Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan kembali menghadirkan ruang edukasi budaya melalui Pameran Temporer I Tahun 2026 yang mengangkat tema “Merawat yang Ada, Menjaga yang Tersisa”.
Pameran yang berlangsung mulai 18 Juni hingga 31 Juli 2026 ini menampilkan perjalanan peradaban masyarakat Dayak di Kalimantan Selatan.
Pameran Temporer I Museum Lambung Mangkurat dibuka oleh Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel
Kegiatan dibuka Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan, Eddy Suwarto, di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kamis (18/6).
Eddy mengapresiasi inisiatif Museum Lambung Mangkurat yang dinilai selaras dengan arah pembangunan kebudayaan daerah, khususnya mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya Banjar dan budaya lokal lainnya.
“Ini merupakan inisiatif yang sangat baik dari Museum Lambung Mangkurat. Pameran ini menjawab salah satu misi dalam RPJMD, yaitu mengangkat kembali tradisi dan kebudayaan yang ada di Banua,” ujarnya.
Menurut Eddy, Kalimantan Selatan memiliki kekayaan budaya yang sangat besar sehingga diperlukan upaya yang berkelanjutan agar warisan tersebut tetap hidup di tengah masyarakat.
Ia berharap penyelenggaraan pameran seperti ini tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi terus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan.
“Yang terpenting adalah konsistensi. Kita sudah memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Tinggal bagaimana mengimplementasikannya dalam dimensi pemajuan kebudayaan, baik dari sisi ekspresi budaya, pendidikan maupun ekonomi,” katanya.
Eddy menegaskan, museum saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi benda bersejarah. Lebih dari itu, museum memiliki peran penting sebagai media edukasi untuk mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.
“Fungsi museum bukan sekadar tempat menyimpan koleksi, tetapi bagaimana warisan budaya itu dapat diteruskan kepada generasi berikutnya,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)
Tabalong – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata di 13 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026.
Kegiatan dibuka secara resmi Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Iwan Fitriady, diwakili Kabid Pengembangan Destinasi, Gusti Muhammad Yosalvina Yovani, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, Musrefinah Lediya, serta jajaran Dispar Kalsel. Dihadiri Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Zulfan Noor, bertempat di salah satu hotel Tanjung, Kamis (18/6).
Kabid Pengembangan Destinasi, Gusti Muhammad Yosalvina Yovani, (ditengah) didampingi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, Musrefinah Lediya
Para peserta berasal dari Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), dan mengusung tema “Penguatan Kapasitas Pokdarwis dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Inklusif, dan Berdaya Saing Melalui Inovasi Digital dan Kearifan Lokal”.
Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Iwan Fitriady, diwakili Kabid Pengembangan Destinasi, Gusti Muhammad Yosalvina Yovani, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah memperkuat kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai ujung tombak pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat.
Dimana, pariwisata saat ini telah berkembang menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Selama pelatihan, para peserta mendapatkan berbagai materi yang dirancang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola destinasi wisata.
Materi yang diberikan meliputi dasar-dasar kepariwisataan, pelayanan prima kepada wisatawan, pelestarian lingkungan, pengembangan produk wisata, hingga strategi promosi dan pemasaran berbasis digital.
Salah satu narasumber sedang memberikan materi (kiri)
Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu fokus utama dalam pelatihan. Di era digital saat ini, promosi wisata melalui media sosial dan berbagai platform digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
Pengelola destinasi dituntut mampu menghasilkan konten kreatif, membangun citra destinasi, serta menjangkau pasar wisata yang lebih luas melalui teknologi informasi.
“Perkembangan industri pariwisata yang semakin kompetitif menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan, serta inovasi dalam memasarkan destinasi wisata,” ucapnya.
Yosalvina Yovani menjelaskan, saat ini wisatawan tidak lagi hanya mencari lokasi wisata yang indah atau populer. Mereka juga ingin mendapat pengalaman autentik, mengenal budaya lokal, memahami sejarah daerah, serta merasakan kehidupan masyarakat setempat.
Karena itu, pengelolaan destinasi wisata harus mampu menghadirkan nilai tambah yang memberikan kesan mendalam bagi setiap pengunjung.
Peningkatan kapasitas teknis, pelatihan ini juga menjadi sarana bagi peserta untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan membangun jejaring antarpengelola wisata dari berbagai daerah. Kolaborasi yang terbangun diharapkan memperkuat sinergi pengembangan destinasi wisata di Kalimantan Selatan.
“Dengan destinasi wisata yang dikelola dengan baik akan mampu menghadirkan cerita dan pengalaman yang berkesan. Narasi mengenai budaya, tradisi, sejarah, hingga kearifan lokal dapat menjadi kekuatan tersendiri yang membedakan suatu destinasi dengan destinasi lain,” harapnya.
Lebih lanjut Yosalvina Yovani menambahkan, melalui pengemasan yang tepat, nilai-nilai lokal dapat menjadi daya tarik utama yang mampu meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung.
