasi, juga untuk membuka akses pasar lebih luas bagi produk unggulan UP2K.

“Pemasaran masa kini sudah berubah polanya dari yang konvensional menjadi digital, makanya kita mendorong mereka untuk dapat mengasah keterampilan dengan materi-materi fresh seperti pemanfaatan Artificial Intelligence (Ai), kemudian kemampuan praktik foto produk hingga konten video promosi menggunakan gawai,” tukasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AKB Kembangkan RBI dan Relawan SAPA

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Sosialisasi Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI), dan Peningkatan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), sebagai upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat.

Sosialisasi dilaksanakan di Ruang Rapat H. Maksid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Selasa (4/8) dan diikuti perwakilan perangkat daerah, organisasi masyarakat, serta relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah mengatakan pengembangan Ruang Bersama Indonesia menjadi salah satu langkah strategis, menghadirkan ruang yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan serta anak di berbagai wilayah.

*Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Khatimah*

Menurutnya, keberadaan Relawan SAPA juga memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah mengedukasi, pendampingan, serta memperkuat upaya pencegahan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh peserta dapat memahami konsep pengembangan Ruang Bersama Indonesia sekaligus meningkatkan kapasitas para relawan SAPA agar mampu menjalankan perannya secara optimal di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Selain memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan serta anak di Kalimantan Selatan.

“Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan tidak dapat tercapai tanpa memperhatikan peran serta perempuan dan perlindungan terhadap anak,” lanjutnya.

Desa/Kelurahan sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi perempuan dan anak.

Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) merupakan sebuah pendekatan pembangunan berbasis gender dan hak anak yang bertujuan menciptakan ruang hidup setara, bebas dari kekerasan, serta mendukung tumbuh kembang dan partisipasi anak dan perempuan secara optimal.

“Adapun pihak-pihak yang terlibat tidak hanya pemerintah tetapi juga tenaga pendidik dan Kesehatan, dunia usaha, forum anak, pendamping dan relawan SAPA, Lembaga swadaya Masyarakat, organisasi Perempuan, tokoh agama, adat dan Masyarakat desa serta media,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Diskominfo Perkuat Kualitas Data melalui Workshop Metadata dan Rekomendasi Statistik

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Workshop Metadata dan Rekomendasi Statistik Tahun 2026, di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (4/8).

Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral sekaligus mendukung implementasi Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Workshop yang dilaksanakan selama 2 hari ini diikuti perwakilan SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel. Kegiatan dibuka Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Efrin Riyadi, didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah.

Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik Diskominfo Kalsel, Muhammad Hidayatullah mengatakan, workshop diselenggarakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di seluruh perangkat daerah.

“Melalui workshop ini kami ingin membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya penyusunan metadata yang lengkap dan benar, serta pentingnya memperoleh Rekomendasi Statistik dari Badan Pusat Statistik sebelum melaksanakan kegiatan statistik sektoral. Dengan demikian, data yang dihasilkan akan lebih berkualitas, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyusunan metadata yang baik tidak hanya mendukung dokumentasi data, tetapi juga mampu mencegah terjadinya duplikasi pengumpulan data antarperangkat daerah.

Selain itu, metadata menjadi elemen penting dalam menghasilkan statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah dibagipakaikan sesuai amanat Satu Data Indonesia.

Menurutnya, workshop ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah menerapkan proses bisnis statistik sesuai standar nasional, memperkuat koordinasi antara Produsen Data, Walidata, dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data Statistik, serta mendorong peningkatan tata kelola data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Harapannya, kegiatan ini mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas data pembangunan daerah, mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy, meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, sekaligus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia sebagai fondasi pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Diyang Gita Cendekia menegaskan, bahwa metadata dan rekomendasi statistik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas.

“Metadata bukan sekadar pelengkap, melainkan identitas dari sebuah data. Melalui metadata yang baik, pengguna dapat metode, hingga kualitas data yang digunakan. Sementara Rekomendasi Statistik menjadi instrumen penting untuk memastikan kegiatan statistik sektoral berjalan sesuai standar dan tidak terjadi duplikasi antarinstansi,” jelasnya.

Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat menerapkan materi yang diperoleh selama workshop dalam setiap penyelenggaraan statistik sektoral sehingga kualitas data pemerintah daerah semakin meningkat.

