BSI RO IX Kalimantan Distribusikan 2.136 Hewan Kurban di Wilayah Kalimantan

Banjarmasin — PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) melalui Regional Office IX Kalimantan, memperkuat komitmen sosial Perseroan menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, melalui distribusi hewan kurban di wilayah Kalimantan.

Tahun 2026 ini, BSI RO IX Kalimantan mencatat total kurban sebesar Rp4.164.650.313, atau setara dengan 2.136 ekor kambing/hewan kurban. Jumlah tersebut menjadi bagian dari kontribusi BSI RO IX Kalimantan terhadap program kurban BSI secara nasional, dengan porsi kontribusi sebesar 8,69 persen.

Regional CEO BSI RO IX Kalimantan, Sefudin Suria Hidayat mengatakan, bahwa momentum Iduladha menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di wilayah Kalimantan.

“Iduladha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga tentang semangat berbagi, kepedulian, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Melalui program ini, BSI RO IX Kalimantan ingin memastikan bahwa keberadaan BSI dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya saudara – saudara kita yang membutuhkan,” ujar Sefudin.

Ia menambahkan, seluruh proses penyaluran hewan kurban memerhatikan aspek kesehatan, kelayakan, serta standar penyembelihan yang berlaku.

“Seluruh hewan kurban yang disalurkan dipastikan dalam kondisi sehat dan prima, serta memenuhi standar dari Rumah Potong Hewan atau RPH dan Dinas Peternakan setempat. Hal ini penting agar ibadah kurban dapat terlaksana dengan baik, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi penerima,” ujarnya.

Menurut Sefudin, wilayah Kalimantan memiliki karakter geografis yang luas, sehingga penyaluran hewan kurban membutuhkan koordinasi yang baik agar manfaatnya dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

“Melalui penyaluran hewan kurban ini, BSI RO IX Kalimantan ingin menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan. Ini merupakan bagian dari komitmen BSI untuk terus hadir tidak hanya sebagai institusi keuangan syariah, tetapi juga sebagai sahabat sosial masyarakat,” katanya.

Kegiatan kurban BSI RO IX Kalimantan menjadi bagian dari kontribusi keseluruhan nasional BSI. Berdasarkan data kurban BSI 2026, secara nasional total penghimpunan kurban mencapai Rp47.959.137.913, atau setara dengan 24.593 ekor kambing/hewan kurban.

Hingga periode pelaporan tersebut, realisasi program kurban nasional telah mencapai 87,19 persen dari target kurban 2026.

Program kurban BSI tahun ini, juga didukung akselerasi transformasi digital melalui aplikasi BYOND by BSI dan kartu pembiayaan BSI Hasanah Card, serta kolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi.

Melalui kanal digital tersebut, masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam ibadah kurban dengan pilihan harga yang inklusif, mulai dari sekitar Rp1,9 juta untuk kambing.

Kemudahan akses digital dan variasi harga hewan kurban yang terjangkau menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berkurban melalui BSI.

Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan ekosistem bisnis berkelanjutan Perseroan.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo menegaskan, bahwa perbankan syariah harus mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat.

“Perbankan syariah hadir untuk membawa kemaslahatan yang lebih luas. Kinerja positif yang berhasil diraih BSI harus berbanding lurus dengan peningkatan volume ZISWAF, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan umat, salah satunya melalui pemerataan distribusi hewan kurban ini,” ungkap Anggoro.

Selain memberikan manfaat sosial, program kurban BSI juga menciptakan multiplier effect bagi sektor UMKM peternakan. Secara nasional, BSI melibatkan peternak lokal, termasuk UMKM dan desa binaan BSI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

BSI juga menerapkan distribusi hewan kurban yang lebih ramah lingkungan, salah satunya melalui penggunaan besek bambu sebagai bagian dari komitmen sustainability Perseroan. Daging kurban didistribusikan kepada masyarakat duafa, wilayah terdampak bencana, pesantren, serta masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah. (BSI-RIW/EPS)

Serahkan Sapi Kurban Bantuan Presiden RI, Ini Harapan Gubernur Muhidin

Banjarmasin – Gubernur Kalsel, Muhidin didampingi Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, pada Rabu (27/5) atau pasca sholat Iduladha 1447 Hijriah.

Sapi bantuan yang diserahkan, memiliki bobot lebih dari 1 ton, dari jenis Limosin asal peternak Kota Banjarbaru.

