23 Juni 2026 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Perkuat Garda Terdepan, 125 Pembina Posyandu Banjarbaru Siap Sukseskan Integrasi Layanan Kesehatan

Banjarbaru – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pembina Posyandu dalam Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan tingkat kota tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Banjarbaru, pada Selasa (23/6).

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, dr. Ani Rusmila, dalam sambutannya menegaskan, bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis memperkuat garda terdepan layanan kesehatan masyarakat.

“Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tim pembina posyandu mengenai kebijakan regulasi dalam melakukan pembinaan dan pendampingan. Kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor yang lebih solid untuk mendukung penyelenggaraan posyandu yang berkualitas, terutama dalam mendukung pelaksanaan Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP) bagi seluruh siklus hidup,” ujar dr. Ani.

Ia menambahkan, transformasi Posyandu ke arah integrasi layanan primer menjadi fokus utama pemerintah agar jangkauan pelayanan kesehatan dapat menyentuh seluruh lapisan usia, mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, usia dewasa, hingga lansia.

Untuk membekali para peserta dengan wawasan komprehensif, panitia menghadirkan narasumber ahli di bidangnya, yaitu:

Prof. Dr. Husaini, M.Kes (TAP2D Bidang Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan).
Indah Trisnaniyanti, SKM.MPH (Tim Pembina Posyandu Kota Banjarbaru).
Hendra Fitriadi, SKM (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan).

Melalui bimtek ini, diharapkan Tim Pembina Posyandu di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk melakukan pendampingan yang lebih efektif di wilayah kerja masing-masing.

Penguatan kapasitas ini diharapkan mampu mewujudkan layanan kesehatan yang lebih terintegrasi, responsif, dan mudah diakses seluruh warga Kota Banjarbaru.

Bimtek diikuti 125 peserta yang merupakan perwakilan dari Tim Pembina Posyandu tingkat Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Banjarbaru. (MedCenBJB-RIW/EPS)

Tim Soccer Banjarmasin Siap Tampil Terbaik di MLSC All Stars 2026

Kudus – Gelaran Milklife Soccer Challenge (MLSC) All-Stars 2026 mulai berlangsung di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah, 23 – 28 Juni mendatang.

Ajang yang menjadi puncak rangkaian kompetisi musim 2026 ini mempertemukan para pemain terbaik hasil pembinaan dan seleksi sepanjang musim.

Mereka akan bertarung untuk menjadi tim terbaik dalam kompetisi sepak bola putri usia dini tersebut.

Pelatih Kepala Tim All-Stars Banjarmasin Indra Syafruddin mengatakan, timnya datang ke Kudus bukan sekadar meramaikan kompetisi.

“Meski menjadi peserta debutan, kami meminta para pemain menikmati setiap pertandingan dan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka,” ungkapnya.

Menurut Indra, prediksi di atas kertas tidak akan menentukan hasil akhir pertandingan.

“Karena ini keikutsertaan pertama Tim Sepakbola Putri Banjarmasin, maka yang paling penting adalah menikmati pertandingan dan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik,” ucapnya.

Semua orang, lanjut Indra, dapat membuat prediksi tetapi hasil pertandingan ditentukan di lapangan. Tim Sepakbola Putri Banjarmasin ingin membuktikan kemampuan dan dapat memberikan hasil terbaik untuk Banjarmasin.

Optimisme juga disampaikan Kapten Tim Banjarmasin Almirah Nor Habibah. Pemain kelahiran Januari 2014 itu berharap, timnya mampu menembus partai final, setelah menjalani persiapan intensif selama satu setengah bulan.

Ket foto : Foto bersama pemain sepak bola Putri

“Kami akan serius menghadapi seluruh lawan di Grup B dan optimistis bisa mencapai final,” ucapnya.

Persaingan menuju gelar juara diawali melalui fase grup yang mempertemukan tim – tim dari berbagai daerah, berdasarkan hasil undian grup pada 21 Juni 2026.

Grup A : Surabaya, Jakarta, Malang, dan Samarinda.

Grup B : Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Banjarmasin.

Grup C : Kudus, Bandung, Tangerang, dan Bekasi.

Babak penyisihan berlangsung pada 23 – 25 Juni 2026 dengan menggunakan sistem setengah kompetisi.

Juara dan runner up masing-masing grup akan lolos ke babak perempat final bersama dua tim peringkat ketiga terbaik.

