Juni 2026 – Laman 6 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Kemnaker Transformasikan BPVP Jadi Mini Campus Adaptif dan Modern

Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempercepat transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh Indonesia, menjadi Mini Campus yang adaptif, modern, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kemnaker memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, konsep Mini Campus dirancang untuk mengubah BPVP dari sekadar tempat pelatihan kerja menjadi pusat pembelajaran vokasi yang terintegrasi, adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, serta mampu membangun ekosistem pengemb angan kompetensi yang berkelanjutan.

“Konsep Mini Campus ini dirancang agar BPVP tidak hanya menjadi tempat pelatihan kerja. Nantinya, BPVP akan bertransformasi menjadi pusat pembelajaran vokasi yang terintegrasi, adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, dan mandiri,” ujar Yassierli, saat membuka kegiatan Strategi dan Kick-Off Transformasi BPVP di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/6).

Menurut Yassierli, melalui konsep Mini Campus, BPVP diproyeksikan menjadi pusat pembelajaran vokasi yang didukung sarana dan prasarana modern serta teknologi mutakhir. Dengan demikian, lulusan pelatihan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga inovasi, daya saing, dan kesiapan memasuki dunia kerja.

“Dengan dukungan sarana dan prasarana yang modern, BPVP akan mampu mencetak tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga inovatif, berdaya saing tinggi, dan siap diserap dunia usaha maupun industri,” katanya.

Yassierli optimis, transformasi tersebut akan memperkuat peran BPVP menjawab tantangan ketenagakerjaan masa depan sekaligus mempercepat penyediaan tenaga kerja kompeten di berbagai sektor industri strategis.

“Saya menginginkan tingkat serapan hasil lulusan pelatihan vokasi di Mini Campus minimal 80 persen,” tegasnya.

Untuk mendukung transformasi tersebut, Kemnaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi melalui penyediaan puluhan ribu paket pelatihan gratis bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang terintegrasi dalam portal SIAPKerja.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas), Darmawansyah, menegaskan bahwa transformasi BPVP merupakan bagian penting dari upaya membangun ekosistem pelatihan vokasi yang lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, BPVP harus mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi yang dekat dengan kebutuhan industri, responsif terhadap perubahan pasar kerja, serta mem berikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Transformasi ini bukan hanya perubahan struktur, tetapi juga perubahan cara kerja, orientasi kerja dan budaya layanan,” ujarnya.

Melalui transformasi BPVP menjadi Mini Campus, Kemnaker berharap balai-balai pelatihan vokasi semakin adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu menghasilkan talenta unggul yang siap bersaing di pasar kerja nasional maupun global serta mendukung kebutuhan SDM industri Indonesia. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Perkuat Keandalan Operasional dan Transformasi Terminal, TPK Banjarmasin GelarManagement Walkthrough

Banjarmasin – Terminal Petikemas Banjarmasin kembali melaksanakan kegiatan Management Walkthrough ketiga pada Senin (15/6) sebagai bagian dari upaya penguatan budaya keselamatan kerja, serta memastikan keandalan operasional terminal tetap terjaga.

Kegiatan yang dipimpin jajaran manajemen TPK Banjarmasin ini, dilaksanakan melalui peninjauan langsung ke area operasional dan fasilitas pendukung.

Selain memastikan penerapan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Management Walkthrough juga menjadi sarana mengidentifikasi potensi risiko, mengevaluasi kondisi lapangan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan di lingkungan kerja.

Dalam pelaksanaannya, manajemen melakukan pengecekan kesiapan peralatan, kondisi area kerja, kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), kebersihan lingkungan, serta pelaksanaan prosedur operasional yang berlaku.

Kegiatan ini juga menjadi wadah komunikasi antara manajemen dengan pekerja, untuk memperoleh masukan dan memastikan setiap aktivitas berjalan aman, tertib, dan produktif.

Terminal Head TPK Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, bahwa Management Walkthrough merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan, menjaga standar keselamatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh aspek operasional berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Keselamatan kerja dan keandalan layanan menjadi prioritas utama dalam mendukung kelancaran arus logistik di Pelabuhan Banjarmasin,” ujar Sirin.

