Mei 2026 – Laman 13 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Kemnaker Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja Inklusif bagi Mantan Warga Binaan

Malang — Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, menegaskan komitmen pemerintah menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan bebas diskriminasi.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan kepada warga binaan dan peserta magang di Lapas Kelas I Malang, Jawa Timur, Kamis (7/5).

Dalam kunjungannya, Cris menyampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Hak tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi kendala sosial, hukum, maupun ekonomi.

“Pemerintah hadir untuk menjamin masa depan Bapak/Ibu setelah masa pembinaan selesai. Melalui kebijakan dan perlakuan khusus, kami ingin memastikan warga binaan dapat kembali bekerja maupun berwirausaha di tengah masyarakat,” ujar Cris.

Sebagai langkah konkret, Cris menjelaskan bahwa sejak awal 2025, Kemnaker telah membentuk Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus.

Direktorat ini memiliki mandat memfasilitasi kelompok tenaga kerja khusus, termasuk mantan warga binaan, agar memperoleh akses kerja yang setara dan mendorong terciptanya dunia kerja yang inklusif.

“Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan Kemnaker terhadap proses reintegrasi sosial dan ekonomi. Dengan pembekalan melalui program magang dan pelatihan, diharapkan warga binaan memiliki kesiapan mental serta keterampilan saat kembali ke lingkungan sosial,” katanya.

Menurut Cris, sinergi tersebut diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kemnaker dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kerja sama ini difokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi bersama di bidang imigrasi, pemasyarakatan, dan ketenagakerjaan guna memastikan proses transisi warga binaan menuju dunia kerja berjalan optimal.

“Membuka kesempatan kerja bagi mantan warga binaan merupakan wujud penegakan hak asasi manusia. Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan kesempatan kerja yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia,” tutup Cris. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Jelang Idul Adha, RPH Banjarmasin Vaksinasi Sapi Kurban

BANJARMASIN – Dalam rangka menjaga kesehatan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha mendatang, petugas Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Banjarmasin memeriksa kesehatan sapi kurban, yang mulai berdatangan, pada Kamis (7/5).

Kepala RPH Basirih Kota Banjarmasin, drh Anang Dwijatmiko mengatakan, jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah sapi kurban mulai berdatangan ke tempatnya.

Ket foto : Kepala RPH Kota Banjarmasin drh Anang Dwijatmiko

“Setibanya, setiap sapi langsung menjalani pemeriksaan kesehatan sekaligus vaksinasi oleh petugas terkait untuk memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak dikurbankan,” ungkap Anang, kepada sejumlah wartawan.

Dikatakan Anang, vaksinasi diberikan untuk memastikan kondisi sapi tetap sehat hingga saat kurban nanti.

“Kita pastikan sapi-sapi tersebut juga sudah di vaksinasi di daerah daerah asal hingga sampai tempat tujuan untuk mencegah terjadi wabah penyakit mulut dan kaki,” ucap Anang.

Stok sapi kurban yang baru datang ini, lanjut Anang, sekitar 330 ekor berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sapi kurban dari luar daerah ini akan terus berdatangan hingga mendekati Hari Raya Idul Adha mendatang.

“Kedatangan sapi masih akan terus berlangsung sampai mendekati hari H. Kami terus memastikan hewan kurban yang beredar di Banjarmasin benar benar aman dan sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia mengungkapkan, bahwa kebutuhan hewan kurban di Banjarmasin tahun ini diperkirakan relatif sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2.500 ekor sapi.

“Kebutuhan kurban kurang lebih masih sama seperti tahun lalu, sekitar 2.500 ekor. Tapi memang ada kenaikan harga di tingkat pengusaha karena faktor biaya operasional, terutama BBM,” ucapnya.

Kenaikan harga itu juga diakui salah seorang pengusaha sapi kurban, Rasidi Ahmad yang menyebutkan harga sapi tahun ini rata rata mengalami kenaikan.

“Ada kenaikan sekitar 1 juta rupiah per ekor dibanding tahun sebelumnya. Itu tergantung berat badan dan jenis sapinya,” tutup Rasidi. (SRI/RIW/EPS)

Perkuat Kinerja dan Pelayanan, Komisi I Gali Inovasi Kedewanan ke NTB

Mataram – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan melalui penguatan koordinasi serta pertukaran gagasan bersama DPRD di daerah lain.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (7/5), di Kota Mataram.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat

Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Ketua Komisi I, Rais Ruhayat, bersama Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, disambut langsung Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rais Ruhayat, mengatakan, kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting untuk meluaskan wawasan serta menguatkan sinergi antar lembaga legislatif daerah.

