April 2026 – Laman 4 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Tekan Inflasi Jelang Idul Adha, Disdag Kalsel Gelar Pasmur

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi daerah, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar kegiatan pasar murah di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Program ini dilaksanakan selama satu bulan penuh, dimulai pada 21 April 2026 di Kota Banjarmasin, dan dijadwalkan berakhir pada 25 Mei 2026.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan menyampaikan, bahwa kegiatan pasar murah ini merupakan bentuk intervensi pemerintah, menjaga keterjangkauan harga bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

“Pasar murah ini kami laksanakan di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, sebagai upaya untuk menekan inflasi sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.

Bagiawan menjelaskan, dalam pelaksanaannya, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan berbagai instansi terkait, antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah stakeholder lainnya, untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok tetap aman dan distribusi berjalan lancar.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai komoditas kebutuhan pokok seperti gula, minyak goreng, dan tepung dengan harga distributor atau di bawah harga pasar,” jelasnya.

Lebih lanjut Bagiawan berharap, pasar murah ini mampu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan harga bahan pokok di lapangan.

Apabila terjadi gejolak harga, langkah-langkah strategis akan segera diambil, termasuk penambahan intensitas pasar murah maupun operasi pasar.

“Inflasi dapat terkendali, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan lebih mudah serta menyambut Hari Raya Idul Adha dengan aman, dan nyaman,” tutup Gia. (NHF/RIW/EPS)

BPKPAD Banjarmasin Beri Kuliah Umum di FISIP ULM

Banjarmasin – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, memberikan kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat, Senin (27/4).

Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo menjelaskan, kegiatan ini bertujuan membedah proses pengelolaan keuangan daerah.

Ket foto : Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo saat menyampaikan materi

“Intinya kita memberikan sesuatu yang mereka hanya dapat teori. Secara praktik mereka tidak tahu seperti apa proses, tahapan dan pelaksanaan dari APBD agar penggunaannya tepat sasaran. Hal itu yang kita jelaskan kepada mahasiswa,” jelas Edy.

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa diajak membedah secara langsung proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Dalam pemaparannya, Edy menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Edy menekankan pentingnya perencanaan yang matang melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Ia juga menyoroti tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD), dinamika kebutuhan pembangunan, serta tuntutan transparansi publik yang semakin tinggi.

“Kami juga memberikan gambaran mengenai pengelolaan APBD yang harus sesuai dengan tuntutan masyarakat dan yang mana lebih prioritas untuk lebih didahulukan, kemudian bertahap. Jadi bukan pemerintah tidak dapat memenuhi tapi dilihat dulu dan tentunya bertahap,” tutur Edy lebih lanjut.

Sementara dari sisi pendapatan daerah lanjutnya, perlu dilakukan optimalisasi sehingga PAD dapat terus meningkat untuk menuju pada mandiri.

“Jadi hal-hal ini kita sampaikan kepada mahasiswa agar antara teori dengan pelaksanaan di lapangan bisa sinkron dan pemahaman jadi sama mengenai pengelolaan APBD ini,” ujarnya.

Di samping itu, Ia berharap kuliah umum dengan mengandeng pemerintah seperti ini dapat terus dilakukan ULM maupun lembaga pendidikan lainnya, hingga nantinya dapat saling berkolaborasi terutama dalam melaksanakan pembangunan kota dengan nyaman.

“Jadi saling mengisi. Baik dari akademisi, mahasiswa. Jadi bisa membersamai masyarakat untuk membangun Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP ULM, Avela Dewi berharap, melalui kuliah umum ini mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh gambaran nyata praktik pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

“Kami sangat apresiatif sekali pemko bisa berkenan memberikan materi di kuliah umum mengenai pengelolaan keuangan negara agar mahasiswa tidak hanya tahu teori saja tapi tahu praktik di lapangan melalui gambar tadi,” ungkap Avela.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda akan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan publik. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Sah! Bupati Banjar Lantik Empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui BKPSDM menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah/janji empat pejabat pimpinan tinggi pratama, di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Senin (27/4).

Pelantikan dipimpin langsung Bupati Banjar Saidi Mansyur dan disaksikan Sekretaris Daerah Yudi Andrea, para staf ahli, asisten, kepala SKPD, serta camat se-Kabupaten Banjar.

