April 2026 – Laman 3 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Balik Nama Kendaraan Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Warga Tetap Diminta Cek Status Kendaraan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terus memberikan kemudahan layanan administrasi bagi masyarakat, salah satunya pada proses balik nama kepemilikan kendaraan bermotor.

Kini, proses balik nama tidak lagi mewajibkan penggunaan KTP pemilik lama, selama seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPPD Samsat Bapenda Kalsel

Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, baru-baru ini menjelaskan, bahwa kebijakan ini mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, yang memberikan kemudahan dalam proses administrasi kendaraan.

Menurut Subhan, sejumlah dokumen yang harus disiapkan dalam proses balik nama antara lain KTP pemilik baru, STNK dan BPKB asli, bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor, serta kuitansi pembelian.

Dengan kelengkapan tersebut, masyarakat tidak lagi harus menghadirkan KTP pemilik lama dalam proses pengurusan.

“Ini tentu memudahkan masyarakat, terutama dalam transaksi jual beli kendaraan yang sering kali terkendala karena tidak adanya KTP pemilik sebelumnya,” ujar Subhan.

Namun demikian, Ia menegaskan, bahwa KTP pemilik lama tetap diperlukan dalam kondisi tertentu, seperti pada proses balik nama kendaraan yang berasal dari hibah atau warisan. Dalam kasus tersebut, dokumen tambahan seperti surat keterangan waris juga harus disertakan.

“Selain memberikan kemudahan, kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti sebelum melakukan balik nama kendaraan, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan status kendaraan atau cek blokir,” lanjut Subhan.

Subhan menjelaskan, pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kendaraan tidak dalam kondisi bermasalah, seperti terlibat kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, atau dalam status pemblokiran.

Dengan memastikan status kendaraan sejak awal, proses administrasi dapat berjalan lebih lancar tanpa hambatan di kemudian hari.

Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa proses balik nama kendaraan harus dilakukan di Samsat induk, karena memerlukan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru di Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan.

Sementara itu, layanan Samsat keliling atau mobile belum dapat melayani penerbitan BPKB.

“Dengan memastikan seluruh persyaratan lengkap dan status kendaraan jelas, proses balik nama akan lebih cepat dan tidak menemui kendala,” tutup Subhan. (MRF/RIW/EPS)

Lindungi Perempuan dan Anak, Pemko Banjarmasin Sosialisasikan Perda PPA

Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – DP3A Kota Banjarmasin, melaksanakan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di salah satu hotel, di Banjarmasin, Selasa (28/4). Kegiatan dibuka Kepala DP3A Banjarmasin Muhammad Ramadhan, didampingi Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Banjarmasin Miftah Al Hadir.

“Kita melaksanakan sosialisasi Perda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak,” ungkap Ramadhan, kepada sejumlah wartawan.

Ket foto : Kepala DP3A Banjarmasin Muhammad Ramadhan

Sosialisasi ini, lanjutnya, diikuti 100 peserta dari berbagai pihak perlindungan perempuan dan anak di Kota Banjarmasin.

“Keberadaan perda ini untuk memperkuat peranan masyarakat agar turut serta dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kedepannya,” ujar Ramadhan.

Dimana, tambahnya, tujuan kehadiran Perda ini untuk mengenalkan Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang baru disahkan Pemerintah Kota dan DPRD Banjarmasin, pada November 2025 lalu.

Selama ini, DP3A Kota Banjarmasin terus memaksimalkan layanan mereka, sehingga berdampak pada laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami peningkatan.

“Meningkatnya laporan tersebut, membuktikan kepercayaan masyarakat kepada DP3A Banjarmasin mengalami peningkatan,” tutur Ramadhan.

Diharapkan, dengan kehadiran Perda PPA ini, dapat lebih memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Kota Banjarmasin.

“Kami menghimbau kepada masyarakat, perempuan, dan anak yang menjadi korban kekerasan agar dapat langsung melapor,” ucap Ramadhan.

