Komitmen TPK Banjarmasin Dukung Operasional Aman dan Nyaman bagi Pengemudi

Banjarmasin – Terminal Petikemas Banjarmasin terus memperkuat transformasi operasional melalui pengembangan fasilitas dan tata kelola layanan yang mendukung terciptanya kegiatan kepelabuhanan yang aman, tertib, efisien, dan nyaman, termasuk bagi para pengemudi truk sebagai bagian penting dalam rantai logistik.

Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyediaan Shelter Waiting Area, fasilitas ruang tunggu khusus bagi pengemudi truk yang menunggu giliran atau jadwal pelayanan bongkar muat.

Fasilitas ini menjadi bagian dari upaya penataan alur kendaraan di dalam kawasan terminal agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih teratur sekaligus mendukung aspek keselamatan operasional.

Melalui Shelter Waiting Area, pengemudi memiliki ruang yang lebih layak dan nyaman untuk beristirahat selama menunggu pelayanan.

Penataan ini juga membantu mengurangi potensi antrean kendaraan di area yang tidak diperuntukkan sebagai tempat menunggu, sehingga pergerakan kendaraan di lingkungan terminal dapat berlangsung lebih tertib.

Shelter Waiting Area dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung, antara lain tempat istirahat, mushala, toilet, air minum, serta kopi gratis yang dapat dimanfaatkan pengemudi selama menunggu giliran pelayanan.

Selain itu di shelter waiting area juga terdapat fasilitas Post Gate untuk menyelesaikan kendala saat pelayanan di Main Gate seperti, adanya ketidaksesuaian data antara fisik container dan sistem permohonan, adanya temuan kerusakan container dan juga kendala atau pemasangan stiker Truck Identifcation Number (TID).

Terminal Head TPK Banjarmasin Sirin Purnomo mengatakan, penyediaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya terminal untuk meningkatkan kualitas layanan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa.

“Kami ingin memastikan bahwa peningkatan operasional dan produktivitas terminal berjalan seiring dengan peningkatan kenyamanan bagi para pengemudi. Shelter Waiting Area ini merupakan salah satu bentuk perhatian kami terhadap pengguna jasa, sekaligus bagian dari penataan alur kendaraan agar lebih tertib, aman, dan nyaman selama berada di kawasan terminal,” ujar Sirin Purnomo.

Menurut Sirin, pengemudi truk memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran rantai logistik, sehingga pengalaman mereka selama berada di terminal juga menjadi bagian dari kualitas pelayanan secara keseluruhan.

“Bagi kami, pelayanan bukan hanya tentang proses bongkar muat, tetapi juga bagaimana setiap orang yang terlibat di dalamnya mendapatkan lingkungan kerja dan pelayanan yang aman serta nyaman. Kami akan terus melakukan penyempurnaan terhadap fasilitas maupun proses operasional sesuai kebutuhan di lapangan,” tambah Sirin.

Sementara itu, Yudi, salah seorang pengemudi truk eksternal yang menggunakan fasilitas terminal, menyampaikan bahwa keberadaan Shelter Waiting Area memberikan ruang yang lebih nyaman bagi pengemudi ketika menunggu jadwal pelayanan.

“Sekarang kalau menunggu tidak perlu lama-lama di dalam truk. Ada tempat untuk istirahat, bisa minum, ada kopi, toilet dan mushala juga. Jadi lebih nyaman dan tidak terlalu khawatir mengganggu jalur kendaraan lain,” ujar Yudi.

Menurutnya, fasilitas tersebut juga memberikan ruang bagi pengemudi untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan sebelum kembali melanjutkan aktivitas.

“Yang paling terasa itu tempat menunggunya lebih nyaman dan tertata. Jadi kita bisa istirahat sambil menunggu panggilan untuk pelayanan berikutnya,” tambahnya.

Kehadiran Shelter Waiting Area menjadi salah satu bagian dari transformasi Terminal Petikemas Banjarmasin dalam meningkatkan pengelolaan alur kendaraan, mulai dari akses masuk hingga proses pelayanan bongkar muat.

Penataan tersebut diharapkan dapat menciptakan pergerakan kendaraan yang lebih teratur sekaligus memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi para pengemudi.