Menurutnya, banyak masukan positif yang diperoleh dari DPRD Provinsi NTB yang dapat dijadikan referensi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas anggota DPRD di Kalimantan Selatan.

“Pertemuan ini membahas berbagai strategi penguatan kelembagaan, peningkatan kinerja legislatif, hingga optimalisasi program – program kedewanan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya.

Rais menjelaskan, sejumlah program yang dijalankan DPRD NTB dinilai mampu menunjang optimalisasi tugas anggota dewan, terutama untuk pelaksanaan kegiatan di daerah pemilihan atau dapil.

Suasana pertemuan di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Salah satunya terkait pola kunjungan dapil yang dinilai efektif, menyerap aspirasi masyarakat secara langsung serta memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya.

“Melalui diskusi dan pertukaran pengalaman tersebut, DPRD Kalsel memperoleh berbagai ide baru yang nantinya bisa diadaptasi dan diterapkan sesuai kebutuhan daerah,” jelasnya.

Rais menambahkan, kinerja legislatif diharapkan semakin responsif terhadap persoalan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan yang lebih maksimal.

Selain membahas program kedewanan, pertemuan tersebut juga menjadi sarana memperkuat hubungan antarlembaga legislatif daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

DPRD Kalsel menilai sinergi seperti ini penting untuk membangun tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Hari ini kami sangat berterima kasih karena langsung disambut oleh Ketua DPRD Provinsi NTB. Banyak hal yang kami diskusikan bersama terkait program-program kedewanan yang sangat baik dan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kami di Kalimantan Selatan,” ujar Rais.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menyambut baik kunjungan Komisi I DPRD Kalsel. Ia berharap komunikasi dan kolaborasi antar DPRD provinsi dapat terus terjalin sebagai ruang berbagi pengalaman, inovasi, serta solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan daerah.

Menurutnya, setiap daerah memiliki pengalaman dan strategi yang berbeda dalam menjalankan fungsi kedewanan. Karena itu, forum diskusi seperti ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas lembaga legislatif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pertemuan antara DPRD Kalsel dan DPRD NTB tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi dan gagasan baru dalam mendukung terciptanya lembaga legislatif yang lebih profesional, adaptif, dan dekat dengan masyarakat.

“Dengan sinergi yang terus dibangun, DPRD diharapkan semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah daerah sekaligus representasi aspirasi rakyat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

DPKP Kalsel Perketat Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menguatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, kepada para petani seluruh wilayah kabupaten/kota.

Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman melalui Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk, Indah Puteri Suciati mengatakan, pengawasan dimotori Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat provinsi.

“Peran kami di provinsi adalah pengawasan. Di provinsi ada Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) yang dibentuk Gubernur Kalimantan Selatan selaku Pembina dan diketuai langsung Kepala Dinas DPKP,” ujar Puteri, baru baru ini.

Ia menjelaskan, tim tersebut bertugas memonitor seluruh proses penyaluran pupuk bersubsidi di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, agar distribusinya berjalan sesuai ketentuan.

Total alokasi pupuk bersubsidi yang diawasi penyalurannya di Kalsel mencapai sekitar 91.000 ton untuk berbagai kebutuhan pertanian masyarakat.

Puteri menerangkan, alur distribusi pupuk bersubsidi dimulai dari PT. Pupuk Indonesia yang menyalurkan pupuknya melalui Pelaku Usaha Distribusi (PUD).

Selanjutnya PUD mendistribusikan pupuk ke Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) yang telah ditunjuk dan ditetapkan PT. Pupuk Indonesia untuk menjadi Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi.

“Dari PPTS itulah petani bisa langsung mengambil pupuk bersubsidi,” katanya.

Dalam proses pengambilan pupuk, petani diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di masing – masing daerah.

Namun demikian, apabila lokasi kios cukup jauh, pengambilan pupuk dapat diwakilkan ketua kelompok tani dengan membawa surat kuasa serta identitas petani yang bersangkutan.

“Yang pasti petani harus terdaftar di RDKK masing-masing kabupaten atau kota dan membawa KTP. Kalau jaraknya jauh bisa diwakilkan dengan surat kuasa,” jelasnya.

Sementara itu, untuk mendukung kelancaran distribusi, saat ini terdapat 7 PUD yang bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi ke PPTS di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.