Kehadiran Perda PPA ini mendapatkan apresiasi serta dukungan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti yang disampaikan Ketua LPA Kalsel, Nurhikmah.

Nurhikmah mengatakan, hadirnya Perda Nomor 10 Tahun 2025, tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Banjarmasin, merupakan hal yang sangat baik.

“LPA Kalsel menyambut baik kehadiran Perda PPA ini,” ungkapnya.

Dimana diyakini, perda ini mampu menghadirkan jawaban atas permasalahan sosial di lingkungan masyarakat, terutama terkait perempuan dan anak.

Kehadiran perda ini juga menjawab perubahan regulasi, sehingga dapat menjawab permasalahan yang belum terakomodir selama ini.

“Perda ini hadir sebagai bentuk pencegahan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya perempuan dan anak di Kota Banjarmasin,” ujar Nurhikmah.

Sosialisasi Perda Penyelenggaraan PPA ini dilaksanakan selama dua hari, 28 sampai 29 April 2026. (SRI/RIW/EPS)

Kemnaker Perkuat Pembekalan Mahasiswa, Hadapi Green Jobs dan Dunia Kerja Digital

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan melalui Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker), terus memperkuat pembekalan mahasiswa untuk menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat, termasuk transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan (AI), serta peluang kerja baru di sektor green jobs (pekerjaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi).

Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan jabatan bertajuk Future-Proofing Your Career: Navigating the Green Job Wave 2026 yang diikuti mahasiswa dan alumni Polteknaker di Jakarta, Senin (27/4/).

Kegiatan ini menjadi ruang untuk menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

Plt Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani mengatakan, mahasiswa perlu mempersiapkan diri sejak dini agar mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.

“Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Mahasiswa perlu membekali diri tidak hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar,” ujar Estiarty.

Ia menambahkan, pemahaman terhadap kebutuhan industri menjadi kunci agar lulusan dapat lebih cepat terserap di pasar kerja.

Menurut Estiarty, Polteknaker selama ini menunjukkan capaian positif dalam menyiapkan lulusan siap kerja, yang tercermin dari tingginya serapan alumni di berbagai sektor industri maupun kewirausahaan.

Seiring perkembangan tersebut, kebutuhan terhadap kompetensi baru juga semakin meningkat. Sejumlah profesi yang banyak dibutuhkan antara lain pengembang perangkat lunak lengkap (full stack engineer), analis data (data scientist), spesialis pemasaran digital, pengelola media sosial, kreator konten, hingga mitra bisnis sumber daya manusia (human resources business partner).

Estiarty menilai, generasi muda perlu memahami bahwa jalur karier ke depan semakin dinamis dan tidak selalu linear.

“Jangan terpaku pada satu pilihan pekerjaan. Peluang baru akan terus muncul seiring perkembangan dunia kerja,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara capaian akademik dan kemampuan praktis yang dibutuhkan industri, seperti adaptasi teknologi, komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, serta ketahanan dalam menghadapi tantangan kerja.

Sementara itu, Direktur Polteknaker Yoki Yulizar menyampaikan, bahwa perubahan dunia kerja tidak hanya dipengaruhi digitalisasi dan otomatisasi, tetapi juga arah pembangunan berkelanjutan.

“Green economy tidak hanya terkait isu lingkungan, tetapi juga menyangkut daya saing industri dan ketenagakerjaan. Ketika model bisnis berubah, kebutuhan tenaga kerja juga ikut berubah,” ujar Yoki.

Melalui pembekalan tersebut, Kemnaker berharap lulusan Polteknaker semakin siap menghadapi transformasi dunia kerja dan perkembangan green jobs dengan kompetensi yang relevan, adaptif, dan berdaya saing. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Hari Otda ke-30, Gubernur Muhidin Terima Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kinerja Tinggi

Jakarta – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Status Kinerja Tinggi pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 yang diselanggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin (27/4) di Jakarta Pusat.

Gubernur Kalsel, Muhidin, menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha bersama 4 (empat) provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2025.