Sebagai salah satu terminal petikemas strategis di Kalimantan Selatan, TPK Banjarmasin terus berkomitmen menerapkan budaya kerja yang mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, kualitas layanan, dan perlindungan lingkungan melalui implementasi kebijakan MK3L serta berbagai sistem manajemen yang berlaku. (Pelindo-RIW/EPS)

Bangunan Langgar Perda Banjarnasin, Dibongkar Satpol PP

Banjarmasin – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banjarmasin, membongkar satu bangunan berisikan tujuh unit toko di kawasan Jalan Gatot Subroto, yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin, Rabu (17/6).

Pembongkaran dipimpin Kasatpol PP Kota Banjarmasin, Hendra didampingi Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum) Satpol PP Kota Banjarmasin, Muhammad Syarmani.

Kabid Tibum Satpol PP Kota Banjarmasin Muhammad Syarmani

“Hari ini Satpol PP Kota Banjarmasin melaksanakan agenda kerja melakukan penertiban bangunan dikawasan Gatot Subroto,” ungkap Kabid Tibum Syarmani, kepada sejumlah wartawan.

Pelanggaran yang dilakukan, yaitu, pelanggaran terhadap Perda No 1 Tahun 2024 tentang Persetujuan Bangunan Gedung, serta pelanggaran terhadap Perwali No 11 Tahun 2025 terkait Batas Sepadan Jalan dan Bangunan.

Syarmani menjelaskan, pembongkaran ini sesuai prosedur yang berlaku, yaitu dengan terlebih dahulu dilayangkan surat pemberitahuan (SP) hingga tiga kali, sejak Maret 2026 lalu.

“Pembongkaran dilakukan karena adanya temuan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, bahwa bangunan tersebut telah melanggar Perda,” ucapnya.

Namun, lanjut Syarmani, setelah SP tiga dilayangkan dan selesai, ternyata pemilik tidak membongkar sendiri bangunannya, tetapi minta bantuan dari Satpol PP Kota Banjarmasin.

“Pemilik bangunan menyurati Satpol PP Kota Banjarmasin untuk meminta bantuan terkait penertiban bangunan tersebut,” ujarnya.

Setelah surat diterima Satpol PP, maka pihaknya melaksanakan SOP yang ada di Satpol PP Kota Banjarmasin.

“Pertama kami memanggil pemilik bangunan, serta melaksanakan SP 1, 2, serta 3, serta pemberitahuan surat mengenai pembongkaran,” jelas Syarmani lebih lanjut.

Dalam surat tersebut, terdapat keterangan mengenai waktu pembongkaran pada 17 Juni 2026 dilakukan pembongkaran bangunan oleh Satpol PP Kota Banjarmasin. (SRI/RIW/EPS)

Tramtis BKD Kalsel Cetak ASN Purnatugas Tetap Produktif dan Mandiri

Banjarbaru – Melalui Program Pelatihan Keterampilan Praktis (Tramtis), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong ASN yang akan memasuki masa purnatugas, siap menjalani kehidupan baru yang lebih mandiri dan sejahtera.

Program yang telah berjalan sejak 2007 dan telah memiliki alumni sebanyak 2.000 lebih peserta tersebut, terbukti memberikan manfaat nyata bagi para peserta.

Sejumlah alumni Tramtis kini berhasil mengembangkan usaha di berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan hingga agribisnis, sehingga tetap produktif setelah tidak lagi aktif sebagai ASN.

Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi, melalui Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Indera Malik mengatakan, Tramtis dirancang sebagai bekal bagi ASN menjelang masa pensiun agar memiliki keterampilan praktis sekaligus kesiapan mental menghadapi perubahan kehidupan setelah purnatugas.

“Melalui Tramtis, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung. Kami ingin menumbuhkan rasa percaya diri sehingga ASN yang memasuki masa pensiun tetap mampu berkarya, produktif, dan memiliki sumber penghasilan yang dapat menunjang kesejahteraan keluarga,” ujar Indera.

Menurutnya, pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga diarahkan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui pemanfaatan berbagai peluang usaha yang potensial di daerah.

“Peserta diberikan wawasan untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian, agribisnis, perikanan maupun peternakan.
Harapannya, mereka dapat melihat peluang yang ada dan mampu membangun usaha secara mandiri setelah memasuki masa purnatugas,” jelasnya.