Terminal Petikemas Banjarmasin akan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan layanan dengan mengedepankan keselamatan, efisiensi operasional, serta kenyamanan pengguna jasa, sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan kepelabuhanan yang semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. (Pelindo-RIW/EPS)

Menuju akreditasi, RSGM Gusti Hasan Aman Tingkatkan Kompetensi Pegawai

Banjarmasin – Rumah Sakit Gigi dan Mulut atau RSGM Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, terus memperkuat kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, sebagai bagian dari persiapan menghadapi akreditasi rumah sakit.

Upaya tersebut dilakukan melalui workshop Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat, yang kali ini mengangkat materi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau PPI di lingkungan rumah sakit.

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, drg Mashuda (kiri)

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, drg Mashuda, usai membuka kegiatan Senin (28/9, mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan kompetensi pegawai, baik tenaga medis maupun nonmedis.

Menurutnya, akreditasi tidak hanya berkaitan dengan rumah sakit maupun institusi pendidikan, tetapi juga mencakup akreditasi bidang pendidikan dan pelatihan.

drg Mashuda menjelaskan, bagi tenaga medis, pendidikan dan pelatihan sangat penting karena menjadi salah satu bagian dalam pemenuhan Satuan Kredit Profesi atau SKP, yang dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi dan pemenuhan persyaratan perpanjangan izin praktik sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jadi akreditasi itu tidak hanya akreditasi rumah sakit dan pendidikan, tetapi ada juga akreditasi diklat. Diklat ini pendidikan dan pelatihan yang nantinya dapat memberikan SKP Kementerian Kesehatan bagi tenaga medis,” katanya.

Ia menyampaikan, pengembangan kompetensi juga berlaku bagi tenaga nonmedis. Dalam pengembangan mutu sumber daya manusia rumah sakit, setiap pegawai didorong memenuhi pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan, termasuk pemenuhan 20 jam pelajaran atau 20 JP dalam satu tahun.

Workshop kali ini secara khusus membahas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau PPI. drg Mashuda menilai materi tersebut penting karena lingkungan rumah sakit memiliki risiko paparan infeksi yang berbeda dengan lingkungan kerja pada umumnya.

Melalui kegiatan ini, seluruh pegawai diharapkan memahami cara melindungi diri saat bekerja, termasuk penerapan kebersihan tangan yang benar serta langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kontak dengan darah maupun cairan tubuh pasien.

“Harapannya tidak hanya staf medis, tetapi staf nonmedis dan seluruh pegawai bisa memahami bagaimana melindungi dirinya sendiri, mulai dari cara mencuci tangan yang baik hingga apa yang dilakukan ketika terkontak dengan cairan tubuh atau darah,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan workshop tersebut, RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel juga mendapatkan pendampingan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

drg Mashuda menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut, terutama karena RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel tengah mempersiapkan penguatan bidang diklat sekaligus menghadapi proses akreditasi pada tahun mendatang.

Selain meningkatkan pemahaman pegawai terkait PPI, kegiatan tersebut juga menjadi langkah awal bagi RSGM Gusti Hasan Aman untuk mengembangkan penyelenggaraan workshop secara mandiri.

Mashuda mengatakan, pihaknya juga mendapatkan pendampingan terkait akun Satu Sehat. Ke depan, bidang diklat RSGM Gusti Hasan Aman diharapkan dapat memperoleh akreditasi dari Kementerian Kesehatan sehingga mampu menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara mandiri serta menghasilkan kegiatan yang memiliki SKP Kemenkes.

“Dengan kemampuan tersebut, workshop tidak hanya ditujukan bagi pegawai internal RSGM, tetapi juga berpotensi dibuka bagi stakeholder maupun tenaga kesehatan dari luar rumah sakit,” harapnya.

Khusus sebagai rumah sakit yang bergerak di bidang pelayanan gigi dan mulut, RSGM Gusti Hasan Aman juga akan mengembangkan berbagai pelatihan yang berkaitan dengan kedokteran gigi dan mulut, termasuk pelatihan bagi dokter spesialis maupun tenaga kesehatan lainnya.

drg Mashuda menambahkan, dengan pengembangan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kompetensi seluruh pegawai terus meningkat.

Langkah tersebut sekaligus memperkuat kesiapan RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel dalam menghadapi proses akreditasi serta meningkatkan penerapan standar keselamatan dan pencegahan infeksi di lingkungan rumah sakit.