Selain itu, juga ada 15 kabupaten, diantaranya Banyuwangi dan Hulu Sungai Selatan (Kalsel), serta sembilan pemerintahan kota, termasuk Kota Tangerang dan Kota Semarang.

Total ada 30 pemerintah provinsi (Pemprov), pemerintah kabupaten (Pemkab), dan pemerintah kota (Pemkot), menerima penghargaan atas prestasinya berdasar penilaian Kemendagri.

Gubernur, Muhidin menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalsel, menerima penghargaan sebagai satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa

“Alhamdulillah Kalsel masuk dalam lima besar daerah yang menerima penghargaan,” ujar Gubernur Muhidin usai mengikuti upacara.

Selanjutnya, Gubernur mengajak bupati/wali kota se Kalsel, terus melakukan otonomi daerah di tempat masing-masing sebaik-baiknya.

“Mari kita bersama – sama yang akan datang, melaksanakan otonomi daerah di daerah masing – masing dengan sebaik mungkin,” pesan gubernur.

Gubernur juga mengajak para kepala daerah di Kalsel khususnya, terus memberikan dan menghadirkan pelayanan publik setiap saat.

“Jadi kita siap siaga setiap saat untuk melaksanakan kebijakan kita sehari-hari,” pungkas gubernur.

Penghargaan yang diberikan Kemendagri pada peringatan Hari Otda tahun ini, adalah Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha untuk Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang dinilai berprestasi tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Penghargaan lain, National Governance Awards 2026, yaitu apresiasi atas inovasi dan terobosan kepala daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penghargaan Kinerja Tinggi yaitu penghargaan nasional diberikan kepada pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.

Hari Otda diperingati setiap 25 April, dan tahun ini mengangkat tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, dan bertindak selaku inspektur upacara, Wamendagri Bima Arya Sugiarto.

Dalam amanatnya, Bima menyampaikan beberapa pesan mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pesan tersebut terkait evaluasi dan juga rencana-rencana konsolidasi untuk menyempurnakan otonomi daerah.

“Ada satu kata yang sangat lekat dengan otonomi daerah. Satu kata yang menjadi roh dari otonomi daerah dibandingkan dengan sistem yang lain, yaitu kewenangan. Kewenangan inilah yang menjadi pembeda antara 30 tahun otonomi daerah dengan era sebelumnya,” ucap Bima.

Menurutnya, Otda adalah proses tanpa henti. Otda juga bukan hal yang statis dan tidak berubah. Dia mengatakan 30 tahun adalah proses untuk terus menyempurnakan, memperbaiki, mengevaluasi Otda melalui konsepsi kewenangan yang lekat dengan Otda.

Bima menegaskan, kewenangan tanpa kemampuan adalah angan-angan. Otda bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawa untuk terus memberikan, menghadirkan pelayanan publik serta membangun pemerintahan yang berintegritas.

“Kewenangan tanpa integritas juga hanya melahirkan kesewenang – wenangan dan operasi tangkap tangan,” pesan Bima. (BIROADPIM-RIW/EPS)

Ekspedisi Rupiah Kalimantan, Upaya Bank Indonesia Perkuat Layanan Rupiah di Wilayah Sungai Kalimantan

Banjarmasin – Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut memperkuat layanan Rupiah untuk masyarakat di wilayah perairan sungai melalui Ekspedisi Rupiah Kalimantan (ERK) 2026 yang dilaksanakan seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Wilayah Kalimantan pada 27-30 April 2026.

Giat dimulai dengan Seremonial Kick Off dan Pelepasan Tim ERK 2026 dilaksanakan secara serentak pada 27 April 2026. Kegiatan Kick Off dan Pelepasan Tim ERK 2026 dipusatkan di Dermaga Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang dipimpin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, dan Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) XIII, Laksamana Muda TNI Sumarji Bimoaji.

ERK 2026 merupakan keberlanjutan dari Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 yang telah Kick Off di Surabaya pada 23 April 2026, sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia, menjangkau layanan kas ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang layak edar sekaligus menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, ERK 2026 menjangkau masyarakat yang berada di wilayah aliran sungai strategis di Kalimantan, antara lain Sungai Kayan di Kalimantan Utara, Sungai Mahakam dan Sungai Kandilo di Kalimantan Timur, Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Tengah, serta Sungai Sambas Besar di Kalimantan Barat.