“DPKP Kalsel berharap pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima petani yang berhak sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian daerah,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Kalsel Jajaki Terobosan Baru Pelayanan Pajak Kendaraan

Bali – Dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi dan Kepala UPPD Samsat se Kalsel, mengunjungi Bapenda Provinsi Bali untuk mempelajari inovasi – inovasi, khususnya di sektor pelayanan samsat.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi dan diterima Sekretaris Bapenda Bali I Gusti Putu Widiantara dan jajarannya, di ruang rapat Bapenda Bali, Kamis, (7/5).

Suasana pertemuan di Bapenda Provinsi Bali

Ketua Komisi II Muhammad Yani Helmi mengungkapkan, selama ini kontribusi terbesar PAD masih didominasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sehingga, menjadikan samsat sebagai salah satu unit strategis yang menjadi ujung tombak penerimaan pajak daerah.

Dimana, ada banyak hal yang menarik di cermati seperti persoalan bagaimana membayar, kemudahan wajib pajak membayar pajak melalui lembaga adat.

“Lembaga adat ini kalau dibandingkan dengan aturan hukum yang ada di negara kita lebih kuat. Ada punisment yang mengikat sehingga kewajiban masyarakat membayar pajak melalui lembaga adat semakin meningkat,” tuturnya.

Yani Helmi menjelaskan, ada beberapa hal menarik yang menjadi topik diskusi, seperti upaya mendukung langkah pemerintah pusat dalam rangka mendorong masyarakat agar beralih dari penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak ke arah kendaraan listrik.

“Ini sudah mendapat sorotan kami di raperda kami juga ingin memuat nanti tarif pajaknya yang tidak terlalu besar, tetapi ada kontribusi untuk daerah kita,” ucapnya.

Selain itu tambahnya, Komisi II juga mencoba mengusulkan langkah inovasi penerapan stiker pada plat kendaraan bermotor, sebagai bukti telah membayar pajak, baik pajak per tahun maupun pajak per lima tahun.

Yakni, tidak mesti harus perlu ganti plat kalau mau efisiensi, tetapi
hanya diberikan stiker stiker aja ini bayar pajak 2026 terus 2027 dan seterusnya.

“Nanti akan diskusikan di internal itu di Komisi II untuk memudahkan masyarakat membayar pajak,” jelasnya.

Sekretaris Bapenda Bali I Gusti Putu Widiantara, pihaknya sangat bangga dan terhormat atas kedatangan Komisi II DPRD Kalsel dan rombongan.

Dirinya berharap, pertemuan ini dapat memberi manfaat dalam upaya bersama – sama meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus mengoptimalkan peran sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing daerah.

“Mudah-mudahan diskusi kita hari ini terkait dengan optimalisasi pendapatan ini bisa diterapkan di Provinsi Bali dan bisa bermanfaat juga di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Kalsel Optimis Predikat EPSS Meningkat

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan persiapan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), untuk meningkatkan predikat statistik sektoral daerah tahun ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim melalui Kepala Seksi Statistik, Muhammad Hidayatullah mengatakan, hingga saat ini progres pemenuhan dokumen dan dukungan penilaian telah mencapai sekitar 95% dari 5 domain penilaian EPSS.

“Alhamdulillah dari 5 domain penilaian EPSS, sekitar 95 persen sudah kami selesaikan dan saat ini tinggal tahap pematangan sebelum bukti dukungan diunggah melalui aplikasi Simbatik,” Hidayatullah.

Menurutnya, koordinasi dan rapat internal terus dilakukan bersama sejumlah perangkat daerah, yang menjadi lokus penilaian agar target peningkatan predikat EPSS dapat tercapai tahun ini.

“Kami terus melakukan koordinasi bersama perangkat daerah terkait agar target peningkatan predikat EPSS Kalimantan Selatan bisa tercapai,” katanya.

*Kasi Statistik Diskominfo Kalsel, Muhammad Hidayatullah*

Ia juga mengapresiasi dukungan sejumlah instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, dan Bappeda yang berperan besar pada peningkatan capaian EPSS dibanding tahun sebelumnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, dan Bappeda yang selama ini sangat mendukung proses penilaian sehingga ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya,” ucapnya.

Hidayatullah menambahkan, EPSS bukan hanya berkaitan dengan penilaian administrasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Harapan kami tahun ini predikat EPSS Kalimantan Selatan bisa naik menjadi kategori baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Ia menyebut, salah satu sektor yang turut menjadi perhatian dalam penilaian yakni kesehatan dan perdagangan yang berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat.