Sementara babak perempat final akan berlangsung pada 26 – 28 Juni 2026 menggunakan sistem gugur. (Rilis-SRI/RIW/EPS)

Waspada Penipuan Tagihan Pajak Lewat Email, Masyarakat Diminta Verifikasi Informasi dari DJP

Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) mengimbau masyarakat dan Wajib Pajak, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP, khususnya melalui surat elektronik (email) yang berisi pemberitahuan tagihan atau pelunasan pajak.

Seiring meningkatnya penggunaan layanan digital perpajakan, pelaku kejahatan siber kerap memanfaatkan nama DJP untuk mengirimkan email palsu yang bertujuan memperoleh data pribadi atau mengarahkan korban melakukan pembayaran ke rekening tertentu.

Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak langsung memercayai setiap email mengatasnamakan DJP tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Moch. Luqman Hakim, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalselteng menyampaikan, bahwa setiap komunikasi resmi DJP melalui email hanya dikirim menggunakan domain resmi @pajak.go.id.

“Apabila masyarakat menerima email yang mengatasnamakan DJP namun menggunakan domain selain @pajak.go.id, maka patut diduga sebagai upaya penipuan,” ujarnya.

Masyarakat diharapkan tidak mengklik tautan, mengunduh lampiran, maupun memberikan data pribadi sebelum memastikan keasliannya.

Selain itu, DJP menegaskan bahwa pembayaran atau pelunasan pajak tidak pernah dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi atas nama pegawai, pihak ketiga, maupun pihak lain yang mengaku mewakili DJP.

Proses pembayaran pajak yang benar dilakukan melalui mekanisme resmi dengan langkah sebagai berikut:

Mengakses aplikasi Coretax DJP.
Membuat Kode Billing pada menu pembayaran.
Mengisi detail pembayaran sesuai tagihan yang tercantum.
Melakukan pembayaran melalui bank, ATM, mobile banking, internet banking, atau kanal pembayaran resmi lainnya yang terhubung dengan sistem penerimaan negara (MPN).

Masyarakat juga perlu memahami bahwa keterlambatan pembayaran pajak dapat menimbulkan sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun demikian, kewajiban tersebut tetap harus diselesaikan melalui prosedur resmi dan bukan melalui transfer ke rekening pribadi pihak tertentu.

Apabila menerima email yang mencurigakan, masyarakat dapat melakukan langkah – langkah berikut:

Memastikan alamat pengirim menggunakan domain @pajak.go.id.
Tidak memberikan data pribadi, NPWP, kata sandi, OTP, maupun informasi keuangan kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi.
Tidak melakukan pembayaran ke rekening pribadi yang dicantumkan dalam pesan atau email.
Menghubungi kantor pajak terdekat untuk melakukan konfirmasi.
Menghubungi Kring Pajak 1500200 atau melalui kanal resmi DJP untuk memperoleh informasi yang valid.

Kanwil DJP Kalselteng mengajak seluruh masyarakat menjadi pengguna layanan digital yang cerdas dan waspada. Kolaborasi antara masyarakat dan otoritas pajak sangat penting dalam mencegah penyebaran modus penipuan yang dapat merugikan Wajib Pajak.

Pajak dibayar melalui saluran resmi negara, bukan melalui rekening pribadi. Jika ragu, konfirmasi terlebih dahulu. Jangan sampai menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan DJP. (DJPKalselteng-RIW/EPS)

Gelar Bakti Kesehatan, Gubernur Muhidin Apresiasi Polda Kalsel Sambut Hari Bhayangkara ke-80

Banjarnasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi Bakti Kesehatan Polri, yang digelar di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, Selasa (23/6).

Apresiasi ini disampaikan Gubernur Kalsel Muhidin, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Adi Santoso.

“Gubernur Muhidin mengucapkan selamat kepada Polda Kalsel, yang sudah menggelar Bakti Kesehatan Polri sebagai rangkaian peringatan Hari Bhayangkara tahun ini. Dimana kegiatan ini berupa sunatan massal, donor darah, bantuan kaki palsu, dan pembagian kacamata gratis,” ungkap Adi.

Adi memastikan, Pemprov Kalsel turut mendukung serta bersinergi dengan SKPD terkait, dalam rangka turut mensukseskan kegiatan Hari Bakti Kesehatan Polri di Kalimantan Selatan.

“Gubernur Kalsel berharap, kegiatan Bakti Kesehatan Polri ini memberikan manfaat bagi masyarakat di Banua,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Adi, dukungan Pemprov Kalsel tidak hanya diberikan pada tahun ini saja, tetapi juga pada tahun tahun mendatang.

