Juni 2026 – Laman 5 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Wamenaker: Keterlibatan Serikat Pekerja Penting untuk Penyempurnaan Regulasi Ketenagakerjaan

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menilai penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan konfederasi.

Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan dunia usaha.

Afriansyah menyampaikan, bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan partisipasi bagi organisasi pekerja untuk memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang sedang disempurnakan.

“Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi serikat pekerja, konfederasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan. Regulasi yang baik harus lahir dari dialog yang konstruktif dan mampu menjawab kebutuhan pekerja maupun dunia usaha,” kata Afriansyah Noor, saat menerima audiensi Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) di Jakarta, Kamis (18/6).

Selain membahas penyempurnaan regulasi, Afriansyah juga menyoroti mengenai pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku dijalankan secara konsisten, sekaligus memberikan pelindungan bagi pekerja dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Ia juga menilai penataan organisasi serikat pekerja dan konfederasi melalui mekanisme verifikasi yang lebih akurat perlu dilakukan.

Langkah tersebut penting agar representasi pekerja dalam berbagai forum dialog sosial didasarkan pada data keanggotaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Validitas data organisasi menjadi penting agar setiap proses perundingan dan pengambilan keputusan benar-benar mencerminkan aspirasi anggota yang diwakili,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Afriansyah turut menyinggung sistem alih daya atau outsourcing yang masih digunakan pada sejumlah sektor.

Ia mengatakan pemerintah terus melakukan pembaruan regulasi untuk memperkuat perlindungan pekerja, termasuk dalam pemenuhan hak atas upah dan jaminan sosial.

“Kita harus memastikan bahwa kebutuhan dunia usaha tetap dapat berjalan, tetapi pada saat yang sama hak-hak pekerja juga terlindungi secara maksimal. Keseimbangan inilah yang terus kita upayakan dalam setiap penyempurnaan kebijakan,” katanya.

Lebih lanjut, Afriansyah mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial.

Komunikasi yang baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif di tengah tantangan ekonomi.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus membuka ruang partisipasi dalam proses penyusun an kebijakan ketenagakerjaan. Sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

“Kami ingin setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan perekonomian nasional,” tutur Afriansyah. (KemenakerRI-RIW/EPS)

TP PKK dan DPKP Kalsel Perkuat Peran Kader Mewujudkan Ketahanan Pangan Keluarga

Banjarmasin – Tim Penggerak PKK Provinsi, bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat peran kader PKK mendukung ketahanan pangan keluarga sebagai fondasi utama ketahanan pangan daerah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2026 yang diikuti pengurus TP PKK Provinsi serta perwakilan TP PKK kabupaten kota se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Ketua TP PKK Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin yang diwakili Sekretaris TP PKK Kalsel, Rachmah Norlias mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kader, mendukung program ketahanan pangan berbasis keluarga dan masyarakat.

Menurutnya, keluarga memiliki peran strategis menciptakan pola konsumsi pangan yang sehat, beragam, dan bergizi.

Oleh karena itu, kader PKK diharapkan mampu menjadi penggerak sekaligus pendamping masyarakat dalam mengembangkan berbagai program ketahanan pangan di lingkungan masing – masing.

“Kerja sama yang telah terjalin antara TP PKK dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi modal penting untuk memperluas edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar rumah tangga. Kami berharap kader PKK dapat menjadi contoh dan motivator dalam membangun keluarga yang mandiri dan sejahtera,” ujarnya, baru – baru ini.

Rachmah menambahkan, kegiatan ini juga menjadi sarana bertukar pengalaman dan berbagi praktik baik antar kader PKK dari berbagai daerah, untuk mengembangkan program ketahanan pangan keluarga.

“Pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan, sayuran, maupun tanaman obat keluarga merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala DPKP Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Muhammad Maulidinsyah Sarasakti mengatakan, peningkatan kapasitas kader PKK merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan mulai dari tingkat keluarga.

Ia menjelaskan, kader PKK memiliki peran penting untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), sekaligus mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal yang tersedia di daerah.

“Kami berharap para kader mampu menjadi agen perubahan yang aktif mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan, mengembangkan pangan lokal, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan yang sehat dan bergizi,” katanya.