“Perdagangan Kalimantan Selatan saat ini menunjukkan tren positif dan berada di atas rata-rata nasional sehingga ekonomi masyarakat diharapkan terus bergerak ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

DKUMPP Banjar Pantau Kenaikan Harga Minyak Goreng, Masyarakat Diimbau Tak Panic Buying

Banjar – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar, terus memantau perkembangan harga bahan pokok penting (bapokting), khususnya minyak goreng yang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Kepala Seksi Pengendalian Bapokting DKUMPP Banjar, Elok Yuli Suriyanti mengatakan, kenaikan harga minyak goreng diduga dipengaruhi kondisi ekonomi global, termasuk dampak perang internasional yang berimbas pada bahan baku industri kemasan plastik.

“Bahan baku plastik itu berasal dari minyak mentah. Jadi ketika harga bahan bakunya naik, otomatis produk minyak goreng kemasan plastik ikut terdampak,” ujarnya di Martapura, belum lama tadi.

*Kasi Pengandalian Bapokting DKUMPP Kabupaten Banjar*

Menurut Elok, hampir seluruh merek minyak goreng kemasan mengalami kenaikan harga. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, harga minyak goreng kemasan saat ini berkisar antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter.

Sementara itu, untuk minyak goreng subsidi Minyakita masih dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.

“Untuk Minyakita masih stabil karena ada subsidi pemerintah,” jelasnya.

DKUMPP Banjar bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga terus melakukan pemantauan rutin ke pengecer maupun grosir, untuk memastikan distribusi dan harga tetap terkendali.

Selain itu, pemerintah daerah juga mempertimbangkan langkah intervensi seperti pasar murah apabila diperlukan.

“Solusinya salah satunya mungkin pasar murah, namun kami masih menunggu arahan pimpinan dan TPID Kabupaten Banjar,” katanya.

Elok turut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying, karena dapat memicu kelangkaan di pasaran.

“Masyarakat jangan membeli secara borongan. Kasihan warga lain yang tidak kebagian,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pedagang agar tidak menaikkan harga secara berlebihan maupun melakukan penimbunan minyak goreng.

“Menimbun dalam jumlah kecil pun tetap merugikan masyarakat. Jadi kami harap distribusi berjalan normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

DPRD Kalsel dan DPRD Pulang Pisau, Perkuat Sinergi Pengawasan dan Pembangunan Antar Daerah

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, sebagai upaya menguatkan sinergi kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kedewanan.

Kunjungan yang berlangsung di Kantor DPRD Kalsel, Rabu (6/5/), menjadi wadah strategis untuk berbagi pengalaman, meluaskan wawasan, serta mempererat hubungan antarlembaga legislatif daerah.

Rombongan DPRD Kabupaten Pulang Pisau dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, didampingi Wakil Ketua II, Arif Rahman Hakim.

Kehadiran rombongan disambut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas, bersama jajaran sekretariat DPRD Kalsel.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh diskusi konstruktif. Berbagai isu strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari penguatan fungsi pengawasan DPRD, pembangunan daerah, pengelolaan sektor perekonomian, hingga optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi dan penganggaran.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan, kunjungan kerja antar DPRD menjadi langkah penting membangun kolaborasi dan menguatkan kapasitas kelembagaan legislatif daerah.

Menurutnya, pertukaran pengalaman dan informasi sangat diperlukan agar DPRD mampu menjalankan tugas pengawasan secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“DPRD Kalsel menyambut baik kunjungan DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Pertemuan ini menjadi momentum positif untuk saling berbagi pengalaman, khususnya terkait pengawasan program pemerintah daerah serta strategi pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ungkapnya.

Suripno menambahkan, tantangan pembangunan daerah saat ini membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, dan DPRD sebagai mitra strategis dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, menyampaikan apresiasi atas sambutan DPRD Kalsel dan berharap kunjungan kerja tersebut mampu memberikan referensi baru, untuk meningkatkan kinerja kelembagaan DPRD di daerahnya.

“Kami ingin menggali pengalaman dan praktik yang telah diterapkan DPRD Kalsel, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Banyak hal yang bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kami untuk diterapkan di Pulang Pisau,” katanya.

Ia juga menilai komunikasi dan koordinasi antarlembaga legislatif daerah sangat penting, menghadapi dinamika pembangunan serta tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.

“Kunjungan kerja ini, hubungan kelembagaan antara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Kabupaten Pulang Pisau semakin erat, sekaligus mampu menghadirkan kolaborasi positif dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di masing – masing wilayah,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Kalsel Percepat Pembukaan Akses Jalan Desa Terisolir

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat pembangunan dan pembukaan akses jalan di sejumlah desa terisolir.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Frendy Arifin, baru-baru ini mengatakan, pembangunan akses jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, membuka keterisolasian wilayah yang selama ini masih sulit dijangkau.