Keberhasilan program ini terlihat dari sejumlah alumni yang kini mampu mengembangkan usaha dan menjadi pelaku ekonomi produktif di wilayahnya masing – masing.

BKD mencatat beberapa lulusan Tramtis sukses mengelola usaha pertanian hingga peternakan yang terus berkembang setelah pensiun.

“Kami bersyukur banyak alumni yang berhasil memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan. Ada yang mengembangkan usaha tanaman jahe dan ada pula yang berhasil mengelola usaha peternakan. Ini menunjukkan bahwa program Tramtis mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peserta,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen mempersiapkan ASN menghadapi masa pensiun, BKD Kalimantan Selatan kembali melaksanakan Tramtis pada Tahun Anggaran 2026.

Pelatihan digelar dalam tiga angkatan yang diperuntukkan bagi ASN yang akan memasuki masa purnatugas, khususnya dari kalangan staf dan guru sesuai usulan perangkat daerah.

Pelaksanaan pelatihan berlangsung selama 4 hari dengan kombinasi materi teori, praktik lapangan, serta kunjungan langsung ke UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati, Malang.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai akses permodalan usaha melalui kerja sama dengan Bank Kalsel.

“Melalui program ini, diharapkan para ASN yang memasuki masa pensiun tidak hanya siap menghadapi perubahan status kepegawaian, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

334 SMA/SMK di Kalsel Terapkan Pendidikan Inklusif, Layani Ratusan Siswa Berkebutuhan Khusus

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperluas akses pendidikan inklusif di jenjang sekolah menengah. Hingga 2025, sebanyak 334 SMA dan SMK telah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, sebagai upaya memastikan anak berkebutuhan khusus memperoleh hak pendidikan yang setara.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 207 SMA dan 127 SMK. Sementara itu, tercatat 304 peserta didik berkebutuhan khusus telah mengikuti layanan pendidikan di jenjang SMA/SMK.

“Perkembangan pendidikan inklusi di Kalimantan Selatan menunjukkan hasil yang positif. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas bagi semua,” kata Abdul Rahim di Banjarbaru, Rabu (17/6).

Menurutnya, pengembangan pendidikan inklusif merupakan implementasi visi Gubernur Kalimantan Selatan melalui semangat “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”.

Prinsip tersebut diterjemahkan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk mengakses pendidikan tanpa diskriminasi.

Untuk memperkuat layanan tersebut, Disdikbud Kalsel memfokuskan program pada tiga aspek utama, yakni memperluas akses pendidikan inklusif, meningkatkan mutu layanan, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia pendidikan.

Program yang dijalankan meliputi pengembangan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, pemutakhiran data peserta didik berkebutuhan khusus, penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD), hingga pelatihan dan pendampingan bagi guru serta kepala sekolah.

“Kami ingin pendidikan inklusif tidak hanya berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar – benar dirasakan manfaatnya oleh peserta didik di sekolah – sekolah formal,” ujarnya.

Abdul Rahim menyebut salah satu capaian penting beberapa tahun terakhir ialah semakin luasnya jaringan sekolah inklusif, disertai peningkatan kapasitas guru dan penguatan kolaborasi antara sekolah reguler dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pusat sumber layanan pendidikan inklusif.

Saat ini sekitar 500 guru telah mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan mengenai pendidikan inklusif. Program tersebut akan terus diperluas agar semakin banyak tenaga pendidik mampu memberikan layanan pembelajaran yang adaptif sesuai kebutuhan peserta didik.

Selain peningkatan kompetensi guru, pemerintah juga secara bertahap memenuhi sarana dan prasarana ramah disabilitas sesuai kebutuhan masing – masing sekolah.

Fasilitas yang disiapkan tidak hanya berupa akses fisik seperti jalur mobilitas dan toilet ramah disabilitas, tetapi juga media pembelajaran dan teknologi pendukung.

Meski demikian, Abdul Rahim mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik khusus, belum meratanya sarana pendukung, hingga masih adanya stigma terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.

Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat pendampingan melalui Unit Layanan Disabilitas, meningkatkan kualitas pendataan, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi, komunitas disabilitas, dunia usaha, dan masyarakat.