Kegiatan yang mengusung tema “Keanekaragaman Pangan Keluarga” tersebut diikuti sebanyak 28 peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota Pokja III TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan serta perwakilan TP PKK kabupaten kota.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh berbagai materi terkait diversifikasi pangan, pengembangan pangan lokal, serta strategi membangun kemandirian pangan keluarga yang dapat diterapkan sesuai potensi wilayah masing – masing.

“Dengan penguatan kapasitas kader PKK tersebut, diharapkan upaya mewujudkan ketahanan pangan keluarga dapat semakin optimal, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan secara berkelanjutan,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Raih Anugerah Sahabat Pers SMSI 2026, Wali Kota Yamin : Media Adalah Mata dan Telinga Kepala Daerah

Jakarta – Konsisten menjaga hubungan yang harmonis kepada masyarakat dan insan pers, mengantarkan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, meraih penghargaan ‘Anugerah Sahabat Pers’ Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (18/6) malam.

Anugerah SMSI 2026 yang bertema “Menjaga Kemerdekaan Pers dan Keberlanjutan Media dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045” ini, langsung diserahkan Ketua Dewan Pers, Prof Dr Komaruddin Hidayat dan Ketua Umum SMSI Pusat, Dr Firdaus.

Anugerah SMSI 2026 ini meliputi 5 kategori, yakni

Penghargaan Sahabat Pers Indonesia
Penghargaan Pelopor kemerdekaan pers
Penghargaan spirit pers Indonesia
Penghargaan tokoh inspiratif
Penghargaan pin emas SMSI

Adapun penerima anugerah SMSI, telah melalui seleksi dan pertimbangan oleh dewan juri mulai dari 61 usulan kemudian menjadi 32 nominasi, hingga keputusan terakhir ditetapkan 16 nama

16 nama itu meliputi Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya (Anugerah Pelopor Kemerdekaan Pers Indonesia), tokoh masyarakat dan kepala daerah provinsi dan tingkat Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia, diantaranya Wali Kota Banjarmasin, M Yamin (Anugerah Sahabat Pers Indonesia).

Penempatan Anugerah untuk Yamin, melalui pengalaman panjang di dunia politik dan pemerintahan sampai memimpin Kota Banjarmasin dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan kerja nyata.

Berbagai program prioritas terus dijalankan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari penanganan persampahan, pengendalian banjir, penataan lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM.

Di bawah kepemimpinannya, pelayanan publik terus didorong menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Baginya, pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri. Karena itu, sinergi bersama pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat menjadi fondasi dalam membangun Kota Seribu Sungai yang lebih maju dan berdaya saing.

Komitmennya dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan insan pers juga mendapat apresiasi.

Yamin menyampaikan syukur atas kepercayaan penghargaan Anugerah Sahabat Pers SMSI.

Baginya, insan pers bukan hanya sahabat terpercayanya dalam pemberitaan untuk masyarakat, namun juga berperan penting sebagai kontrol sosial dan pembangunan daerah.

“Media bukan sekadar penyampai berita, Ia adalah mata, telinga, dan mitra strategis bagi kepala daerah. Dengan kolaborasi yang sehat dan beretika, media membantu mewujudkan kebijakan yang berdampak dan dirasakan masyarakat,” ujar Yamin, setelah menerima penghargaan.

Tak heran setiap kegiatan yang diagendakan pemerintahan Kota Banjarmasin, insan pers perwakilan media online, cetak maupun elektornik selalu dilibatkan meliput, agar masyarakat mengetahui program pemerintah.

Ruang kritik membangun juga diharapkan agar keseimbangan kebijakan yang dikeluarkan berjalan dengan baik.

“Dengan semangat bekerja bersama dengan insan pers untuk menggerakkan Banjarmasin menuju kota yang lebih bersih, lebih maju, lebih sejahtera, dan semakin membanggakan,” tutupnya. (PEMKOBJM – SRI/RIW/EPS)

DPRD Respons Cepat Aspirasi Mahasiswa, Delapan Tuntutan BADKO HMI Kalsel Siap Diteruskan Ke Pusat

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya sebagai jembatan aspirasi masyarakat dengan menerima dan menyepakati delapan poin tuntutan yang disampaikan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Selatan, dalam aksi penyampaian aspirasi di halaman DPRD Kalsel, Kamis (18/6/) sore.

Aksi yang berlangsung tertib tersebut dilanjutkan dengan audiensi bersama pimpinan DPRD Kalsel. Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi sejumlah anggota dewan, menerima langsung perwakilan mahasiswa untuk mendengarkan berbagai isu yang menjadi perhatian generasi muda terhadap kondisi nasional saat ini.