Menurut Frendy, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat desa. Selain memudahkan mobilitas warga, akses jalan yang baik juga dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat karena distribusi barang dan hasil pertanian menjadi lebih cepat dan efisien.

“Selama ini masih terdapat sejumlah wilayah perdesaan yang mengalami keterbatasan akses transportasi, terutama saat musim hujan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, mulai dari distribusi hasil pertanian, akses menuju sekolah, hingga pelayanan kesehatan,” ungkap Frendy.

Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mempercepat pembangunan jalan penghubung antar desa maupun akses menuju pusat-pusat ekonomi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur tersebut juga diharapkan mampu membuka peluang investasi serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Frendy menambahkan, pembangunan kawasan perdesaan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, namun juga diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi desa.

Dengan akses jalan yang semakin baik, berbagai potensi unggulan desa seperti sektor pertanian, perkebunan, hingga usaha mikro masyarakat diharapkan dapat berkembang lebih optimal.

“Selain itu, akses jalan yang memadai juga akan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan,” lanjut Frendy.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian penting, untuk mempercepat pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Ia menegaskan, dengan semakin terbukanya akses jalan di desa-desa terisolir, diharapkan perekonomian masyarakat tumbuh lebih cepat, distribusi hasil pertanian dan produk lokal menjadi lebih lancar, serta kualitas hidup masyarakat perdesaan semakin meningkat.

“Melalui percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan, pemerataan pembangunan terus diwujudkan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Banua,” tutup Frendy. (MRF/RIW/APR)

Menaker Tegaskan Pentingnya Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan Magang

Bogor — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, menegaskan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi lulusan program pemagangan nasional sebagai pengakuan formal atas keterampilan yang dimiliki, sekaligus untuk memperkuat posisi mereka di pasar kerja.

Untuk itu, pemerintah memfasilitasi sertifikasi bagi peserta yang telah menyelesaikan program pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja.

“Sertifikasi kompetensi ini kami berikan secara cuma-cuma sebagai bentuk apresiasi sekaligus modal bagi para peserta. Kami ingin lulusan magang tidak hanya membawa pengalaman praktis, tetapi juga memiliki bukti formal yang diakui secara luas oleh industri,” ujar Yassierli, saat meninjau pelaksanaan program pemagangan nasional di PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk, Gunung Puteri, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/5).

Lebih lanjut, Yassierli mengungkapkan bahwa sebagian peserta magang telah terserap sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka berlatih, sementara lainnya masih dalam tahap evaluasi.

Hal ini menunjukkan bahwa dunia usaha mempertimbangkan kontribusi nyata peserta selama masa pemagangan.

Ia menambahkan, perusahaan memiliki parameter objektif dalam menentukan standar sumber daya manusia yang akan direkrut untuk mendukung produktivitas.

Karena itu, peserta diingatkan untuk terus menunjukkan kapasitas dan etos kerja sejak awal mengikuti program.

“Perusahaan akan merekrut tenaga kerja yang mampu memberikan kontribusi nyata. Manfaatkan masa magang ini untuk menunjukkan kualitas dan kompetensi sebagai profesional,” katanya.

Yassierli juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara pengelola program, peserta, dan perusahaan mitra. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus terjaga untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

“Dengan kombinasi pengalaman kerja lapangan dan sertifikasi kompetensi, pemerintah optimistis kualitas tenaga kerja nasional akan semakin selaras dengan dinamika industri,” ucapnya.

Salah satu peserta magang, Sofi Khairunnisa (23), yang ditempatkan di bagian warehouse administration, mengaku memperoleh pengalaman berharga selama mengikuti program tersebut.

Ia menilai lingkungan kerja memberikan kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik nyata.

“Program magang ini sangat berbeda dengan teori di kampus. Lingkungan warehouse lebih dinamis dan fleksibel, sehingga saya dapat melatih kemampuan mengambil keputusan secara cepat serta beradaptasi di lapangan,” ujarnya.

Saat ini, sebanyak 32 peserta magang dari Batch 2 dan Batch 3 telah ditempatkan di berbagai posisi di PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk, Gunung Puteri, mulai dari bidang administrasi hingga teknis seperti Continuous Improvement (CI) yang berfokus pada efisiensi produksi dan pemeliharaan mandiri. (KemenakerRI-RIW/APR)