“Kami optimis tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap melalui kerja sama semua pihak. Pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Abdul Rahim juga mengajak masyarakat dan orang tua untuk membangun lingkungan belajar yang aman, ramah, dan bebas diskriminasi sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-citanya.

“Pendidikan inklusif adalah wujud nyata kehadiran negara agar tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan,” tutupnya. (SYA/RIW/EPS)

DPRD Kalsel Sahkan Perda Penanaman Modal, Perkuat Iklim Investasi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya mendorong kemajuan daerah melalui penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan. Hal itu diwujudkan dalam Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal serta penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pada Rabu (17/6), bertempat di Gedung Mansyah Addrian Banjarmasin.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi para Wakil Ketua DPRD, Kartoyo, Alpiya Rakhman, dan Desy Oktavia Sari, Plh Sekwan Andri Yuzhar. Dihadiri Gubernur Kalsel, Muhidin, diwakili Plh Sekdaprov Subhan Noor Yaumil, anggota DPRD Provinsi, unsur Forkopimda, jajaran SKPD Pemerintah Provinsi Kalsel, serta anggota DPRD Kalsel.

Penyerahan dokumen sumber humas DPRD Kalsel

Pada agenda pertama, DPRD Kalsel secara resmi menyetujui Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan intensif Panitia Khusus (Pansus) bersama pemerintah daerah yang juga telah melalui tahapan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Pansus, Jahrian menjelaskan, bahwa regulasi ini menjadi instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor sekaligus memperkuat daya tarik investasi di Kalimantan Selatan.

“Perda ini diharapkan mampu menghadirkan iklim investasi yang lebih kondusif, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, membuka lapangan pekerjaan baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.

Jahrian menjelaskan, Peraturan Daerah tersebut mengatur berbagai aspek strategis, mulai dari kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, hak dan kewajiban investor, pemberian insentif dan kemudahan investasi, hingga pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha.

“DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan komitmen untuk menghadirkan regulasi yang adaptif, terhadap kebutuhan pembangunan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalsel,” ungkapnya.

Usai pengambilan keputusan, Pendapat Akhir Gubernur Kalimantan Selatan disampaikan oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kalsel, Subhan Nor Yaumil.

Pemerintah Provinsi Kalsel menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Panitia Khusus, atas sinergi dan kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan berlangsung.

Menurut pemerintah daerah, investasi merupakan salah satu motor penggerak pembangunan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya saing daerah.

“Keberadaan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan menjadi faktor penting dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal di Banua,” tutup Subhan.

Pada agenda berikutnya, rapat paripurna juga mendengarkan penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Plh. Sekdaprov Kalsel.

Penyampaian raperda tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting, memperkuat fondasi pembangunan daerah, baik melalui peningkatan investasi maupun penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkelanjutan demi kemajuan Banua. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Masyarakat Kalsel Diimbau Nobar Piala Dunia 2026 di Ruang Publik, Gerakkan Ekonomi dan UMKM

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau masyarakat memanfaatkan momentum perhelatan Piala Dunia 2026 dengan menggelar dan mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) di ruang-ruang publik.

Selain menjadi sarana hiburan dan kebersamaan masyarakat, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian lokal, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

nonton bareng piala dunia di lapangan dr Murdjani Kota Banjarbaru

Imbauan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 400.2.7/4657/SJ terkait pemanfaatan momentum Piala Dunia 2026 untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Rusma mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik arahan tersebut karena sejalan dengan upaya memperkuat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, kegiatan nobar yang dilaksanakan di ruang publik, menciptakan perputaran ekonomi melalui meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa di sekitar lokasi kegiatan.

“Momentum Piala Dunia 2026 dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai ajang hiburan dan kebersamaan masyarakat, tetapi juga sebagai peluang untuk menggerakkan ekonomi lokal. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan nobar tentu akan memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lokasi,” ujarnya, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Command Center Setdaprov Kalimantan Selatan, akhir pekan tadi.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah mendorong penyelenggaraan nobar yang tertib, aman, dan melibatkan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola dunia sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil dan pelaku UMKM.

Menurut Rusma, ruang publik seperti taman kota, lapangan terbuka, kawasan wisata, maupun fasilitas umum lainnya dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan nobar dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat.