“Kami berharap sinergi antara BPS, Diskominfo sebagai Walidata, dan seluruh perangkat daerah terus diperkuat agar data yang dihasilkan semakin berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Gagalkan Peredaran 172,4 Kg Sabu dan 556 Butir Ekstasi, Gubernur Muhidin Apresiasi Polda Kalsel Ungkap Jaringan Narkotika

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan kembali mencatat keberhasilan besar dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Sebanyak 172,4 kilogram sabu dan 556 butir ekstasi berhasil diamankan dari pengungkapan 26 kasus tindak pidana narkotika selama periode 24 Mei hingga 21 Juli 2026.

Keberhasilan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers yang dirangkaikan dengan pemusnahan barang bukti di Lobi Mapolda Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (4/8).

Pemusnahan barang bukti dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Rusyanto Yudha Hermawan, Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, serta Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK.

Barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan bernilai sekitar Rp311 miliar dan merupakan hasil pengungkapan sejumlah jaringan peredaran narkotika, baik jaringan internasional maupun jaringan lintas provinsi.

Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol. Rusyanto Yudha Hermawan mengatakan, dari pengungkapan tersebut pihaknya mengamankan 39 tersangka yang terdiri atas 35 laki-laki dan empat perempuan.

“Selama periode pengungkapan, kami berhasil mengungkap 26 kasus tindak pidana narkotika di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar dengan total 39 orang tersangka,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu pengungkapan terbesar terjadi pada 17 Juli 2026 saat Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel menangkap dua tersangka berinisial KA dan RN di halaman parkir salah satu hotel di Banjarmasin.

Dari tangan keduanya, polisi menyita sabu seberat 31.995,84 gram atau hampir 32 kilogram yang disamarkan dalam kemasan teh asal Tiongkok dan dimasukkan ke dalam tas.

Menurut Kapolda, kedua tersangka merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional Fredy Pratama yang selama ini menjadi target aparat penegak hukum.

Selain itu, penyelidikan juga mengungkap adanya jaringan peredaran narkotika lintas provinsi yang melibatkan wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Kalimantan Selatan.

“Jaringan yang berhasil kami ungkap di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar merupakan bagian dari jaringan antarprovinsi. Kami akan terus melakukan pengembangan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika hingga ke tingkat pemasok,” tegasnya.

Kapolda menegaskan, Polda Kalimantan Selatan akan terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika tanpa kompromi.

“Hari ini kami kembali menegaskan komitmen Polda Kalimantan Selatan untuk terus memberantas peredaran narkoba hingga ke akar – akarnya. Upaya ini tidak akan berhenti karena narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyampaikan apresiasi atas keberhasilan jajaran Polda Kalimantan Selatan mengungkap peredaran narkotika dalam jumlah besar tersebut.

Menurutnya, keberhasilan itu menjadi bukti nyata keseriusan aparat melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

Muhidin mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, jalur distribusi narkotika tersebut diduga berasal dari Kalimantan Barat, melintasi Kalimantan Tengah, kemudian masuk ke Kalimantan Selatan dengan sasaran utama wilayah peredaran di provinsi ini.

“Dari hasil pengungkapan sementara, barang ini diduga akan diedarkan di kawasan pertambangan. Keterangan para tersangka mengindikasikan bahwa aktivitas di wilayah tambang menjadi salah satu sasaran pemasaran narkotika. Temuan ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba dengan segera melaporkan kepada aparat apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika di lingkungan sekitar.

“Alhamdulillah, pengungkapan ini membuktikan bahwa jajaran kepolisian di Kalimantan Selatan bekerja secara serius dalam memerangi narkoba. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya peredaran narkotika, sehingga semakin banyak jaringan yang dapat diungkap dan diberantas,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Kembali Digelar Tahun 2026, Job Fair Kalsel Tawarkan 2.000 Lowongan Kerja

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Job Fair 2026, di Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin, 4 – 6 Agustus 2026.

Pameran ketenagakerjaan ini dibuka Gubernur Muhidin, diwakili Sekda Provinsi Muhammad Syarifuddin, pada Selasa (4/8).