Bupati Saidi Mansyur saat menyampaikan sambutan.(foto : MC Banjar)

Adapun pejabat yang dilantik yakni Rakhmat Dhany, sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nasrullah Sadiq sebagai Kepala BPKPAD, Anna Rosida Santi sebagai Kepala Bapperida, serta Ahmad Baihaqi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP).

Dalam sambutannya, Bupati Saidi Mansyur mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik dan menekankan pentingnya percepatan adaptasi serta optimalisasi kinerja.

“Saya yakin yang dilantik dapat beradaptasi dengan cepat. Fokus pada program perencanaan agar dalam satu tahun ke depan dapat menunjukkan peningkatan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas program pembangunan, baik fisik maupun pelayanan publik, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani isu strategis daerah seperti kesehatan dan kemiskinan.

Selain itu, Saidi mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana, mengingat Kabupaten Banjar termasuk wilayah rawan.

“Camat dan seluruh jajaran harus cepat berkoordinasi dengan dinas terkait dalam penanganan kondisi di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Banjar, Yudi Andrea menjelaskan, bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan, khususnya untuk mengisi jabatan strategis yang sebelumnya kosong.

“Pejabat yang dilantik telah melalui uji kompetensi. Ini menjadi langkah untuk memperkuat kinerja organisasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejumlah jabatan lain masih dalam proses pengisian, termasuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang saat ini masih dalam tahap asesmen di Kementerian Dalam Negeri.

“Dalam waktu dekat akan ada pembahasan lanjutan dengan Kemendagri, sehingga diharapkan segera ada penetapan pejabat definitif,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Tingkatkan Kemandirian Desa, PMD Kalsel Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, perkuat pembangunan kawasan perdesaan melalui berbagai program strategis.

Hingga tahun 2026, pemerintah daerah telah memfasilitasi sebanyak 15 kawasan perdesaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian dan perekonomian desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Frendy Arifin, baru-baru ini menjelaskan, dari total kawasan yang difasilitasi tersebut, sebanyak tiga kawasan telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP).

Ketiga kawasan tersebut yakni Kabupaten Banjar dengan konsep kawasan perdesaan agro minapolitan, Kabupaten Tabalong dengan kawasan perdesaan agrowisata hortikultura, serta Kabupaten Tanah Bumbu dengan kawasan perdesaan agropolitan.

“Penetapan kawasan prioritas ini dilakukan berdasarkan potensi unggulan masing – masing wilayah yang dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa,” ungkap Frendy.

Menurut Frendy, pengembangan kawasan perdesaan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga diarahkan pada penguatan potensi lokal yang dimiliki desa.

Dengan pendekatan tersebut, kawasan perdesaan diharapkan mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, Dinas PMD Kalsel juga terus mendorong pengembangan kawasan perdesaan berbasis pariwisata sebagai salah satu strategi diversifikasi ekonomi desa.

Potensi wisata yang dimiliki desa dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

“Pengembangan kawasan perdesaan pariwisata tidak hanya berfokus pada daya tarik wisata, tetapi juga mencakup penguatan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta promosi yang berkelanjutan,” sahut Frendy.

Lebih lanjut, pemerintah daerah juga terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat desa, agar mampu mengelola potensi yang dimiliki secara profesional.

Hal ini penting agar pengembangan kawasan perdesaan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

“Melalui berbagai program ini, kami berharap kawasan perdesaan di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pariwisata,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Perkuat Keamanan Siber, Diskominfo Kalsel Gandeng Poltek SSN Kembangkan SDM dan Teknologi

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan langkah strategis,, untuk memperkuat pertahanan siber daerah. Upaya ini diwujudkan melalui koordinasi dan konsultasi langsung ke Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN) di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/4).

Kunjungan ini dipimpin Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, didampingi staf terkait. Rombongan diterima langsung Direktur PSSN, Laksamana Pertama TNI Arnoldus Triono, beserta jajaran Wakil Direktur dan Ketua Jurusan.

Direktur PSSN, Laksamana Pertama TNI Arnoldus Triono, mengapresiasi inisiatif Pemprov Kalsel. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan momentum penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi keamanan informasi.