Wilayah tersebut merupakan jalur utama aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

Selain menghadirkan layanan kas keliling susur sungai sebagai bagian dari implementasi Clean Money Policy, ERK 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat secara terintegrasi guna memenuhi kebutuhan uang tunai masyarakat secara aman dan tepat waktu, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan transaksi non-tunai, serta kualitas hidup masyarakat di wilayah sasaran, meliputi:

 Edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah
 Edukasi kebanksentralan dan sistem pembayaran digital melalui QRIS dan PeKA (Peduli, Kenali, Adukan)
 Layanan Perpustakaan Keliling
 Penyuluhan dan layanan kesehatan
 Edukasi kesiapsiagaan bencana, khususnya pada wilayah perairan sungai

Sinergi dan Kolaborasi menjadi landasan utama pelaksanaan ERK 2026. Dalam pelaksanaan kegiatan ERK 2026, Bank Indonesia didukung penuh TNI Angkatan Laut dalam mobilisasi armada serta pengamanan kegiatan di wilayah perairan. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang inklusif bagi masyarakat di sepanjang aliran sungai Kalimantan.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperluas jangkauan layanan kas dan edukasi hingga ke pelosok negeri, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah dan mendukung ketahanan sistem keuangan nasional. (BIKalsel-RIW/EPS)

Peneliti Gemologi Prancis Kunjungi Museum Lambung Mangkurat, Dalami Sejarah Intan Kalsel

Banjarbaru – Kunjungan tim peneliti gemologi internasional asal Prancis ke Kalimantan Selatan, tidak hanya berfokus pada aktivitas lapangan di kawasan pertambangan dan perdagangan intan, tetapi juga menyentuh aspek sejarah dan edukasi. Salah satu agendanya adalah kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat, Senin (27/4).

Tim dari Laboratoire de Gemmologie yang dipimpin Agatha Cristol, didampingi Badan Pengelola Geopark Meratus, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, serta Bappeda Kalsel, memanfaatkan kunjungan tersebut untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah geologi, budaya, dan perkembangan industri intan di daerah ini.

Tim Gemologi Prancis melihat benda koleksi museum tentang pendulangan intan.(foto : Muslam Kalsel)

Di museum, rombongan meninjau berbagai koleksi artefak yang menggambarkan keterkaitan masyarakat lokal dengan kekayaan alam, khususnya intan yang menjadi salah satu identitas Kalimantan Selatan.

Plt Kepala Museum Lambung Mangkurat, Raudati Hildayati, menyambut positif kunjungan tersebut dan menilai kehadiran peneliti internasional menjadi momentum penting, memperkuat peran museum sebagai pusat edukasi dan referensi ilmiah.

“Kunjungan ini sangat berarti bagi kami. Museum tidak hanya menjadi ruang penyimpanan sejarah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran yang mampu menjembatani pengetahuan lokal dengan kajian ilmiah internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, interaksi langsung antara peneliti dan pengelola museum turut membuka ruang pertukaran pengetahuan, terutama terkait karakteristik geologis intan Kalimantan yang memiliki keunikan tersendiri.

“Kami berharap melalui kunjungan ini, potensi dan kekayaan sejarah intan Kalimantan Selatan semakin dikenal luas, sekaligus membuka peluang kolaborasi riset ke depan,” tambahnya.

Kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat menjadi pelengkap dari rangkaian kegiatan penelitian yang berlangsung pada 26 April hingga 2 Mei 2026.

Sebelumnya, tim juga telah mengunjungi lokasi penambangan tradisional intan di Cempaka, tempat pengolahan, serta pasar intan. (SYA/RIW/EPS)

Rumah Produksi Bigfast Diresmikan, Wali Kota Erna Lisa Halaby Dorong UMKM Banjarbaru Tembus Pasar Nasional

Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, meresmikan Rumah Produksi UMKM Bigfast di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Senin (27/4).