“Mengingat rangkaian kegiatan Bakti Kesehatan Polri ini, dapat dirasakan manfaatnya pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Adi.

Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, bahwa Bakti Kesehatan ini dilaksanakan serentak di Indonesia, begitu juga di Mabes Polri.

Kapolda berharap, bakti kesehatan lebih mendekatkan Polri dengan masyarakat, sesuai dengan tema Hari Bhayangkara tahun ini, yaitu 80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai bentuk pemerintah hadir di tengah masyarakat.

Pada Bakti Kesehatan ini, sejumlah layanan diberikan kepada masyarakat, mulai dari layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti 2.500 orang lebih, sunat diikuti 300 orang , donor darah 400 orang lebih, pemberian vitamin serta imunitas sebanyak 1.500 orang lebih, pemeriksaan dan penyuluhan gigi untuk anak diikuti sebanyak 250 orang, diikuti penyerahan bantuan kaki palsu, hingga kaca mata gratis anak dari warga tidak mampu sebanyak 1.000 orang, pemberian kacamata baca gratis kepada 300 orang, kaki palsu kepada 7 orang, operasi katarak 30 orang, operasi celah langit serta bibir pada anak 10 anak. Total bantuan yang diberikan kepada 7.400 orang lebih. (SRI/RIW/EPS)

Wamenaker Ajak Generasi Muda Optimalkan Potensi Digital Sektor UMKM

Jambi — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor resmi membuka Bhayangkara Presisi Job Fair dan Bazaar UMKM Polda Jambi di Kota Jambi, Senin (22/6).

Dalam sambutannya, Wamenaker menegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) UMKM merupakan pilar ekonomi nasional yang terus tumbuh dan berkembang, namun masih sering dipandang sebelah mata.

Afriansyah menepis stigma bahwa UMKM hanyalah tempat pelarian bagi pencari kerja yang ditolak korporasi besar. Menurutnya, UMKM adalah inkubator karier terbaik yang memaksa pekerja untuk menjadi kreatif, adaptif, dan solutif di tengah keterbatasan.

“Masa depan ekonomi kita tidak hanya digantungkan pada segelintir perusahaan besar, melainkan pada jutaan UMKM yang bergerak lincah di akar rumput. Kepada generasi muda, jika pintu korporasi besar belum terbuka, tengoklah kanan-kiri Anda. Ada banyak UMKM berkembang yang butuh pikiran segar dan keahlian digital Anda,” ujar Afriansyah.

Wamenaker memberikan apresiasi penyelenggaraan Job Fair yang digelar menyambut Hari Bhayangkara ini sebagai langkah taktis untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Job Fair ini sekaligus memastikan stabilitas nasional tetap terjaga melalui penguatan ekonomi keluarga, ” katanya.

Ia menyebut langkah Polda Jambi sebagai perwujudan esensi tertinggi Bhayangkara, yaitu Rastra Sewakotama (Abdi Utama bagi Nusa dan Bangsa).

“Ketika institusi kepolisian membuka ruang selebar-lebarnya untuk memfasilitasi pertemuan antara penyedia dan pencari kerja, ini adalah langkah preventif terbaik. Ini bentuk penegakan hukum dalam dimensi p aling mulia, yaitu mencegah ketimpangan sosial,” tambahnya.

Wamenaker menitipkan pesan kepada kalangan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) agar proses rekrutmen berjalan secara inklusif, transparan, dan adil demi memberi ruang bagi anak muda Jambi membuktikan aset berharganya.

Sedangkan kepada para pencari kerja, Ia memotivasi para peserta untuk memanfaatkan peluang emas ini dengan berani, serta menunjukkan kompetensi dan etos kerja tinggi khas semangat Bhayangkara.

“Acara Bhayangkara Presisi Job Fair dan Bazaar UMKM ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak baru dalam mengentaskan pengangguran dan memperluas kesempatan kerja di wilayah Provinsi Jambi,” ujarnya.

Afriansyah mengatakan tugas mengentaskan pengangguran dan memperluas kesempatan kerja, seringkali dianggap sebagai tugas tunggal Kemnaker dan Dinas Tenaga Kerja.