Turut hadir pada prosesi penyerahan sapi kurban ini, Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR RI, Roy Rizali Anwar, Ketua TP PKK Provinsi, Fathul Jannah, Ketua BKOM Kalsel, drg. Ellyana Trisya, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, Kepala Disbunnak Kalsel, drh. Suparmi dan jajaran, serta para kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan tenaga ahli Gubernur.

Kepada wartawan, usai prosesi penyerahan sapi kurban bantuan Presiden RI, di Gedung Serba Guna Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Gubernur, Muhidin mengatakan, tahun ini, Provinsi Kalsel mendapatkan 15 ekor sapi kurban bantuan Presiden RI.

“Masing – masing dibagikan di masjid agung kabupaten kota, dan untuk provinsi diserahkan ke pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin,” ujarnya.

Gubernur berharap, aksi mulia Presiden RI membagikan bantuan sapi kurban ini, menjadi teladan bagi seluruh lapisan masyarakat, untuk turut berkurban dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat tidak mampu.

“Kalo uangnya sedikit bisa urunan. Tapi kalo tidak ada uangnya, setidaknya sudah ada niat untuk berkurban, Insya Allah dimudahkan langkahnya untuk berkurban di hari raya berikutnya,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, drh. Suparmi memastikan, bahwa seluruh sapi kurban bantuan Presiden RI, berasal dari peternak lokal, yang ada di masing – masing kabupaten kota.

“Bobot sapi kurban semuanya di atas 800 kilogram, dengan jenis beragam. Mulai dari Simmental, Limosin dan sapi peranakan,” urainya.

Suparmi memastikan, setiap kabupaten kota mendapatkan 1 ekor sapi kurban, kecuali Kabupaten Batola dengan 2 ekor sapi kurban bantuan Presiden. (RIW/EPS)

Wamenaker Tekankan Kesiapan Kerja Inklusif bagi Generasi Muda

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menegaskan pentingnya kesiapan kerja yang inklusif bagi generasi muda, di tengah percepatan transformasi ekonomi digital yang menuntut peningkatan keterampilan dan akses kesempatan kerja yang setara.

Hal tersebut disampaikan Wamenaker, saat peluncuran program Anak Muda untuk Dunia Kerja dan Wirausaha Digital Inklusif (ANDAL) yang diselenggarakan YCAB Foundation di Jakarta, Selasa (26/5).

Wamenaker mengatakan, bahwa proses penyiapan generasi muda untuk memasuki dunia kerja masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang belum merata.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penguatan kebijakan ketenagakerjaan nasional, sehingga diperlukan perluasan akses pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Wamenaker juga menegaskan, percepatan ekonomi digital harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

“Pemerintah pastinya terus memperkuat transformasi pelatihan vokasi agar lebih responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya prinsip inklusivitas dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi.

“Prinsip inklusivitas menjadi bagian penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas akses kesempatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi,” tegasnya.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan tenaga kerja mandiri, sistem informasi ketenagakerjaan berbasis digital melalui SIAPKerja, serta program padat karya untuk penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.

Wamenaker menegaskan, bahwa penguatan ekosistem ketenagakerjaan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Wamenaker Tegaskan Kewajiban Bayar Lembur di Hari Libur Nasional

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, memfasilitasi dialog antara manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dengan serikat pekerja (SPN dan SPMI), untuk menyelesaikan perselisihan terkait upah kerja di hari libur nasional. Dialog ini berlangsung di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (26/5).

Pertemuan yang turut dihadiri Direktur Operasional Indomaret, Andreas Djajaputra, dan Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan ini, menghasilkan kesepakatan krusial bagi masa depan 250.000 karyawan Indomaret di seluruh Indonesia.

Wamenaker Afriansyah Noor menekankan, bahwa sesuai dengan regulasi dan undang – undang yang berlaku, karyawan yang bekerja pada hari libur nasional wajib mendapatkan upah lembur.

Ia menegaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya sistem penggantian hari atau tukar hari sebagai kompensasi bekerja di hari libur nasional.

“Prinsipnya adalah mandatori undang – undang. Jika hari libur nasional masuk bekerja, maka harus dibayar lembur tanpa terkecuali,” ujar Afriansyah Noor.

Dialog ini juga menyoroti adanya laporan dugaan intimidasi yang dilakukan oknum kepala toko hingga manajer area. Sebelumnya, terdapat data yang menyebutkan 98% karyawan setuju dengan sistem ganti hari, namun serikat pekerja menduga adanya paksaan di balik angka tersebut.

