20 Juli 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Unity Festival 2026 Resmi Dibuka di STIE Pancasetia Banjarmasin (Kampus Banjarbaru)

Banjarbaru – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Pancasetia Banjarmasin bekerja sama dengan Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM), resmi membuka Unity Festival 2026 pada Sabtu (18/7) yang diselenggarakan di Kampus STIE Pancasetia Banjarmasin (Kampus Banjarbaru).

“Unity Festival diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa mengembangkan kreativitas, kompetensi, dan semangat kolaborasi,” ujar Ketua Pelaksana, Ahmad Sarif, dalam sambutannya saat pembukaan acara.

Sementara itu, Ketua STIE Pancasetia Banjarmasin, Sutrisno menyampaikan, bahwa Unity Festival menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kompetensi, serta mempererat kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, sponsor, media partner, serta semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi sehingga Unity Festival 2026 dapat terselenggara dengan baik,” ujarnya dalam sambutan saat membuka acara.

Kegiatan ini dihadiri dosen, staf, Ketua BEM, Ketua KSPM, dewan juri, sponsor, media partner, panitia, serta peserta.

Rangkaian kegiatan meliputi Job Fair , National Trading Competition, kompetisi Vokal Solo, Mobile Legends, Tari, serta bazar yang diikuti 21 tenant PBM mahasiswa.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan Unity Festival 2026 dapat menjadi ajang pengembangan potensi mahasiswa sekaligus mempererat kerja sama antara kampus dengan berbagai mitra,” harapnya. (ADV-RIW/APR)

Kemnaker Optimalkan AI untuk Analisis Pasar Kerja dan Perencanaan Pelatihan

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen penuh memastikan tenaga kerja Indonesia siap menghadapi arus transformasi digital.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk merancang kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran, berbasis data, dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi saat membuka Webinar bertema “AI untuk Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja & Perencanaan Pelatihan”, Jumat (17/7), mengatakan, teknologi digital (khususnya AI) telah menjadi katalis utama yang mengubah lanskap dunia kerja, metode pembelajaran, hingga cara pemerintah merancang kebijakan publik.

“Mandat besar Kemnaker adalah memastikan tenaga kerja kita tidak tertinggal. Tantangannya bukan sekadar menyediakan pelatihan, tetapi memastikan pelatihan tersebut relevan dengan perkembangan industri. Di sinilah peran AI menjadi sangat krusial,” ujar Cris Kuntadi.

Dalam arahannya, Cris memaparkan empat peran krusial AI dalam mendukung ekosistem ketenagakerjaan. Yakni memetakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri secara cepat, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi (skill gap) yang harus segera ditutup, menyusun perencanaan pelatihan yang adaptif dan relevan dengan industri global, dan mendukung keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making), bukan sekadar asumsi.

Kendati demikian, Cris mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Kunci utama keberhasilan transformasi ini tetap berada pada kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Aparatur pemerintah dan tenaga kerja dituntut memiliki pola pikir adaptif dan semangat belajar yang berkelanjutan (continuous learning).

“Mari jadikan AI sebagai mitra strategis untuk meningkatkan layanan publik, memperkuat efektivitas organisasi, dan mendongkrak daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global,” ujarnya.

Cris optimis, Indonesia mampu melakukan lompatan besar menuju masa depan ketenagakerjaan yang lebih unggul.

Modal besar berupa jumlah tenaga kerja melimpah, semangat gotong royong, dan budaya belajar digital harus dipadukan secara apik dengan kekuatan teknologi AI.

Melalui webinar ini, Kemnaker berharap tercipta ruang diskusi produktif untuk bertukar gagasan sekaligus membangun ekosistem pengembangan SDM yang modern, inklusif, dan berbasis data demi kemajuan bangsa. (KemenakerRI-RIW/APR)

Pertahankan Opini WTP, Wamenaker Minta Jajaran Kemnaker Jaga Akuntabilitas

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
Dengan capaian tersebut, Kemnaker berhasil mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penilaian administratif, melainkan bukti nyata komitmen Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab.

“Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab,” ujar Afriansyah.

Afriansyah menyampaikan hal tersebut saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jakarta, Kamis (16/7).

Afriansyah menegaskan, capaian tersebut tidak membuat Kemnaker berpuas diri. Sebaliknya, Kemnaker akan terus memperkuat tata kelola melalui pengetatan sistem pengendalian internal, percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK, serta perbaikan administrasi barang milik negara di setiap unit kerja guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Ia berharap opini WTP yang kembali diraih dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

“Saya berharap perolehan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Akhsanul Khaq, meminta seluruh kementerian dan lembaga terus memperkuat transparansi guna memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan tertib.