“Job fair adalah bentuk kesungguhan pemerintah provinsi, dunia usaha dan dunia pendidikan, untuk bergerak dalam satu arah yang sama, yaitu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat,” ungkap Sekda Syarifuddin kepada wartawan.

Job Fair, lanjutnya, juga merupakan potensi untuk mempertemukan para pencari kerja dengan kebutuhan dunia kerja.

Pemerintah provinsi berharap, pencari kerja dapat memanfaatkan Job Fair Tahun 2026 yang menawarkan ribuan lowongan. Baik tawaran kerja dalam negeri maupun luar negeri, serta bagi disabilitas.

Selain itu, Syarifuddin berpesan agar pencari kerja memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya.

“Para tenaga kerja hendaknya mempersiapkan diri dengan baik, tunjukkan kemampuan dan kepercayaan diri serta terus tingkatkan kompetensi. Jangan pernah berhenti belajar, karena kesempatan akan lebih mudah datang kepada mereka yang siap,” ujarnya.

Kepada perusahaan yang berpartisipasi, Syarifuddin menyampaikan penghargaan atas komitmennya membuka peluang kerja bagi masyarakat Kalsel.

Mengingat, kemitraan yang erat antara pemerintah dan dunia usaha merupakan kunci menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat dan produktif.

“Saya berharap kegiatan job fair ini tidak hanya menghasilkan penempatan tenaga kerja, tetapi juga menjadi ruang membangun kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga pelantikan dalam menyiapkan tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing dengan sumber daya manusia yang ada,” ujar Syarifuddin.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti mengatakan, job fair tahun ini menyediakan 2 ribu lebih lowongan kerja, terdiri dari kesempatan kerja penempatan dalam negeri, kesempatan kerja untuk disabilitas, serta penempatan kerja ke luar negeri.

“Selama Job Fair berlangsung pada 4 sampai 6 Agustus 2026, saya berharap para pencari kerja dapat memanfaatkan peluang lowongan yang tersedia,” ucapnya.

Job Fair tahun ini, lanjutnya, meningkat dibanding tahun sebelumnya, baik dari sisi jumlah lowongan kerja dan perusahaan yang menawarkan posisi bagi pencari kerja. (SRI/RIW/APR)

Tinjau Pembangkit PLN, Gubernur dan Forkopimda Kalsel Pastikan Pemulihan Kelistrikan Kalselteng Berjalan Sesuai Target

Tanah Laut – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau langsung proses perbaikan unit pembangkit listrik PLN di PLTU Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut, Selasa (4/8).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan pemulihan sistem kelistrikan yang selama beberapa pekan terakhir menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat secara langsung progres perbaikan salah satu unit pembangkit yang mengalami gangguan.

Gubernur juga menerima pemaparan dari jajaran PLN mengenai kondisi terkini sistem kelistrikan, tahapan perbaikan, hingga target normalisasi pasokan listrik.

Gubernur Muhidin mengatakan, peninjauan bersama Forkopimda dilakukan sebagai bentuk dukungan sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana.

“Alhamdulillah, hari ini kami bersama Forkopimda meninjau langsung proses perbaikan di pembangkit. Kami ingin memastikan PLN benar – benar serius mempercepat pemulihan sehingga masyarakat bisa segera kembali menikmati layanan listrik secata normal,” ujarnya.

Muhidin menjelaskan, berdasarkan paparan PLN, pembangkit PLTU Asam-Asam memiliki enam unit generator dengan total kapasitas sekitar 500 megawatt (MW). Dari jumlah tersebut, hanya satu unit berkapasitas 54 MW yang mengalami kerusakan dan kini sedang menjalani proses perbaikan.

Menurutnya, PLN menargetkan pasokan listrik mulai kembali normal secara bertahap pada Rabu (5/8) sekitar pukul 22.00 Wita setelah proses uji coba sistem selesai dilakukan.

“Kami tadi meminta kepastian kepada PLN apakah besok sudah bisa menyala. Alhamdulillah, disampaikan bahwa Insyaallah sekitar pukul 22.00 Wita sistem sudah bisa kembali menyala. Saat ini masih dilakukan uji coba, jadi mudah – mudahan semuanya berjalan lancar,” katanya.