Merespons hal ini, disepakati bahwa pendataan melalui kuesioner akan diulang kembali pada 28-30 Mei 2026 untuk memastikan pilihan karyawan bersifat netral dan sukarela.

Secara garis besar, terdapat lima poin komitmen yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut:

  1. Manajemen akan melakukan pendataan ulang terkait kesediaan pekerja untuk bekerja pada tanggal tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2026 yang pendataannya akan dilakukan pada 28, 29, dan 30 Mei 2026, dengan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh yang bertempat di HRD masing-masing cabang.
  2. Manajemen akan memberikan tindakan dan sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan intimidasi kepada pekerja.
  3. Manajemen akan segera menindaklanjuti permintaan perundingan Perjanjian Keria Bersama (PKB) yang diawali dengan proses verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di PT Indomarco Prismatama.
  4. Untuk pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa pada 26 Mei 2026 Manajemen PT Indomarco Prismatama tidak akan melakukan tindakan apapun dan membayarkan upahnya.
  5. Manajemen PT Indomarco Prismatama akan membayarkan upah lembur bag pekerja yang bekerja pada 27 Mei 2026.

“Dengan adanya kesepakatan ini, kami berharap kesejahteraan pekerja dapat terjamin dan iklim industri di Indonesia tetap berjalan kondusif,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Program Magang Nasional Batch 2 Resmi Ditutup, Menaker: Magang Jadi Bekal Masuk Dunia Kerja

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, resmi menutup Program Magang Nasional Batch 2 di Ruang Tridarma Kemnaker, Jakarta, Selasa (26/5). Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menegaskan pentingnya penguatan kompetensi generasi muda agar lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja.

Menurutnya, program magang menjadi langkah strategis untuk mempertemukan lulusan baru dengan kebutuhan industri. Selain memberikan pengalaman praktik kerja, program tersebut juga membantu peserta memahami budaya kerja, meningkatkan keterampilan, serta memperluas wawasan profesional sebelum memasuki pasar kerja.

Pelaksanaan Program Magang Nasional Batch 1 dan Batch 2 telah diikuti sekitar 76 ribu peserta. Sebanyak 14 ribu peserta berasal dari batch pertama, sementara sekitar 62 ribu peserta lainnya mengikuti batch kedua.

Tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya minat generasi muda memperoleh pengalaman kerja langsung di lingkungan industri.

“Melalui kegiatan ini, peserta dapat mengenal sistem kerja di perusahaan sekaligus membangun kesiapan menghadapi persaingan kerja yang semakin kompetitif,” ujar Yassierli.

Sebagai bagian dari penguatan kompetensi, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyediakan sertifikasi kompetensi secara opsional bagi peserta. Proses asesmen dilakukan secara luring di balai pelatihan karena pengujian kemampuan harus dilaksanakan secara langsung sesuai standar yang berlaku.

Menurut Yassierli, sertifikasi tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi peserta setelah menyelesaikan masa magang. Dengan adanya pengakuan kompetensi, lulusan diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memasuki pasar kerja.

“Pengalaman praktik dan sertifikasi kompetensi dapat meningkatkan kepercayaan diri sekaligus memperbesar peluang memperoleh pekerjaan,” katanya.

Hasil evaluasi batch pertama menunjukkan capaian positif. Sebanyak 85 persen peserta menyatakan puas dan sangat puas terhadap penyelenggaraan program, sementara sekitar 14 persen lainnya menyatakan cukup puas. Tingkat ketidakpuasan tercatat hanya sebesar 0,7 persen.

Penilaian positif juga datang dari perusahaan mitra. Dari sekitar 4 ribu perusahaan peserta batch pertama, sebanyak 81 persen menyatakan puas dan sangat puas terhadap pelaksanaan program magang, sementara tingkat penilaian negatif hanya mencapai 0,4 persen.

Yassierli menilai hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program magang memberikan manfaat bagi peserta maupun dunia usaha. Bahkan, sekitar 35 persen peserta batch pertama memperoleh tawaran bekerja di tempat mereka menjalani praktik kerja.

“Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan magang dapat membuka akses lebih cepat bagi generasi muda untuk masuk ke dunia kerja,” ujar Yassierli.