Peresmian tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Banjarbaru, memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan dan pemberdayaan produk lokal.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, Camat Liang Anggang, serta Lurah Landasan Ulin Barat.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama, mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Banjarbaru.

Rumah produksi Bigfast sendiri merupakan unit usaha milik Ani, yang memproduksi berbagai kebutuhan rumah tangga seperti sabun cuci piring, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih lantai.

Produk ini diharapkan mampu bersaing di pasar yang lebih luas dengan kualitas yang terus ditingkatkan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarbaru menyampaikan apresiasi terhadap semangat dan konsistensi pemilik usaha. Ia menilai, keberadaan rumah produksi ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kebangkitan ekonomi masyarakat.

“Rumah produksi Bigfast ini walaupun sederhana, diharapkan ke depan mampu menyuplai hingga ke seluruh Indonesia. Pemerintah Kota Banjarbaru juga akan terus mendorong penggunaan produk lokal, termasuk di lingkungan perkantoran,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa produk Bigfast telah mulai digunakan di sejumlah tempat usaha, seperti pusat perbelanjaan dan restoran, yang menjadi indikasi positif terhadap kualitas dan kepercayaan pasar.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya inovasi bagi pelaku UMKM agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan industri yang semakin dinamis, terutama di era digital saat ini.

Ia juga menyoroti bahwa tantangan utama UMKM terletak pada standarisasi produk dan efisiensi produksi, sehingga kehadiran rumah produksi ini diharapkan dapat menjadi solusi.

“Usaha kecil dan menengah adalah tulang punggung ekonomi kota. Karena itu, saya berpesan agar pengelola rumah produksi ini terus berinovasi dan menciptakan terobosan agar produk lokal memiliki daya saing,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Wali Kota Banjarbaru menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan dan seluruh karyawan Rumah Produksi Bigfast, serta apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan fasilitas tersebut.

Peresmian ini diharapkan menjadi momentum bagi UMKM di Banjarbaru untuk terus berkembang, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jangkauan pasar hingga tingkat nasional. (MedCenBjb-RIW/EPS)

Magang Nasional Batch I Ditutup, Kemnaker Perkuat Sertifikasi Kompetensi dan Akses Kerja

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menutup Program Pemagangan Nasional Batch I yang diikuti 16.112 peserta pada periode Oktober 2025 hingga April 2026.
Penutupan program dilakukan di Jakarta, Jumat (24/4).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam sambutannya menegaskan, bahwa program pemagangan merupakan bagian dari strategi penguatan kompetensi tenaga kerja nasional yang tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga membangun kesiapan kerja berbasis keterampilan.

Sejalan dengan itu, setelah menyelesaikan program, peserta akan melanjutkan ke tahap sertifikasi kompetensi sebagai bentuk pengakuan atas keterampilan yang telah diperoleh di dunia kerja.

“Kami mengajak adik – adik peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini karena sertifikasi kompetensi diberikan secara gratis sebagai pengakuan atas keterampilan yang dimiliki,” ujar Yassierli.

Untuk itu, Ia juga meminta para peserta mempersiapkan diri dengan belajar sebelum mengikuti uji kompetensi di balai pelatihan Kemnaker maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bermitra dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Lebih lanjut, Yassierli menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Batch I.

Dari hasil evaluasi tersebut, Kemnaker menekankan pentingnya pemerataan pelaksanaan program agar tidak terpusat di Pulau Jawa, melainkan lebih merata di seluruh Indonesia untuk memperluas kesempatan bagi putra – putri daerah.

Selain pemerataan wilayah, program juga akan diperluas agar terbuka bagi seluruh program studi, tidak terbatas pada jurusan tertentu.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan, Kemnaker turut mengkaji penguatan keterlibatan perusahaan, termasuk skema kontribusi yang lebih terstruktur untuk mendukung pembinaan peserta.