Penyerahkan dokumen tuntutan, mahasiswa dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kalsel

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan, audiensi BADKO HMI menyampaikan delapan tuntutan strategis yang mencakup evaluasi kenaikan harga BBM Pertamax, pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan nonsubsidi, penguatan nilai tukar rupiah serta stabilitas ekonomi nasional, evaluasi implementasi Undang – Undang Polri, pengurangan ketergantungan terhadap utang negara, evaluasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, hingga mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Lembaga legislatif daerah menghormati kebebasan menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan dijamin undang – undang.

“Kami menerima dan menyepakati substansi delapan tuntutan yang disampaikan BADKO HMI. Aspirasi ini akan kami teruskan kepada DPR RI maupun kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangannya agar dapat menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut di tingkat pusat,” katanya.

Menurut Supian HK, sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan kebijakan nasional yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI.

Oleh karena itu, DPRD Kalsel akan menjalankan fungsi representasi masyarakat dengan mengawal serta meneruskan aspirasi tersebut melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.

Suasana audiensi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalsel

“Keterlibatan mahasiswa dalam menyampaikan gagasan dan kritik konstruktif merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi serta memastikan kebijakan publik berjalan sesuai harapan masyarakat,” jelasnya.

Supian HK menambahkan, dialog tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan yang memperkuat komunikasi antara kalangan akademisi, mahasiswa, dan lembaga legislatif.

Melalui pertemuan ini, DPRD Kalsel kembali menegaskan perannya sebagai rumah aspirasi masyarakat yang terbuka terhadap berbagai masukan.

Setiap aspirasi yang disampaikan akan dicatat, dikawal, dan diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah maupun kepentingan masyarakat secara luas.

“Komitmen tersebut menjadi wujud nyata DPRD Kalsel, menjaga ruang demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Suasana audiensi berlangsung hangat dan konstruktif. Selain menyerahkan dokumen tuntutan, mahasiswa dan anggota DPRD Kalsel juga berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Gagalkan Peredaran 128 Kilogram Sabu-Sabu, Polda Kalsel Bongkar Jaringan Narkotika Lintas Provinsi

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan kembali mencatat keberhasilan dalam upaya pemberantasan narkotika, dengan menggagalkan peredaran sekitar 128 kilogram sabu-sabu yang diduga merupakan bagian dari jaringan lintas provinsi, dan terindikasi memiliki keterkaitan dengan jaringan internasional.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Lobi Mapolda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (18/6). Kegiatan ini dihadiri Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rusyanto Yudha Hermawan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso yang mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, serta Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.

Ket : Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan saat menyampaikan konferensi pers

Dalam operasi yang dilakukan selama periode 8-12 Juni 2026, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel berhasil menyita barang bukti sabu seberat 128.705,17 gram atau sekitar 128 kilogram.

Selain itu, petugas juga mengamankan 5 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rusyanto Yudha Hermawan mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan, narkotika itu rencananya diedarkan di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

“Untuk peredaran narkotika ini, para tersangka akan mengedarkan di kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Selatan, terutama di daerah-daerah pertambangan dan wilayah pertumbuhan ekonomi, termasuk juga di kawasan perkotaan,” ujarnya.

Menurut Kapolda, pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi jajaran kepolisian dalam membongkar jaringan peredaran narkotika yang beroperasi lintas provinsi, dan diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan internasional.

“Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan kami mengungkap jaringan narkotika yang tidak hanya beroperasi di Kalimantan Selatan, tetapi juga terhubung dengan jaringan yang lebih luas,” katanya.

Dengan nilai barang bukti yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp231 miliar, pengungkapan ini menjadi salah satu kasus narkotika terbesar yang berhasil diungkap Polda Kalimantan Selatan di tahun 2026.

Ket : sejumlah barang bukti sabu-sabu yang berhasil diamankan Polda Kalsel

“Kami memastikan akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas dan menelusuri asal-usul narkotika tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan, peredaran narkotika masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat karena menyasar berbagai kalangan dan berpotensi merusak generasi muda.

“Pengungkapan ini merupakan bukti komitmen Polda Kalimantan Selatan dalam memerangi peredaran narkotika yang dapat merusak generasi bangsa serta mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegasnya.