Melihat perkembangan tersebut, pemerintah menargetkan perluasan pelaksanaan program magang pada 2026. Berdasarkan arahan Prabowo Subianto, jumlah peserta ditargetkan mencapai 150 ribu orang, meningkat dibanding target sebelumnya yang berada di angka 100 ribu peserta.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyiapkan berbagai tahapan bersama perusahaan mitra, mulai dari pembukaan lowongan, verifikasi, hingga proses seleksi administrasi dan seleksi daring sesuai mekanisme masing – masing perusahaan.

Tahap pertama pelaksanaan tahun 2026 direncanakan dimulai pada Juli mendatang dengan target awal sekitar 50 ribu peserta. Program selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap hingga memenuhi target nasional yang telah ditetapkan.

“Kami mendorong para fresh graduate dan lulusan baru memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengalaman, meningkatkan kemampuan, dan memperluas akses kerja,” pungkas Yassierli. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Tebar Manfaat di Hari Raya Iduladha, Terminal Petikemas Banjarmasin Salurkan Bantuan Program Pelindo Berbagi Kurban

Banjarmasin – PT Pelindo Terminal Petikemas melalui Terminal Petikemas Banjarmasin, menyerahkan bantuan hewan kurban dalam rangka Program Pelindo Berbagi Kurban 1447 H/2026 M, sebagai bagian dari komitmen perusahaan, berbagi manfaat kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional.

Pada program tahun ini, Terminal Petikemas Banjarmasin menyalurkan empat ekor sapi kurban kepada DPW ALFI/ILFA Kalimantan Selatan, Koperasi TKBM Samudera Nusantara Banjarmasin, Masjid Al Mukhlisun, dan Masjid Al Muqabis, dengan masing-masing penerima memperoleh satu ekor sapi kurban. Penyerahan bantuan dilaksanakan secara simbolis pada Selasa (26/5).

Terminal Head Terminal Petikemas Banjarmasin, Sirin Purnomo menyampaikan, bahwa Program Pelindo Berbagi Kurban merupakan wujud kepedulian perusahaan yang sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan dan semangat berbagi yang terkandung dalam perayaan Hari Raya Iduladha.

“Melalui Program Pelindo Berbagi Kurban 1447 H/2026 M, kami berharap bantuan yang diberikan memberikan manfaat bagi masyarakat dan para stakeholder yang selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran ekosistem kepelabuhanan. Momentum Iduladha menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama,” ujarnya.

Program ini merupakan bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang secara berkelanjutan dijalankan untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan.

Ketua Koperasi TKBM Samudera Nusantara Banjarmasin, Muhammad Noor, menyampaikan apresiasi atas kepedulian PT Pelindo Terminal Petikemas melalui Terminal Petikemas Banjarmasin, yang kembali menyalurkan bantuan hewan kurban pada momentum Iduladha tahun ini.

“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan melalui Program Pelindo Berbagi Kurban 1447 H/2026 M. Bantuan ini sangat berarti dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta anggota koperasi. Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam mendukung kegiatan operasional pelabuhan, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan,” kata Muhammad Noor.

Melalui Program Pelindo Berbagi Kurban 1447 H/2026 M, Terminal Petikemas Banjarmasin berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta memperkuat hubungan harmonis dengan seluruh stakeholder.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat sejalan dengan komitmen Pelindo untuk tumbuh dan berkembang bersama lingkungan sekitar. (Pelindo-RIW/EPS)

TPK Banjarmasin Perkuat Operasional dengan 4 E-RTG Baru, ALFI Optimis Dukung Kelancaran Logistik

Banjarmasin – PT Pelindo Terminal Petikemas melalui Terminal Petikemas (TPK) Banjarmasin, memperkuat kapasitas operasional dan kualitas layanan dengan mendatangkan 4 unit Electric Rubber Tyred Gantry (E-RTG) baru.

Empat unit E-RTG yang akan memperkuat operasional TPK Banjarmasin ini, merupakan peralatan bongkar muat berbasis tenaga listrik yang dirancang meningkatkan produktivitas penanganan peti kemas di lapangan penumpukan (container yard).

Penambahan peralatan bongkar muat modern tersebut merupakan bagian dari program investasi PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), untuk meningkatkan kapasitas terminal, produktivitas layanan, serta kesiapan infrastruktur mendukung kelancaran arus logistik di Kalimantan Selatan dan wilayah sekitarnya.

Terminal Head Terminal Petikemas Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, investasi peralatan menjadi bagian dari strategi perusahaan, meningkatkan keandalan operasional terminal sekaligus mengantisipasi pertumbuhan arus peti kemas yang terus berkembang.