“Namun, apa yang kita saksikan hari ini, adalah sebuah pembuktian yang menginspirasi kita semua, ” katanya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Pemerintah Lanjutkan Program Magang dan Vokasi Semester II Tahun 2026

Jakarta — Pemerintah menyiapkan Paket Stimulus Ekonomi Triwulan II dan Semester II Tahun 2026 yang terdiri atas delapan kebijakan dalam tiga pilar utama. Salah satu fokus kebijakan tersebut adalah program magang dan vokasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6), yang turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mendorong pelaksanaan program magang dan vokasi pada semester II-2026 sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua semester kedua sehingga ini menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat,” kata Airlangga.

Dalam paket stimulus tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,26 triliun, terdiri atas Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta dan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi.

Program vokasi diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan Program Magang Nasional 2025 (MagangHub) menunjukkan hasil positif. Program ini menjaring 102,6 ribu peserta dari 370,5 ribu pendaftar yang ditempatkan pada 8.048 perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Peserta memperoleh uang saku setara upah minimum, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor, serta kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP.

Berdasarkan survei terhadap 65.245 peserta, sebanyak 84,26 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap Program Magang Nasional.

Dari sisi manfaat ekonomi, 67,13 persen responden menyatakan program tersebut membantu atau sangat membantu kondisi ekonomi peserta dan keluarganya.

Survei terhadap 7.217 perusahaan dan instansi penyelenggara magang juga menunjukkan hasil positif, dengan 84,13 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap kontribusi peserta magang.

“Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan II,” ujar Yassierli.

Berdasarkan penilaian 22.297 mentor, sebanyak 65,55 persen peserta mengalami peningkatan kompetensi teknis yang signifikan selama mengikuti program.

Penilaian juga menunjukkan peningkatan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, berpikir kritis, adaptabilitas, hingga keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan.

“Rata-rata skor kompetensi peserta meningkat dari 3,77 menjadi 4,19 berdasarkan penilaian peserta, serta dari 3,33 menjadi 3,66 berdasarkan penilaian mentor,” ucapnya.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor keuangan menjadi penyerap terbesar peserta magang yang memperoleh penawaran kerja, diikuti sektor perdagangan besar dan industri pengolahan. sektor kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa administrasi, serta akomodasi juga aktif merekrut lulusan program magang.

“Ini sekaligus sebagai janji kami dari Kementerian Ketenagakerjaan secara transparan menyampaikan hasil evaluasi. Ini sudah dari 85 persen data peserta magang,” ucap Yassierli.

Menaker menegaskan Kemnaker terus memperkuat ekosistem pelatihan vokasi nasional melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penguatan infrastruktur pelatihan. Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Pertamina Jalin Kolaborasi Pengembangan SDM dan Pelatihan Vokasi K3

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan utama, memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

Ia menekankan bahwa penguatan kompetensi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan dunia usaha agar selaras dengan kebutuhan industri.

Pernyataan tersebut disampaikan Menaker Yassierli, saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Ketenagakerjaan dan Pendayagunaan SDM antara Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dan Direktur SDM PT Pertamina (Persero) Andy Arvianto, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelatihan Vokasi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker dan Pertamina Corporate University di Jakarta, Senin (22/6).

Yassierli menyampaikan bahwa kerja sama dengan Pertamina merupakan langkah strategis memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional, khususnya melalui pengembangan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri.

Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif terhadap dinamika dunia kerja.

Ia juga mendorong Pertamina agar dapat menjadi salah satu contoh dalam pengembangan SDM, pengelolaan hubungan industrial, serta penyiapan keterampilan masa depan (future skills) yang dibutuhkan di berbagai sektor.

“Kami ingin banyak cerita keberhasilan lahir dari Pertamina, termasuk dalam penguatan hubungan industrial dan pengembangan kompetensi SDM,” uja r Yassierli.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi kunci dalam mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri.

Karena itu, perusahaan diharapkan tidak hanya menyediakan akses pembelajaran kerja, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ekosistem pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza menegaskan bahwa kolaborasi dengan Kemnaker semakin penting seiring meningkatnya tuntutan operasional dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Ia menyebut keberhasilan operasional perusahaan tidak hanya ditopang oleh infrastruktur, tetapi juga oleh kesiapan SDM yang mengawaki seluruh proses bisnis dari hulu hingga hilir.

Ia menambahkan, setiap hari ratusan ribu pekerja di lingkungan Pertamina Group terlibat menjaga kelancaran distribusi dan produksi energi nasional.

Karena itu, dibutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga m enjunjung tinggi disiplin serta budaya keselamatan kerja yang kuat.

“Di Pertamina Group, keberhasilan operasi dimulai dari SDM yang mengawakinya. Mereka memastikan seluruh proses berjalan aman, produktif, dan berkinerja tinggi,” kata Oki.