Kapolda juga memberikan apresiasi kepada personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel yang berhasil mengungkap kasus tersebut.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras anggota di lapangan. Atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan, kami akan memberikan penghargaan kepada personel yang terlibat dalam pengungkapan kasus ini,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Transisi Pergantian Pengelola, UPPD Samsat Banjarbaru Gratiskan Parkir Pengunjung

Banjarbaru – Pengunjung UPPD Samsat Banjarbaru masih dapat memanfaatkan fasilitas parkir tanpa dipungut biaya. Kebijakan ini diberlakukan selama proses penunjukan pengelola parkir yang baru masih berlangsung.

Status parkir gratis diterapkan setelah masa kerja sama pengelolaan lahan parkir dengan pihak ketiga berakhir. Untuk sementara, pengelolaan lahan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Indra Surya mengatakan, berakhirnya perjanjian kerja sama mengharuskan aset tersebut terlebih dahulu dikembalikan kepada pengelola aset sebelum dapat dimanfaatkan kembali melalui mekanisme baru.

“Selama proses administrasi berlangsung, masyarakat tidak dikenakan biaya parkir di lingkungan UPPD Samsat Banjarbaru,” kata Indra.

Ia menjelaskan pemerintah saat ini sedang menyelesaikan tahapan appraisal atau penilaian aset sebagai dasar untuk kerja sama pemanfaatan lahan berikutnya.

Setelah seluruh proses selesai, pengelolaan parkir akan kembali dikerjasamakan melalui pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Indra, penyelesaian proses tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar satu bulan, bergantung pada tahapan administrasi yang harus dilalui.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Banjarbaru, Muhammad Rudy Wardhany memastikan, masyarakat tidak perlu khawatir soal adanya pungutan selama masa transisi.

“Untuk sementara parkir di UPPD Samsat Banjarbaru digratiskan. Tidak ada penarikan biaya parkir kepada masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, layanan parkir di kawasan UPPD Samsat Banjarbaru dikelola pihak ketiga dan menjadi salah satu sumber penerimaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. (MRF/RIW/EPS)

Dorong Pelestarian Warisan Budaya Kalsel, Pameran Peradaban Dayak Digelar di Museum Lambung Mangkurat

Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan kembali menghadirkan ruang edukasi budaya melalui Pameran Temporer I Tahun 2026 yang mengangkat tema “Merawat yang Ada, Menjaga yang Tersisa”.

Pameran yang berlangsung mulai 18 Juni hingga 31 Juli 2026 ini menampilkan perjalanan peradaban masyarakat Dayak di Kalimantan Selatan.

Pameran Temporer I Museum Lambung Mangkurat dibuka oleh Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel

Kegiatan dibuka Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan, Eddy Suwarto, di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kamis (18/6).

Eddy mengapresiasi inisiatif Museum Lambung Mangkurat yang dinilai selaras dengan arah pembangunan kebudayaan daerah, khususnya mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya Banjar dan budaya lokal lainnya.

“Ini merupakan inisiatif yang sangat baik dari Museum Lambung Mangkurat. Pameran ini menjawab salah satu misi dalam RPJMD, yaitu mengangkat kembali tradisi dan kebudayaan yang ada di Banua,” ujarnya.

Menurut Eddy, Kalimantan Selatan memiliki kekayaan budaya yang sangat besar sehingga diperlukan upaya yang berkelanjutan agar warisan tersebut tetap hidup di tengah masyarakat.

Ia berharap penyelenggaraan pameran seperti ini tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi terus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan.

“Yang terpenting adalah konsistensi. Kita sudah memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Tinggal bagaimana mengimplementasikannya dalam dimensi pemajuan kebudayaan, baik dari sisi ekspresi budaya, pendidikan maupun ekonomi,” katanya.

Eddy menegaskan, museum saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi benda bersejarah. Lebih dari itu, museum memiliki peran penting sebagai media edukasi untuk mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.

“Fungsi museum bukan sekadar tempat menyimpan koleksi, tetapi bagaimana warisan budaya itu dapat diteruskan kepada generasi berikutnya,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)

Majukan Destinasi Wisata, Pokdarwis Kalsel Perkuat Inovasi Digital dan Kearifan Lokal

Tabalong – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata di 13 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Kegiatan dibuka secara resmi Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Iwan Fitriady, diwakili Kabid Pengembangan Destinasi, Gusti Muhammad Yosalvina Yovani, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, Musrefinah Lediya, serta jajaran Dispar Kalsel. Dihadiri Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Zulfan Noor, bertempat di salah satu hotel Tanjung, Kamis (18/6).