“Penambahan empat unit E-RTG ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas terminal. Dengan dukungan peralatan yang lebih modern, kami optimistis dapat memberikan layanan yang semakin cepat, andal, dan efisien kepada seluruh pengguna jasa,” ujar Sirin.

Menurutnya, modernisasi peralatan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas layanan kepelabuhanan serta memperkuat posisi TPK Banjarmasin sebagai salah satu simpul logistik utama di Kalimantan Selatan.

“Selain meningkatkan kapasitas operasional, penggunaan E-RTG juga mendukung implementasi pelabuhan yang lebih ramah lingkungan melalui pemanfaatan energi listrik yang lebih efisien. Hal ini sejalan dengan komitmen Pelindo dalam mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan,” tambahnya.

Perwakilan Pengurus ALFI/ILFA Banjarmasin dan JPT, Tujan Noor, menyambut positif investasi peralatan yang dilakukan Pelindo Terminal Petikemas di TPK Banjarmasin.

Menurutnya, penambahan empat unit E-RTG akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas terminal dan kelancaran arus logistik di Kalimantan Selatan.

“Kami mengapresiasi langkah Pelindo Terminal Petikemas melakukan investasi peralatan modern di TPK Banjarmasin. Penambahan empat unit E-RTG ini tentunya akan meningkatkan kapasitas penanganan peti kemas dan mendukung kelancaran arus barang yang menjadi kebutuhan utama para pengguna jasa,” kata Tujan.

Ia menilai keberadaan E-RTG berbasis listrik menunjukkan komitmen Pelindo dalam menghadirkan layanan kepelabuhanan yang semakin modern, efisien, dan berkelanjutan.

“Dari sisi pengguna jasa, yang paling kami harapkan adalah peningkatan produktivitas terminal, percepatan pelayanan, serta berkurangnya potensi antrean ketika volume peti kemas meningkat. Dengan dukungan peralatan yang lebih andal, tentu akan berdampak positif terhadap efisiensi biaya logistik dan daya saing dunia usaha di daerah,” ujarnya.

Tujan menambahkan, bahwa TPK Banjarmasin memiliki peran strategis sebagai gerbang logistik utama Kalimantan Selatan sehingga penguatan infrastruktur dan peralatan terminal perlu terus dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan aktivitas perdagangan dan industri.

“Kami optimis kehadiran E-RTG baru ini akan semakin meningkatkan kepercayaan pengguna jasa terhadap layanan TPK Banjarmasin serta mendukung kelancaran distribusi barang, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor-impor,” tutupnya. (Pelindo-RIW/EPS)

Berbagi Qurban 2026, Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan Salurkan 19 Sapi dan 13 Kambing

Banjarmasin — Dalam rangka memeringati Hari Raya Iduladha 1447 H, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan kembali melaksanakan program sosial keagamaan bertajuk Pelindo Berbagi Qurban 2026, sebagai bentuk kepedulian dan komitmen perusahaan kepada masyarakat sekitar wilayah operasional.

Pada tahun 2026, khusus di wilayah Banjarmasin, Pelindo Group menyalurkan sebanyak 19 ekor sapi dan 13 ekor kambing yang berasal dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta bantuan sosial dari berbagai entitas Pelindo Group.

Kegiatan penyerahan hewan qurban tersebut dihadiri jajaran manajemen Pelindo Group, mitra kerja, stakeholder, serta panitia qurban dari masing-masing entitas perusahaan.

Dalam sambutannya, Subregional Head Kalimantan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Sugiono menyampaikan, bahwa momentum Hari Raya Iduladha menjadi sarana untuk memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama.

“Melalui program Pelindo Berbagi Qurban 2026, kami ingin terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar sekaligus mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dengan lingkungan sekitar. Kami berharap bantuan hewan qurban ini dapat memberikan kebahagiaan, keberkahan, dan membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sugiono.

Ia juga menegaskan, bahwa Pelindo tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis semata, tetapi turut berkomitmen untuk tumbuh bersama masyarakat melalui berbagai program sosial yang berkelanjutan.