Meski demikian, Muhidin mengingatkan bahwa sistem kelistrikan masih berada dalam kondisi siaga karena proses perbaikan salah satu unit pembangkit di Asam-Asam belum sepenuhnya selesai.

*GM PLN UID Kalselteng menyampaikan penyebab pemadaman bergilir kepada Forkopimda Kalsel*

Ia mengatakan, berdasarkan penjelasan PLN, pekerjaan perbaikan secara menyeluruh ditargetkan rampung pada 25 Agustus 2026, sehingga setelah itu sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah diharapkan kembali beroperasi normal tanpa status siaga.

“Kalau perbaikan unit di Asam-Asam selesai sekitar 25 Agustus nanti, Insyaallah sistem akan kembali normal seperti biasa. Kita berdoa agar seluruh proses berjalan sesuai target,” ucapnya.

Muhidin juga mengapresiasi kerja keras para teknisi PLN yang terus bekerja selama 24 jam untuk mempercepat proses pemulihan.

“Tadi kami melihat langsung para teknisi bekerja siang malam. Di dalam ada beberapa orang yang terus melakukan perbaikan selama 24 jam. Bahkan pemeriksaan komponen dilakukan menggunakan kamera khusus agar dipastikan tidak ada lagi bagian yang bermasalah,” ungkapnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Iwan Soelistijino mengatakan, seluruh jajaran PLN bersama subholding pembangkitan dan mitra kerja terus mengerahkan sumber daya terbaik untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan.

Ia menjelaskan, gangguan pada tiga unit pembangkit yang terjadi sekitar minggu ketiga Juli mengakibatkan berkurangnya kemampuan pasokan listrik sehingga PLN harus menerapkan pengaturan beban berupa pemadaman bergilir di sejumlah wilayah.

“Kami memahami sepenuhnya bahwa kondisi ini telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, dunia usaha, pelayanan publik maupun berbagai aktivitas lainnya. Untuk itu, atas nama PLN kami kembali menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan,” ujar Iwan.

Menurutnya, proses pemulihan dilakukan tanpa henti selama 24 jam dengan mengutamakan keselamatan kerja, kualitas perbaikan, dan percepatan penyelesaian agar seluruh unit pembangkit kembali beroperasi secara normal.

Selain mempercepat perbaikan, PLN juga telah menyalurkan 51 unit genset portabel serta sekitar 6.000 lampu darurat di berbagai fasilitas layanan publik untuk meminimalkan dampak pemadaman selama proses pemulihan berlangsung. (SYA/RIW/APR)

Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi, Pemprov Kalsel Rutin Ikuti Rakor Mingguan Kemendagri

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Mingguan yang diselenggarakan secara daring Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut berlangsung di Command Center Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (4/8), yang diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, bersama jajaran perangkat daerah terkait sebagai upaya memperkuat koordinasi menjaga stabilitas inflasi di Kalimantan Selatan.

Rapat koordinasi membahas perkembangan inflasi nasional dan daerah, evaluasi langkah – langkah pengendalian yang telah dilakukan pemerintah daerah, serta strategi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok di tengah dinamika kondisi ekonomi.

Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan arahan kepada seluruh pemerintah daerah, agar memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pemantauan harga komoditas strategis, serta mengantisipasi potensi gejolak harga melalui berbagai langkah pengendalian yang tepat.

Kepada Abdi Persada FM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen menjalankan berbagai langkah pengendalian inflasi bersama pemerintah kabupaten kota serta instansi terkait.

Menurutnya, koordinasi rutin yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri menjadi sarana penting untuk mengevaluasi perkembangan harga kebutuhan pokok sekaligus menyusun langkah antisipasi apabila terjadi potensi kenaikan harga di daerah.

“Kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh kabupaten dan kota agar masyarakat tidak terdampak oleh gejolak harga,” ujar Ariadi.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendukung berbagai kebijakan pengendalian inflasi melalui pemantauan harga di lapangan, menjaga kelancaran distribusi barang, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.

“Pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, distributor, dan masyarakat,” lanjutnya.

Menurutnya, kolaborasi yang baik akan menjaga stabilitas pasokan, memperlancar distribusi barang, serta mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan terus mendukung berbagai kebijakan pengendalian inflasi melalui pemantauan harga di lapangan, pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan, menjaga kelancaran distribusi barang, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/APR)