“Pegawai kita sudah siap dalam menjalankan tugas dan menghadapi akreditasi, serta seluruh pegawai, agar mampu menjaga diri dan mencegah terjadinya infeksi di rumah sakit,” pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)

Kebutuhan Dasar Warga Jadi Perhatian, Dinsos Kalsel Salurkan Bantuan Air Bersih

Banjarmasin – Keterbatasan akses air bersih yang dialami sebagian masyarakat di Kota Banjarmasin mendapat respons melalui penyaluran bantuan air bersih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Memasuki hari kedua penanganan, Dinas Sosial Provinsi Kalsel bersama sejumlah pihak terkait kembali mendistribusikan air bersih kepada masyarakat di beberapa titik yang membutuhkan.

Penyaluran dilakukan di Masjid Miftahul Janah, Jalan HKSN Kompleks AMD Permai, Perumahan Pemprov Abdi Persada, kawasan HKSN dekat SMP 13 Banjarmasin, serta di samping Musholla Mahallul Khair, kawasan Pelabuhan Lama.

Kegiatan tersebut merupakan hasil sinergi Dinas Sosial Provinsi Kalsel, TP PKK Provinsi Kalsel dan PDAM Bandarmasih, dengan melibatkan unsur Pramuka Kwarda Provinsi Kalsel.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie melalui Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Bidang Penanggulangan Bencana, Yoefi Fahromi mengatakan, penyaluran air bersih merupakan bentuk respons pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

Menurutnya, air bersih menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat sehingga bantuan didistribusikan langsung ke sejumlah lokasi yang mengalami keterbatasan akses.

“Penyaluran ini merupakan bagian dari penanganan krisis air bersih untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kami bersama pihak terkait berupaya agar bantuan dapat diterima langsung warga yang membutuhkan,” ujar Yoefi.

Dalam proses pendistribusian, air bersih diangkut menggunakan mobil tangki menuju lokasi yang telah ditentukan. Warga kemudian mengambil air dengan membawa wadah masing-masing.

Penyaluran bantuan tersebut turut dihadiri Staf Ahli TP PKK Provinsi Kalsel Gusti Muhammad dan Ketua Bidang II TP PKK Provinsi Kalsel Anie Hanisyah.

Keterlibatan TP PKK, PDAM Bandarmasih dan unsur Pramuka Kwarda Provinsi Kalsel menjadi bagian dari kolaborasi lintas sektor untuk mendukung masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih.

Dinsos Kalsel memastikan distribusi bantuan terus memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Bantuan air bersih tersebut diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi krisis air bersih.

Penyaluran bantuan air bersih ini sekaligus menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, PDAM Bandarmasih dan unsur masyarakat dalam merespons kebutuhan dasar warga di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin. (BDR/RIW/EPS)

Awal Oktober, Kalsel Siap Luncurkan BRT Listrik

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan siap meluncurkan bus angkutan umum bertenaga listrik pada 1 Oktober 2026 mendatang.

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Fitri Hernadi mengatakan, peluncuran layanan bus listrik tersebut, berdasarkan arahan Gubernur Kalsel, untuk membentuk layanan angkutan umum kepada masyarakat.

Ket foto : Kadishub Kalsel Fitri Hernadi

Sebelumnya, bus Tayo khusus penumpang perempuan, Trans Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala dan Tanah Laut), disusul peluncuran armada berbahan bakar listrik.

“Bus Banjarbakula dijadwalkan mulai dioperasikan pada 1 Oktober 2026. Dengan 1 unit listrik untuk tahap awal uji coba layanan,” ungkap Fitri, Senin (28/9).

Total yang disiapkan sebanyak tiga unit bus listrik untuk mendukung layanan Trans Banjarbakula tersebut.

“Untuk operasional pertama akan menjadi bahan evaluasi sebelum armada tambahan dijalankan. Evaluasi tersebut mencakup pelaksanaan layanan dan kesesuaian rute yang dilalui bus berukuran lebih besar,” jelas Fitri.

Dalam persiapannya, lanjutnya, Dishub Kalsel melakukan penyesuaian rute yang sebelumnya akan diarahkan melalui sejumlah ruas di dalam kota, termasuk kawasan GOR Hasanuddin HM Banjarmasin.

Namun, rencana tersebut berubah setelah mempertimbangkan kondisi sejumlah jembatan yang akan dilalui, yang dinilai belum memadai untuk dilalui bus berukuran besar. Sehingga, layanan rute hanya di Jalan Ahmad Yani saja, untuk uji coba ini.