Dalam konteks Kalimantan Selatan, peran Pokdarwis dan masyarakat sekitar menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung pengembangan kawasan wisata yang terhubung dengan situs Geopark Meratus.
Keberadaan Geopark Meratus tidak hanya memiliki nilai geologi yang tinggi, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya, tradisi, dan potensi wisata alam yang perlu dijaga serta dipromosikan secara berkelanjutan.
“Pokdarwis sebagai organisasi yang tumbuh dari masyarakat memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman, nyaman, bersih, ramah, dan berdaya saing. Kehadiran mereka menjadi salah satu faktor penting dalam membangun citra positif destinasi wisata sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sektor pariwisata,” tutupnya.
Dalam kegiatan tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan menghadirkan narasumber, diantaranya Praktisi Pariwisata Prima Widia Wijayanti, dengan tema Public Speaking Pariwisata, menjadi pemandu wisata lokal yang menarik dan berkesan, Praktisi Konten Kreator Thomas Damator, mengangkat Optimalisasi Media Sosial dan Pembuatan Konten Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing Wisata, serta PT. Adaro Indonesia menyampaikan Peran CSR dan Kemitraan Swasta dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/EPS)
Banjarnasin – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2026, di Aula Lantai 8 Gedung Ulin Tower, Kamis (18/6). FKP dibuka Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo.
“Forum Konsultasi Publik merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” ungkap Among.
Ket foto : Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo
Aturan ini, lanjut Among, mengharuskan setiap penyelenggara pelayanan publik melibatkan masyarakat dalam penyusunan, evaluasi, dan perbaikan pelayanan yang diberikan.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini juga sejalan dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
“Sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Kalimantan Selatan sekaligus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Ulin memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, profesional, transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelas Among lebih lanjut.
Oleh karena itu, tambah Among, Forum Konsultasi Publik ini menjadi sarana penting untuk membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
“Melalui forum ini kami berharap dapat memperoleh masukan, saran, kritik yang konstruktif, serta harapan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan yang kami berikan,” ucap Among.
FKP tahun ini mengangkat tema, Mewujudkan Pelayanan RSUD Ulin yang Bermutu, Aman, dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat.
Tema ini mencerminkan komitmen RSUD Ulin untuk menghadirkan pelayanan inklusif, berkeadilan, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan dukungan lebih besar.
“Kami menyadari bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun sendiri oleh rumah sakit. Diperlukan kolaborasi, partisipasi, dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Among.
Among berharap, FKP ini menghasilkan berbagai rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan RSUD Ulin ke depan. (SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pengembangan Kebun Raya Banua agar semakin berperan sebagai pusat konservasi, edukasi lingkungan, penelitian, sekaligus destinasi wisata unggulan daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja bersama UPTD Kebun Raya Banua yang membahas pelaksanaan program dan realisasi anggaran Tahun 2026, serta rencana program kerja dan anggaran Tahun 2027, Rabu (17/6).
Suasana rapat di ruang Komisi III DPRD Kalsel
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustaqimah, didampingi anggota Komisi III. Sementara dari pihak UPTD Kebun Raya Banua, hadir pimpinan beserta jajaran yang memaparkan capaian kinerja, kondisi pengelolaan anggaran, hingga arah pengembangan kawasan tahun mendatang.
Dalam pemaparannya, Mustaqimah mengatakan, UPTD Kebun Raya Banua menyampaikan sejumlah program prioritas yang dirancang memperkuat fungsi kawasan sebagai ruang konservasi dan edukasi yang lebih modern, inklusif, dan ramah lingkungan.
Sejumlah proyek strategis tersebut direncanakan mendapat dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha.
Empat program yang menjadi fokus pengembangan meliputi pengelolaan sampah terpadu untuk menciptakan kawasan yang bersih dan berkelanjutan, pembangunan taman tematik dan koleksi tumbuhan berkhasiat sebagai sarana edukasi dan penelitian, pembangunan gasebo multifungsi dan area event.
“Ini nantinya dapat menunjang berbagai kegiatan masyarakat, serta pembangunan eco playground dan nature play area sebagai wahana belajar berbasis alam bagi anak-anak dan keluarga,” jelasnya.
Sumber humas DPRD Kalsel
Mustqimah menilai, rencana pengembangan tersebut memiliki nilai strategis karena tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut memerlukan perencanaan yang matang serta kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan dunia usaha melalui program CSR.
“DPRD melalui fungsi pengawasan dan penganggaran akan terus memastikan setiap program yang dirancang benar-benar memberikan dampak positif, baik bagi peningkatan kualitas lingkungan maupun pelayanan publik,” ungkapnya.
Mustaqimah menambahkan, selain menjadi kawasan konservasi tumbuhan, Kebun Raya Banua diharapkan mampu berkembang sebagai ruang edukasi yang menarik bagi pelajar, peneliti, dan masyarakat umum.