Sedangkan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan (Iwan Bule) berharap kolaborasi antara Pertamina dan Kementerian Ketenagakerjaan dapat menjadi langkah awal dalam membangun pusat pengembangan kompetensi keselamatan kerja berstandar nasional hingga regional.

Iriawan menyebut ruang kolaborasi ke depan juga dapat diperluas, tidak hanya pada pelatihan vokasi, tetapi juga pengembangan talenta untuk mendukung transformasi industri, digitalisasi, dan transisi energi menuju Indonesia Emas 2045.

“Saya ingin sinergi ini menjadi tonggak penting dalam membangun SDM Indonesia yang unggul, memperkuat budaya keselamatan kerja, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” tutur Iriawan. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Forum Kemitraan BPJS, Upaya Peningkatan Mutu Layanan JKN di Kalsel

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat Maksid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (23/6).

Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra. Hadir pula Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, Herman Dinata Mihardja beserta jajaran dan para pemangku kepentingan terkait.

Ket : Asisten Pemerintahan dan Kesra, Galuh Tantri Narindra saat membuka kegiatan

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas komitmennya memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Program JKN.

“Forum ini menjadi sarana strategis untuk mengevaluasi, memperkuat komunikasi, serta merumuskan langkah – langkah perbaikan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banua,” ujar Galuh.

Ia menjelaskan, capaian kepesertaan JKN di Kalimantan Selatan hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 4,32 juta jiwa atau 99,34 persen dari total penduduk.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan komitmen bersama mewujudkan perlindungan kesehatan yang merata bagi masyarakat.

“Capaian ini menunjukkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak mewujudkan perlindungan kesehatan yang merata bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.

Meski demikian, tingginya cakupan kepesertaan harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang semakin baik. Pemerintah daerah menilai pelayanan kesehatan harus mudah diakses, cepat, dan memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh peserta JKN.

“Tingginya cakupan kepesertaan Program JKN semestinya juga diikuti dengan pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, cepat, serta memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh peserta JKN,” tegasnya.

Galuh menambahkan, berbagai tantangan pelayanan masih perlu mendapat perhatian bersama, mulai dari kondisi antrean pasien, ketersediaan obat, kesesuaian jadwal praktik dokter, hingga pelayanan yang ramah dan tidak diskriminatif.

“Kita harus selalu memantau bagaimana kondisi antrean pelayanan, ketersediaan obat, kesesuaian jadwal praktik dokter, hingga kualitas pelayanan yang ramah dan tidak diskriminatif,” ujarnya.

Untuk mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan, Pemprov Kalsel terus mendorong penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pengendalian mutu dan biaya, serta penguatan pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud).

“Diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan komitmen fasilitas kesehatan, serta tindak lanjut yang cepat terhadap setiap pengaduan masyarakat,” katanya.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan menjaga keberlangsungan Program JKN di daerah.

“Saya berharap forum ini dapat menghasilkan berbagai rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Dukung PT Jamkrida Kalsel, Komisi II Jalin Kerja Sama Penyertaan Modal dengan Kabupaten/Kota

Denpasar – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendukung upaya PT Jamkrida Kalsel (Perseroda) untuk memperkuat permodalan melalui kerja sama penyertaan modal dengan pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Selatan.

Dukungan tersebut mengemuka saat Komisi II DPRD Kalsel bersama PT Jamkrida Kalsel melakukan studi komparasi ke PT Jamkrida Bali Mandara (JBM) di Denpasar, Bali, Senin (22/6).

Kunjungan ini bertujuan mempelajari strategi pengembangan usaha dan pola kerja sama yang telah diterapkan Jamkrida Bali Mandara, khususnya terkait penyertaan modal dari pemerintah daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, kondisi PT Jamkrida Kalsel saat ini tergolong sehat. Namun, untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, diperlukan penguatan modal yang lebih besar.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota melalui penyertaan modal pada PT Jamkrida Kalsel.

“Manajemen PT Jamkrida Kalsel dapat membangun komunikasi intensif dengan Gubernur Kalimantan Selatan maupun para bupati dan wali kota, agar memperoleh dukungan pendanaan melalui APBD,” katanya.

Yani Helmi menegaskan DPRD Kalsel siap memberikan dukungan apabila diperlukan dalam proses komunikasi tersebut. Bahkan pihaknya membuka peluang untuk turut mendampingi PT Jamkrida Kalsel dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat realisasi penyertaan modal.