Kabid Pengembangan Destinasi, Gusti Muhammad Yosalvina Yovani, (ditengah) didampingi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, Musrefinah Lediya

Para peserta berasal dari Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), dan mengusung tema “Penguatan Kapasitas Pokdarwis dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Inklusif, dan Berdaya Saing Melalui Inovasi Digital dan Kearifan Lokal”.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Iwan Fitriady, diwakili Kabid Pengembangan Destinasi, Gusti Muhammad Yosalvina Yovani, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah memperkuat kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai ujung tombak pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat.

Dimana, pariwisata saat ini telah berkembang menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Selama pelatihan, para peserta mendapatkan berbagai materi yang dirancang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola destinasi wisata.

Materi yang diberikan meliputi dasar-dasar kepariwisataan, pelayanan prima kepada wisatawan, pelestarian lingkungan, pengembangan produk wisata, hingga strategi promosi dan pemasaran berbasis digital.

Salah satu narasumber sedang memberikan materi (kiri)

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu fokus utama dalam pelatihan. Di era digital saat ini, promosi wisata melalui media sosial dan berbagai platform digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Pengelola destinasi dituntut mampu menghasilkan konten kreatif, membangun citra destinasi, serta menjangkau pasar wisata yang lebih luas melalui teknologi informasi.

“Perkembangan industri pariwisata yang semakin kompetitif menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan, serta inovasi dalam memasarkan destinasi wisata,” ucapnya.

Yosalvina Yovani menjelaskan, saat ini wisatawan tidak lagi hanya mencari lokasi wisata yang indah atau populer. Mereka juga ingin mendapat pengalaman autentik, mengenal budaya lokal, memahami sejarah daerah, serta merasakan kehidupan masyarakat setempat.

Karena itu, pengelolaan destinasi wisata harus mampu menghadirkan nilai tambah yang memberikan kesan mendalam bagi setiap pengunjung.

Peningkatan kapasitas teknis, pelatihan ini juga menjadi sarana bagi peserta untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan membangun jejaring antarpengelola wisata dari berbagai daerah. Kolaborasi yang terbangun diharapkan memperkuat sinergi pengembangan destinasi wisata di Kalimantan Selatan.

“Dengan destinasi wisata yang dikelola dengan baik akan mampu menghadirkan cerita dan pengalaman yang berkesan. Narasi mengenai budaya, tradisi, sejarah, hingga kearifan lokal dapat menjadi kekuatan tersendiri yang membedakan suatu destinasi dengan destinasi lain,” harapnya.

Lebih lanjut Yosalvina Yovani menambahkan, melalui pengemasan yang tepat, nilai-nilai lokal dapat menjadi daya tarik utama yang mampu meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung.

Dalam konteks Kalimantan Selatan, peran Pokdarwis dan masyarakat sekitar menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung pengembangan kawasan wisata yang terhubung dengan situs Geopark Meratus.

Keberadaan Geopark Meratus tidak hanya memiliki nilai geologi yang tinggi, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya, tradisi, dan potensi wisata alam yang perlu dijaga serta dipromosikan secara berkelanjutan.

“Pokdarwis sebagai organisasi yang tumbuh dari masyarakat memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman, nyaman, bersih, ramah, dan berdaya saing. Kehadiran mereka menjadi salah satu faktor penting dalam membangun citra positif destinasi wisata sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sektor pariwisata,” tutupnya.

Dalam kegiatan tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan menghadirkan narasumber, diantaranya Praktisi Pariwisata Prima Widia Wijayanti, dengan tema Public Speaking Pariwisata, menjadi pemandu wisata lokal yang menarik dan berkesan, Praktisi Konten Kreator Thomas Damator, mengangkat Optimalisasi Media Sosial dan Pembuatan Konten Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing Wisata, serta PT. Adaro Indonesia menyampaikan Peran CSR dan Kemitraan Swasta dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/EPS)

Gelar FKP Tahun 2026, Ini Target RSUD Ulin

Banjarnasin – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2026, di Aula Lantai 8 Gedung Ulin Tower, Kamis (18/6). FKP dibuka Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo.