“Kementerian dan lembaga harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Selain itu, Akhsanul menekankan pentingnya konsistensi kementerian dan lembaga menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semak in baik dan berkelanjutan.

“Tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi pemeriksaan adalah bagian krusial dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” katanya. (KemenakerRI-RIW/APR)

DPRD Dorong Banjarbaru Manfaatkan Teknologi Modern Cegah Karhutla

Banjarbaru – DPRD mendorong Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi modern, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan karhutla tidak lagi bergantung pada metode konvensional yang dinilai kurang efektif.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Neni Hendriyawaty mengatakan, perkembangan teknologi saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung deteksi dini maupun penanganan karhutla, khususnya di kawasan lahan gambut yang memiliki karakteristik berbeda dengan lahan biasa.

“Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat pesat. Karena itu, kita perlu memanfaatkan inovasi yang ada dan mempelajari bagaimana negara lain menangani kebakaran lahan agar peristiwa serupa tidak terus berulang setiap tahun,” ujarnya.

*Wakil Ketua DPRD Banjarbaru, Neni Hendriyawaty*

Menurut Neni, pemanfaatan teknologi perlu dikaji secara menyeluruh agar solusi yang diterapkan benar – benar efektif.

Ia menilai rencana pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik rawan kebakaran yang sempat diwacanakan belum tentu mampu menjawab persoalan, mengingat luasnya wilayah yang harus dipantau.

Ia menjelaskan, kondisi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla karena api dapat menyebar di bawah permukaan tanah sehingga kebakaran dapat terjadi tanpa harus diawali unsur kesengajaan.

“Lahan gambut memiliki karakteristik yang berbeda. Api dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga berpotensi memicu kebakaran. Karena itu, kita perlu mencari teknologi yang tepat untuk mendeteksi dan mengatasinya,” katanya.

Selain mendorong pemanfaatan teknologi, Neni juga menekankan pentingnya pengelolaan lahan-lahan tidur agar tidak dibiarkan terbengkalai dan menjadi kawasan yang rentan terbakar saat musim kemarau.

Ia berharap pemerintah kota bersama seluruh pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan tersebut, disertai pemeliharaan yang berkelanjutan agar program yang telah dijalankan memberikan hasil yang maksimal.

“Setelah lahan dimanfaatkan, pemeliharaannya juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Jangan sampai anggaran sudah dikeluarkan, tetapi hasilnya tidak dijaga. Hal seperti itu tentu tidak akan memberikan manfaat yang optimal,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Perkuat Pembinaan BUMDesa, Kalsel Fokus Tingkatkan Tata Kelola dan Daya Saing Usaha

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus memperkuat pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) agar mampu berkembang menjadi BUMDesa kategori maju dan mandiri.

Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan langsung di lapangan, peningkatan kapasitas pengelola, hingga penguatan tata kelola usaha dan strategi pemasaran.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari mengatakan, pengembangan BUMDesa menjadi salah satu langkah strategis memperkuat perekonomian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, BUMDesa yang dikelola secara profesional mampu menjadi motor penggerak berbagai potensi ekonomi lokal, baik di sektor perdagangan, jasa, pertanian, maupun sektor produktif lainnya.

“Pembinaan yang dilakukan Dinas PMD tidak hanya berupa kunjungan dan pendampingan ke lapangan, tetapi juga melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengelola BUMDesa,” ungkapnya.

Pendampingan tersebut bertujuan memperkuat kemampuan manajerial, tata kelola kelembagaan, hingga pengembangan unit usaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pembinaan di lapangan, pihaknya masih menemukan sejumlah kendala yang dihadapi BUMDesa.

Di antaranya masih banyak pengelola yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersusun dengan baik serta belum mampu memasarkan produk maupun jasa secara optimal.

Sebagian besar BUMDesa masih menghadapi persoalan mendasar, terutama dalam penyusunan SOP dan strategi pemasaran.

‘Padahal kedua aspek tersebut menjadi fondasi penting agar usaha desa dapat berjalan secara profesional, memiliki arah pengembangan yang jelas, dan mampu bersaing,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan webinar yang secara khusus membahas penyusunan SOP serta strategi pemasaran BUMDesa.

“Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pengelola mengenai pentingnya sistem kerja yang terstruktur, sekaligus memperluas kemampuan mereka dalam memasarkan produk dan layanan yang dimiliki,” lanjutnya.

Selain penguatan kapasitas, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan juga tengah melaksanakan pemeringkatan BUMDesa di seluruh kabupaten dan kota.

Indah menjelaskan, pemeringkatan dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan masing – masing BUMDesa, mulai dari kategori dasar hingga BUMDesa yang telah berkembang menjadi maju dan mandiri.

Menurutnya, hasil pemeringkatan akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembinaan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing BUMDesa.

Dengan demikian, pendampingan yang diberikan tidak lagi bersifat umum, tetapi disesuaikan dengan kondisi, tantangan, dan potensi usaha yang dimiliki setiap desa.

Indah berharap berbagai langkah pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDesa di Kalimantan Selatan.

“Dengan tata kelola yang semakin baik, didukung SOP yang jelas, strategi pemasaran yang efektif, serta pendampingan berkesinambungan, BUMDesa diharapkan mampu naik kelas menjadi BUMDesa maju dan mandiri, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi desa,” tutup Indah. (MRF/RIW/APR)

Gelar Seleksi Pepelingasih Tingkat Provinsi 2026, Ini Target Dispora Kalsel

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Provinsi Tahun 2026.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Pebriadin Hapiz, melalui Kabid Pemberdayaan Pemuda Budiono mengatakan, seleksi rencananya digelar pada 27 sampai 29 Juli 2026.

Dimana, kegiatan ini menjadi ajang bagi para duta terbaik 13 kabupaten kota di Kalsel, menunjukkan inovasi dan komitmennya terkait pelestarian lingkungan.

Seluruh perwakilan ini, merupakan pemenang seleksi tingkat daerah masing masing.

“Dispora melalui Bidang Pemberdayaan Pemuda pada akhir bulan ini melaksanakan seleksi Pepelingasih,” ungkap Budiono.

Sedangkan peserta, lanjut Budiono, adalah para juara Duta Pepelingasih Tingkat Kabupaten Kota, dimana masing masing daerah mengirimkan juara 1, 2, dan 3.

“Sehingga terdata 39 peserta yang akan mengikuti seleksi tingkat provinsi di Banjarmasin,” ujar Budiono.

*Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Budiono*

Dispora berharap, seleksi Pepelingasih 2026 melahirkan generasi muda yang tidak hanya peduli isu lingkungan, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan, mewujudkan lingkungan yang bersih, asri, dan berkelanjutan.

“Dispora Kalsel juga memperkuat pemuda dengan membekali cinta lingkungan,” ucapnya.

Budiono menjelaskan, pembekalan tersebut diberikan pada pelaksanaan seleksi Pepelingasih Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 mendatang.

Sebelum memasuki tahapan penilaian, seluruh peserta akan mendapat pembekalan untuk memperkuat kapasitas, wawasan, dan kemampuan mereka dalam menyusun serta mengembangkan program keperdulian lingkungan.

“Materi pembekalan akan disampaikan tenaga ahli, akademisi, Dinas Lingkungan Hidup, serta tokoh lingkungan di Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Sehingga langkah ini diharapkan mampu membekali peserta dengan pengetahuan dan pengalaman yang dapat diterapkan di daerah masing masing.

“Proses seleksi tidak hanya berfokus pada kemampuan individu peserta, tetapi juga kualitas program yang mereka gagas,” ujarnya.

Program ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata sekaligus menginspirasi masyarakat menjaga kelestarian lingkungan.

“Kami berharap, Duta Pepelingasih yang terpilih dapat menjadi juara, tetapi juga memiliki nilai dan program yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di daerah masing-masing,” ucapnya lagi

Sehingga, program yang mereka paparkan dapat menjadi pemicu pengembangan, pembinaan, dan pengelolaan lingkungan di Kalsel.

Seperti diketahui, Pepelingasih adalah sebuah organisasi kepemudaan yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI).

Organisasi ini mewadahi generasi muda untuk aktif menjadi pelopor, edukator, dan agen perubahan dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. (SRI/RIW/APR)

Kawal Penguatan SMKN 1 Mentewe, Komisi IV Dorong Penambahan Ruang Kelas dan Guru

Tanah Bumbu – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya, mengawal peningkatan kualitas pendidikan vokasi di daerah dengan meninjau langsung kondisi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (17/7).