Selain membahas penguatan modal, Komisi II DPRD Kalsel juga menyoroti program inovatif yang dijalankan PT Jamkrida Bali Mandara.

“Program tersebut memberikan fasilitas kredit bagi generasi muda Bali yang ingin bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia,” jelasnya.

Suasana pertemuan di PT Jamkrida Bali Mandara (JBM) di Denpasar, Bali

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, program tersebut menarik untuk dipelajari dan berpotensi diterapkan di Kalimantan Selatan. Ia menilai skema pembiayaan yang didukung penjaminan kredit dapat membuka peluang lebih luas bagi pemuda-pemudi Kalsel yang ingin bekerja di luar negeri namun terkendala biaya keberangkatan.

Sementara itu, Komisaris Independen PT Jamkrida Bali Mandara, I Nengah Usdek Maharipa berharap, perusahaan penjaminan kredit daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan, dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Hal senada disampaikan Direktur Bisnis PT Jamkrida Bali Mandara, I Made Gde Budi Dwipayana. Ia menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyertaan modal menjadi faktor penting untuk memperkuat peran perusahaan penjaminan kredit daerah.

“Keberadaan pelaku UMKM yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten dan kota membuat dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan, agar layanan penjaminan kredit dapat menjangkau masyarakat secara lebih optimal,” tutupnya.

Melalui studi komparasi ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap PT Jamkrida Kalsel dapat mengadopsi berbagai praktik baik yang telah diterapkan Jamkrida Bali Mandara, sehingga mampu memperkuat permodalan, memperluas layanan, serta meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pengembangan UMKM di Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Satpol PP dan Damkar Kalsel, Perkuat Kompetensi Aparatur Hadapi Risiko Kebakaran di Musim Kemarau

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui pelaksanaan In House Training Kualifikasi Petugas Penyuluh Lapangan dan Pemadam Satu Angkatan VII, bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan se-Kalimantan Selatan.

Peserta In House Training Kualifikasi Petugas Penyuluh Lapangan dan Pemadam Satu Angkatan VII

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kampus II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (23/6) tersebut, diikuti personel pemadam kebakaran dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pelatihan ini menjadi upaya peningkatan kapasitas aparatur agar mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional, responsif, dan efektif kepada masyarakat.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, Maulana Fatahillah mengatakan, pelatihan tersebut dirancang untuk memperkuat kompetensi teknis sekaligus kemampuan komunikasi aparatur pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas di lapangan.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi petugas pemadam kebakaran saat ini semakin kompleks, tidak hanya berkaitan dengan penanganan kebakaran, tetapi juga berbagai operasi penyelamatan serta upaya mitigasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan aparatur memiliki kemampuan yang memadai, baik dari sisi teknis maupun kemampuan memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Maulana menjelaskan, selain mendapatkan materi terkait teknik pemadaman dan penyelamatan, para peserta juga dibekali kompetensi sebagai petugas penyuluh lapangan.

“Peran tersebut dinilai sangat penting karena petugas pemadam kebakaran tidak hanya bertugas ketika bencana atau kebakaran terjadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” lanjutnya.

Menurutnya, keberhasilan pengurangan risiko kebakaran sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya yang ada di lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, kehadiran petugas penyuluh lapangan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan informasi dan membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat.

“Petugas penyuluh lapangan memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, cara pencegahan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi,” katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan pelatihan ini menjadi semakin relevan mengingat Kalimantan Selatan mulai memasuki periode musim kemarau yang identik dengan meningkatnya potensi kebakaran, baik di kawasan permukiman, lahan pertanian, maupun lahan kosong.

Pada periode tersebut, kondisi cuaca yang lebih kering meningkatkan risiko munculnya titik – titik kebakaran akibat aktivitas manusia maupun faktor lingkungan lainnya.

Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat kesiapsiagaan personel pemadam kebakaran sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

“Menjelang musim kemarau, risiko kebakaran biasanya meningkat. Karena itu, kami berharap para peserta pelatihan dapat menjadi agen edukasi di wilayah masing-masing dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran,” tambahnya.

Melalui pelatihan ini, Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan berharap lahir aparatur pemadam kebakaran yang tidak hanya terampil dalam penanganan insiden kebakaran dan penyelamatan, tetapi juga mampu berperan aktif dalam kegiatan pencegahan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Dengan peningkatan kompetensi tersebut, pemerintah optimis pelayanan kebakaran dan penyelamatan di Kalimantan Selatan semakin profesional, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana di daerah,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)