Program Pelindo Berbagi Qurban merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai perusahaan, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta mendukung terciptanya lingkungan sosial yang harmonis.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan berharap semangat gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian sosial yang tercermin dalam kegiatan ini dapat terus terjaga dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. (Pelindo-RIW/EYN)

LPPL Abdi Persada FM Siap Jalin Kerja Sama dengan Densus 88, Perkuat Edukasi Pencegahan Radikalisme

Banjarbaru – Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM, menjalin kerja sama dengan Satgaswil Kalimantan Selatan Densus 88 Antiteror Polri, dalam upaya memperkuat edukasi dan literasi masyarakat terkait pencegahan paham radikalisme dan intoleransi.

Rencana kerja sama tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Kepala Unit (Kanit) Pencegahan Satgaswil Kalimantan Selatan Densus 88 Antiteror Polri, Alim Sumartono dengan Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani.

Alim Sumartono mengatakan, media memiliki peran strategis menyampaikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait bahaya radikalisme, intoleransi, dan penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi negara.

Menurutnya, pendekatan pencegahan melalui edukasi dan literasi publik menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di era digital yang ditandai dengan cepatnya arus informasi.

“Media menjadi mitra penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi serta mampu menangkal paham – paham yang berpotensi memecah persatuan,” ujarnya, saat bertandang ke kantor LPPL Abdi Persada FM di Banjarbaru, Selasa (26/5).

Ia menjelaskan, kerja sama yang direncanakan nantinya dapat diwujudkan melalui berbagai program siaran edukatif, dialog interaktif, kampanye literasi digital, hingga penyebarluasan informasi mengenai pentingnya menjaga persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.

Sementara itu, Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani menyambut baik rencana kerja sama tersebut, dan menilai kolaborasi antara media publik dan aparat penegak hukum sangat penting dalam memperkuat edukasi masyarakat.

Menurutnya, sebagai media publik daerah, LPPL Abdi Persada FM memiliki tanggung jawab menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif dan menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukasi bagi masyarakat.

“Kami siap mendukung program-program edukasi yang bertujuan meningkatkan literasi masyarakat, khususnya terkait pencegahan radikalisme, intoleransi, dan penyalahgunaan media digital,” katanya.

Syarifah menambahkan, pihaknya juga akan menyampaikan rencana kerja sama tersebut kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk koordinasi dan dukungan terhadap penguatan program edukasi publik di daerah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, media, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan persatuan di Banua.

“Melalui siaran radio yang menjangkau masyarakat luas, pesan-pesan edukasi diharapkan dapat lebih mudah diterima masyarakat hingga ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan,” lanjutnya.

Kerja sama tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan media massa dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan kondusif.

“Selain itu, kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk penyebaran paham radikal yang kini berkembang melalui berbagai platform digital dan media sosial,” tutup Syarifah. (MRF/RIW/EYN)

DPRD Kalsel Bentuk Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, untuk memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, melalui Rapat Paripurna Internal, Selasa (26/5).

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, kepada wartawan mengatakan, pembentukan pansus dilakukan menyusul berbagai temuan dan laporan terkait distribusi Bahan Bakar Minyak bersubsidi di Kalimantan Selatan yang dinilai masih belum berjalan optimal. Ini dibentuk sebagai langkah DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi di daerah.

Suasana rapat paripurna internal DPRD Kalsel.

“Pansus ini dibentuk berdasarkan penilaian dan hasil rapat dengar pendapat bersama sejumlah pihak, termasuk asosiasi sopir dan kelompok masyarakat,” ucapnya.

Kartoyo menjelaskan, pansus akan langsung bekerja setelah proses pembentukan struktur pimpinan selesai dilakukan. Tahapan awal yang akan dilaksanakan yakni rapat kerja serta penyusunan rencana kerja pansus sebelum nantinya turun langsung ke lapangan.

“Kita akan fokuskan pada fungsi pengawasan dan pengumpulan berbagai temuan di lapangan, yang nanti akan dijadikan rekomendasi kepada pihak terkait,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Dessy Oktavia Sari, saat membacakan usulan draf Pansus.

Lebih lanjut Kartoyo menambahkan, untuk pengawasan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Masyarakat, asosiasi sopir, LSM, hingga satgas terkait bisa menjadi mitra pansus untuk memberikan masukan maupun pengawasan di lapangan.

“Kami berharap, pembentukan pansus tersebut, distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta mampu meminimalisir berbagai pelanggaran yang merugikan masyarakat,” tutupnya.

Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, didampingi Dessy Oktavia Sari dan Plh Sekretaris DPRD Kalsel, Andre Yuzhar, dihadiri Anggota DPRD Kalsel, di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Banjarmasin. (NHF/RIW/EYN)

Exit mobile version