“Selain memberikan manfaat ekonomi, kegiatan nobar juga mampu memperkuat interaksi sosial dan kebersamaan masyarakat. Momentum tersebut menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun suasana yang positif di tengah masyarakat,” lanjutnya.

Rusma menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota serta berbagai pihak terkait, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan nobar yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Kami berharap kegiatan nobar Piala Dunia 2026 dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan. Pelaku UMKM mendapatkan peluang usaha yang lebih besar, sementara masyarakat dapat menikmati suasana kebersamaan dalam mendukung dan menyaksikan pertandingan sepak bola dunia,” tutup Rusma. (MRF/RIW/EPS)

Harumkan Kalsel, RSGM Gusti Hasan Aman Raih Juara Nasional Inovasi Pelayanan di Rakernas ARSADA 2026

Banjarmasin – Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Melalui inovasi pelayanan yang dikembangkan, RSGM Gusti Hasan Aman berhasil meraih Juara III Lomba Poster Presentasi Unggulan Inovasi Rumah Sakit dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) Tahun 2026 yang berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 11-13 Juni 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen RSGM Gusti Hasan Aman, menghadirkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terus berkembang, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta didukung tata kelola rumah sakit yang modern dan berorientasi pada mutu pelayanan.

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg Mashuda (kiri)

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg Mashuda, mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang berhasil diraih. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran rumah sakit yang selama ini konsisten melakukan berbagai terobosan demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja sama seluruh tim. Penghargaan ini menunjukkan bahwa rumah sakit daerah mampu melahirkan inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan,” katanya.

drg Mashuda menjelaskan, berbagai inovasi yang dikembangkan RSGM Gusti Hasan Aman tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas layanan medis, tetapi juga mencakup efisiensi proses pelayanan, penguatan sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gigi dan mulut.

Menurutnya, perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut rumah sakit untuk terus bertransformasi dan menghadirkan layanan yang cepat, tepat, dan responsif.

Karena itu, inovasi menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan daerah.

Rakernas XVI ARSADA sendiri menjadi forum strategis bagi rumah sakit daerah dari seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan inovasi pelayanan yang telah diterapkan di masing – masing daerah.

Tahun 2026 ini, kegiatan mengusung tema “Mewujudkan Rumah Sakit Daerah Unggul melalui Transformasi Tata Kelola serta Reformasi Pelayanan Berbasis Penguatan Sumber Daya Manusia dan Keuangan.

Lebih lanjut drg Mashuda menambahkan, tema tersebut dinilai sejalan dengan langkah transformasi yang tengah dijalankan RSGM Gusti Hasan Aman.

Melalui penguatan sumber daya manusia, tata kelola organisasi yang profesional, serta pengembangan inovasi berkelanjutan, rumah sakit terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Keberhasilan meraih penghargaan tingkat nasional ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh tenaga kesehatan dan pegawai RSGM Gusti Hasan Aman untuk terus melahirkan inovasi baru yang mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan di masa depan.

“Dengan prestasi tersebut, RSGM Gusti Hasan Aman semakin menegaskan posisinya sebagai rumah sakit rujukan kesehatan gigi dan mulut yang unggul, inovatif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi kebanggaan Kalimantan Selatan di tingkat nasional,” tutupnya. (RSGMKALSEL-NHF/RIW/EPS)

Terima Aspirasi BEM se-Kalsel, DPRD Tegaskan Komitmen Perjuangkan Suara Rakyat

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya sebagai rumah aspirasi masyarakat dengan menerima dan mendengarkan langsung berbagai tuntutan yang disampaikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di halaman Kantor DPRD Kalsel, Senin (15/6) sore.

Kedatangan mahasiswa disambut langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo dan Alpiya Rahman, bersama unsur pimpinan komisi serta anggota dewan lainnya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan terbuka, mencerminkan semangat demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan harapannya kepada para wakil rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan isu-isu nasional. Diantaranya penolakan terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok, penolakan revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri), hingga dorongan agar pemerintah lebih serius meningkatkan kesejahteraan sektor pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan publik.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, bahwa DPRD menghormati dan mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang turut mengawal jalannya pembangunan dan kebijakan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar isu yang disampaikan berada dalam ranah kewenangan pemerintah pusat, DPRD Kalsel tetap memiliki tanggung jawab untuk mendengar, menampung, dan meneruskan aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang tersedia.