“Pertemuan ini merupakan event yang cukup menarik dan bagus terkait dengan kerjasama khususnya dalam hal bidang siber security. Kami akan mendukung sepenuhnya kerjasama ini, khususnya mungkin dalam hal kegiatan magang atau sharing knowledge ataupun konsultasi kepakaran,” ujarnya.

Arnoldus menambahkan, bahwa sinergi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak.

“Ini merupakan suatu momen yang baik dan kolaborasi yang bisa memberikan hasil atau outcome yang terbaik masing-masing tim nantinya, khususnya tim dari Diskominfo Kalsel dan taruna-taruni PSSN yang ikut ambil bagian dalam kegiatan kerjasama ini,” lanjutnya.

Rencana kerjasama ini mencakup poin-poin krusial, di antaranya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa Poltek SSN ke Diskominfo Kalsel, untuk membantu penguatan informasi di Pemprov kalsel.

Selain itu, poin kolaborasi lainnya meliputi sharing knowledge terkait keamanan informasi dan sistem elektronik, konsultasi kepakaran dan pengabdian masyarakat, kegiatan penelitian bersama serta peluang pengiriman mahasiswa baru putra/putri daerah.

Di tempat terpisah, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim menyatakan dukungannya, terhadap inisiasi kerjasama ini. Ia menilai perlunya dukungan dari lembaga akademis militer seperti PSSN, untuk memastikan tata kelola keamanan siber di Kalimantan Selatan tetap tangguh di tengah perkembangan teknologi.

Detail teknis kerjasama ini rencananya akan dimatangkan kembali melalui pertemuan lanjutan secara daring yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam waktu dekat. (Diskominfo-RIW/EPS)

Menuju Baitullah, Jemaah Haji Kloter 1 Terbang Melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor

Banjarbaru – Bandara Internasional Syamsudin Noor kembali layani angkutan haji periode 1447 H/2026.

Penerbangan kloter pertama jemaah haji area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tahun ini, diberangkatkan pada Jumat (24/4) pukul 00.40 WITA.

Rombongan terbang dari Bandara Internasional Syamsudin Noor menggunakan pesawat jenis A330-300 Garuda Indonesia, dengan nomor penerbangan GA8101. Total sebanyak 359 jamaah haji diberangkatkan pada penerbangan ini.

“Kami bersyukur dan bangga kembali dipercaya sebagai bandara embarkasi sehingga dapat mengantarkan para jamaah haji tahun ini”, tutur General Manager Bandara Syamsudin Noor, Stephanus Milyas Wardana.

Milyas menambahkan, pada periode haji 2026, rencananya akan diberangkatkan total 6.834 jemaah haji pada rentang waktu 24 April – 21 Mei 2026, sementara untuk jadwal debarkasi dilaksanakan pada 4 Juni – 1 Juli 2026.

Manajemen Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memastikan kesiapan fasilitas kebandarudaraan maupun para personel dalam kondisi prima, selama periode angkutan udara haji.

Selain itu, komunikasi dan koordinasi aktif dengan para pihak terkait juga senantiasa dijalin, seperti Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Selatan, Imigrasi, maskapai, dan instansi lainnya demi menjamin kelancaran proses embarkasi hingga debarkasi nantinya.

Sebagai upaya memberikan pelayanan khusus periode haji, Manajemen InJourney Airports menyediakan pelayanan screening pemeriksaan keamanan di Asrama Haji Banjarmasin. Hal ini sebagai upaya untuk memudahkan proses boarding para jamaah haji.

Nantinya setelah proses tersebut dilakukan, rombongan diantarkan menggunakan 10 unit bus secara beriringan dari Asrama Haji Banjarmasin menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor. Melalui prosedur tersebut, jemaah haji dapat langsung memasuki pesawat melalui garbarata.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam embarkasi haji atas sinergi yang terjalin. Tentunya kami berharap agar proses angkutan udara haji kali ini berjalan dengan aman dan lancar, serta para jemaah haji menjadi haji yang mabrur”, tutup Millyas. (AP-RIW/EPS)

Kemnaker Sinkronkan Pelatihan Vokasi dengan Industri KEK, 60 Ribu Kuota Pelatihan Disiapkan

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai menyelaraskan pelatihan vokasi dengan kebutuhan nyata industri.