Menurut Yassierli, sejumlah perusahaan telah menunjukkan praktik baik dalam pemagangan melalui pemberian proyek kerja, evaluasi berkala, hingga pendampingan langsung, yang akan terus diperkuat dalam skema kemitraan yang lebih luas.

“Tahun ini fokusnya memberikan pengalaman kerja. Ke depan, kami ingin tidak hanya pengalaman kerja, tetapi juga memastikan peserta memiliki sertifikat kompetensi dan peluang lebih besar untuk diserap oleh industri,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari penguatan tersebut, Yassierli menyampaikan bahwa Kemnaker terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui pengembangan platform SiapKerja, termasuk fitur KarirHub yang menyediakan informasi lowongan kerja dari berbagai sektor.

“Kami terus mengintegrasikan SiapKerja dengan portal-portal swasta agar seluruh lowongan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, dapat terkonsolidasi dalam satu platform,” katanya.

Melalui platform tersebut, Ia mendorong peserta untuk memanfaatkan KarirHub sebagai sarana mencari peluang kerja, sekaligus mengajak perusahaan lebih aktif membuka lowongan agar akses kerja semakin luas.

Di akhir pernyataannya, Yassierli menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan mitra dan mentor atas kontribusinya dalam menyukseskan Program Pemagangan Nasional Batch I. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker Ajak Serikat Pekerja Perkuat Kompetensi Hadapi Transformasi Dunia Kerja

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), tidak hanya berperan dalam advokasi, tetapi juga menjadi penggerak peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk menghadapi transformasi dunia kerja yang kian cepat.

Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Kongres ke-VII Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Jakarta, Jumat (24/4).

Menurut Yassierli, perubahan dunia kerja saat ini berlangsung sangat cepat, didorong dinamika global, percepatan digitalisasi, serta perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang menggeser kebutuhan keterampilan di berbagai sektor industri. Kondisi ini menuntut pekerja Indonesia untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif di pasar kerja.

Dalam konteks tersebut, Ia menilai serikat pekerja memiliki peran strategis dalam menyiapkan anggotanya menghadapi perubahan tersebut, termasuk melalui dorongan peningkatan keterampilan dan produktivitas.

“Pekerja Indonesia harus memiliki daya saing dan kompetensi yang kuat. Serikat pekerja juga memiliki peran penting untuk menyiapkan anggotanya menghadapi transformasi dunia kerja yang sangat cepat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam hal ini, serikat pekerja berperan sebagai jembatan antara kebutuhan industri dan pengembangan kapasitas tenaga kerja.

Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Ketenagakerjaan membuka ruang kolaborasi dengan SP/SB untuk menghadirkan program pelatihan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan industri.

Program tersebut mencakup peningkatan keterampilan teknis dan nonteknis, sertifikasi kompetensi, edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta penguatan produktivitas kerja.

“Silakan sampaikan kebutuhan pelatihan yang diperlukan. Pemerintah siap memfasilitasi agar pekerja memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang semakin baik,” katanya.

Selain penguatan kompetensi, Yassierli juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan pekerja. Upaya ini dilakukan melalui penguatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta dorongan perluasan perlindungan bagi pekerja platform digital, termasuk pengemudi dan kurir daring.

Ia juga mengajak serikat pekerja untuk aktif memberikan masukan terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan yang tengah dibahas.

Menurutnya, hubungan industrial yang sehat hanya dapat dibangun melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

“Semangat kita sama, yaitu memajukan industri sekaligus menyejahterakan pekerja. Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk masukan dan rekomendasi terbaik dari forum ini,” tuturnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: Lulusan Perguruan Tinggi Harus Miliki Strategi Triple Readiness Hadapi Era AI

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyatakan, bahwa ijazah akademik bukan lagi jaminan tunggal untuk memenangkan persaingan di pasar kerja global yang kian dinamis.