Kehadiran fasilitas yang lebih lengkap juga dinilai dapat meningkatkan daya tarik wisata edukatif di Kalimantan Selatan sekaligus memperkuat identitas daerah dalam bidang konservasi lingkungan.
Dengan pembahasan program dan anggaran yang dilakukan sejak dini, Komisi III DPRD Kalsel berharap seluruh program prioritas Tahun 2027 dapat direalisasikan secara optimal.
“Dengan dukungan berbagai pihak, Kebun Raya Banua diharapkan semakin berkembang menjadi ikon konservasi modern, pusat pembelajaran lingkungan, serta ruang publik yang nyaman dan bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempercepat transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh Indonesia, menjadi Mini Campus yang adaptif, modern, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kemnaker memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, konsep Mini Campus dirancang untuk mengubah BPVP dari sekadar tempat pelatihan kerja menjadi pusat pembelajaran vokasi yang terintegrasi, adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, serta mampu membangun ekosistem pengemb angan kompetensi yang berkelanjutan.
“Konsep Mini Campus ini dirancang agar BPVP tidak hanya menjadi tempat pelatihan kerja. Nantinya, BPVP akan bertransformasi menjadi pusat pembelajaran vokasi yang terintegrasi, adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, dan mandiri,” ujar Yassierli, saat membuka kegiatan Strategi dan Kick-Off Transformasi BPVP di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/6).
Menurut Yassierli, melalui konsep Mini Campus, BPVP diproyeksikan menjadi pusat pembelajaran vokasi yang didukung sarana dan prasarana modern serta teknologi mutakhir. Dengan demikian, lulusan pelatihan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga inovasi, daya saing, dan kesiapan memasuki dunia kerja.
“Dengan dukungan sarana dan prasarana yang modern, BPVP akan mampu mencetak tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga inovatif, berdaya saing tinggi, dan siap diserap dunia usaha maupun industri,” katanya.
Yassierli optimis, transformasi tersebut akan memperkuat peran BPVP menjawab tantangan ketenagakerjaan masa depan sekaligus mempercepat penyediaan tenaga kerja kompeten di berbagai sektor industri strategis.
“Saya menginginkan tingkat serapan hasil lulusan pelatihan vokasi di Mini Campus minimal 80 persen,” tegasnya.
Untuk mendukung transformasi tersebut, Kemnaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi melalui penyediaan puluhan ribu paket pelatihan gratis bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang terintegrasi dalam portal SIAPKerja.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas), Darmawansyah, menegaskan bahwa transformasi BPVP merupakan bagian penting dari upaya membangun ekosistem pelatihan vokasi yang lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.
Menurutnya, BPVP harus mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi yang dekat dengan kebutuhan industri, responsif terhadap perubahan pasar kerja, serta mem berikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Transformasi ini bukan hanya perubahan struktur, tetapi juga perubahan cara kerja, orientasi kerja dan budaya layanan,” ujarnya.
Melalui transformasi BPVP menjadi Mini Campus, Kemnaker berharap balai-balai pelatihan vokasi semakin adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu menghasilkan talenta unggul yang siap bersaing di pasar kerja nasional maupun global serta mendukung kebutuhan SDM industri Indonesia. (KemenakerRI-RIW/EPS)
Banjarmasin – Terminal Petikemas Banjarmasin kembali melaksanakan kegiatan Management Walkthrough ketiga pada Senin (15/6) sebagai bagian dari upaya penguatan budaya keselamatan kerja, serta memastikan keandalan operasional terminal tetap terjaga.
Kegiatan yang dipimpin jajaran manajemen TPK Banjarmasin ini, dilaksanakan melalui peninjauan langsung ke area operasional dan fasilitas pendukung.
Selain memastikan penerapan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Management Walkthrough juga menjadi sarana mengidentifikasi potensi risiko, mengevaluasi kondisi lapangan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan di lingkungan kerja.
Dalam pelaksanaannya, manajemen melakukan pengecekan kesiapan peralatan, kondisi area kerja, kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), kebersihan lingkungan, serta pelaksanaan prosedur operasional yang berlaku.
Kegiatan ini juga menjadi wadah komunikasi antara manajemen dengan pekerja, untuk memperoleh masukan dan memastikan setiap aktivitas berjalan aman, tertib, dan produktif.
Terminal Head TPK Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, bahwa Management Walkthrough merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan, menjaga standar keselamatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh aspek operasional berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Keselamatan kerja dan keandalan layanan menjadi prioritas utama dalam mendukung kelancaran arus logistik di Pelabuhan Banjarmasin,” ujar Sirin.
Sebagai salah satu terminal petikemas strategis di Kalimantan Selatan, TPK Banjarmasin terus berkomitmen menerapkan budaya kerja yang mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, kualitas layanan, dan perlindungan lingkungan melalui implementasi kebijakan MK3L serta berbagai sistem manajemen yang berlaku. (Pelindo-RIW/EPS)