Salah satu mahasiswa saat menyampaikan aspirasi

“Mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan yang mereka nilai penting untuk mendapat perhatian pemerintah. DPRD Kalsel menerima aspirasi tersebut dan akan mengkaji serta menyampaikannya kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Supian juga menekankan bahwa keterbukaan ruang dialog antara mahasiswa dan DPRD merupakan bagian penting dari proses demokrasi.

Dengan komunikasi yang baik, setiap persoalan dapat dibahas secara objektif sehingga menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain membahas berbagai isu nasional, DPRD Kalsel juga mengajak mahasiswa untuk terus berperan aktif memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan daerah dan bangsa.

“Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penyampai kritik, tetapi juga turut menghadirkan gagasan dan solusi yang dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan,” harap Supian HK.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian menyampaikan, bahwa DPRD siap menjalankan fungsi representasi dengan menjembatani berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, keberadaan DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

“Sinergi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ruang komunikasi dan dialog akan terus dibuka sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan,” jelasnya.

Jahrian menambahkan, seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa akan dicermati dan didiskusikan lebih lanjut agar dapat disampaikan kepada instansi maupun lembaga yang berwenang.

Bahkan apabila diperlukan, DPRD Kalsel siap meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat Banua tetap mendapat ruang dan perhatian. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa hari ini menjadi bagian dari masukan yang akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan yang ada,” tutup Jahrian.

Aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di DPRD Kalsel tersebut berjalan tertib dan kondusif. Melalui pertemuan itu, mahasiswa dapat menyampaikan pandangannya secara langsung, sementara DPRD memperoleh kesempatan untuk mendengar dan memahami berbagai persoalan yang menjadi perhatian generasi muda.

Ke depan, DPRD Kalsel berharap komunikasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara efektif.

Dengan semangat kebersamaan dan dialog yang konstruktif, DPRD berkomitmen untuk terus mengawal kepentingan masyarakat serta memastikan suara Kalimantan Selatan dapat didengar hingga ke tingkat nasional. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Sambut Tahun Baru Islam 1448 H, Danrem 101/Ant Ajak Tingkatkan Keimanan dan Profesionalisme Prajurit

Banjarmasin – Kepala Staf Korem (Kasrem) 101/Antasari, Kolonel Inf Roy Fakhrul Rozi, menghadiri Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah/2026 Masehi yang dilaksanakan di Masjid Miftahul Jannah Korem 101/Antasari, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin, Rabu (17/6).

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut diikuti para prajurit, PNS, Persit KCK Korem 101/Antasari sebagai wujud rasa syukur sekaligus momentum meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

Pada kesempatan tersebut, Kasrem 101/Ant membacakan sambutan Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus. Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam tahun ini mengusung tema “Jadikan Semangat Muharram untuk Perubahan yang Lebih Baik Menuju Indonesia Maju dan Berdaulat.”

Sejalan dengan tema tersebut, Danrem menegaskan bahwa semangat hijrah harus menjadi inspirasi bagi seluruh komponen bangsa untuk terus melakukan perubahan positif dalam setiap aspek kehidupan.

“Sebagai warga negara dan komponen bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, kuat, dan berdaulat,” ujarnya.

Danrem juga menekankan pentingnya meningkatkan disiplin, loyalitas, integritas, dan dedikasi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Prajurit diharapkan terus berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan moral dan pedoman dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian, Danrem mengingatkan agar setiap prajurit terus meningkatkan profesionalisme, kemampuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai perkembangan lingkungan strategis.

“Semangat Muharram harus menjadi motivasi untuk terus belajar, berinovasi, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat soliditas satuan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI,” tegasnya.

Kegiatan semakin penuh berkah dengan adanya ceramah agama yang disampaikan KH. Akhmad Sufyan Al Banjari, tentang hikmah peringatan Tahun Baru Islam, bentuk refleksi diri serta peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Hadir dalam kegiatan ini para Kasi Korem 101/Ant, para Prajurit, PNS dan Persit KCK Koorcabrem 101 PD XXII/TB.

Kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ini berlangsung penuh khidmat dan diharapkan mampu memberikan motivasi serta semangat baru bagi seluruh personel Korem 101/Antasari dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. (Penrem101/Ant-RIW/EPS)