“Bus akan bergerak dari kawasan terminal kilometer 6 Banjarmasin melalui Jalan Ahmad Yani menuju arah Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, selama masa uji coba tersebut,” ucap Fitri.

Kehadiran bus listrik ini untuk menambah kapasitas angkutan umum yang melayani rute Banjarbakula.

“Kehadiran bus listrik ini diharapkan untuk menambah kapasitas angkutan, terutama pada jam dan koridor dengan kepadatan penumpang, yang selama ini pada kondisi tertentu harus menunggu bus sebelum dapat tersangkut,” ucap Fitri.

Sedangkan, untuk tarif bus listrik ini tetap dikenakan tarif Rp5.000, pada tahap awal operasional, selanjutnya Dishub Kalsel menyediakan tarif papadaan yang terdiri dari tarif terintegrasi dan tarif berlangganan.

“Tarif terintegrasi tersebut menghubungkan layanan Trans Kota Banjarmasin, Trans Banjarbaru, dan Trans Banjarbakula, sehingga dalam skema tersebut, penumpang yang berpindah dari Trans Banjarbakula ke Trans Kota Banjarmasin atau sebaliknya cukup membayar satu kali dengan tarif cukup Rp5.000 saja,” jelas Fitri. (SRI/RIW/EPS)

Pemko Banjarmasin Lestarikan Sajian Kuliner Wadai 41 Macam

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Bagian Umum Setdako Banjarmasin melestarikan sajian kuliner wadai 41 macam, seperti yang terlihat pada kegiatan ziarah Makam Sultan Suriansyah, dalam rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin, belum lama tadi.

Selain menjadi momentum mengenang sejarah Kesultanan Banjar, kegiatan yang berlangsung di Kompleks Makam Sultan Suriansyah, itu juga diramaikan dengan sajian kuliner tradisional Banjar berupa wadai 41 macam.

Ket foto : Sajian wadai 41 macam dilestarikan Pemko Banjarmasin

Tradisi tersebut disajikan Bagian Umum Setdako Banjarmasin. Sebanyak lima nampan atau nyiru berisi aneka kue tradisional Banjar disiapkan untuk kemudian dibagikan dan disantap bersama warga di sekitar kompleks makam.

Beragam wadai khas Banjar tersaji dalam nyiru tersebut, di antaranya wadai untuk, cincin, bingka, serta berbagai jenis kue tradisional lainnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli mengatakan, penyediaan wadai 41 macam tersebut bagian dari upaya menghadirkan nuansa budaya Banjar dalam momentum bersejarah bagi Kota Banjarmasin.

“Sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin sebagai bentuk bagian mengangkat budaya dan tradisi Banjar. Dalam momentum ziarah Makam Sultan Suriansyah ini, kita menyediakan lima nyiru yang berisi wadai 41 macam,” ujar Ahmad Zazuli, usai mengikuti prosesi ziarah makam.

Menurutnya, keberadaan wadai tradisional tersebut juga menjadi bentuk kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat yang hadir dalam kegiatan ziarah.

Zazuli menilai tradisi kuliner khas Banjar memiliki nilai penting untuk terus dikenalkan, terutama di tengah momentum Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.

“Harapannya tradisi seperti ini tetap terjaga dan bisa terus dikenalkan kepada generasi berikutnya. Apalagi kita sedang memperingati 500 tahun Banjarmasin, tentu budaya dan kuliner khas Banjar menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” ujarnya.

Penyajian wadai 41 macam itu pun menambah suasana kekeluargaan di tengah rangkaian ziarah. Warga yang berada di sekitar kompleks makam tampak ikut menikmati sajian tradisional tersebut setelah prosesi ziarah berlangsung. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)

Gubernur Dukung Pemko Banjarmasin Bangun Embung

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin memanggil Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, untuk bersama sama membicarakan tahap awal rencana pembangunan embung untuk ketersediaan cadangan air baku.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menjelaskan, untuk pembicaraan awal rencana tersebut, Gubernur Kalsel mengapresiasi rencana pembangunan embung, dengan melihat keadaan saat ini. Dimana Kota Banjarmasin mengalami kekurangan bahan baku pengolahan air bersih PAM Bandarmasih.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin

“Sebelum kejadian adanya penyaluran air bersih khusus MCK tersebut, kami diundang Gubernur Muhidin ke kediaman beliau, untuk membicarakan langkah kedepan apa yang akan diambil dalam mengatasi kekurangan bahan baku air di Kota Banjarmasin,” ungkap Yamin.