Menaker mengimbau para lulusan perguruan tinggi untuk membekali diri dengan strategi “Triple Readiness” (Tiga Kesiapan) untuk menghadapi disrupsi teknologi, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Hal tersebut disampaikan Menaker saat memberikan Orasi Ilmiah dalam acara Wisuda Program Sarjana dan Magister Universitas Paramadina yang bertajuk “Membangun Generasi Inovatif, Kompetitif, dan Berintegritas Menuju Indonesia Maju” di Jakarta, Sabtu (25/4).

Dalam orasinya, Menaker memaparkan data yang menunjukkan bahwa pergeseran lanskap dunia kerja sedang terjadi secara masif. Mengutip data LinkedIn, Ia menyebutkan, bahwa 80 persen pekerjaan saat ini tidak ada 20 tahun yang lalu. Bahkan, diprediksi sekitar 50 persen pekerjaan yang ada saat ini akan menjadi tidak relevan dalam sepuluh tahun ke depan.

“Dunia kerja terus berubah seiring perubahan teknologi. Tantangan terbesar kita saat ini adalah digital skill gap. Saat ini, pekerja kita yang memiliki keterampilan digital baru mencapai 27 persen, jauh di bawah standar global yang berada di angka 60 hingga 70 persen,” ujar Yassierli di hadapan para wisudawan.

Namun, di balik pergeseran lanskap dunia kerja ini, Menaker menyatakan ada peluang ekonomi baru yang harus dioptimalkan generasi muda, seperti greeneconomy, digital platform, dan care economy.

Oleh karenanya, agar lulusan perguruan tinggi dapat menangkap peluang-peluang pada lanskap dunia kerja baru tersebut, Menaker mengenalkan konsep Triple Readiness.

Pertama, Technical Skills Readiness. Menaker menjelaskan, lulusan perguruan tinggi perlu menyiapkan penguasaan keterampilan teknis yang relevan dengan industri masa depan, seperti keterampilan digital tingkat lanjut (advanced digital skills) dan keterampilan ekonomi hijau (green jobs).

Ia mengingatkan bahwa kemampuan sekadar menggunakan media sosial bukanlah keterampilan digital yang dicari industri.

Kedua, Human Skills Readiness. Di tengah masifnya penggunaan AI, Menaker menegaskan bahwa human skills seperti berpikir kritis, empati, kepemimpinan, dan kreativitas tetap menjadi pembeda utama.

“AI tidak akan bekerja optimal tanpa sentuhan manusia. Human skills membuat pengguna memahami konteks, batasan, dan risiko AI,” tambahnya.

Ketiga, Market Entry Readiness. Menaker menyebut kesiapan ini berkaitan dengan kemampuan lulusan untuk memahami dinamika industri. Oleh karenanya, Ia mendorong wisudawan untuk memiliki portofolio yang kuat, pengalaman magang, dan sertifikasi kompetensi sebagai bukti konkret kapabilitas mereka di mata perusahaan.

Dalam acara tersebut, Menaker juga menyoroti urgensi penguasaan AI. Berdasarkan survei, hampir 70% pemimpin bisnis di Indonesia menyatakan tidak akan merekrut kandidat yang tidak memiliki kemampuan dasar terkait AI.

Hal ini sejalan dengan peningkatan permintaan pekerjaan dengan AI skills di Asia Tenggara yang melonjak hingga 2,4 kali lipat dalam lima tahun terakhir.

“Saat ini yang dicari industri adalah skills, not school. Kami melihat peningkatan empat kali lipat jumlah lowongan kerja yang lebih mementingkan kompetensi nyata dibanding sekadar gelar administratif dalam satu dekade terakhir,” tegasnya.

Di akhir orasinya, Menaker menegaskan komitmen pemerintah menyediakan akses pengembangan kompetensi bagi seluruh anak bangsa.

Melalui 44 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Kemnaker terus menggencarkan program reskilling dan upskilling.

“Kuncinya adalah growth mindset. Jangan pernah merasa puas dengan ijazah yang ada. Jadilah pembelajar sepanjang hayat (lifelong learner) yang siap beradaptasi dengan segala perubahan bisnis dan teknologi,” pungkas Menaker. (KemenakerRI-RIW/EPS)