Langkah ini dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara program pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja di lapangan, sekaligus memastikan penyerapan tenaga kerja lebih optimal.

Sinergi hulu hingga hilir penyiapan sumber daya manusia (SDM) ini dibahas dalam High – Level Roundtable Discussion on Link and Match terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/4).

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan, forum yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut bertujuan menyelaraskan program vokasi pemerintah dengan kebutuhan riil industri di kawasan KEK dan PSN.

Menurutnya, industri di KEK masih membutuhkan dukungan untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing sektor.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kemnaker memiliki instrumen penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.

“Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN,” kata Menaker.

Salah satu hasil utama forum ini adalah pemetaan kebutuhan pelatihan spesifik dari masing-masing KEK.

Dalam diskusi terungkap bahwa program pelatihan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai dengan kawasan industri.

Menanggapi hal tersebut, Kemnaker akan menyesuaikan pelaksanaan pelatihan vokasi agar lebih tepat sasaran, khususnya untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN.

“Tadi kita petakan apa yang bisa kita lakukan ke depan, lebih konkret, lebih kolaboratif. Ada KEK yang bilang kami butuh pelatihan ke arah sini, tapi balai yang ada di Kemnaker belum sepenuhnya siap. Ini yang insyaallah akan difasilitasi oleh Kemenko,” ujar Yassierli.

Forum juga menyepakati bahwa sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 sebanyak 60.000 peserta akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan industri di KEK dan PSN.

Selain itu, pemerintah menargetkan pemerataan Program Pemagangan (MagangHub) 2026 di seluruh 25 KEK di Indonesia, sehingga peserta dapat memperoleh pengalaman kerja langsung di berbagai kawasan industri.

Menaker menambahkan, pelatihan vokasi di BLK memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni antara dua hingga tiga bulan.

Dengan keunggulan tersebut, pelatihan ke depan tidak hanya dilakukan di balai milik pemerintah, tetapi juga dimungkinkan berlangsung langsung di fasilitas industri atau pabrik yang telah beroperasi di kawasan KEK.

Ia menegaskan, forum ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan awal dari kolaborasi berkelanjutan antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan para pengelola KEK.

Hasil pemetaan kebutuhan yang telah disusun akan segera ditindaklanjuti secara teknis, dengan Kemenko Perekonomian berperan sebagai koordinator lintas kementerian.

“Kami menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran untuk penyiapan SDM. Inilah yang lebih sustain. Mari kita buat gerakan peningkatan produktivitas bersama – sama,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: Perluasan Jaminan Sosial Harus Menjangkau Pekerja Informal

Jakarta — Pemerintah terus memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, termasuk pekerja rumah tangga, pengemudi ojek daring, kurir, serta pekerja perikanan dan perkebunan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, bahwa perlindungan sosial merupakan hak setiap pekerja dan harus dapat diakses tanpa terkecuali.

“Semangat utama kita adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan,” ujar Yassierli dalam Seminar Strengthening Indonesia’s Social Security: The Politics of Protection and The Role of Social Dialogue in Building the Welfare State di Jakarta, Kamis (23/4).

Ia menyampaikan, bahwa tantangan saat ini adalah memastikan pekerja sektor informal dapat masuk dalam skema jaminan sosial yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh pekerja formal.

Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan regulasi bagi pekerja di sektor ekonomi digital dan kelompok rentan lainnya agar memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab pemberi kerja.

Selain itu, pekerja rumah tangga juga didorong masuk dalam sistem jaminan sosial nasional melalui penguatan regulasi, sehingga diakui sebagai pekerja dan memperoleh hak perlindungan.

“BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar lembaga asuransi. Fokus utamanya adalah memperluas kepesertaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pekerja,” kata Yassierli.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Data terintegrasi penting untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial di masa depan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Syaiful Hidayat menambahkan, bahwa seluruh pekerja, baik formal maupun informal, menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan.

“Mari kita bangun bersama agar perlindungan pekerja tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

DPRD Kalsel Dorong Perencanaan Infrastruktur Terintegrasi dan Berkelanjutan

Banjarmasin – DPRD Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya, mendorong perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang, terintegrasi, dan berbasis koordinasi lintas pemerintahan.

Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Ahmad Sarwani, Kamis (23/4) menyampaikan, kejelasan kewenangan antar level pemerintahan menjadi kunci utama untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia menegaskan, sinergi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga instansi vertikal, seperti Balai harus diperkuat sejak tahap perencanaan.

“Tantangan geografis daerah yang memengaruhi distribusi material pembangunan, diperlukan perencanaan komprehensif, agar setiap kendala dapat diantisipasi sejak awal,” ucapnya

Sarwani menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara parsial, karena dampaknya yang saling berkaitan antarwilayah, khususnya antara kawasan hulu dan hilir. Untuk itu, pendekatan terintegrasi menjadi hal yang mutlak dalam setiap perencanaan.

Dari sisi teknis, DPRD Kalsel mendorong, setiap proyek didasarkan pada kajian mendalam, termasuk dalam pemilihan material.

“Infrastruktur ini harus dibangun memiliki kualitas dan daya tahan yang optimal,” harapnya.

Lebih lanjut, Sarwani menambahkan, DPRD Kalsel juga mengapresiasi pentingnya perencanaan yang dimulai dari tingkat bawah melalui mekanisme Musrenbang, untuk memastikan program pembangunan benar – benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga harus proaktif menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun instansi terkait, termasuk dalam memanfaatkan peluang pendanaan melalui skema sharing anggaran.

“Melalui langkah ini, pembangunan infrastruktur di Kalsel, dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat secara merata,” pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)

ESDM Kalsel Klarifikasi Isu IUP Tanpa Dokumen Lingkungan, Ini Penjelasannya

Banjarbaru – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan klarifikasi terkait isu sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang disebut tidak memiliki dokumen lingkungan.

Klarifikasi ini disampaikan, menyusul temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terkait kepatuhan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun anggaran 2023 hingga 2025.

Plt Kepala Dinas ESDM Kalsel, Nasrullah menegaskan, bahwa seluruh IUP yang diterbitkan pada dasarnya telah dilengkapi dokumen lingkungan sesuai ketentuan perundang – undangan.

Ia meluruskan, temuan BPK bukan terkait ketiadaan dokumen, melainkan adanya perusahaan yang belum melakukan revisi dokumen lingkungan setelah penambahan area penunjang atau project area.

“Kami melakukan klarifikasi karena berkembang isu bahwa ada IUP yang tidak memiliki AMDAL. Perlu kami tegaskan, izin usaha pertambangan tidak mungkin terbit tanpa dokumen lingkungan,” ujarnya di Banjarbaru, Kamis (23/4).

Menurut Nasrullah, temuan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan melalui Inspektorat, dan seluruh langkah penanganan telah dijalankan oleh pihaknya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Kalsel, Gayatri Agustina menjelaskan, bahwa rekomendasi BPK berkaitan dengan penerbitan persetujuan project area yang belum diikuti perubahan persetujuan lingkungan.

Ia menerangkan, project area merupakan area penunjang kegiatan pertambangan di luar wilayah IUP, seperti kantor operasional, fasilitas pengolahan, maupun tempat penyimpanan bahan bakar.

“Temuannya bukan pada kegiatan produksi, melainkan pada kewajiban administratif, yakni revisi dokumen lingkungan karena adanya penambahan project area. Area ini hanya fasilitas penunjang, bukan area produksi,” jelasnya.

Gayatri menambahkan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, pemegang IUP diperbolehkan mengajukan area penunjang di luar wilayah izin.

Namun, perubahan tersebut wajib diikuti dengan revisi dokumen lingkungan serta dimasukkan dalam rencana reklamasi dan rencana pascatambang.

Dari total 136 IUP mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang menjadi kewenangan Dinas ESDM Kalsel, tercatat lima IUP batuan yang belum melakukan revisi persetujuan lingkungan sebagaimana rekomendasi BPK. Seluruh perusahaan tersebut telah diberikan surat peringatan sebagai tindak lanjut.

Dinas ESDM Kalsel juga telah menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Inspektorat dan BPK pada 26 Maret 2026, serta menembuskan laporan tersebut kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada April 2026.

“Semua rekomendasi BPK sudah kami tindak lanjuti dan kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Kami juga memastikan pemegang IUP memenuhi kewajiban revisi dokumen lingkungan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)