“Forum Konsultasi Publik merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” ungkap Among.

Ket foto : Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo

Aturan ini, lanjut Among, mengharuskan setiap penyelenggara pelayanan publik melibatkan masyarakat dalam penyusunan, evaluasi, dan perbaikan pelayanan yang diberikan.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini juga sejalan dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

“Sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Kalimantan Selatan sekaligus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Ulin memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, profesional, transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelas Among lebih lanjut.

Oleh karena itu, tambah Among, Forum Konsultasi Publik ini menjadi sarana penting untuk membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

“Melalui forum ini kami berharap dapat memperoleh masukan, saran, kritik yang konstruktif, serta harapan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan yang kami berikan,” ucap Among.

FKP tahun ini mengangkat tema, Mewujudkan Pelayanan RSUD Ulin yang Bermutu, Aman, dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat.

Tema ini mencerminkan komitmen RSUD Ulin untuk menghadirkan pelayanan inklusif, berkeadilan, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan dukungan lebih besar.

“Kami menyadari bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun sendiri oleh rumah sakit. Diperlukan kolaborasi, partisipasi, dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Among.

Among berharap, FKP ini menghasilkan berbagai rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan RSUD Ulin ke depan. (SRI/RIW/EPS)

Komisi III Dorong Kebun Raya Banua Jadi Pusat Konservasi dan Edukasi Modern

Banjarmasin – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pengembangan Kebun Raya Banua agar semakin berperan sebagai pusat konservasi, edukasi lingkungan, penelitian, sekaligus destinasi wisata unggulan daerah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja bersama UPTD Kebun Raya Banua yang membahas pelaksanaan program dan realisasi anggaran Tahun 2026, serta rencana program kerja dan anggaran Tahun 2027, Rabu (17/6).

Suasana rapat di ruang Komisi III DPRD Kalsel

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustaqimah, didampingi anggota Komisi III. Sementara dari pihak UPTD Kebun Raya Banua, hadir pimpinan beserta jajaran yang memaparkan capaian kinerja, kondisi pengelolaan anggaran, hingga arah pengembangan kawasan tahun mendatang.

Dalam pemaparannya, Mustaqimah mengatakan, UPTD Kebun Raya Banua menyampaikan sejumlah program prioritas yang dirancang memperkuat fungsi kawasan sebagai ruang konservasi dan edukasi yang lebih modern, inklusif, dan ramah lingkungan.

Sejumlah proyek strategis tersebut direncanakan mendapat dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha.

Empat program yang menjadi fokus pengembangan meliputi pengelolaan sampah terpadu untuk menciptakan kawasan yang bersih dan berkelanjutan, pembangunan taman tematik dan koleksi tumbuhan berkhasiat sebagai sarana edukasi dan penelitian, pembangunan gasebo multifungsi dan area event.

“Ini nantinya dapat menunjang berbagai kegiatan masyarakat, serta pembangunan eco playground dan nature play area sebagai wahana belajar berbasis alam bagi anak-anak dan keluarga,” jelasnya.

Mustqimah menilai, rencana pengembangan tersebut memiliki nilai strategis karena tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut memerlukan perencanaan yang matang serta kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan dunia usaha melalui program CSR.

“DPRD melalui fungsi pengawasan dan penganggaran akan terus memastikan setiap program yang dirancang benar-benar memberikan dampak positif, baik bagi peningkatan kualitas lingkungan maupun pelayanan publik,” ungkapnya.

Mustaqimah menambahkan, selain menjadi kawasan konservasi tumbuhan, Kebun Raya Banua diharapkan mampu berkembang sebagai ruang edukasi yang menarik bagi pelajar, peneliti, dan masyarakat umum.

Kehadiran fasilitas yang lebih lengkap juga dinilai dapat meningkatkan daya tarik wisata edukatif di Kalimantan Selatan sekaligus memperkuat identitas daerah dalam bidang konservasi lingkungan.

Dengan pembahasan program dan anggaran yang dilakukan sejak dini, Komisi III DPRD Kalsel berharap seluruh program prioritas Tahun 2027 dapat direalisasikan secara optimal.

“Dengan dukungan berbagai pihak, Kebun Raya Banua diharapkan semakin berkembang menjadi ikon konservasi modern, pusat pembelajaran lingkungan, serta ruang publik yang nyaman dan bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)