Kunjungan monitoring tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, didampingi anggota Komisi IV, dr. M. Yadi Mahendra Muhyin, Bambang Yanto Permono, Habib Umar Bahasyim, dan M. Syarifuddin.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, SMKN 1 Mentewe merupakan sekolah kejuruan negeri yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.44/0480/KUM/2022 tanggal 7 Juni 2022.

Kehadirannya menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat yang menginginkan akses pendidikan kejuruan lebih dekat bagi generasi muda di wilayah Mentewe dan sekitarnya.

*Suasana pertemuan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu*

Dalam peninjauan tersebut, rombongan Komisi IV melihat secara langsung proses pembelajaran sekaligus mendengarkan berbagai kebutuhan yang masih dihadapi sekolah.

“Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari keterbatasan ruang kelas, minimnya ruang praktik atau laboratorium, hingga masih kurangnya tenaga pendidik untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar,” ungkapnya.

Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menilai, keberadaan SMKN 1 Mentewe memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Karena itu, berbagai keterbatasan yang masih dihadapi sekolah harus segera mendapat perhatian.

Dimana, sekolah ini lahir dari harapan besar masyarakat agar anak – anak di wilayah tersebut memperoleh akses pendidikan vokasi yang berkualitas tanpa harus menempuh jarak yang jauh.

“Kami mencatat bahwa sekolah ini masih menghadapi kendala kekurangan ruang kelas baru, ruang praktik atau laboratorium, hingga pemenuhan kuota tenaga pendidik yang ideal,” kata Gusti.

Komisi IV DPRD Kalsel, lanjut Gusti Iskandar, berkomitmen mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan pihak sekolah agar dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kalsel berharap kebutuhan sarana prasarana maupun tenaga pendidik di SMKN 1 Mentewe dapat dipenuhi secara bertahap.

Dengan dukungan fasilitas yang memadai, sekolah diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, siap bersaing di dunia kerja, sekaligus menjadi penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kalimantan Selatan.

“Beberapa poin krusial ini menjadi catatan penting yang kami bawa dan kawal nantinya dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Sepakati Target Pendapatan Rp8 Triliun, Banggar DPRD Dorong APBD Kalsel 2027 Lebih Produktif dan Berdaya Saing

Banjarmasin – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati target pendapatan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp8 triliun. Kesepakatan ini menjadi langkah awal menyusun APBD yang lebih berkualitas, realistis, dan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat pembahasan Banggar yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, di Ruang Rapat H.M. Ismail Abdullah, Gedung B DPRD Kalsel, Sabtu (18/7).

Supian HK menjelaskan, dalam rapat tersebut, Banggar dan TAPD membahas secara mendalam berbagai potensi sumber pendapatan daerah.

Pembahasan tidak hanya berfokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mengoptimalkan kontribusi dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hasil pengelolaan aset daerah, dividen, pendapatan bunga, hingga sumber penerimaan lain yang dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

“Banggar menekankan bahwa penyusunan target pendapatan harus didasarkan pada potensi riil serta mempertimbangkan capaian realisasi tahun – tahun sebelumnya, agar target yang ditetapkan tidak sekadar ambisius, tetapi juga dapat dicapai secara optimal,” katanya.

Disampaikan Supian HK, pihaknya sangat betsyukur pembahasan sisi pendapatan telah mencapai kesepakatan bersama dan mendapat dukungan seluruh fraksi di DPRD Kalsel.

Setelah pembahasan pendapatan rampung, Banggar bersama TAPD akan melanjutkan pembahasan pada sisi belanja APBD.

“Ini perlu adanya keseimbangan antara pendapatan dan belanja menjadi kunci dalam menghasilkan APBD yang sehat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” jelasnya.

Supian HK juga mengingatkan bahwa upaya meningkatkan pendapatan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah tertentu.

Seluruh SKPD diminta aktif menggali potensi yang dimiliki agar mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Mengingat angka Rp8 triliun masih berpotensi meningkat apabila pemerintah pusat memberikan tambahan transfer ke daerah.

Karena itu, DPRD Kalsel bersama TAPD akan terus mengawal komunikasi dengan pemerintah pusat agar dukungan fiskal terhadap daerah semakin besar.

“Tadi juga kami mengingatkan bahwa bukan hanya satu SKPD saja, tetapi seluruh SKPD harus ikut berupaya meningkatkan pendapatan daerah. Semua harus melihat peluang yang ada agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)