Pemko Banjarmasin bersyurkur dengan adanya perhatian dari Gubernur Muhidin ini. Dimana kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemko Banjarmasin, akan mempermudah rencana pembangunan embung. Yakni dengan meminta bantuan pemerintah pusat, mengingat anggaran yang diperlukan sebesar 200 miliar rupiah.

Sedangkan, lanjut Yamin, rencana dari lokasi pembangunan embung berada di lahan milik Pemerintah Kota Banjarmasin di kawasan Pematang Panjang, Kabupaten Banjar.

“PT PAM Banjarmasih sendiri sudah memiliki lahan yang cukup luas di daerah Pematang Panjang, hal ini sudah disampaikan ke Gubernur Kalsel, beliau sangat merespon untuk Kota Banjarmasin memiliki cadangan air baku melalui embung tersebut,” tutur Yamin lebih lanjut.

Sedangkan, untuk kelanjutan rencana pembangunan embung ini, akan dibicarakan lebih lanjut.

“Kami berharap dengan adanya embung di Kota Banjarmasin, apabila terjadi kemarau panjang seperti ini lagi, kejadian kekurangan bahan baku air bersih tidak terjadi lagi kedepannya,” ucap Yamin. (SRI/RIW/EPS)

Tangani Karhutla, BPBD Diminta Fokus Dampak ke Masyarakat

Banjarmasin – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan saat ini tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga pada penanganan dampak yang dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, saat memimpin rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalsel, baru-baru tadi.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat

Rais mengatakan, kondisi karhutla dan kabut asap di Kalsel saat ini sudah berdampak terhadap kehidupan masyarakat maupun petugas yang bekerja di lapangan.

Menurutnya, kualitas udara dan jarak pandang yang menurun mulai berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Bahkan, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA pada anak-anak turut menjadi perhatian.

Selain kesehatan, karhutla juga berdampak pada aktivitas pendidikan dan perekonomian masyarakat. Sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat kondisi kabut asap.

“Saat ini sudah bukan bicara pencegahan lagi, tapi bagaimana penanganan dan dampaknya ke masyarakat. Bagaimana dua bulan ke depan, program apa dari BPBD,” tegas Rais.

Rais meminta BPBD Kalsel menyiapkan langkah konkret untuk menghadapi dampak karhutla dalam waktu dekat, termasuk mengantisipasi persoalan kesehatan akibat kabut asap dan kekeringan.

Dalam rapat tersebut, BPBD Kalsel juga menyampaikan adanya ancaman peningkatan kasus ISPA akibat kabut asap serta diare yang berkaitan dengan krisis air bersih di sejumlah permukiman.

Operasi penanganan karhutla terus dilakukan melalui operasi gabungan darat dan udara di sejumlah wilayah prioritas, di antaranya Barito Kuala, Banjarbaru hingga Tanah Laut.

“Selain dampak kesehatan, Komisi I turut menyoroti kebutuhan bahan bakar minyak jenis solar yang menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk mendukung operasional petugas di lapangan,” jelasnya.

Rais menilai dukungan operasional perlu dipastikan agar petugas dapat menjalankan penanganan karhutla secara optimal.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah payung hukum. BPBD menyampaikan terdapat sejumlah ketentuan dalam Peraturan Daerah Kalsel tentang pengendalian karhutla yang perlu diperbarui.

Rais mengatakan, persoalan regulasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar petugas memiliki kepastian dan perlindungan hukum ketika melakukan penanganan karhutla, termasuk dalam kondisi darurat.

“Yang kita tekankan adalah bagaimana penanganan ini bisa berjalan, petugas terlindungi secara hukum, kebutuhan operasional terpenuhi, dan masyarakat tidak semakin terdampak,” ujar Rais.

Komisi I DPRD Kalsel selanjutnya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap langkah penanganan karhutla, termasuk mendorong pembaruan regulasi, dukungan operasional bagi petugas serta kesiapan menghadapi dampak kesehatan dan kekeringan.

Rais berharap seluruh pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, kembali memperkuat gotong royong dalam menghadapi karhutla.

“Penanganan arhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada petugas, tetapi membutuhkan keterlibatan bersama untuk menjaga lingkungan dan mencegah meluasnya kebakaran,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Exit mobile version